BAB II BENTUK-BENTUK AKSI KORPORASI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN PERUSAHAAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II BENTUK-BENTUK AKSI KORPORASI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN PERUSAHAAN 2.1 Konsep Dasar Mengenai Buy Back Perusahaan Pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (market) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan: pasar uang (money market), pasar modal (capital market), dan lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (venture capital), kartu kredit. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (finansial market). Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta20. Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan jangka menengah dan panjang (long term investment) Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek21. Menurut UndangUndang Nomor 8 tahun 1995 Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pasar 20

Irsan Nasarudin & Indra Surya, Aspek hukum pasar modal Indonesia , kencana, Jakarta, 2004, hal. 13. 21

Tesis

Ibid

AKSI KORPORASI PEMBELIAN ALBERTHUS ...... RAYMOND WISNU WIJAYA NAIBAHO


modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan efek. Di dalam pasar modal yang diperdagangkan adalah saham. Saham adalah bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan memiliki sejumlah saham, maka pemegang saham dapat mengetahui besarnya bagian modal yang ia miliki. Menurut

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 1548/KMK.013/1990, saham adalah “penyertaan modal dalam pemilikan suatu

Perseoran Terbatas”. Sedangkan Pasal 60 ayat (1) UUPT menyatakan

bahwa saham adalah benda bergerak dan menurut Pasal 60 ayat (2) UUPT saham dapat diagunkan dengan gadai atau jamninan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Saham juga memiliki klasifikasi tertentu. Klasifikasi saham dapat dibedakan atas beberapa hal. Ditinjau dari cara peralihannya saham dapat dibedakan atas22: 1. Saham Atas Tunjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak ikut hadir dalam RUPS.

22

Tesis

Ibid



2. Saham Atas Nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Hak Tagihan atau Klaim. Jika ditinjau dari segi kemampuan dalam hal klaim, maka saham terbagi atas23: 1. Saham Biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham ini biasanya adalah yang paling banyak dikenal dan diperdagangkan di pasar. 2. Saham Preferen (preferred stock), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu: mewakili ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan mendapat dividen. Pembelian kembali saham atau yang biasa dikenal dengan istilah buy back dalam dunia bisnis termasuk dalam kegiatan corporate action yang dimana suatu perusahaan memiliki kembali saham yang pernah dikeluarkannya dengan cara membeli kembali saham yang telah dijual oleh perusahaan kepada investor pasar 23

Tesis

Ibid



modal24. Aksi korporasi merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun berpengaruh terhadap harga saham di pasar. Aksi korporasi merupakan berita yang umumnya menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal khususnya para pemegang saham. Keputusan aksi korporasi harus disetujui dalam suatu rapat umum pemegang saham(RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Aksi korporasi senantiasa menjadi berita favorit bagi investor di pasar modal, karena aksi korporasi seringkali dimaksudkan sebagai aksi korporasi yang berdampak positif bagi peningkatan kinerja perusahaan, dan juga peningkatan kinerja itu pada akhirnya akan menaikkan kinerja saham di bursa. Pengertian aksi korporasi biasanya mengarah pada right issue, stock split, initial public offering, private placement, dan buy back. Umumnya aksi korporasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham, dengan demikian pemegang saham harus mencermati dampak atau akibat aksi korporasi tersebut sehingga pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat. Untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang saham atas aksi korporasi, maka saham tersebut harus terdaftar atas nama pemegang saham tersebut. Dengan kata lain, pemodal terlebih dahulu harus melakukan registrasi atas saham yang dipegangnya agar hak-haknya atas korporasi dapat terpenuhi. Hanya investor yang meregister sahamnya sampai batas cum date yang nanti berhak mendapatkan 24

Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas yang Baru, Jakarta, Djambatan, 1996,

hal. 3.

Tesis



benefit, atau hak lainnya dari suatu aksi korporasi. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk pembelian kembali saham antara lain buy back, share repurchase, acquisition of own shares. Semua istilah tersebut mempunyai kesamaan makna yaitu pembelian oleh perseroan terhadap sahamnya

sendiri

yang

telah

dikeluarkan.

Farlex

financial

dictionary

mendefinisikan share repurchase sebagai berikut25: “The practice of a publicy traded company buying its own shares from shareholders. This is done to reduce the number of shares outstanding, which increases the earnings per share. Ideally, this will increase the share price. Share repurchase is a common practice when the company’s management believes that its shares are undervalued. It may also be used as an antitakeover measure”. Dari pengertian di atas, share repurchase dimaknai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan tujuan untuk mengurangi saham yang beredar yang akan menaikkan EPS. Biasanya share repurchase dilakukan pada saat harga saham undervalued dan untuk tujuan menghindari pengambilalihan perseroan. Pembelian kembali saham oleh perusahaan merupakan penarikan modal yang disetor oleh perusahaan dari saham yang beredar di pemegang saham, oleh karena itu pembelian kembali saham bisa disebut juga pelepasan hak atas saham yang telah dikeluarkan perusahaan, karena perusahaan bukan menjual sahamnya melainkan perusahaan melakukan pengeluaran saham-saham26. Di dalam Undang 25

Farlex Financial Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/share+repurchase. Diakses pada tanggal 10 November 2011. 26

Munir Fuady, Hukum Bisnis: Teori dan Praktek, cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 44-45.

Tesis



Undang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan secara rinci dengan apa yang dimaksud pembelian kembali saham oleh perusahaan, oleh karena itu menurut pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa pembelian kembali saham merupakan pembelian saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan atau penarikan saham yang disetor di pasar modal, yang merupakan kehendak dari pemegang saham atau kebijaksanaan perusahaan, baik dengan perjanjian terlebih dahulu ataupun tidak, dimana saham yang telah dibeli atau ditarik tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang perusahaan melakukan buy back yang ada di publik, yaitu27. 1. Untuk menjaga kewajaran harga sahamnya di pasar modal harga saham suatu perusahaan dapat dijadikan suatu tolak ukur baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan tersebut, sehingga dapat dikatakan dalam kondisi normal, semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, harga sahamnya juga akan semakin meningkat, dengan demikian wajar jika emiten perusahaan perlu untuk menjaga harga sahamnya agar mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Pembelian kembali saham dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dapat dipakai oleh emiten untuk meningkatkan kembali harga sahamnya yang telah jatuh di pasar. Dengan terjadinya aksi buy back saham, maka akan berakibat pada naiknya laba per saham atau biasa 27

Hendy M. Fakhruddin, Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2008, hal. 235-239.

