BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
2.1 Gambaran Umum Kota Medan 2.1.1
Letak Geografis
Kotamadya Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota ini merupakan wilayah yang subur di wilayah dataran rendah timur dari propinsi Sumatera Utara dengan ketinggian berada di 22,5 meter di bawah permukaan laut. Kota ini dilalui oleh dua sungai yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura yang bermuara di Selat Malaka. Secara geografis, Medan terletak pada 3,30°-3,43° LU dan 98,35°-98,44° BT dengan topografi cenderung miring ke utara. Sebelah barat dan timur Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli dan Serdang. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Letak yang strategis ini menyebabkan Medan berkembang menjadi pintu gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik itu domestik maupun internasional.25 Kota Medan beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2000-2500 mm per tahun. Suhu udara di Kota Medan berada pada maksimum 32,4°C dan minimum 24°C. Kotamadya Medan memiliki 21 Kecamatan dan 158 Kelurahan. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
25
Pemko Medan. Profil Kota Medan, (Medan : Pemerintah Kotamadya Medan, 2004) hal.36
38 Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Medan Berdasarkan Kecamatan No
Kecamatan
Luas (Km²)
Presentase(%)
1.
Medan Tuntungan
20,68
7,80
2.
Medan Selayang
12,81
4,83
3.
Medan Johor
14,58
5,50
4.
Medan Amplas
11,19
4,22
5.
Medan Denai
9,05
3,41
6.
Medan Tembung
7,99
3,01
7.
Medan Kota
5,27
1,99
8.
Medan Area
5,52
2,08
9.
Medan Baru
5,84
2,20
10.
Medan Polonia
9,01
3,40
11.
Medan Maimun
2,98
1,13
12.
Medan Sunggal
15,44
5,83
13.
Medan Helvetia
13,16
4,97
14.
Medan Barat
6,82
2,57
15.
Medan Petisah
5,33
2,01
16.
Medan Timur
7,76
2,93
17.
Medan Perjuangan
4,09
1,54
18.
Medan Deli
20,84
7,86
19.
Medan Labuhan
36,67
13,83
20.
Medan Marelan
23,82
8,89
39 Universitas Sumatera Utara
21.
Medan Belawan Jumlah
26,25
9,90
265,10
100
2.1.2. Komposisi Penduduk Penduduk Kota Medan terdiri dari berbagai macam suku atau etnis. Sebelum kedatangan bangsa asing ke wilayah Medan yang merupakan bagian dari wilayah Sumatera Timur pada saat itu, penduduk Medan masih dihuni oleh suku-suku asli, seperti : Melayu, Simalungun, dan Karo. Namun, seiring dengan hadir dan berkembangnya perkebunan tembakau di Sumatera Timur maka demografi penduduk Medan berubah dengan hadirnya suku-suku pendatang, seperti Jawa, Batak Toba, Cina, dan India. Suku-suku pendatang itu tinggal menetap dan telah bercampur baur dengan penduduk asli sehingga Kota Medan sampai saat ini dihuni oleh berbagai macam etnis, seperti : Melayu, Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Cina, Angkola, Karo, Tamil, Benggali, Jawa, dan lain sebagai. Sukusuku yang ada di Kota Medan ini hidup secara harmonis dan toleran antara satu suku dengan yang lain. 2.1.3 Latar Belakang Historis Kotamadya Medan awalnya adalah sebuah perkampungan kecil yang dinamakan kampung ‘MEDAN PUTRI.’ Letaknya berada di antara pertemuan
40 Universitas Sumatera Utara
Sungai Deli dan Sungai Babura dan termasuk wilayah XII Kuta Hamparan Perak.26 Hadirnya perkebunan tembakau di wilayah Sumatera Timur telah membawa perubahan yang signifikan baik dari segi ekonomi, sosial, dan demografi. Keuntungan yang didapat dari perkebunan tembakau begitu besar sehingga mempengaruhi perkembangan perekonomian di Sumatera Timur. Keuntungan itu tidak hanya dirasakan oleh pihak pengusaha perkebunan saja tetapi juga dirasakan oleh pihak sultan dan raja-raja yang berkuasa di Sumatera Timur. Keuntungan yang didapat berkat hadirnya perkebunan tembakau di Sumatera Timur telah mengangkat kondisi sosial-ekonomi pihak penguasa Sumatera Timur. Sebelum kedatangan Belanda, para raja hidup dalam keadaan melarat. Setelah kedatangan Belanda, gaya hidup pihak penguasa Sumatera Timur pun berubah. Mereka tidak melewatkan sedikt waktu pun untuk mengadakan pesta-pesta mewah untuk menyambut tamu-tamu Eropa. Selain itu, banyak orang dari luar wilayah Sumatera Timur datang ke wilayah ini untuk mencari nafkah sehingga mempengaruhi demografi Sumtera Timur pada saat itu. Seiring dengan perkembangan perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pihak pengusaha perkebunan mulai memperkerjakan kuli-kuli Cina. Awalnya pihak pengusaha mempekerjakan penduduk asli, yaitu Batak dan Melayu, tetapi karena mereka
