BAB II DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. 1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya

BAB II DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Gadai 1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang atau kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang atau kreditur lainnya,dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya tersebut harus didahulukan 13.

Dalam gadai, pihak kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa berbentuk badan usaha atau perorangan. Dalam hukum perbankan, bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur 14. Sedangkan pihak debitur adalah pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain 15.

13

Megarita,Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham yang Digadaikan, Medan: USU Press, 2007, hal.28 14 Ismail, Manajemen Perbankan, Kencana, Jakarta, 2010, halaman hal. 94 15 Ibid.

Universitas Sumatera Utara

Menurut pendapat R. Wiryono Prodjodikoro gadai adalah: "Suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang suatu benda bergerak yang padanya diserahkan oleh si berutang atau oleh seorang lain atau namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan yang memberikan hak kepada si berutang untuk dibayar lebih dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan penjualan barang itu. 16"

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu 17:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. 2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. 3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. 4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 disebutkan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian mendahulukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu.

16

http://wardahcheche.blogspot.com/2014/04/gadai.html, diakses pada tanggal 2 April

2015. 17

http://pustakabakul.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-sifat-sifat-gadai.html, diakses pada tanggal 2 April 2015.


Gadai merupakan hak kebendaan atau zakelijk recht, artinya hak kebendaan bersifat mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan dalam kebendaan memiliki hak yang mengikuti (droit de suit), ini berarti hak tersebut akan terus mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada. Hak kebendaan yang terjadi lebih dulu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding hak kebendaan yang terjadi setelahnya, untuk didahulukan (droit de preference), yaitu seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk memperoleh haknya lebih dahulu dibanding pihak lain. Seseorang yang memiliki hak kebendaan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu haknya, gugatan ini disebut gugat kebendaan, dan pemilik hak bebas untuk memindahkan hak kebendaannya 18. Menurut Badrul Zaman, gadai memiliki sifat-sifat umum sebagai berikut : 1. Gadai adalah untuk benda bergerak. Artinya obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan). 2. Sifat kebendaan. Artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan. 3. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai. Artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. 4. Hak menjual sendiri benda gadai. Artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai. 5. Hak yang didahulukan. 6. Hak accessoir. Artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok.

Dalam buku II titel KUH Perdata secara lebih jelas dijelaskan gadai mempunyai sifat-sifat sebagai berikut 19: 1. Jaminan gadai mempunyai sifat accessoir (perjanjian tambahan) artinya, jaminan gadai bukan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokok. yang dimaksud perjanjian pokok adalah 18

http://www.jurnalhukum.com/perbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan/, diakses pada 5 april 2015,. 19 ibid, Megarita, halaman 29.


2.

3.

4.

5.

6.

perjanjian kredit yang merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada debitur yang dijamin dengan gadai. jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit terlebih dahulu. Jaminan gadai memberikan hak preferen. Kreditur sebagai penerima gadai mempunyai hak yang dilakukan (hak preferen) terhadap kreditur lainnya artinya bila debitur dinilai cedera janji atau lalai maka kreditur penerima gadai mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasil penjualan digunakan terutama untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan. Jaminan gadai mempunyai hak eksekutorial. Pemegang gadai (kreditur) atas kekuasaan sendiri (eigen machtige verkoop) mempunyai hak untuk menjual benda yang digadaikan apabila debitur cidera janji dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur. Penjualan harus dilakukan di muka umum dengan cara pelelangan. Bila hasil lelang cukup untuk membayar hutang dan terdapat kelebihan maka kelebihan dikembalikan kepada debitur. Hak gadai tak dapat dibagi bagi. Artinya dengan dilunasinya sebagian hutang maka tidak menghapus sebagian hak gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya. Benda gadai dalam kekuasaan kreditur. Benda gadai harus berada diluar atau ditarik dari kekuasaan pemberi gadai (debitur). Hal ini disebut inbezzitstelling. Dengan kata lain benda yang digadaikan harus dalam kekuasaan kreditur sebagai penerima gadai. Hak gadai berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda gadai. Sifat ini sesuai sifat jaminan pada umumnya yaitu hak yang bersifat memberikan jaminan untuk pelunasan uang apabila si berutang atau debitur cidera janji dengan mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan itu, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Segala janji memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki benda gadai adalah batal demi hukum.

