BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
2.1. Sejarah Organisasi Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai dengan tujuan menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan Negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI digelar pada tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 membahas masalah dasar Negara Indonesia. Dalam sidang itu, tiga tokoh nasional memberikan pendapatnya, yaitu Mr. Muhamad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar Negara. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 membahas masalah Undang-Undang Dasar pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional. Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibahas masalah pembagian wilayah Indonesia dan menetapkan kementerian dalam lingkungan pemerintahan. Ada dua belas kementrian itu adalah salah satunya Departemen Kesehatan yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan bernama dr. R. Boentaran M. Dalam
mewujudkan
tujuan
dan
cita-cita
nasional,
maka
diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, meyeluruh, terpadu,
8 digilib.mercubuana.ac.id
9
terarah,
dan
berkesinambungan
di
semua
bidang.
pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
Adapun
masyarakat
tujuan
adil
dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.Untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan
kesehatan
tersebut
diperlukan
kebijakan
pembangunan
kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masayarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi olehinteraksi yang dinamis dari berbagai sektor. Upaya untuk menjadikan pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi serta strategi yang baru harus dapat dijadikan komitmen semua pihak, disamping menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lama menjadi Paradigma Sehat. Penyusunan rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 - 2014 adalah manifestasi konkrit dari kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan dan paradigma sehat tersebut. Kementerian Kesehatan mempunyai Visi yaitu “Masyarakat Sehat Yang
digilib.mercubuana.ac.id
10
Mandiri dan Berkeadilan” ini yang kemudian dituangkan menjadi 4 (empat) misi pelaksanaan program yang hendak dicapai, yaitu : 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, serta 4. Menciptakan tata kelola keperintahan yang baik. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan bidang kesehatan dilakukan dengan mengacu pada beberapa kegiatan, antara lain : 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global 2. Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
yang
merata,
bermutu
dan
berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
digilib.mercubuana.ac.id
11
6. Meningkatkan
manajemen
kesehatan
yang
akuntabel,
transparan,
berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab. 2.2. Struktur Organisasi Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang struktur organisasi Kementerian Kesehatan RI, sebagai berikut : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi 2. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Staf Ahli Menteri Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan 4. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi 5. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal 6. Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Hukum dan Organisasi dan Biro Umum) 7. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 8. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 9. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 10. Inspektorat Jenderal 11. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 12. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
digilib.mercubuana.ac.id
12
2.3.
Tugas Pokok dan Fungsi Dalam ruang lingkup organisasi di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan mempunyai visi yaitu
”Pelayanan administrasi
kepegawaian yang prima di lingkungan Kementerian Kesehatan” sedangkan misi yang hendak dicapai yaitu : 1. Menjamin ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan baik dalam jumlah maupun jenis di lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Meningkatkan
penyelenggaraan
administrasi
mutasi
kepegawaian
di
lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Meningkatkan fungsi koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Menerapkan sistem reward and punishment pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 tahun 2010 bagian keempat pada pasal 28, menyebutkan tugas pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam struktur organisasi di Biro Kepegawaian yang terdiri dari 4 (empat) bagian dan 12 (dua belas) sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut : 1.
Bagian Pengadaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan pegawai sedangkan di dalam sub bagian masing-masing mempunyai tugas : a. Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi
digilib.mercubuana.ac.id
13
pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan penugasan khusus serta evaluasi penempatan. b. Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. c. Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan penugasan khusus. 2.
Bagian Mutasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai sedangkan sedangkan di dalam sub bagian
masing-masing, mempunyai
tugas : a. Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi Kenaikan Pangkat. b. Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyelesaian pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai. c. Subbagian Informasi dan Tata Naskah mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian. 3.
Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pegawai sedangkan di dalam sub bagian masing-masing mempunyai tugas : a. Subbagian Penilaian Dan Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tugas dan izin belajar, ujian dinas dan pengisian jabatan struktural.
digilib.mercubuana.ac.id
14
b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan verifikasi jabatan fungsional. c. Subbagian Administrasi Tenaga Strategis mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kesehatan strategis. 4.