Tesis



disebut earning per share (EPS) yang dapat berakibat menaikkan harga saham di pasar. Di samping itu, dengan pembelian kembali saham, saham yang dimiliki oleh masyarakat akan berkurang, akibatnya adalah harga saham akan naik. 2. Sinyal psikologis ke pasar Pemberitahuan atau pengumuman buy back diharapkan mampu memberikan sinyal positif ke pasar bahwa harga saham mungkin sudah undervalued,28 dengan demikian investor atau pasar diharapkan bereaksi positif untuk melakukan pembelian pada saham perusahaan tersebut sehingga pada akhirnya harga saham akan kembali ke tingkat harga yang diharapkan oleh emiten perusahaan. 3. Melakukan pembelian kembali saham untuk dijual kembali Emiten yang pernah melakukan buy back saham dapat menjual kembali sahamnya di bursa, jika saham yang telah dibeli kembali ini dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya, maka selisih antara harga penjualan dengan harga buy back saham tersebut ditambahkan sebagai tambahan modal disetor, hal ini akan memperbaiki struktur permodalan emiten tersebut. 4. Melakukan pembelian kembali saham untuk dibagikan kepada karyawan

28

Yang dimaksud harga undervalued adalah harga yang dibawah rata-rata harga saham emiten yang sewajarnya.

Tesis



Beberapa perusahaan melakukan buy back dengan tujuan saham yang telah dibeli kembali akan dibagikan kepada karyawan sebagai insentif agar karyawan tersebut dapat terus bekerja di perusahaan tersebut. Insentif seperti ini biasa disebut Employee Stock Option (ESOP), yaitu sejenis program insentif bagi karyawan untuk memiliki saham perusahaan dimana karyawan bekerja di perusahaan tersebut. 5. Untuk menghindarkan diri dari akuisisi perusahaan yang lain karena memiliki dana kas yang berlimpah Perusahaan yang memiliki prospek yang bagus di masa depan apalagi yang sedang memiliki dana kas yang melimpah merupakan salah satu perusahaan yang sering diincar untuk diakuisisi. Sebagai salah satu cara pertahanan diri agar tidak diakuisisi, perusahaan tersebut dapat menggunakan dana kas yang dimilikinya untuk membeli kembali sahamnya, maka emiten yang menjadi sasaran menggunakan kas mereka untuk membeli saham mereka sendiri agar membuat mereka kurang menarik untuk dijadikan target akuisisi. 6. Pertimbangan pajak Pelaksanaan buy back yang dilandasi oleh pertimbangan pajak sering kali terjadi, khususnya di Negara-negara maju, karena ketika seorang investor mendapatkan pembagian deviden maka investor tersebut akan dikenakan sejumlah pajak atas penghasilan dari deviden tersebut, sehingga return

Tesis

yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham menjadi



berkurang karena adanya pajak atas deviden. Hal tersebut menjadi semakin krusial ketika tingkat pajak yang dikenakan atas pendapatan deviden relatif besar. Untuk alasan demikian, maka emiten memilih melakukan buy back sehingga pemegang saham diberikan pilihan menjual saham ketika investor merasa bahwa pilihan tersebut akan memberikan return yang memang diharapkan investor. Investor tentu akan bersedia menjual saham yang dipegangnya ketika emiten perusahaan bersedia membeli pada harga yang lebih tinggi dibanding harga pasar. 7. Faktor fleksibilitas bagi emiten Keputusan emiten untuk membagikan deviden merupakan keputusan yang harus direncanakan secara matang baik menyangkut waktu yang tepat, dana kas yang tersedia, dan pertimbangan kondisi keuangan perusahaan yang lainnya. Berbeda dengan keputusan pembagian deviden, pelaksanaan buy back bagi manajemen perusahaan lebih fleksibel, karena manajemen emiten memiliki kekuasaan untuk mengatur kapan saja dan berapa besar transaksi yang akan dilakukan untuk buy back saham. 8. Sebagai upaya saving deviden Buy back saham dapat mengurangi saham yang beredar di masyarakat sehingga perusahaan dapat banyak menghemat pembagian deviden jika melakukan pembagian deviden saham. Hal ini karena saham yang telah dibeli kembali tidak mendapatkan hak memperoleh deviden.

Tesis



Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham, terdapat beberapa metode yang dapat dipilih oleh perseroan, antara lain29: 1. Open Market Repurchase Program (OMR), OMR adalah mekanisme yang paling sering digunakan perseroan dalam melaksanakan program buy back. Pada metode ini perseroan membeli kembali sahamnya di pasar seperti investor lainnya yang dilakukan di dalam bursa. Mekanisme ini juga memberikan fleksibilitas yang tinggi atas waktu, harga, dan jumlah pembelian kembali saham yang akan dilaksanakan oleh perseroan. 2. Self Tenders Offers (STO), STO adalah metode yang dimana perseroan menawarkan kesempatan kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya kepada perseroan baik itu dengan cara fixed price self tender offer yaitu pada harga yang telah ditetapkan perseroan atau pun dengan cara dutch auction self tender offer yakni perseroan menentukan jumlah saham yang akan dibeli, tanggal berakhirnya dan pada rentang harga berapa saham akan dibeli oleh perseroan. Pemegang saham dapat menawarkan untuk menjual sahamnya pada rentang harga tersebut dan harga pembelian yang disetujui adalah harga penawaran terendah dengan jumlah saham yang telah ditetapkan oleh perseroan. Metode ini memungkinkan perseroan untuk membeli kembali sahamnya dalam jumlah yang substasial dalam satu waktu dan menjamin bahwa semua

29

International Organization Of Securities Commissions, Report on Stock Repurchase Program”,http://www.financialregulations.com/inglese/o_consolidated_law_(finance)/o_internati onal_communication/04/iosco_report_161_of_x_feb_04.htm. diakses pada tanggal 10 November 2011.

Tesis



pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk menjual sahamnya. 3. Off Market/Over the Counter Repurchases, dalam metode ini perseroan langsung menawarkan untuk membeli kembali sahamnya kepada seorang atau sejumlah pemegang saham tertentu. Tipe transaksi ini menyediakan pilihan yang lebih luas bagaimana pembelian kembali saham akan dilaksanakan. Buy back di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan dua mekanisme yakni di dalam bursa dan di luar bursa. Untuk pelaksanaan buy back yang dilakukan di dalam bursa tetap mengikuti mekanisme efek yang dilaksanakan berdasakan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan dengan mengikuti urutan perdagangan yang berlaku yakni antara lain, dengan menjadi nasabah di perusahaan efek, memasukkan order beli dan kemudian melakukan penyelesaian transaksi apabila transaksi terjadi. Sedangkan pelaksanaan buy back yang dilakukan di luar bursa umumnya yang digunakan adalah di pasar negosiasi yang pelaksanaanya berdasarkan proses tawar-menawar langsung secara individual, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memperhatikan batasanbatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pasar modal. Buy back saham dapat terjadi pada keadaan pasar normal30 atau pada keadaan pasar yang berpotensi krisis31. Buy back saham pada keadaan pasar normal lazim

30

Keadaan pasar normal adalah kondisi dimana indeks harga saham gabungan di bursa efek di Indonesia berjalan seperti biasa yaitu tidak ada penurunan yang signifikan atau kenaikan yang signifikan dalam waktu kurang 20 hari.