Dari penjelasan diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai dapat disimpulkan sebagai berikut 20: 1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang. 2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. 3. Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadainya hanyalah barang bergerak.

20

ibid, halaman 30.


4. Barang bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur(dalam kekuasaan kreditur). Atau gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. 5. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur. 6. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Gadai dalam pelaksanaanya memiliki akibat hukum, untuk itu dalam pelaksanaanya harus diketahui yang menjadi dasar-dasar hukum tersebut. Dasar hukum gadai terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150 sampai pasal 1160 21. 1. Pasal 1150, yang berisi : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

2. Pasal 1151, yang berisi : “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.

3. Pasal 1152, yang berisi : Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka 21

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, KUHPerdata,halaman. 297.


hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

4. Pasal 1152.bis, yang berisi : Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

5. Pasal 1153, yang berisi : Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya. 6. Pasal 1154, yang berisi : Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

7. Pasal 1155, yang berisi : Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

8. Pasal 1156, yang berisi :


Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai Ialai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

9. Pasal 1157, yang berisi : Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu. 10. Pasal 1158, yang berisi : Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.

11. Pasal 1159, yang berisi : Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ía membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

12. Pasal 1160, yang berisi :


Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

2. Objek dan Terjadinya Gadai Gadai memiliki objek dalam pelaksanaannya, yang dimaksud dengan objek gadai adalah benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak gadai. Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud contohnya seperti: Kenderaan bermotor seperti mobil, sepeda motor, mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin pembajak sawah, mesin disel atau pembangkit listrik, pompa air dan segala jenis mesin lainnya, lukisan yang berharga, kapal laut yang berukuran dibawah 20 m kubik, persediaan barang (stock), inventaris kantor atau restoran, barang bergerak lainnya yang memiliki nilai. Dan benda bergerak tidak berwujud contohnya surat surat berharga seperti: tabungan deposito berjangka, sertifikat deposito, wesel, promes, konosemen, obligasi, saham-saham, resipis, yaitu tanda bukti penyetoran uang sebagai saham, ceel yaitu tanda penerimaan penyimpanan barang di gudang, piutang. Untuk surat-surat berharga yang digadaikan selain barang tersebut harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai yang kemudian dikuasai penerima gadai, juga disertai surat kuasa untuk memperpanjang atau mencairkan bila terjadi debitur ingkar janji. Khusus gadai atas piutang, kreditur sebagai penerima gadai harus memberitahukan kepada cessus (debitur dari piutang yang dialihkan).


Pemberitahuan ini mutlak karena perbuatan hukum dalam menerima gadai piutang baru selesai dengan adanya pemberitahuan kepada cessus. Kalau pemberitahuan belum dilakukan maka hak gadai belum beralih kepada kreditur baru yaitu bank sebagai pemberi kredit. Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut 22 : 1. Gadai benda bergerak berwujud : a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai. b. Penyerahan benda gadainya (syarat inbezitstelling). 2. Gadai piutang atas bawa ( aantoonder) : a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai. b. Penyerahan surat buktinya. Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa gadai surat atas bawa terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas unjuk selalu ada surat buktinya), surat bukti ini mewakili piutang. Surat (piutang) atas bawa (atas unjuk) adalah surat yang dibuat debitur, dimana diterangkan bahwa ia berutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkan kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur. 22

