BAB II
DASAR TEORI
2.1. Profitabilitas 2.1.1. Pengertian Profitabilitas
Profitabilitas merupakan rasio untuk mengevaluasi tingkat kemampuan
perusahaan dalam mengembalikan investasi perusahaan dengan menilai keuntungan
yang dihasilkan perusahaan itu sendiri, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba sangat diperhatikan oleh para investor di pasar modal, hal ini merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham perusahaan tersebut. Menurut John (2005) “Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memeperoleh laba tersebut.” Jadi pada dasarnya rasio ini memnunjukan kemampuan untuk menghasilkan laba yang dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva yang dimiliki perusahaan dan modal sendiri. Penggunaan rasio ini yaitu untuk menunjukan tingkat efisiensi suatu perusahaan. 2.1.2. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas Menurut Kasmir (2008), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah : 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu 2. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 3. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 8
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Penggunaan rasio profitabilitas dilakukan dengan menggunakan perbandingan
laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk
beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar posisi keuangan dalam perusahaan dapat terlihat perkembangan naik turunnya dalam rentang waktu tertentu, sekaligus
sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui penyebab dari
perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio yang
digunakan, maka hasil yang akan dicapai akan semakin sempurna sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. 2.1.3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas Terdapat 4 (empat) jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas, diantaranya yaitu: 1. Net Profit Margin 2. Gross Profit Margin 3. Return On Assets (ROA) 4. Return On Equity (ROE) 2.1.3.1. Net Profit Margin Net profit margin adalah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaaan pada setiap penjualan dilakukan. Rasio ini tidak menggambarkan besarnya presentase keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan karena adanya unsur pendapatan dan biaya operasional. (Darsono dan Ashari, 2005)
9
Perhitungan Net Profit Margin adalah sebagai berikut :
𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑥 100% 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
Sumber: Handono, 2009
2.1.3.2. Gross Profit Margin
Rasio Gross Profit Margin yaitu untuk mengukur efisiensi pengendalian
harga pokok penjualan, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Rasio ini berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Jadi, dengan mengetahui rasio ini, kita dapat tahu bahwa setiap satu barang yang terjual oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan kotor sebesar x rupiah. Kelemahan dari rasio ini adalah hanya menyediakan keuntungan kotor dari penjualan yang dilakukan tanpa memasukan struktur biaya yang ada pada perusahaan. Perhitungan Gross profit Margin adalah sebagai berikut :
𝐺𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑥 100% 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
Sumber: Handono, 2009 2.1.3.3. Return On Assets (ROA) Return
On
Assets
menggambarkan
kemampuan
perusahaan
untuk
menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aset yang digunakan oleh perusahaan. Dengan mengetahui rasio ini, kita dapat menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan.
10
Perhitungan Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut :
𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑥 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
Sumber: Handono, 2009
2.1.3.4. Return On Equity (ROE) Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan tersebut dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil. Secara umum ROE memberikan gambaran tiga hal pokok, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitability), efisiensi perusahaan dalam mengelola aset (assets management), dan hutang yang dipakai dalam melakukan usaha (financing leverage). Perhitungan Return On Equity (ROE) adalah sebagai berikut:
𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑥 100% 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
Sumber: Handono, 2009 Semakin tinggi nilai ROE artinya posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian juga sebaliknya. ROE yang tinggi dapat mendorong penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang juga efektif.