Tesis



dilakukan di bursa. Pada situasi pasar yang normal, perarturan-peraturan yang terkait dalam transaksi buy back saham yaitu: 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. a. Harus mendapatkan persetujuan RUPS. Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS32. b. Pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan33. c. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan34. d. Pembelian kembali saham baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 poin a dan b adalah batal demi hukum35. e. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul 31

Keadaan pasar yang berpotensi krisis adalah kondisi pasar dimana indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka waktu paling kurang 20 (dua puluh) hari bursa akibat kondisi perekonomian yang tidak mendukung pergerakan harga pasar efek yang wajar dan dapat bersifat sistemik.(angka 1 Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3)

Tesis

32

UUPT Pasal 38 ayat 1.

33

Ibid,. Pasal 37 ayat 1(a).

34

Ibid., Pasal 37 ayat 1 (b).

35

Ibid., Pasal 37 ayat 2.



akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagimna dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)36. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 3. Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. a. RUPS dilarang mendelegasikan kewenangan untuk membeli kembali saham kepada direksi atau komisaris dalam jangka waktu lebih dari 18 bulan. b. Emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan rencana pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS. Buy back saham pada saat pasar yang berpotensi krisis atau yang biasa disebut dengan crash, Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar saham yang berpotensi krisis, Bapepam mengeluarkan peraturan ini untuk mengakomodir kebutuhan yang ada di dalam bursa yang bertujuan untuk mengurangi imbas krisis keungan global terhadap pasar modal Indonesia dengan cara melonggarkan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 agar emiten perusahaan memiliki kesempatan yang lebih mudah untuk melakukan aksi pembelian kembali saham. Pemerintah berharap aksi buy back yang dilakukan oleh para emiten perusahaan akan dapat menahan kemerosotan harga saham di bursa akibat krisis keuangan global. Walaupun kedua aturan tersebut mengatur hal 36

Tesis

Ibid., Pasal 37 ayat 3.



yang sama mengenai masalah buy back, Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 memiliki tujuan yang agak berbeda dengan tujuan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 yang bisa menimbulkan adanya kerugian bagi investor pasar modal. Dalam pembelian kembali saham, sumber dana perusahaan diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang disebutkan bahwa perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan pembelian kembali tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Terdapat beberapa contoh dimana pada tahun 2008 ketika pasar mengalami crash dan aksi buy back menjadi ramai untuk dilakukan emiten, salah satunya adalah PT BUMI Recources Tbk., emiten ini menggunakan dana untuk buy back sahamnya dengan melakukan pinjaman sindikasi kepada 4 bank yaitu kepada Credit Suisse, Barclays Bank, JP Morgan dan Bank of America Merril Lynch senilai USD 600 juta dollar dengan menjaminkan sahamnya kepada 4 bank tersebut37. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa perseroan yang tidak membukukan laba dapat melakukan pembelian kembali saham. Sumber dana pembelian kembali saham sendiri dapat berasal dari internal maupun eksternal yakni melalui laba dan/atau hutang, sepanjang pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Di Belanda, perseroan dilarang memberikan finacial assistance kepada pihak ketiga 37

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1781000/raup-pinjaman-maintain-buy-bumi. Diakses pada tanggal 10 November 2011.

Tesis



baik pemegang saham maupun pihak lainnya, jika financial assitance bertujuan untuk mengakuisisi saham perseroan tersebut. Larangan mengenai finacial assitance ini merupakan implementasi dari second EC company law directive yang bertujuan untuk melindungi ekuitas perseroan dan kresitor perseroan. Implementasi dari directive ini terlihat dari larangan bagi Naamloze Vennootschap (NV) maupun Bestolen Vennotschaap (BV) untuk menyediakan agunan dan jaminan pembayaran atas akuisisi sahamnya sendiri oleh pihak ketiga. Pemberlakuan larangan finacial assistance ini berbeda antara NV dan BV. BV diperbolehkan untuk menyediakan pinjaman kepada pihak ketiga sampai dengan batas distributable reserves, sedangkan NV pemberian pinjaman jenis ini sama sekali dilarang38. UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai financial assistance, namun lebih menitikberatkan pada batasan jumlah nilai nominal yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan, tidak melebihi dari 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan.

38

Steven R. Scuhit, Dutch Business Law, Hague: Kluwer Law International, 2004, hal.

69.

Tesis



2.2 Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Buy Back Pada Saat Pasar Normal, Crash, dan Hubungannya denga Go Private. 2.2.1 Prosedur Buy Back Pada Pasar Normal Prosedur untuk melakukan buy back pada pasar normal diatur dalam bagian kedua, Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 UUPT. Di dalam Pasal 37 ayat (1) dikatakan bahwa perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan karena pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali, dengan ketentuan: 1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Kekayaan bersih dalam hal ini yaitu seluruh harta kekayaan perseroan yang dikurangi seluruh kewajiban perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 bulan terakhir39. 2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham dan atau perseroan lain atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung

39

Tesis

Indonesia (b), op. cit., Pasal 37 ayat 1 (a).



dimiliki oleh perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal40. Saham yang dibeli kembali oleh perseroan tersebut hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun. Penentuan jangka waktu 3 tahun ini dimaksudkan agar perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal41. Pembelian kembali saham baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) adalah batal demi hukum.42 Dan direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik yang timbul akibat pembelian kembali yang batal demi hukum43. Pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menurut ketentuan Pasal 38 hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal44. Keputusan RUPS yang memuat persetujuan pembelian kembali saham atau pengalihannya adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan

Tesis

40

Ibid, Pasal 37 ayat 1 (b)

41

Ibid, Pasal 37 ayat 4

42


43


44




persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam UUPT dan anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPT, RUPS untuk mengubah anggaran dasar, dalam hal ini yaitu pembelian kembali saham atau pengalihan selanjutnya harus dengan kuorum khusus, yaitu minimal 2/3 dari bagian jumlah suara yang dikeluarkan. Jika kuorum tidak terpenuhi, dapat dilakukan rapat kedua, tetapi tetap dengan kuorum dan voting yang sama dengan rapat pertama yaitu minimal 2/3 dari bagian jumlah suara yang dikeluarkan, dengan kuorum 3/5 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dewan komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk melaksanakan persetujuan pembelian kembali saham atau pengalihannya dengan ketentuan, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komiaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UUPT untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Penyerahan kewenangan ini dapat ditarik sewaktu-waktu, menurut penjelasan Pasal 39 ayat (1) yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham. Mengenai penguasaan saham yang diperoleh karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah ataupun hibah wasiat menurut ketentuan Pasal 40

Tesis



UUPT tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan atau anggaran dasar. Namun saham tersebut tetap berhak atas deviden. Di samping hal-hal tersebut di atas, buy back dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan Pasal 91, 92, 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal sebagai berikut: 1) Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek45. Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek. 2) Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain 45

Indonesia (d), op. cit., Pasal 91.