Ibid, Purwahid Patrik dan Kashadi, hal. 18


3. Gadai piutang atas order (aanorder) : a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai. b. Adanya endosemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya. Endosemen adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditur (endosen) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai (geendosseerde). 4. Gadai piutang atas nama (opnaam) : a. Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur pemberi gadai. b. Adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan. Dalam memberitahukan ini debitur dapat meminta bukti tertulis perihal penggadaiannya dan persetujuan dari pemberi gadai. Setelah itu debitur hanya dapat membayar utangnya kepada pemegang gadai. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Pemberitahuan dengan perantaraan jurusita perlu dilakukan apabila si debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu Terjadinya gadai yang dimaksud dalam hal ini adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjiann pokok sampai pembuatan akta gadai 23: 1. Pembuatan perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Undang undang tidak menentukan bentuk formal dari perjanjian kredit itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian kredit apakah dengan akta dibawah tangan atau dengan akta notaris. Dalam perjanjian kredit harus dirumuskan hutang yang pelunasannya dijaminkan dengan gadai. Contoh rumusannya sebagai berikut: Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman 23

ibid, Megarita, halaman 31.


baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit ini, termasuk segala perubahannya apabila ada, debitur memberikan jaminan berupa benda bergerak berupa saham-saham yang akan dilakukan pembebanan dengan jaminan gadai. Pembebanan gadai dibuat dengan akta tersendiri yang disebut akta gadai 2. Pembuatan akta gadai. Pembebanan benda dengan jaminan gadai yang ditandai dengan pembuatan akta gadai, ditanda tangani kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi gadai atau pihak ketiga (bukan debitur) sebagai pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda yang menjadi objek gadai secara jelas dan rinci meliputi identifikasi benda tersebut mengenai nama perusahaannya, tahun disahkannya perusahaan sebagai badan hukum, apakah PT terbuka atau tertutup, jumlah sahamnya, nilainya dan identifikasi lainnya. 3. Tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus 24 ditarik dari kekuasaan pemberi gadai atau debitur (inbezzitstelling) dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang atau penerima gadai. Gadai tidak sah jika benda yang menjadi objek gadai tidak ditarik dari kekuasaan debitur dan tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai atau debitur. Syarat penarikan benda yang digadaikan ini dari kekuasaan pemberi gadai ini tentu menyulitkan debitur atau pemberi gadai karena benda yang digadaikan itu justru benda yang sangat diperlukan oleh debitur untuk mencari nafkah atau menjalankan usahanya. Jaminan gadai dengan syarat penarikan benda yang digadaikan dari kekuasaan debitur (inbezzitstelling) menyulitkan debitur. Untuk mengatasi kesilitan ini maka timbulah bentuk baru jaminan benda bergerak yang bendanya tidak ditarik dari kekuasaan debitur.

3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemegang Pemberi Gadai Karena benda yang digadaikan itu berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang gadai maka menimbulkan hak dan kewajiban dari kreditur sebagai pemegang gadai. Hak-hak pemegang gadai (kreditur) adalah sebagai berikut 25:

24

ibid, halaman 32.

25

ibid, halaman 33.


1. Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual benda yang digadaikan bila debitur cidera janji. Hasi penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kelebihan maka dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualn tidak bisa melunasi hutangnya, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab debitur. 2. Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan benda yang digadaikan.

Kewajiban- kewajiban pemegang gadai (kreditur) adalah sebagai berikut: 1. Kreditur sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban untuk menanggung hilangnya atau menurunnya nilai atas benda yang digadaikan jika itu terjadi akibat kesalahan kreditur. 2. Kreditur sebagai pemegang gadai tidak boleh menggunakan benda yang digadaikan untuk kepentingan kreditur. Jika kreditur sebagai pemegang gadai menyalahgunakan wewenang maka pemberi gadai berhak meminta benda itu dikembalikan.

Hak-hak pemberi gadai adalah sebagai berikut 26 : 1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai. 2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai. Kewajiban-kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut : 1. Mengasuransikan benda gadai, demi keselamatan benda gadai dari bencana alam (force majeur). 2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama berlangsungnya gadai, pemberi gadai tidak boleh melakukan lx penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya (debitur piutang gadai). Jika debitur piutang gadai telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.