Bagian
Umum
dan
Kesejahteraan
Pegawai
mempunyai tugas
melaksanakan urusan peraturan kepegawaian, pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, kesehatan pegawai, serta tata usaha Biro sedangkan di dalam sub bagian masing-masing mempunyai tugas : a. Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian. b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, administrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Poliklinik kesehatan pegawai. c. Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 2.4. Personil Pegawai Dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengelola sumber daya manusia
baik
tenaga
kesehatan
dan
tenaga
non
kesehatan
serta
mendayagunakannya secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya sehingga lebih bermanfaat di lingkungan kerjanya secara maksimal
digilib.mercubuana.ac.id
15
guna mencapai visi dan misi organisasi. Dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut maka dibutuhkan pegawai sesuai klasifikasi yang dibutuhkan dan merata pada unit kerja masing-masing, seperti pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1. Data Pegawai Biro Kepegawaian No
Unit Kerja
Jumlah Pegawai
1
Bagian Mutasi Pegawai
57
2
Bagian Pegadaan Pegawai
51
3
Bagian Pengembangan Pegawai
45
4
Bagian Umum dan Kesehjateraan Pegawai
91
TOTAL
257
Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian 2011
Sedangkan jumlah total Pegawai Negeri Sipil yang bertugas secara keseluruhan di Kementerian Kesehatan berdasarkan unit-unit pelaksana pusat dan daerah berdasarkan database Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan Tahun 2011, seperti pada grafik dibawah ini : Grafik 2.1. Distribusi Pegawai menurut Unit Utama
Penyebaran sumber daya manusia tersebut merupakan salah satu proses mendayagunakan tenaga baik di dalam bidang kesehatan atau non
digilib.mercubuana.ac.id
16
kesehatan yang memiliki potensi yang tinggi guna mendukung pencapaian tujuan organisasi khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan serta sebagai bagian sumber daya manusia kesehatan yang dapat menunjang visi dan misi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Tantangan utama dalam mengelola sumber daya manusia adalah mendayagunakan dan mengembangkan potensi manusia secara efektif dan profesional. Dalam kondisi seperti itu pimpinan dituntut
harus
selalu
mengembangkan
inovasi,
kreatifitas
dan
mempertahankan tenaga yang berkualitas oleh setiap instansi mampu memberikan tenaga dan pikiran guna pencapaian kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen secara umum, dengan menitikberatkan pembahasannya pada pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan optimal. Pengaturan tersebut meliputi masalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia penarikan, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi dan penilaian prestasi kerja, pengarahan motivasi, kepemimpinan, integrasi, dan pengelolaan konflik dan pengawasan. Menurut Handoko (2001), manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan antara kebutuhan dan teknologi
digilib.mercubuana.ac.id
17
tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Untuk mengembangkan potensi pegawai yaitu melalui kesempatan menjalani penugasan pada jabatan-jabatan hirarki, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Program pengembangan adalah suatu proses yang di disain untuk mengembangkan kecakapan yang diperlukan bagi aktivitas kerja di masa datang. Ada perbedaan pengertian antara peningkatan dengan pengembangan kinerja pegawai. Pada peningkatan mengacu pada kuantitas yaitu meningkatnya kemampuan baru bagi pekerja sedangkan manfaat dari pengembangan pegawai dapat dilihat dalam dua sisi yaitu sisi individu pegawai yang memberi manfaat sebagai berikut : a) Menambah pengetahuan terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, misalnya prinsip-prinsip dan filsafat manajemen yang terbaik dan terakhir. b) Menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara-cara pelaksanaan yang lama. c) Merubah sikap. d) Memperbaiki atau menambah imbalan/balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja Sedangkan dari sisi organisasi, maka pengembangan pegawai dapat memberikan manfaat secara lebih luas lagi bagi kepentingan organisasi atau masyarakat yaitu sebagai berikut : a) Menaikkan produktivitas pegawai.