11
2.2. Bank Syariah Bank Syariah 2.2.1. Pengertian Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaanya
berdasarkan hukum islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha usaha berkategori haram (wikipedia.com). Adapun pengertian bank syariah yang
terdapat pada UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992
tentang perbankan, dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) adalah : (2) Bank adalah beban usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu pada pasal 1 ayat (13) dinyatakan bahwa : “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya uang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12
2.2.2. Karakteristik Bank Syariah Bank syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank-bank
ribawi (konvensional), diantaranya adalah:
a. Menjauhi Riba
Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan) dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut Muhammad Syafi‟I Antonio dalam Bank Syariah: dari teori ke praktik menjelaskan bahwa menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Hukum islam
dengan tegas mengharamkan riba dalam segala bentuknaya dan melarang mengambil riba dalam bentuk apapun jenisnya. Larangan agar umat islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Qur‟an dan hadits Rasulullah saw. Bank syariah harus bersih dari segala bentuk riba dan mu‟amalah yang dilarang oleh syariat islam. inilah yang menjadi ciri khas dan keunggulan sistem syariah. Tanpa hal tersebut suatu lembaga tidak bisa disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Dr. Ghorib al-Gamal menyatakan: “Karakteristik bersih dari riba dalam muamalat perbankan syariat adalah karakteristik utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tatanan yang benar untuk masyarakat islami. Bank Syariah harus mewarnai seluruh aktifitasnya dengan ruh yang kokoh dan motivasi akidah yang menjadikan para praktisinya selalu merasa bahwa aktifitas yang mereka geluti tidak sekedar aktifitas bertujuan merealisasikan keuntungan semata.” b. Menentapkan sitem bagi hasil (Profit and loss sharing) Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam perjanjian tersebut disebutkan adanya pembagian keuntungan dan kerugian diantara kedua pihak yang berusaha. Kesepakatan ini dibuat di awal kegiatan usaha, bukan di tengah-tengah maupun di akhir usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang melakukan usaha ditentukan oleh kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan
13
adanya kerelaan (An-Tarodhin) dari kedua belah pihak tanpa ada unsure kerterpaksaan. Sistem bagi hasil ini merupakan ciri khas utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional.
2.3. Pembiayaan Kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha kini kian berkembang dengan pesat, karena itu dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana yang mencukupi untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang ini. Dana
yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi, dan manajemen. Modal yang mencukupi dirasakan perlu pada setiap jenis kegiatan usaha apapun dalam membantu meningkatkan pendapatan usaha perusahaan. Pembiayaan secara sempit didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank kepada nasabahnya. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan : “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengn imbalan atau bagi hasil.” Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Inslam dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2002). Sedangkan menurut Hendry, pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.
14
Dari beberapa pengertian pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian dana berupa pinjaman yang berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam anata pemilik modal (Bank) dan
nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya dimana nasabah berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.
2.3.1. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Bank Syariah
A. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli
1. Al – Murabahah Murabahah adalah perjanjian jual beli antaara bank dan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Lalu nasabah membayarnya dengan cara diangsur kepada bank dengan waktu yang juga telah disepakati. 2. Bai‟ As – Salam Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 3. Bai‟ Al – istishna Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. B. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa 1. Al – Ijarah Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. 2. Al – Ijarah Muntahiya Bitamlik/wa Iqtina
15
Adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. C. Pembiayaan Jasa Pelayanan
1. Al – Wakalah Al – Wakalah adalah penyerahan, pedelegasian atau pemberian mandat kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. 2. Al – Kafalah Al – Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berbegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. 3. Al - Hawalah Produk Al- Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 4. Ar – Rahn Ar – Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 5. Al – Qardh Al – Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. D. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 1. Pembiayaan Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dalam kasus Mudharabah, pemilik modal memiliki 100% modal dan pengelola hanya tinggal mengelola usahanya saja. Nisbah bagi hasil keuntungan antara kedua pihak disepakati di awal sebelum kegiatan usaha dimulai. Biasanya porsi keuntungan sang pemilik modal lebih besar daripada pengelola modal. 16
Mudharabah merupakan suatu bentuk equity financing, yang secara teknis
adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama berperan sebagai pihak yang menyediakan dana (Shahibul maal) sedangkan pihak yang kedua yaitu
berperan sebagai pihak yang mengelola dana (Mudharib). Pembagian keuntungan menurut skema Mudharabah yaitu dibagi menurut kesepakatan yang dirundingkan dalam kontrak, namun bila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh pengelola, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Shahibul Maal.