26

Ibid, Purwahid Patrik dan Kashadi, halaman 23.


4. Hapus dan Berakhirnya Gadai Setiap ada awal pasti ada akhir setiap permasalahan pasti ada penyelesaian. Begitu juga dengan gadai pasti akan ada pula hapus atau berakhirnya hak gadai. Berakhirnya persetujuan gadai adalah merupakan rentetan, setelah terlaksananya persetujuan 27. Mengenai cara berakhirnya atau hapusnya suatu gadai menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut 28: 1. Hak gadai hapus apabila hutang telah dibayar oleh si berutang. 2. Hak gadai hapus apabila barang yang di gadaikan keluar dari kekuasaan si penerima gadai. 3. Apabila sudah dilepaskan oleh penerima gadai melunasi atas dasar atau kemauan sendiri dari penerima gadai maka penerima gadai mengembalikan barang yang digadai pada pemberi gadai. 4. Karena persetujuan gadai bersifat accessoir yang jika perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya gadaipun berakhir. 5. Bila barang yang digadaikan musnah atau terbakar diluar kehendak atau kemampuan pemegang gadai. Dimana penerima dan pemberi gadai sama-sama mengalami. 6. Barang gadai menjadi milik dari si pemegang gadai atas kesepakatan atau persetujuan dari si pemberi gadai (pengalihan hak milik atas kesepakatan). Berakhirnya gadai dapat juga berakhir apabila objek gadai musnah karena bencana alam atau lainnya, maka perjanjian gadai berakhir dan pemegang gadai tidak berhak untuk meminta uang gadainya kembali dari penggadai. Benda gadai dilepaskan dari penguasaan pemberi gadai (debitur), maka benda gadai harus dialihkan dalam penguasaan Perum Pegadaian (kreditur). Berdasarkan Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata dijelaskan kreditur (pemegang gadai) akan tetap mendapatkan hak gadai tersebut meskipun pemberi 27

http://hamzahaenurofiq.blogspot.com/2014/12/hapusnya-gadai-oleh-hamzah-aenurofiqa.html, diakses pada tanggal 16 April 2015 28 ibid.


gadai (debitur) bukanlah orang yang memiliki barang tersebut.Dalam kasus ini, pegadaian sebagai pemegang gadai kreditur beritikad baik, sehingga kreditur tersebut yang telah menerima benda gadai orang lain yang berstatus sebagai detentor dari benda yang digadaikan, tetap mendapatkan hak gadai secara sah atas benda itu. Karena kreditur pemegang gadai (pegadaian) dilindungi terhadap pemilik (eigenaar dari benda gadai).

Yang menjadi sebab hapusnya gadai 29 : a. Karena hapusnya perikatan pokok. b. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. c. Karena musnahnya benda gadai. d. Karena penyalahgunaan benda gadai. e. Karena pelaksanaan eksekusi. f. Karena kreditur melepaskan benda gadai secara suka rela. g. Karena percampuran

B. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian Secara umum perjanjian mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksudkan dalam buku III KUPerdata. Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian daripada hukum perikatan, sedangkan hukum

29

Ibid, Purwahid Patrik dan Kashadi, halaman. 30


perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam hukum kekayaan. Karena perjanjian menimbulkan hubungan dalam lapangan kekayaan, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama perikatan, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hakhak dan kewajiban-kewajiban. Ini membedakan dari perjanjian-perjanjian yang lain. Ada beberana pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian perjanjian adalah : "Suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang rnemberi kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain tentang suatu prestasi. 30' Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita lihat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Suatu hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum prestasi saja, tidak akan berarti apa-apa bagi hukum perjanjian. Prof. Subekti memberikan pendapatnya tentang perjanjian sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksnakan suatu hal. 31" Berdasarkan pendapat tersebut timbullah suatu hubungan antaradua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya,perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan atau tertulis. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perjanjian adalah : "Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut. 32" Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut dapat kita simpulkan bahwa perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 30

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986, halaman.6. Ibid, hal. 9 32 Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Bale, 1985,hal. 17. 31


a. b. c. d. e.