.

Tesis



untuk membeli, menjual, atau menahan efek.46 Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh slaah satu pihak atau beberapa pihak yang bersengkongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu di bursa efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 3) Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjuala atas efek47. a) Emiten atau perusahaan publik dimaksud; atau b) Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan orang dalam adalah48: a) Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik. b) Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. c) orang perseroangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam. d) Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi mejadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas. Yang dimaksud dengan kedudukan adalah jabatan pada lembaga, institusi atau badan pemerintah.49 Sedangkan yang dimaksud dengan

Tesis

46

Ibid, Pasal 92.

47

Ibid., Pasal 95.

48

Ibid., penjelasan Pasal 95.



hubungan usaha, hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan dan kreditur50. Dan yang dimaksud dengan informasi orang dalam adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum51. 4) Orang dalam sebagaimana tersebut di atas dilarang52: a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut, atau b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi-informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Orang dalam dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dari emiten atau perusahaan publik yang

bersangkutan,

walaupun

orang

dalam

dimaksud

tidak

memberikan informasi orang dalam kepada orang lain, karena hal ini dapat mendorong pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek berdasarkan informasi orang dalam. Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan efek. Dengan

Tesis

49

Ibid.

50

Ibid.

51

Ibid.

52

Ibid., Pasal 96.



demikian, orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam

menyebarkan

informasi

agar

informasi

tersebut

tidak

disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan efek53. Adapun syarat khusus yang berlaku bagi emiten atau perusahaan publik yang akan mengadakan pembelian kembali saham. Berdasarkan asas lex specialis derogate lex generalis, maka ketentuan ini berlaku penuh meskipun UUPT menentukan hal yang berbeda. Adapun syarat tersebut meliputi: 1. Kewenangan pembelian kembali saham yang didelegasikan RUPS kepada organ perusahaanm dibatasi jangka waktunya, yaitu tidak boleh lebih dari 18 bulan54. 2. Emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan rencana pembelian saham kepada seluruh pemegang saham sekurangkurangnya 28 hari sebelum RUPS dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUPT, yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik mengadakan pengumuman lebih dulu di 2 surat kabar harian, paling lambat 14 hari sebelum mengadakan

53

Ibid., penjelasan Pasal 96.

54

Indonesia, Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Emiten atau Perusahaan publik (e), pasal 2.

Tesis



pemanggilan RUPS. Di dalam rencana pembelian kembali saham tersebut wajib memuat55. a. Perkiraan jadwal dan biaya pembelian kembali saham. b. Perkiraan menurunya pendapatan emiten atau perusahaan publik akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas pembiayaan tersebut. c. Laba per saham emiten atau perusahaan publik setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan. d. Pembatsan harga saham untuk pembelian kembali saham. e. Pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham. f. Metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham. g. Pembahasan dan analisis manajemen mengenai dampak pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan emiten atau perusahaan publik di masa yang akan datang. h. Rencana emiten atau perusahaan publik atas saham yang akan dibeli kembali, yaitu akan dijual kembali atau akan digunakan untuk mengurangi modal emiten atau perusahaan publik. 3. Apabila pembelian kembali saham tersebut dikarenakan kehendak dari pemegang saham sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 62 UUPT, maka selain wajib mencantumkan informasi sebagaimana disebutkan di atas, dalam RUPS juga perlu diungkapkan56: a. Nama pemegang saham yang sahamnya akan dibeli kembali oleh emiten atau perusahaan. b. Harga wajar sham yang telah disetujui oleh pemegang saham dan emiten atau perusahaan publik serta tata cara penentuan harga tersebut.

Tesis

55

Ibid., Pasal 3.

56

Ibid., Pasal 5.



c. Alasan pemegang saham untk meminta pembelian kembali sahamnya. 4. Emiten atau perusahaan publik yang mencantatkan sahamnya di bursa, dilarang untuk melakukan pembelian kembali saham, apabila hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham pada pasar atau dipenuhinya persyaratan delisting saham tersebut dari bursa efek57. 5. Emiten atau perusahaan publik yang menengah atau kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia. 6. Jika pembelian kembali saham dilakukan melalui bursa efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut58: a. Transaksi beli dilakukan oleh 1 anggota bursa efek b. Transaksi beli tidak dapat dilakukan pada saat pembukaan atau penutupan perdagangan dalam waktu 30 menit setelah pembukaan atau dalam waktu 30 menit sebelum penutupan. c. Tawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga perdagangan sebelumnya.

Tesis

57

Ibid., Pasal 10.

58

Ibid., Pasal 4.



d. Maksimum pembelian kembali saham setiap hari adalah 25% dari volume perdagangan harian, dengan ketentuan apabila mengakibatkan pecahan satuan perdagangan, maka pembelian

tersebut

dibulatkan

menjadi

1

satuan

perdagangan. e. Orang dalam emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham yang dilakukan oleh perusahaan melalui bursa efek. 7. Saham yang telah dibeli kembali oleh emiten atau perusahaan publik tersebut dapat dijual kembali kepada: a. Direktur atau karyawan perusahaan melalui employee stock option atau employee stock purchase plan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu59. b. Masyarakat umum atau investor melalui penawaran umum saham di bursa efek, saham yang telah dibeli kembali oleh emiten atau perusahaan publik bila ingin dijual di bursa efek, harus memenuhi ketentuan60. 1. Transaksi jual wajib dilaksanakan melalui 1 anggota bursa.

Tesis

59

Ibid., Pasal 6.

60

Ibid., Pasal 8.



2. Transaksi jual dilarang dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak diadakannya pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka. 3. Penjualan

dilarang

dilaksanakan

pada

saat

pembukaan atau penutupan perdagangan atau dalam waktu 30 menit sesudah pembukaan atau 30 menit sebelum penutupan. 4. Penawaran jual harus sama atau lebih tinggi dari harga perdagangan sebelumnya. 5. Maksimum penjualan kembali saham pada setiap hari adalah 25% dari volume perdagangan harian, dengan ketentuan apabila mengakibatkan pecahan satuan perdagangan, maka penjualan tersebut dibulatkan menjadi 1 satuan perdagangan. 6. Orang dalam emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut pada hari yang sama dengan penjualan kembali saham yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik melalui bursa efek. 8. Penjualan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan terbuka dapat juga dilakukan di luar bursa efek, dengan nilai

Tesis



pasar yang wajar, tetapi tidak lebih rendah dari harga pembelian kembali saham-saham tersebut, dengan ketentuan61: a. Nama, kegiatan usaha, dan hubungan afiliasi dari pembeli telah diungkapkan dalam RUPS. b. Penjualan kembali saham telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Jika saham yang telah dibeli kembali, dijual dengan harga saham yang lebih rendah, maka kerugian tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan laba rugi perusahaan terbuka. 2.2.2 Buy Back Pada Pasar Crash / Berpotensi Krisis Prosedur mengenai pengaturan buy back pada saat pasar modal mengalami krisis atau yang lebih sering dikenal dengan crash diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 yang hampir sama dengan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2, hanya saja peraturan ini berlaku pada kondisi pasar yang berpotensi krisis, yaitu suatu kondisi pasar dimana indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka waktu paling kurang 20 hari bursa akibat kondisi perekonomian yang tidak mendukung pergerakan harga pasar efek yang wajar dan dapat bersifat sistemik62. Beberapa ketentuan lain dalam Peraturan Bapepam

Tesis

61

Ibid., Pasal 2.