Sebaliknya bila
yang diderita disebabkan oleh kesalahan Mudharib, maka pihak Mudharib kerugian
lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah adalah suatu bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut dengan Shahibul Maal atau Rabbul maal yaitu penyedia dana, menyediakan sejumlah modal tertentu untuk mitra lainnya yang mengelola dana yang disebut Mudharib. Pihak Mudharib tidak diminta untuk menyediakan dana bagi usaha yang akan dijalani, namun hanya tinggal menjakankannya saja dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki yang tentu saja harus berkaitan dengan usaha yang akan dijalani. Tujuan kemitraan ini adalah untuk mendapatkan laba. Mudharib dituntut untuk bertindak hati-hati dan hendaknya menjaga kepercayaan shahibul maal dengan baik serta mau bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dirinya sendiri. Zainul arifin (2000), memaparkan pengertian tentang Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dimana untung disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Secara umum, landasan dasar syariah Al – Mudharabah menganjurkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat suci Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 1.
Jenis – Jenis Mudharabah Secara umum Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu : 1.1. Mudharabah Muthlaqah
17
Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara Shahibul Maal dan Mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama
Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar. 1.2. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted Mudharabah/
specified Mudharabah adalah kebalikan dari Mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum Shahibul maal dalam memasuki dunia usaha. 2. Aplikasi Al – Mudharabah pada Bank Syariah Dalam perbankan syariah, aplikasi Mudharabah salah satunya terlihat pada sisi pembiayaan yaitu : a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. b. Investasi khusus, disebut juga Mudharabah Muqqayadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Shahibul maal. Mekanisme Mudharabah ini pada dasarnya terletak pada kerjasama dan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Kerjasama yang baik akan menghasilkan kepercayaan yang baik pula, baik dari pihak shahibul maal maupun dari pihak mudharib. Kerjasama dan kepercayaan inilah yang menjadi ciri khas utama dalam perlaksanaan perjanjian Mudharabah pada perbankan syariah. 3. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Al – Mudharabah adalah salah satu produk pembiayan bagi hasil pada Bank Syariah. Bank Syariah khususnya Bank Mega Syariah cabang Bandung tidak begitu saja memberikan pembiayaan pada 18
nasabah. Terdapat beberapa prosedur analisis yang dilakukan Bank Syariah sebelum memberikan pembiayaan tersebut kepada calon nasabah. Analisis- analisis tersebut antara lain :
1) Kepada siapa pembiayaan itu harus diberikan 2) Untuk apa pembiayaan tersebut diberikan 3) Apakah calon nasabah debitur yang akan menerima pembiayaan kiranya akan mampu memberikan bagi hasil yang diharapkan atau mark up serta kewajiban lainnya
4) Berapa jumlah dana yang layak untuk diberikan 5) Apakah pembiayaan yang diberikan tersebut cukup aman atau resikonya terbilang kecil (Mulyono,1996) Dari analisis diatas tersebut terlihat bahwa mudharib dan pihak masih masih hanya memikirkan dimensi dari duniawi saja, tetapi sebagai bank yang bebasiskan syariat-syariat dan hukum islam, baik dari pihak mudharib maupun shahibul maal, harus mencerminkan sikap ukhrawi karena akad tersebut berlandaskan hukum islam. Dengan demikian pada setiap akad dalam perbankan syariah khususnya Bank Mega Syariah cabang Bandung harus memenuhi ketentuan-ketentuan akad seperti dalam memenuhi rukun dan syarat dalam akad tersebut. Penyaluran dana terhadap seorang calon nasabah atau peminjam modal baik dalam bentuk pembiayaan Mudharabah ataupun jenis pembiayaan lainnya tidak terlepas dari sah atau tidaknya suatu akad (kontrak) yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan kata lain bahwa akad antara bank dan nasabah tersebut haruslah berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Secara perjanjian menurut jumhur ulama dikatakan dengan akad. Secara terminlogi, akad didefinisikan sengan penyataan ijab (pernyataan melakukan ikatan/perjanjian) dan qabul (pernyataan penerima) sesuai dengan kehendak syariat yang mempengaruhi pada objek perikatan/perjanjian.