26
Tengku Luckman Sinar. Bangun dan Runtuhya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur. Hal. 334
41 Universitas Sumatera Utara
cenderung malas bekerja maka pihak pengusaha tidak mempekerjakan penduduk asli lagi. Namun pada akhirnya pihak pengusaha pihak pengusaha mendatangkan kuli-kuli yang berasal dari Jawa dan India dengan sistem kontrak.Dengan demikian komposisi penduduk wilayah Sumatera Timur tidak hanya didiami oleh penduduk asli tetapi juga didami oleh suku-suku pendatang, seperti Jawa, Cina, India, dan suku Batak Toba yang datang ke Sumatera Timur untuk mencari nafkah. Pada tahun 1887, Kesultanan Deli dipindahkan dari Labuhan ke Kota Medan. Bersamaan dengan itu, Kota Medan dijadikan sebagai Ibukota Karesidenan Sumatera Timur dengan luas wilayah 90.000 km². Dengan dijadikannya Medan sebagai ibukota Karesidenan Sumatera Timur, maka Medan menjadi pusat perekonomian Sumatera Timur. Di Kota medan juga dibuka kantor Chartered Bank pada tahun 1888 yang disusul oleh dibukanya kantor Nederlandsche
Handel
Maatschaappij
pada
tahun
1892.Perkembangan
perekonomian yang begitu pesat menyebabkan dibukanya Belawan sebagai pelabuhan internasional Ketika Medan dijadikan Ibukota Karesidenan Sumatera Timur, tumbuh kampung-kampung yang baru, yaitu : Kampung Petisah Hulu, Kampung Petisah Hilir, Kampung Kesawan, dan Kampung Sungai Rengas. Kampung-kampung ini dikepalai oleh seorang kepala kampung di bawah komando Kontrolir di Labuhan. Kampung Petisah Hulu disatukan dengan Petisah Hilir yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Kemudian, tumbuh lagi kampung yang baru, yatiu :
42 Universitas Sumatera Utara
Kampung Aur dan Kampung Keling yang dikepalai oleh wakil Kepala Kampung.27 Pada tahun 1918 status Medan beralih dari status ibukota Karesidenan Sumatera Timur menjadi status Gementee (Kotapraja) tetapi kota Maksum dan Sungai Kera tidak termasuk ke dalam wilayah Kotapraja. Kedua wilayah itu tetap berada dalam kekuasaan Sultan Deli.. Walikota Kotapraja Medan pada saat itu adalah Baron Daniel Mackay.Selain itu, muncul pula tempat pemukiman baru yang letaknya terpisah dari penduduk pribumi dan berdiam secara eksklusif. Tempat pemukiman itu ditujukan untuk orang-orang Eropa dan orang-orang Cina. Bahkan di kalangan penduduk pribumi ada juga yang membentuk kelompoknya sendiri seperti kampung Mandailing. Pada masa itu penduduk Medan berjumlah 43.826 jiwa. Hal ini disebabkan penduduk pribumi telah bercampur-baur dengan pendatang asing, seperti orang Eropa, orang Cina, dan orang Asia lainnya. Selanjutnya, Medan mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi ekonomi dan pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka, Kota Medan menjadi kota otonom yang berada di bawah pengawasan Gubernur Sumatera. Hal ini sesuai dengan ketetapan Gubernur No.103 padatanggal 17 Mei 1946 mengenai pembentukan 15 kota otonom. Ketika Negara Sumatera Timur(NST) terbentuk Medan dijadikan Stadsgemente.28
27
Tengku Luckman Sinar, SH. Sejarah Medan Tempo Doeloe, (Medan : Perwira,1991) hal. 58 28 Pemdasu. Sumetera Utara Dalam Lintasan Sejarah.hal.314-319
43 Universitas Sumatera Utara