62

Indonesia (a), op., Pasal 2.



Nomor XI.B.3 yang membedakannya dengan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 yaitu: 1. Dalam hal terjadi kondisi pasar yang berpotensi krisis, maka emiten atau perusahaan publik dapat melakukan pembelian kembali sahamnya tanpa persetujuan RUPS63. 2. Pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling banyak 20% dari modal disetor64. 3. Waktu pelaksanaan pembelian dan penjual kembali saham: a. Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 765. b. Transaksi jual yang dilakukan dalam bursa dilakukan paling cepat setelah 30 hari sejak pembelian kembali oleh emiten atau perusahaan publik selesai dilaksanakan seluruhnya66. c. Tidak terdapat larangan untuk melaksanakan transaksi beli pada saat pembukaan atau penutupan perdagangan atau dalam waktu 30 menit sesudah pembukaan atau 30 menit sebelum penutupan sebagimana diatur dalam Peraturan XI.B.2.

Tesis

63

Ibid., Pasal 3

64

Ibid., Pasal 4.

65

Ibid., Pasal 5.

66

Ibid., Pasal 12 Huruf b.



d. Penjualan kembali saham yang dilakukan di dalam bursa tetap melarang transaksi jual yang dilaksanakan pada saat pembukaan atau penutupan perdagangan atau dalam waktu 30 menit sesudah pembukaan atau 30 menit sebelum penutupan67. 4. Volume transaksi pembelian dan penjualan kembali saham: a. Besarnya volume pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam satu hari bursa tidak dibatasi68. b. Sedangkan maksimum penjualan kembali saham setiap hari adalah 25% dari volume perdagangan harian69. 5. Emiten atau perusahaan publik yang melaksanakan pembelian kembali saham sebagimana dimaksud dalam angka 4 wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK, dan Bursa Efek dimana sahamnya diperdagangkan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pembelian kembali saham, informasi sebagai berikut70. a. Perkiraan jadwal dan biaya pembelian kembali saham tersebut. b. Perkiraan menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya emiten atau perusahaan publik.

Tesis

67

Ibid., Pasal 12 Huruf c.

68

Ibid., Pasal 6.

69

Ibid., Pasal 12 Huruf e

70

Ibid., Pasal 7.



c. Pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan emiten atau perusahaan publik di masa mendatang. 6. Tata cara pembelian dan penjualan kembali saham. a. Transaksi beli dan transaksi jual yang dilaksanakan di dalam bursa harus dilakukan melalui satu anggota bursa efek, yitu perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek dan telah memperoleh ijin perantara pedagang efek71. b. Transaksi beli yang dilakukan di luar bursa efek, dapat dilakukan langsung oleh perseroan dengan menawarkan untuk membeli kembali sahamnya kepada seorang atau sejumlah pemegang saham tertentu. Perdagangan dilaksanankan berdasarkan tawar-menawar langsung, yang selanjutnya hasil dari tawar menawar tersebut diproses melalui Jakarta Automated Trading System (JATS). c. Treasury stock dapat dijual kembali kepada direktur atau karyawan melalui Employee Stock Option Plan (ESOP) dengan persetujuan RUPS. 7. Larangan Insider Trading. Penerapan ketentuan ini dilakukan dengan cara melarang transaksi atas saham emiten atau perusahaan publik baik pada masa pembelian kembali saham maupun pada hari yang sama dengan hari penjualan kembali saham72.

Tesis

71

Ibid., Pasal 8 dan 12 Huruf a.

72

Ibid., Pasal 9



8. Berbeda dengan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 yang memungkinkan emiten atau perusahaan publik untuk melakukan buy back berdasarkan Pasal 62 UUPT, pada Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 hal tersebut tidak diatur. 9. Emiten atau perusahaan publik dilarang untuk melaksanakan buy back apabila mengakibatkan berkurangnya likuiditas saham pada pasar atau mengakibatkan delisting saham dalam Bursa Efek73. 2.2.3. Hubungan Antara Buy Back Dengan Go Private Perusahaan Banyak kalangan ahli hukum berpendapat bahwa aksi korporasi buy back dapat disalahgunakan oleh emiten atau pihak-pihak untuk melakukan go private74. Aksi korporasi buy back yang menyebabkan terjadinya proses go private sebagai akibat dari adanya buy back yang bisa menyebabkan penumpukan kepemilikan saham yang terpusat pada perusahaan sehingga akhirnya perusahaan tersebut menjadi tidak memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam perdagangan bursa. Tetapi penulis berpendapat bahwa aksi korporasi buy back sangatlah sulit untuk melakukan go private apabila dikarenakan penumpukan kepemilikan, alasan penulis adalah75: 1. Alasan pertama, asal dana untuk melakukan buy back dan go private berbeda, aksi korporasi buy back asal dananya diambil dari kas perusahaan 73

Ibid., Pasal 14.

74

Go private artinya perusahaan yang sahamnya semula dimiliki oleh publik, berubah kembali menjadi perusahaan tertutup yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham saja. 75

Tesis

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Widyantoro pada tanggal 27 Desember 2011.



yaitu treasury stock sedangkan go private asal dananya adalah dari asal dana perusahaan di luar kas perusahaan atau dana perusahaan lain yang ingin mengakusisi perusahaan tersebut, sehingga jelas terlihat bahwa asal pendanaan aksi korporasi buy back dan go private berbeda. 2. Alasan kedua, aksi korporasi buy back saham pada pasar normal maksimal 20% dan pada saat pasar berpotensi krisis maksimal 30% dari jumlah saham yang ada di publik bukan dari jumlah saham yang ada di publik dan yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Sedangkan go private berarti membeli semua saham atau 100% saham yang beredar di publik. Sehingga tidak dapat dimungkinkan terjadinya go private sebagai akibat terjadinya buy back pada pasar normal maupun pada pasar yang berpotensi krisis. Buy back memang bukan suatu langkah yang lazim diambil oleh sebuah organ perusahaan terbuka apabila mengambil keputusan untuk mengubah status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup. Sampai saat sekarang ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai go private. Peraturan yang selama ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan go private adalah peraturan mengenai benturan kepentingan dan peraturan mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini diatur dalam peraturan Bapepam, di samping itu proses go private juga harus mengacu pada UUPT dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal. Dalam praktek yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan go private, ada beberapa dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan go private. Dasar hukum dan peraturan tersebut yaitu76: 76

Tesis

Widjaja Gunawan dan Wulandari Risnamanitis, op., Cit. hal. 72.