19
4. Prosedur dan Proses Pembiayaan Mudharabah Prosedur pembiayaan adalah gambaran atau metode untuk melaksanakan
kegiatan pembiayaan. Seseorang yang mengajukan atau akan mengajukan
permohonan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat meliputi persetujuan
pembiayaan,
prosedur
administrasi
dan
prosedur
pengawasan
pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui
proses penilain yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubingan dengan
objek pembiayaan. Hal ini bertujuan utnuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati (Zainul Arifin. 2005) E. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur pembiayaan Mudharabah adalah: 1. Berkas pencatatan 2. Data pokok dan analisis pendahuluan a. Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan b. Rencana pembelian, produksi, dan penjualan c. Jaminan d. Laporan keuangan e. Data kualitatif dari calon nasabah 3. Penelitian data 4. Penelitian atas realisasi usaha 5. Penelitian atas rencana usaha 6. Penelitian dan penilaian barang jaminan 7. Laporan keuangan dan penelitiannya Proses dasar pembiayaan meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi
20
pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dibawah ini:
Gambar 2.1
Proses Pembiayaan
Sumber: Zainul Arifin, 2005.
21
5. Manfaat Pembiayaan Mudharabah Beberapa manfaat dari pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut :
a. Bank akan menikmati bagi hasil yang tinggi apabila usaha nasabah sedang
mengalami peningkatan. b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak tetap,
akan pernah mengalamai negative spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih berhati-hati dalam memmilih nasabah yang akan dibiayai karena jenis usaha yang benar-benar layak yang nantinya akan mendatangkan bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. 6. Resiko pembiayaan Mudharabah Dalam setiap tindakan yang dilakukan, pasti memiliki resiko tersendiri tergantung dari tindakan apa yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa resiko dari pembiayaan Al-Mudharabah, yaitu : 1. Side streaming; nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang tersebut dalam akad 2. Kelalaian dan kesalahan yang disengaja 3. Kelalaian dan kesalahan teknis yang tidak disengaja (alam dan tempat kondisi sekitar usaha) 4. Penyembunyian keuntungan oleh pihak nasabah apabila nasabah tidak jujur.
22
Secara umum, aplikasi perbankan pembiayaan Mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini ; Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Al-Mudharabah
Perjanjian bagi hasil
NASABAH (Mudharib)
BANK (Shahibul Maal)
Keahlian / Keterampilan
`
MODAL 100%
Proyek Usaha
Nisbah X%
Nisbah Y%
Pembagian Keuntungan
Pengambilan Modal Pokok
MODAL
Sumber: Muhammad Syafi‟I Antonio hal 98 2. Al – Musyarakah Musyarakah adalah perjanjian diantara pemilik dana dan pengelola dana dengan modal yang dimiliki masing-masing pihak sama, yait. Dengan nisbah bagi hasil yang tentunya telah disepakati bersama. Dalam kasus ini Mudharib biasanya menerima nisbah lebih besar karena selain menyumbangkan dananya untuk modal, ia juga ikut dalam mengelola usaha tersebut. Demikian pula bila usaha mengalami kerugian, maka rugi ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah terbagai kedalam dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh 23
dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
Musyarakah akad adalah kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju
bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad ini terdiri dari beberapa jenis yaitu syirkah al-„inan, syirkah mufawadah, syirkah a‟maal, dan syirkah wujuh.
2.4. Tinjauan Umum tentang Koperasi
2.4.1. Pengertian Koperasi Menurut Undang-undang No.25 tahun 1992 pasal empat, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda (the dual identity of the member) pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriental firm). Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasiaonal dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakan potemsi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ekonomi.
24
2.4.2. Prinsip Koperasi Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk
untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Di dalam Undang-undang
RI No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini adalah beberapa prinsip koperasi.
1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
3. Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagikan berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. 4. Modal diberi balas jasa secara terbatas. 5. Kerjasama antar koperasi. 6. Koperasi bersifat mandiri. 2.4.3. Ciri-ciri Koperasi Koperasi berbeda dengan badan usaha laiinya. Tidak seperti badan usaha lain, koperasi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut. 1. Koperasi merupakan kumpulang orang-orang dan bukan kumpulan modal. Ini berbeda dengan badan usaha lain. Bentuk usaha laiinya yang lebih dipentingkan adalah modal sedangkan dalam koperasi yang lebih utama adalah orangnya. Maka setiap anggota dianggap penting dalam koperasi. 2. Kedudukan anggota dalam koperasi sederajat atau setara. Tidak ada anggota koperasi yang lebih tinggi dan sebaliknya tidak ada juga anggota koperasi yang lebih rendah. Dengan kesetaraan anggota seperti ini setiap anggota koperasi mendapatkan perlakuan yang sama. 3. Semua kegiatan koperasi Indonesia harus disadarkan atas kesadaran para anggota, bukan karena terpaksa. Kesadaran ini akan muncul dari dalam hati setiap anggota karena mereka merasakan sendiri keuntungan yang diperoleh dari koperasi.