Seiring dengan terbentuknya Propinsi Sumetara Utara maka pemerintahan Negara Sumatera Timur pun dihapuskan. Propinsi Sumatera Utara yang telah terbentuk itu meliputi wilayah Karesidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli dengan Medan sebagai puSat pemerintahannya.Tetapi pembentukan propinsi Sumatera Utara menuai protes dari kalangan masyarakat Aceh yang menginginkan wilayah Aceh menjadi satu propinsi yang otonom dan tetap tunduk pada pemerintah pusat. Setelah melaui perundingan, maka pada tahun 1956 Aceh tidak lagi menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, terjadi perubahan jumlah Daerah Otonom tingkat II, yaitu 10 Kabupaten, 3 Kota besar termasuk Kota Medan, dan 3 kota kecil lainnya. Melalui Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU ditetapkan bahwa sejak 21 September 1951, daerah kota Medan diperluas tiga kali lipat dengan mengambil wilayah Kabupaten Deli dan Serdang.. Keputusan tersebut disusul oleh Maklumat Walikota Medan nomor 2 tanggal 29 September 1951 yang menetapkan luas kota Medan menjadi 5.130 Ha dan meliputi 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Medan, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Barat, dan Kecamatan Medan Baru. Empat kecamatan tersebut memiliki 59 Kepenghuluan. Dalam perkembangan selanjutnya Medan yang telah menjadi Kotamadya, mengalami perluasan daerah. Melalui Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1973 ditetapkan bahwa beberapawilayah yang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Deli Serdang, dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Medan, sehingga Medan memiliki 11 Kecamatan dan 116 Kelurahan. Kemudian, melalui sebuah surat
44 Universitas Sumatera Utara
persetujuan dari Mendagri pada tahun 1986, Kelurahan yang ada di Kotamadya Medan ditambah menjadi 144 Kelurahan. Sebelas Kecamatan yang ada di Kotamadya Medan pada saat itu adalah: 1. Kecamatan Medan Kota dengan 26 Kelurahan 2. Kecamatan Medan Timur dengan 18 Kelurahan 3. Kecamatan Medan Barat dengan 13 Kelurahan 4. Kecamatan Medan Baru dengan 18 Kelurahan 5. Kecamatan Medan Deli dengan 6 Kelurahan 6. Kecamatan Medan Labuhan dengan 7 Kelurahan 7. Kecamatan Medan Johor dengan 11 Kelurahan 8. Kecamatan Medan Sunggal dengan 14 Kelurahan 9. Kecamatan Medan Tuntungan dengan 11 Kelurahan 10. Kecamatan Medan Denai dengan 14 Kelurahan 11. Kecamatan Medan Belawan dengan 6 Kelurahan (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan) Melalui Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 1991 tentang pembentukan beberapa Kecamatan di Sumtera Utara, maka Kecamatan yang ada di Kotamadya
45 Universitas Sumatera Utara
Daerah Tingat II Medan dimekarkan menjadi 19 Kecamatan. Kesembilanbelas Kecamatan itu adalah: 1. Kecamatan Medan Tuntungan dengan 9 Kelurahan 2. Kecamatan Medan Johor dengan 6 Kelurahan 3. Kecamatan Medan Amplas dengan 8 Kelurahan 4. Kecamatan Medan Denai dengan 5 Kelurahan 5. Kecamatan Medan Tembung dengan 7 Kelurahan 6. Kecamatan Medan Kota dengan 12 Kelurahan 7. Kecamatan Medan Area dengan 12 Kelurahan 8. Kecamatan Medan Baru dengan 6 Kelurahan 9. Kecamatan Medan Polonia dengan 5 Kelurahan 10. Kecamatan Medan Maimun dengan 6 Kelurahan 11. Kecamatan Medan Selayang dengan 6 Kelurahan 12. Kecamatan Medan Sunggal dengan 6 Kelurahan 13. Kecamatan Medan Helvetia dengan 7 Kelurahan 14. Kecamatan Medan Petisah dengan 7 Kelurahan 15. Kecamatan Medan Barat dengan 6 Kelurahan
46 Universitas Sumatera Utara
16. Kecamatan Medan Timur dengan 18 Kelurahan 17. Kecamatan Medan Deli dengan 6 Kelurahan 18. Kecamatan Medan Labuhan dengan 7 Kelurahan 19. Kecamatan Medan Belawan dengan 6 Kelurahan (Sumber Badan Pusat Statistik Kota Medan) Kemudian dua wilayah di Kotamadya Medan dimekarkan menjadi wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan tersebut, Kecamtan di Kotamadya Medan yang semula berjumlah 19 menjadi 21 Kecamatan. Dua Kecamatan yang mengalami pemekarantersebut adalah Kecamatan Medan Marelan dengan 4 Kelurahan dan Kecamatan Medan Perjuangan dengan 9 Kelurahan.