Ada pihak-pihak, sedikitnya dua pihak. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu. Ada obyek yang berupa benda. Ada tujuan yang bersifat kebendaan. Ada bentuk tertentu yaitu lisan/tulisan. Lain halnya dengan pengertian perjanjian yang diatur dalam KUPerdata

dengan

menggunakan

istilah

persetujuan,

karena

menurut

Pasal

1313

KUHPerdata: “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam perjanjian juga terdapat asas-asas perjanjian. Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuannya. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antara lain sebagai berikut : 1. Asas Kebebasan Berkontrak Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah diatur, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. 2. Asas Konsensuil Konsensuil berasal dari bahasa latin yaitu consensus yang berarti sepakat. Menurut asas ini, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 3. Asas Itikad Baik


Perjanjian ini dijelaskan baik dapat dibedakan obyektif. Itikad baik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan obyektif. Itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu dilakukan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif artinya pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa saja yang dirasakan sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat. 4. Asas Obligator Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, bukan memindahkan Hak Milik. Hak Milik baru dapat berpindah bila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan 33. Perjanjian memiliki unsur-unsur yang dikenal sebagai syarat sah nya perjanjian. Suatu perjanjian jika diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada disana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu : 1. Unsur Essensialia Unsur Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Pada perjanjian syarat penyerahan obyek perjanjian riil, syarat penyerahan obyek perjanjian merupakan essensialia dari perjanjian formal. 2. Unsur Naturalia Unsur Naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur menambah. 3. Unsur Accidentalia Unsur Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. 33

Ibid, halaman 18.


Dalam perjanjian ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan, yaitu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, agar jangan sampai terjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum karena tidak sah menurut undangundang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, disebut bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dikeluarkan oleh para pihak, baik perjanjian itu dilakukan secara tegas, maupun diam-diam. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata suatu perjanjian dianggap tidak sah bila terdapat unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu kata sepakat saja belum cukup untuk mengikat perjanjian yang telah dicapai dan disepakati, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 1) Syarat Formil, artinya suatu perjanjian baru mengikat bukan hanya dengan kata sepakat, tetapi perjanjian tersebut harus memenuhi formalitas tertentu yang harus dibuat secara tertulis. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian ini dianggap tidak pernah ada. 2) Syarat Riil, artinya penyerahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, selain kata sepakat, agar perjanjian mempunyai kekuatan mengikat. b. Cakap untuk membuat suatu perikatan Orang dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila ia dewasa (21 tahun) atau sudah menikah walaupun usianya masih di bawah 21 tahun. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1) Orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (Pasal 1330 KUHPerdata) 2) Orang berada di bawah pengampuan (onder curatele) 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang.


Berbeda dengan KUHPerdata, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam suatu akta notaris apabila telah berumur 18 tahun atau sudah pernah menikah. c. Suatu Hal Tertentu Dalam Perjanjian Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian, dimana barang yang menjadi obyek perjanjian harus jelas dan pasti. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian tersebut harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan asalkan kemudian dapat dihitung atau dapat ditentukan. Ini berarti bahwa undang-undang tidak mengharuskan bahwa obyek tersebut sudah berada di tangan debitur pada waktu perjanjian dibuat. Dan prestasi arus tertentu, artinya ialah menetapkan hak dan ekwajiban kedua belah pihak, untuk mencegah timbul perselisihan. d. Suatu sebab (causa) yang halal Pada Pasal 1337 KUHPerdata berbunyi : ”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Mengenai 4 syarat tersebut di atas, dibagi menjadi syarat subyektif, yaitu syarat pertama dan kedua, dan dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif. Mengenai syarat subyektif, jika tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sejak terjadi kesepakatan (Pasal 1454 KUHPerdata), sehingga apabila tidak diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetap mengikat.