1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. 3. Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender. 4. Surat Bapepam No.234/PM/2005 perihal rencana Go Private PT. Komatsu Indonesia Tbk. Surat ini merupakan acuan yang dipakai dalam proses go private yang terkini, yaitu proses go private PT. Komatsu Indonesia Tbk. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran go private yang dikeluarkan PT. Komatsu Indonesia Tbk, Bapepam mensyaratkan agar harga penawaran pembelian harus menarik atau lebih tinggi dari harga pasar tertinggi atas saham perseroan di bursa dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman rencana go private, hasil penilaian harga wajar saham perseroan oleh penilai yang ditunjuk oleh pemegang saham independen dalam RUPS independen dan nilai nominal saham. 5. Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) Saham di Bursa. Peraturan ini mensyaratkan harga penawaran tender sekurang-kurangnya harus sama dengan harga tertinggi dari tiga harga berikut; a. Harga nominal. b. Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun sebelum pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan factor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang

Tesis

menyetujui

delisting,

ditambah

premi

berupa

tingkatan



pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga SBI satu bulan dalam periode tiga bula atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai delisting. c. Nilai wajar berdasarkan penilaian independen. Perusahaan terbuka akan berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup bila terjadi tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka ataupun oleh pemegang sahamnya untuk melaksanakan go private, dengan cara mengubah status dan jumlah kepemilikan saham perusahaan terbuka tersebut. Aksi korporasi go private pada umumnya terjadi adalah merger, tender offer atau tindakan reserve stock split. Sccara umum beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan go private antara lain: 1. Merger Merger dapat diartikan sebagai penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan dimana perusahaan yang dominan meneruskan kegiatan bisnisnya di bawah nama yang sama.77 Merger dapat mengambil bentuk yang beraneka macam, seperti merger konglomerat, merger dalam satu grup, merger horizontal dan merger segitiga. Pada umumnya bentuk merger adalah bentuk merger segitiga, yang mana 77

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/merger-dan-akuisisi-pengertian-jenis.html. Diakses pada tanggal 11 November 2011.

Tesis



perusahaan mengambil alih bentuk suatu anak perusahaan dan selanjutnya perusahaan yang diambil alih akan menggabungkan diri dengan perusahaan yang mengambil alih. Pemegang saham dari perusahaan yang hilang karena diambil alih dan menggabungkan diri tersebut akan memperoleh saham pada perusahaan yang mengambil alih yang merupakan perusahaan induk78. 2. Tender offer Tender offer adalah melakukan penawaran secara terbuka untuk membeli atau melakukan pertukaran penawaran secara terbuka untuk membeli atau melakukan pertukaran dengan efek lainnya terhadap efek bersifat ekuisitas yang dilakukan melalui pengumuman dalam media massa79. Penawaran tender ini merupakan penawaran untuk membeli efek dari pemegang saham publik yang dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan, sehingga dapat juga memungkinkan perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dalam suatu tender offer, perusahaan pengambil alih membeli saham-saham milik publik langsung dari pemegang sahamnya. Dalam pengambilalihan, pihak yang aktif yaitu pengambil alih tersebut melakukan pendekatan pada perusahaan yang mau 78

Ibid.

79

http://economy.okezone.com/read/2008/01/03/193/72486/apa-dan-bagaimana-soaltender-offer. Diakses pada tanggal 11 November 2011.

Tesis



diambilalih, yang selanjutnya akan membentuk komite khusus yang akan mempelajari usulan pengambilalihan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat, pihak yang mengambil alih akan mengirimkan surat penawaran untuk melakukan pembelian yang mencakup di dalamnya keterbukaan yang disyaratkan dan surat yang bertujuan untuk melaksanakan tender pembelian saham dari publik. Perusahaan publik yang menjadi target mengumumkan hal-hal tersebut di atas, termasuk rekomendasi dari komite khusus pada pemegang saham untuk menjual saham mereka. Tender offer sering kali ditentukan bagi pihak pengambil alih untuk memiliki minimal 90% dari setiap kelas saham perusahaan yang diambil alih tersebut, setelah berakhirnya masa tender. Tender offer secara lengkap diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 dan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.380: a. Pihak yang bermaksud melakukan tender wajib mengumumkan sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional, mengenai rencana penawaran tender yang memuat: 1. Identitas dari phak yang melakukan penawaran tender. 2. Persyaratan dan kondisi khusus dari penawaran tender yang direncanakan.

80

Tesis

Ibid.



3. Jumlah efek bersifat ekuitas dari perusahaan sasaran yang dimiliki oleh pihak yang melakukan penawaran tender. 4. Peryataan akuntan, bank atau peminjam emisi efek yang menerangkan bahwa pihak yang melakukan penawaran tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai penawaran tender yang dimaksud. b. Penawaran tender tidak dapat dibatalkan setelah pengumuman dalam surat kabar tersebut kecuali memperoleh persetujuan Bapepam. c. Selambat-lambatnya lima hari sejak pengumuman dalam dua surat kabar, pihak yang akan melakukan penawaran tender wajib menyampaikan peryataan penawaran tender sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.2 kepada Bapepam dan Bursa Efek di mana efek bersifat ekuisitas tersebut tercatat. d. Harga penawaran tender, kecuali ditentukan lain oleh ketua Bapepam harus lebih tinggi dari kedua harga berikut: 1. Harga penawaran tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 hari sebelum pelaksanaan pengumuman pada dua surat kabar. 2. Harga pasar tertinggi atas efek yang dimaksud di bursa efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman pada dua surat kabar. Pada tanggal 30 Juni 2008, Bapepam mengeluarkan peraturan pengambilalihan perusahaan terbuka yang baru, disebutkan bahwa

Tesis



kewajiban penawaran tender hanya dikenakan kepada pengendali baru perusahaan terbuka yang memiliki saham lebih dari 50% dari saham yang disetor penuh. Hal ini dapat menghindari banyaknya perusahaan yang berencana beralih dari perusahaan terbuka kepada perusahaan tertutup. Pada peraturan yang sebelumnya berlaku, akan sangat banyak pihak yang dapat melakukan penawaran tender yaitu hanya dengan mengambil alih 20% saham perusahaan terbuka. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur soal jumlah saham yang harus dimiliki masyarakat. Jika penawaran tender mengakibatkan pengendali baru memiliki saham lebih dari 80%. Pengendali baru wajib mengalihkan saham perusahaan tersebut ke masyarakat paling lama 2 tahun sejak pelaksanaan penawaran sehingga saham yang dimiliki masyarakat minimal 20% dari modal disetor. Selain mencegah banyaknya perusahaan yang go private, peraturan pengambilalihan perusahaan terbuka akan mempertahankan likuiditas bursa karena saham yang dimiliki publik masih cukup banyak81. 3. Reverse stock split Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham yang lebih kecil dimana tujuan dari stock split itu sendiri adalah agar saham emiten menjadi lebih likuid. Kebalikan dari stock split adalah reverse stock split. Jika pada stock split nilai nominal saham dipecah menjadi lebih kecil, maka pada reserve stock split nilai saham digabungkan 81

http://nasional.kompas.com/read/2008/07/02/10510020/aei.terima.peraturan.. Diakses pada tanggal 11 November 2011.