2.2. Sejarah Pembentukan KPU Medan Salah satu kebijakan dalam bidang politik dalam negeri yang tercantum dalam Ketetapan MPR – RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 adalah “Menyelenggarakan Pemilihan Umum secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaraan Independen dan Non Partisan selambat – lambatnya pada tahun 2004.
47 Universitas Sumatera Utara
Mengingat Pemilihan Umum merupakan salah satu program Nasional yang harus dilaksanakan setiap 5 ( lima ) tahun sekali secara kontinue, maka diperlukan Institusi yang mempunyai wewenang secara khusus untuk menangani Pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Institusi tersebut bersifat tetap, nasional dan mandiri. Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka Pemerintah menyusun langkahlangkah mempersiapkan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu mulai dari Pusat hingga Kabupaten /Kota. Implikasi langkah persiapan Pemerintah tersebut adalah : 1. Menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2000 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota. Pembentukan Perwakilan Sekretariat Umum KPU (PS-KPU) di Kota Medan didasarkan pada Keppres Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002. Dengan demikian secara yuridis, terhitung mulai
48 Universitas Sumatera Utara
tanggal 9 Oktober 2002, Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota Medan telah terbentuk bersama dengan 30 ( tiga puluh ) Perwakilan Sekretariat Umum KPU Provinsi dan 288 ( dua ratus delapan puluh delapan ) Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten serta 88 ( delapan puluh delapan ) Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota diseluruh Indonesia. Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka struktur organisasi Perwakilan Sekretariat KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami perubahan nomenklatur menjadi Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Perubahan nomenklatur dan struktural organisasi tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003.
2.3. Visi dan Misi 2.3.1. Visi Komisi Pemilihan Umum menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, nonpartisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum Demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas – luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat. 2.3.2 Misi a) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
49 Universitas Sumatera Utara
Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat – pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang. b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil akuntabel, edukatif dan beradab. c) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. d) Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum berikutnya. 2.4. Struktur Organisasi 2.4.1
Susunan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kota Medan tahun 2009.
a. KPU Kota Medan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terdiri dari : Ketua Anggota
: Dra. Evi Novida Ginting, MSP : Rahmat Kartolo Simanjuntak, ST Bakhrul Khair Amal, Msi
50 Universitas Sumatera Utara
Pandapotan Tamba, SH, M.Hum Yenni Chairiah Rambe, SH b. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota. Susunan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan : Chairil, SH
: Sekretaris
Drs. Karnomen Purba
: Kasubbag Teknis Penyelenggara
Ismail Tanjung, SH
: Kasubbag Umum
Maskuri Siregar, SH
: Kasubbag Hukum dan Humas
Drs. M. Ridwan
: Kasubbag Program
Staf PNS sebanyak 14 (empat belas) orang serta Staff Honorer sebanyak 5 (lima) orang.
51 Universitas Sumatera Utara
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
SEKRETARIS
CHAIRIL, SH
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN TEKNIS
Drs. M. RIDWAN
Drs. KARNOMEN PURBA
SUBBAGIAN HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN UMUM
ISMAIL TANJUNG, SH MASKURI SIREGAR, SH
Bagian Program mempunyai tugas :
Bagian Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas :
Bagian Hukum & Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
Bagian Umum mempunyai tugas :
-
Menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum
-
Menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi pergantian antar waktu
-
52
Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pemilu
Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan distribusi logistik
Universitas Sumatera Utara