C. Perjanjian Kredit Bank dan Perbedaannya dengan Perjanjian Pinjam Uang Lainnya


Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dilihat dari pembuatannya, suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi 34:

1. Perjanjian Kredit Di bawah tangan

yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang atau notaris. Perjanjian Kredit Di bawah tangan ini terdiri dari:

a. Perjanjian kredit dibawah tangan biasa

34

R. Subekti. Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 13.


b. Perjanjian kredit dibawah tangan yang dicatatkan di kantor notaris (Waarmerking) c. Perjanjian kredit di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan notaris namun bukan merupakan akta notarial (legalisasi)

2. Perjanjian Kredit Notariil.

yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris. Perjanjian notariil merupakan akta yang bersifat otentik yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris 35.

Terdapat beberapa perbedaan antara perjanjian kredit bank dan perjanjian pinjam uang lainnya berdasarkan rumusan Pasal 1754 HUHPerdata, perjanjian pinjam-meminjam mensyaratkan barang yang menjadi obyek perjanjian adalah barang yang dapat habis karena pemakaian. Apabila obyek dalam suatu perjanjian adalah barang yang tidak dapat habis karena pemakaian, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pinjam-meminjam melainkan jenis perjanjian lainnya sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula dari perjanjian pinjammeminjam. Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjammeminjam terletak pada beberapa hal, antara lain 36 : 1. Perjanjian kredit selalu bertujuan, dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan 35

Ibid, hal 14. http://muhammadriza23.blogspot.com/2013/12/perbedaan-perjanjian-kredit-dan.html, diakses pada tanggal 23 Juni 2015. 36


dalam

perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur

dapat

menggunakan uangnya secara bebas. 2. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat diberikan oleh individu. 3. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang

pinjaman

itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Sedangkan dalam

perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja

dan bunga ini pun

baru ada apabila diperjanjikan

4. Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan

debitur untuk melunasi kredit yang diformulasikan dalam bentuk

jaminan

baik materiil maupun immaterial. Sedangkan dalam perjanjian

pinjamkepastian pelunasan

meminjam

jaminan

merupakan

pengamanan

bagi

hutang dan ini pun baru ada bila diperjanjikan

D. Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Bank Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya seperti giro dan tabungan. Oleh karena itu bagi bank, deposito dianggap sebagai dana mahal.


Deposito merupakan salah satu sarana bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (7) adalah: “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.” Pihak-pihak yang terdapat dalam deposito yaitu: a. Deposan : Kepemilikannya dapat terdiri dari suatu badan atau perseorangan yang ada dalam masyarakat. b. Depositoris : Terdiri dari bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Simpanan deposito

yang ditempatkan oleh deposan kepada suatu bank berdasarkan

hubungan

kepercayaan.

Deposito berjangka termasuk jenis-jenis deposito yang bentuk simpanan berjangka penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain : 1. 2. 3. 4. 5.

Deposito Jangka waktu 1 bulan. Deposito Jangka waktu 3 bulan. Deposito Jangka waktu 6 bulan. Deposito Jangka waktu 12 bulan. Deposito Jangka waktu 24 bulan. Perbedaan jangka waktu tersebut disamping merupakan perbedaan masa

penyimpanan, juga bank biasanya memberikan balas jasa berupa bunga dengan


tingkat bunga yang berbeda. Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin besar tingkat suku bunganya 37. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun lembaga. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tersebut tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan, ataupun lembaga. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum didalam bilyet deposito berjangka tersebut. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan. Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberikan pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (automated roll over), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Non-ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bunga yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan. Bunga tersebut tidak berubah selama jangka waktu yang diperjanjikan. Pembayaran bunga tersebut dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal dimana deposito berjangka tersebut dibuka. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindah

37

Ibid, Ismail, halaman 79.


bukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain. Pembayaran bunga deposito berjangka dapat diambil secara tunai atau tidak diambil. Apabila nasabah menginginkan agar nilai deposito bertambah, maka bank juga memberikan fasilitas penambahan bunga deposito ke dalam jumlah nominal deposito, sehingga jumlah nominal deposito akan bertambah pada bulan berikutnya 38. Bank dalam menarik minat nasabah agar menempatkan dananya dalam jumlah besar ke dalam deposito berjangka, memberikan bonus berupa tambahan bunga. Tambahan bunga tersebut tidak tertera didalam papan pengumuman bank, dan jumlahnya bervariasi. Tambahan bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito berjangka dengan jumlah tertentu disebut dengan Special Rate. Special Rate ini diberikan kepada nasabah yang mendepositokan dananya sejumlah tertentu. Kebijakan tentang special rate tergantung pada negosiasi antara bank dengan nasabah 39. Deposito berjangka ditawarkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, bunga yang diberikan tentunya untuk deposito berjangka dengan mata uang rupiah akan lebih tinggi dengan deposito berjangka dengan mata uang asing. Deposito berjangka dengan mata uang asing penarikan maupun penempatannya menggunakan mata uang asing atau dengan mata uang rupiah setelah diperhitungkan dengan kurs jual beli mata uang.

38

http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-jenisdanperkembangan.html,diakses pada 12 april 2015. 39 Ibid, Hermansyah, halaman 47.


Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito apabila mencairkannya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank sudah mengestimasikan penggunaan tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Atas dasar tersebut maka bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tersebut dibukukan oleh bank sebagai pendapatan lain-lain. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua nasabah dibebani biaya penalti oleh bank. Nasabah tertentu (prime customer) misalnya tidak dibebani penalti. Hal ini, dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima, yaitu bebas biaya penalti. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda. Penghitungan penalti yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Penalti sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak. Penalti sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak. Penalti sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka. Penalti sebesar persentase tertentu. Penalti dihitung sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak. Dalam praktik bank, pada umumnya bank membebankan penalti sebesar

persentase tertentu dari nominal deposito berjangka atau sebesar nominal tertentu. Biaya penalti ini disampaikan oleh customer service kepada pemilik deposito berjangka pada saat pembukaan deposito, sehingga nasabah mendapat informasi tentang biaya yang harus ditanggung apabila mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.


Adanya penerimaan deposito sebagai jaminan kredit dilandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 28 tahun 1968, tentang Deposito yang ada kaitannya dengan perkreditan pada angka 3 sub a yang menyatakan: “…berpegang pada pertimbangan tersebut diatas maka perlu diadakan penyesuaian tentang ketentuan mengenai seseorang yang memperoleh kredit dan mempunyai deposito, dimana Deposito Berjangka yang bersangkutan dijadikan jaminan kredit.” Fasilitas kredit dengan jaminan deposito dapat diberikan kepada debitur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak debitur dengan bank. Setiap kegiatan selalu diawali oleh adanya tujuan. Demikian juga halnya gerakan Deposito berjangka (Time Deposit) yang dicetuskan sejak bulan Desember 1968 yang lalu, juga mempunyai suatu tujuan tertentu pula. Pada umumnya deposito berjangka jika ditinjau dari segi bank , maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih, yang tidak dikonsimir, yang terdapat didalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Kadang kadang bank pemberi kredit mewajibkan debitur atau nasabahnya membuka deposito pada bank mereka, yang dipergunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Bila pemilik deposito menarik kembali simpanannya sebelum tanggal jatuh tempo harus membayar denda. Jika deposito berjangka ini ditinjau dari segi dana yang terdapat di dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di dalam


tujuan ini ditentukan bahwa dana dana itu hendaknya berasal dari kalangan masyarakat. Para deposan yang telah menyisihkan sebagian dananya untuk dimasukkan kedalam deposito berjangka ini berarti telah mengorbankan pemakaian dana itu untuk tujuan lain. Atas pengorbanan itu, bank memberikan balas jasa kepada deposan dalam bentuk bunga deposito berjangka.

BAB III


BAB II DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. 1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya

Recommend Documents