Tesis



sehingga menjadi lebih besar. Akibat reverse stock split adalah jumlah lembar saham setelah di reverse akan menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Tindakan reverse stock split mengakibatkan harga per lembarnya akan menjadi lebih tinggi. Hanya emiten tertentu saja yang melakukan hal ini karena harga sahamnya sudah terlalu murah di pasar. Hal ini untuk mengurangi jumlah pemegang saham dimana perusahaan terbuka akan menawarkan saham untuk membeli saham-sahamnya yang ada pada pemegang saham publik. Hal ini merupakan cara perusahaan untuk melakukan go private dengan melakukan reverse stock split agar perusahaan dapat membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh publik. Reverse stock split untuk menjadi perusahaan tertutup dilakukan dengan cara menurunkan jumlah pemegang saham di bawah 300 orang. Dalam transaksi reverse stock split

umumnya diefektifkan dengan

perubahan anggaran dasar perusahaan82. Misalkan investor mempunyai 1000 lembar saham A dengan harga Rp 30.000,- per lembar saham. Maka nilai portofolio investor tersebut adalah Rp 30.000.000,-, bila dilakukan reverse stock split dengan rasio 4:1, maka harga saham A menjadi Rp 120.000,- dan jumlah saham yang dipunyai investor berkurang menjadi 250 lembar, sedangkan nilai portofolio investor tetap Rp 30.000.000,-. 82

http://www.bps.co.id/id/education/detail.php?cid=1&id=76. Diakses pada tanggal 11 November 2011.

Tesis



4. Sale of all Sale of all merupakan suatu tindakan dimana aset perusahaan publik atau semua saham perusahaan publik dijual kepada perusahaan private yang baru dibentuk yang dimiliki oleh manakemen perusahaan publik tersebut dan distribusi penjualan bersih kepada pemegang sahamnya. Perusahaan publik yang memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup dapat melakukan langkah dengan menjual semua saham ataupun asset perussahaan publik tersebut sehingga semua saham perusahaan publik itu dimiliki oleh perusahaan tertutup yang baru dibentuk oleh manajemen perusahaan yang sama pada perusahaan publik tersebut83. 5. Delisting Saham yang telah dicatatkan di bursa dapat menjadi delisting, yaitu penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa yang dikarenakan tidak memenuhi ketentuan di bursa tersebut. Pada saat perusahaan melakukan go private, hal tersebut pada umumnya diikuti dengan tindakan delisting oleh bursa. Pada saat perusahaan yang berstatus terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup, maka saham

83

Tesis

Widjaja Gunawan dan Wulandari Risnamanitis, op., Cit. hal. 71.



perusahaan yang tadinya tercatat di bursa dihapuskan dari daftar saham yang dapat diperdagangkan84. Delisting

pada

dasarnya

merupakan

akibat

dari

adanya

wanprestatie emiten atau tidak terpenuhinya isi, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat dan diwajibkan oleh bursa efek. Delisting merupakan tindakan yang membawa akibat hukum tidak memperbolehkan efek emiten yang bersangkutan diperdagangkan lagi di bursa. Sanksi dalam bentuk delisting tersebut, yang dijatuhkan oleh otoritas hanya akan diambil oleh bursa

efek

setelah

memperhatikan

dan

mempertimbangkan

ketidakmampuan dari emiten sebagai perseroan untuk memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan terjadinya delisting. Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang tercatat di bursa dapat terjadi karena: a) Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut dengan voluntary delisting. b) Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut forced delisted.

84

Hendy M. Fakhrudin, Aksi Korporasi (Strategi Untuk meningkatkan Nilai Sahama Melalui Korporasi), Jakarta, Salemba Empat, 2005, hal 119.

Tesis



Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya delisting pada perusahaan di bursa dapat berbeda-beda satu sama lain, meskipun suatu pedoman umum dapat juga dikemukakan. Berdasarkan Peraturan BEJ Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham di Bursa, terdapat 2 jenis delisting, yaitu: a) Delisting saham atas permohonan pereroan (voluntary delisting) Voluntary delisting, dimana delisting yang dikarenakan permohonan penghapusan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat voluntary delisting adalah: 1. Telah tercatat sekurang-kurangnya lima tahun. 2. Disetujui RUPS. 3. Buy back atas saham pemegang saham yang tidak menyetujui, yaitu harga saham tertinggi antara: a. Harga nominal b. Harga pasar tertinggi selama dua tahun ditambah premi dua tahun yaitu harga perdana dikali tingkat bunga SBI tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah yang setara. c. Harga wajar berdasarkan appraisal. Tata cara delisting berdasarkan permohonan perusahaan:

Tesis



a.

Perusahaan tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana delisting kepada bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik.

b.

Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya satu surat kabar yang beredar nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi tentang alasan dan tujuan delisting. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS dan sesegera mungkin disampaikan kepada bursa.

c.

Apabila RUPS menyetujui rencana delisting, maka perusahaan tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurangkurangnya 1 surat kabar yang beredar nasional mengenai tata cara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi: 1.

Harga pembelian saham sesuai dengan perkiraan harga pembelian saham.

2.

Nama pihak yang bersedia melakukan pembelian sham dan hubungan afiliasi dengan perusahaan.

3.

Penunjukkan anggota bursa efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.

d.

Keterbukaan informasi di atas secepat mungkin disampaikan kepada bursa.

Tesis



e.

Perusahaan tercatat menyampaikan permohonan delisting saham kepada bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan pendapat konsultan hukum yang indepeden yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f.

Bursa melakukan suspensi atas saham perusahaan tercatat yang berencana untuk melakukan delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat.

g.