25
4. Tujuan koperasi Indonesia benar-benar merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan meningkatkan kemakmuran para anggotanya. 2.4.4. Tujuan dan Manfaat Koperasi
Berikut ini adalah tujuan pembentukan koperasi di Indonesia. 1. Memajukan kesejahteraan anggota.
2. Memajukan kesejateraan masyarakat.
3. Membangun tatanan ekonomi nasional.
2.4.5. Bentuk dan Jenis Koperasi 2.4.5.1. Jenis Koperasi Menurut Fungsinya
Koperasi
pembelian/pengadaan/konsumsi
adalah
koperasi
yang
menyelenggarakan fungsi pembeluan atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelanggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
Apabila kopersai menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).
26
2.4.5.2. Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja
Koperasi Primer Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20
orang perseorangan.
Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki
cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi dapat dibagi menjadi: sekunder
Koperasi Pusat Adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
Gabungan Koperasi Adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 kopersi pusat.
Induk Koperasi Adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.
2.4.5.3. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaanya
Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. untuk itu kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
27
Koperasi Sekolah Koperasi sekolah ini memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru,
karyawan, dan siswa. Koperasi ini memiliki kegiatan usaha menyediakan
kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lainlain. Keberadaan koperasi sekolah bukan hanya untuk sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antawa lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran
2.4.6. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi
Keunggulan dari koperasi adalah sebagi berikut. 1. Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian menditikan pabrik penggilingan padi. 2. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. 3. Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. 4. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal. 5. Mengutamakan kepentingan anggota. Kelemahan dari Koperasi adalah sebagai berikut. 1. Keterbatasan dibidang permodalan. 2. Daya saing lemah 3. Rendahnya kesaran berkoperasi pada anggota 4. Kemampuan tenaga kerja professional dalam pengelolaan koperasi. 2.5. Penelitian Terdahulu Skripsi oleh Evy Meirina Budi Astuti (2007) yang berjudul “Evaluasi tingkat pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Beringharjo, Kauman, Yogyakarta.” Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang diberikan BMT Beringharjo terhadap pendapatan usaha
28
kecil di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh mutlak pendapatan bersih para
pedagang sebelum dan sesudah pembiayaan dari BMT adalah dengan menggunakan teknik analisa statistic uji-t. Skripsi oleh Sriyatun (2009) yang berjudul “Analisis pengaruh pemberian pembiayaan Mudharabah BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di kabupaten Sukoharjo.” Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedfagang kecil di kabupaten Sukohajo. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan dan dugaan pengaruh pembiayaan terhadap keuntungan, terbukti. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sehingga berdasarkan analisis diketahui Y1 = -3.140 + 1.154X + ɛ pada α sebesar 3.140, artinya apabila tidak terdapat perubahan pembiayaan maka pendapatan akan mempunyai skor rata-rata sebesar 3.140 satuan. Skripsi oleh L Sinurat (2006) yang berjudul, “Analisis Rentabilitas Perusahaan Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Leasing (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) di Bandung).” Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rentabilitas pada perusahaan sebelum dan sesudah penerapan pembiayaan leasing. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari rasio Return On Investment dan Net Profit Margin pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sedangkan dari rasio Operating Profit Margin dan Total Assets Turn Over terjadi peningkatan rata-rata rasio setelah penerapan pembiayaan leasing. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebuh (independen) tanpa membuat perbandingan, atai menghubungkan dengan variabel yang lain. 29
2.7. Kerangka Pemikiran Teoritik Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka
pemikiran teoritik penelitian teoritik dijelaskan pada gambar 2.3.
Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran
Sumber: data olahan penulis
30
Bank Mega Syariah cabang Bandung sebagai pihak ketiga dari nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan dana, menanamkan investasi berupa pembiayaan Mudharabah kepada Koperasi yang menjadi nasabah Bank Mega
Syariah cabang Bandung. Total nasabah Bank Mega Syariah cabang Bandung berjumlah tiga Koperasi. Ketiga Koperasi tersebut berada di wilayah kota Bandung dan merupakan Koperasi karyawan di sebuah instansi pemerintahan maupun perusahaan. Investasi yang dilakukan Bank Mega Syariah cabang Bandung terhadap ketiga Koperasi tersebut menggunakan model pembiayaan Mudharabah dengan pola
pembiayaan executing. Pembiayaan dari Bank Mega Syariah cabang Bandung selanjutnya digunakan sebagai modal usaha yang diharapkan berdampak positif pada perkembangan usaha Koperasi dengan bertambahnya pendapatan yang akan meningkatkan profitabilitas Koperasi. Dari gambar 2.3, terlihat bahwa penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kondisi profitabilitas koperasi sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Mudharabah dari Bank Mega Syariah. Oleh karena itu diperlukan penggunaan alat uji Paired Sample T test berdasarkan pendekaran yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat profitabilitas sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Mudharabah dari Bank Mega Syariah cabang Bandung. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah awal yang diperlukan adalah kesepakatan tentang faktor-faktor analisis yang bersifat kuantitatif. Dari gambar 2.3 diatas, dapat dikemukaan bahwa keluaran yang diharapkan setelah koperasi mendapatkan pembiayaan Mudharabah dari Bank Mega Syariah cabang Bandung adalah meningkatnya pendapatan Koperasi melalui pemberian kredit kepada anggota yang menghasilkan laba bagi koperasi. Indikator keberhasilan peningkatan pendapatan Koperasi setelah memperoleh pembiayaan Mudharabah dari Bank Mega Syariah cabang Bandung ini akan dianalisis dengan menggunakan alat uji T Test yaitu dengan membandingkan tingkat profitabilitas sebelum mendapatkan pembiayaan mudharabah dengan setelah mendapatkan pembiayaan Mudharabah dari Bank Mega Syariah cabang Bandung. 31
Beberapa faktor yang diduga berpengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap keberhasilan Koperasi dalam memanfaatkan bantuan program perkuatan adalah:
a.
Kondisi awal Koperasi antara lain umur dan jenis kelamin, keahlian dan
pengalaman dibidang usaha yang ditekuni, aset dan modal yang dimiliki
Koperasi sebelum mendapatkan pembiayaan, serta tenaga kerja keluarga yang tersedia .
b. Sistem, prinsip, pola dan prosedur pelaksanaan program kredit yang mencakup masalah pendekatan dan sasaran kredit, ketepatan jenis, jumlah
bantuan yang diberikan ketepatan waktu pemberian bantuan, persyaratan untuk mendapatkan bantuan, tingkat bunga (interest rate) dan kebebasan penggunaan bantuan pinjaman. c.
Ketersediaan Sistem Pendukung Usaha Koperasi mencakup aspek prasarana dan sarana pendukung, antara lain, jalan dan jembatan, fasilitas angkutan, irigasi/pengairan, listrik dan sumber enerji lainnya, sarana komunikasi dan ketersedian bahan baku di tingkat lokal baik yang besumber dari daerah sendiri maupun yang didatangkan dari daerah lain.
d. Penggunaan dan perkembangan teknologi produksi dari produk yang dihasilkan oleh Koperasi. e.
Kondisi ekonomi mikro (regional) yang diukur dari PDRB dan rata-rata pendapatan regional.
f.
Kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro yaitu tingkat suku bunga, pajak dan subsidi atas kegiatan usaha dan produk Koperasi, inflasi, nilai tukar rupiah.
g. Jenis usaha Koperasi. h. Pola manajemen usaha Koperasi. i.
Bantuan perkuatan dari pihak lain dan pinjaman dari pihak lain.
j. Kebijakan-kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang mempengaruhi usaha Koperasi termasuk kebijaksanaan daerah. 32