digilib.mercubuana.ac.id
18
b) Menurunkan biaya. c) Mengurangi turnover pegawai . d) Kemungkinan
memperoleh
keuntungan
yang
lebih
besar, karena
direalisirnya ketiga manfaat tersebut terlebih dahulu. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia. Dengan sumber daya manusia yang baik, organisasi akan memiliki kekuatan kompetitif. Meraih keunggulan kompetitif tersebut, pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan suatu paradigma baru. Manajemen Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi meyakinkan bahwa organisasi memiliki orang dengan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Respon
organisasi
terhadap
perubahan
dapat
dimulai
dengan
memformulasikan kembali visi misi dan nilai-nilai korporat yang kemudian diikuti oleh perubahan strategi organisasi, struktur organisasi, sistem dan prosedur, staffing, keahlian, dan gaya kepemimpinan serta pembuatan keputusan. Hal ini berkaitan dengan revitalisasi sumber daya manusia. Pengeloaan sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan suatu tren baru dalam revitalisasi tersebut. Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, pelatihan termasuk bagian dari pengembangan karyawan sebagai satu unsur untuk memenuhi syarat dasar kemampuan kerja untuk mencapai prestasi kerja.
digilib.mercubuana.ac.id
19
Hal tersebut ditujukan pada sasaran akhir yaitu pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal dengan tepat orang, tepat jabatan dan tepat waktu. Pelatihan merupakan usaha untuk menghilangkan terjadinya kesenjangan atau gap antara unsur-unsur yang dimiliki oleh seorang karyawan dengan unsurunsur yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang memiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan. Perusahaan atau organisasi selalu akan menempatkan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi menghadapi kompetisi yang semakin luas. Salah satu strategi di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia adalah dengan melakukan training secara terstruktur dan in-line dengan program organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia, sebagai ilmu terapan dari ilmu manajemen memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan fungsi manajemen, yaitu
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan
dan
pengendalian.
Disamping fungsi-fungsi pokok tersebut, maka manajemen Sumber Daya Manusia
memiliki
beberapa
fungsi-fungsi
operasional
pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran akhir yaitu pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal. Pengadaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja, sedangkan pemeliharaan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemauan kerja yang kedua-duanya diperlukan untuk mencapai prestasi kerja yang baik.
digilib.mercubuana.ac.id
20
Pelatihan dan Pengembangan merupakan sub fungsi dari Pengembangan Sumber Daya Manusia dan sub fungsi lainnya adalah pengembangan karir. Dengan demikian jelaslah bahwa pelatihan diperlukan untuk menjamin aspek kemampuan kerja seorang tenaga kerja untuk menunjukkan prestasi kerja yang diharapkan dan mencapai tujuan organisasi diperlukan yaitu sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Bentuk dan wujud sumber daya manusia yang ingin dicapai organisasi bisa tergambar dalam misi pengembangan sumber daya manusia suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu karir akan berisi kenaikan tingkat dari tanggungjawab, kekuasaan dan pendapatan seseorang. Pandangan yang lebih luas daripada karir adalah sebagai suatu rangkaian atas sikap dan prilaku yang berkaitan dengan aktifitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan,
dalam pengembangan karir perlu dipahami dua proses, yaitu
bagaimana seseorang merencanakan dan mengimplementasikan tujuan karirnya sendiri (career planning) dan bagaimana institusi merancang dan mengimplementasikan program pengembangan karirnya (career management). Pengembangan karir dapat dilihat dari dua perspektif ini yaitu individu dan institusi. Perencanaan karir seseorang yang berpusat pada individu adalah perencanaan yang lebih berfokus pada karir individu, sedangkan yang berpusat
pada
institutsi
adalah
yang
fokus
pada
pekerjaan
dan
pengidentifikasian jalan karir yang memberikan kemajuan yang logis atas orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi.
digilib.mercubuana.ac.id