Delisting saham atas permohonan perusahaan tercatat menjadi efektif setelah perusahaan tercatat memenuhi seluruh kewajiban kepada bursa, yang meliputi:

1. Perusahaan tercatat telah membayar biaya delisting efek sebesar dua kali biaya pencatatan efek tahunan terakhir. 2. Bursa memberikan persetujuan delisting dan mengumumkan bursa. b) Delisting saham oleh bursa Bursa menghapuskan pencatatan saham perusahaan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan apabila perusahaan tercatat mengalami salah satu kondisi: 1. Mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan terbuka, baik secara keuangan atau secara hukum terhadap kelangsungan perusahaan terbuka, dan perusahaan terbuka

Tesis



tersebut tidak dapat menunjukkan adanya pemulihan yang memadai. 2. Saham perusahaan terbuka di suspensi di pasar reguler , dan hanya dapat diperdagangkan di pasar negosiasi sekurangkurangnya selama 24 bulan terakhir. Selanjutnya apabila emiten mengalami salah satu kondisi di atas yang dapat mengarah ke delisting : 1. Apabila

terdapat

indikasi

bahwa

perusahaan

terbuka

mengalami satu hal atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas maka bursa melakukan dengar pendapat dengan perusahaan terbuka tersebut. 2. Dalam hal bursa memutuskan untuk melakukan delisting, maka bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya delisting

saham

perusahaan

tercatat

termasuk

jadwal

pelaksanaanya kepada perusahaan terbuka termasuk jadwal pelaksanaannya pada hari bursa yang sama diputuskannya delisting saham yang dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam. 3. Bapepam mengumumkan di bursa mengenai keputusan delisting saham perusahaan terbuka tersebut termasuk jadwal pelaksanaan

delisting

saham

perusahaan

terbuka

yang

bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya

Tesis



pada

awal

sesi

satu

hari

bursa

berikutnya

setelah

diputuskannya delisting saham yang dimaksud. 4. Apabila dipandang perlu bursa dapat melakukan suspensi selama lima hari bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di pasar negosiasi selama 20 hari bursa sebelum tanggal efektif delisting. 5. Delisting berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh bursa dalam keputusan delisting dan diumumkan di bursa. 2.3. Kemungkinan Penyalahgunaan Yang Timbul dari Adanya Buy Back Dalam Keadaan Pasar Yang Berpotensi Krisis Adanya Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 memberikan kemudahankemudahan kepada emiten atau perusahaan publik untuk melakukan buy back, tetapi dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut tidak terlepas untuk dapat timbulnya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, adapun halhal yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan, yaitu: 1. Dapat terjadinya manipulasi pasar85 sebagai akibat ketentuan manipulasi yang dipelonggar. Ketentuan anti manipulasi pasar yang dipelonggar pada Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 dapat terlihat dari kondisi sebagai berikut, pertama dengan ditingkatkannya batasan volume pembelian kembali saham dari sebelumnya 25% menjadi tidak 85

Secara sederhana manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh.

Tesis



dibatasi, kedua tidak dilarangnya pelaksanaan pembelian kembali saham pada saat pembukaan atau penutupan perdagangan atau dalam waktu 30 menit sesudah pembukaan atau 30 menit sebelum penutupan perdagangan, ketiga tidak terdapat ketentuan bahwa penawaran beli harus lebih rendah atau sama dengan harga perdagangan sebelumnya. Dengan dibukanya batasan tersebut maka pelaksanaan pembelian kembali saham akan menggerakan harga saham yang seharusnya pergerakan harga saham diserahkan pada mekanisme pasar yakni supply dan demand tanpa ada intervensi, hal ini dapat menimbulkan misleading kepada investor dan karenanya dapat menyebabkan misjudgment yang menyangka harga suatu efek merupakan harga normal di pasar padahal sebenarnya merupakan harga yang sengaja dibentuk/ditetapkan86. 2. Keterbukaan informasi yang dikurangi. Investor menginginkan dalam materi yang harus diungkap oleh emiten atau perusahaan publik adalah keterbukaan yang seluas-luasnya dalam informasi perusahaan, karena dengan semakin banyaknya informasi yang diterima investor, maka akan semakin mudah bagi investor untuk menganalisa instrumen investasinya di perusahaan publik tersebut. Terbatasnya materi yang dapat diakses oleh pemegang saham menimbulkan kesulitan bagi pemegang saham dalam menentukan keputusan investasinya. Bentuk keterbukaan informasi pada Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3 bisa 86

Munir Fuady , Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 152.

Tesis



menyebabkan penyalahgunaan karena disclosure hanya diwajibkan pada saat sebelum pembelian kembali saham, idealnya dilakukan secara berkelanjutan. Disclosure tersebut juga tidak diwajibkan terhadap batasan harga pembelian kembali saham, sehingga emiten bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membeli kembali harga saham di harga berapapun, sehingga dapat merugikan investor yang tidak mengetahui keterbukaan informasi tersebut. Berdasarkan disclosure yang telah disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik yang melaksanakan pembelian kembali berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor XI.B.3, pada bagian pembiayaan pembelian kembali saham hanya diungkap mengenai sumber pembiayaan pembelian kembali saham dan berapa jumlah dana yang rencananya akan digunakan untuk program tersebut87. Hal tersebut tidak memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham, karena dengan jumlah dana pembelian kembali saham yang sama akan menghasilkan jumlah treasury stock yang berbeda apabila tidak ditentukan pada rentang harga

berapa

buy

back

akan

dilaksanakan,

sehingga

dapat

menimbulkan kerugian kepada investor. 3. Creditor’s interest, hukum sebagai mekanisme aturan semestinya memperhatikan kepentingan dari kreditor, karena buy back dapat mengakibatkan pengembalian modal kepada para pemegang saham, 87

http://www.google.com/search?q=PT+Aneka+Tambang+Tbk,“Keterbukaan+Informasi +Sehubungan+Dengan+Rencana+Pembelian+Kembali+Saham+Perusahaan”+http://www.idx.co.i d/Portals/0/Emiten/200810/F8BE9671-+70F5-4D07-ABF6-8CA5B8C162EF.PDF&ie=UTF8&oe=UTF-8. Diakses pada tanggal 16 November 2011.

Tesis



maka tindakan buy back harus dibatasi. Kreditor memberikan kredit kepada perseroan dengan mempertimbangkan modal perseroan dan perseroan berkewajiban untuk memelihara modalnya tersebut88. 4. Trafficking in shares and ringging of prices. Insider selalu mempunyai akses

terhadap

insider

information

dari

perseroan,

sehingga

pelaksanaan buy back dapat menimbulkan praktik insider trading89, di samping itu selalu dapat kemungkinan bahwa perseroan menggunakan dummy investor untuk memanipulasi harga saham dengan melakukan perdagangan90. Sehigga dapat menyebabkan transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu91.

88

Munir Fuady., op. Cit, hal 153.

89

Insider Trading adalah perdagangan saham yang dilakukan dengan menggunakan informasi dari orang dalam yang dilakukan dengan menggunakan informasi dari orang dalam yang dilakukan oleh orang dalam atau pihak lain yang menerima, mendapatkan atau mendengar informasi tersebut. 90

Munir Fuady.,op. Cit, hal 153

91

transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu adalah transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut telah bersengkongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

Tesis


BAB II BENTUK-BENTUK AKSI KORPORASI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN PERUSAHAAN

Recommend Documents