BAB II BAHAN RUJUKAN
2.1
Sistem Informasi Akuntansi Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya
yaitu untuk memperoleh laba. Dalam mencapai tujuan tersebut manajemen perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, lengkap dan tepat waktu untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan. Untuk mendapatkan informasi akuntansi yang tepat, diperlukan suatu alat bantu yaitu Sistem Informasi Akuntansi. 2.1.1 Pengertian Sistem, Informasi, dan Akuntansi Sistem dirancang oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak ekstern maupun intern perusahaan. Definisi sistem menurut La Midjan danAzhar Susanto (2001:2) adalah sebagai berikut : “Sistem adalah kumpulan/group dari bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.” Menurut S.P Hariningsih (2006:24) pengertian sistem adalah sebagai berikut: “Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose).
Krismiaji (2002:1) berpendapat bahwa pengertian sistem adalah: “Sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.” Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari seperangkat unsur atau komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai serangkaian tujuan. Bahasan selanjutnya adalah informasi. Sebuah informasi haruslah informasi yang berguna terhadap berlangsungnya suatu perusahaan, karena informasi tersebut akan mempengaruhi suatu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pengertian informasi menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001:28) yaitu: “Informasi diartikan sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data (sistem informasi) yang telah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima.” Menurut Krismiaji (2002:15) informasi adalah: “Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat.” S.P Harinigsih (2006:11) menyebutkan bahwa informasi adalah: “Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki nilai tambah.” Dari beberapa pernyataan diatas mengenai informasi, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu data yang telah diproses lebih lanjut yang memiliki manfaat atau kegunaan bagi orang yang menggunakannya.
Terakhir adalah akuntansi. Akuntansi menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui (2000:38) adalah: “Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi.” AICPA (American Institute of CertifiedPublic Accountants) yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah: “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dam peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, atau penginterprestasian hasil proses tersebut.” Definisi akuntansi dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) yang dikutip Sofyan Syafri Harahap (2004:4) adalah: “Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.” Dari pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, dan penggolongan suatu transaksi atau informasi keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. 2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem dari berbagai sistem yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Sistem ini
dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001:15) adalah sebagai berikut: “Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan.” Menurut Krismiaji (2002:5) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi adalah: “Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.” Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003:1) sistem informasi akuntansi adalah: “Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi.” Dengan demikian dapat disimpulkan, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang memproses data dan transaksi dalam suatu organisasi yang guna mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.
2.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Tujuan sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001:37) yaitu : a.
Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat).
b.
Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian intern, yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan.
c.
Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem informasi akuntansi. James A Hall (2001:18) dan Muhammad Fakhri Husein (2003:5) memiliki
pendapat yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh La Midjan Dan Azhar Susanto, dalam bukunya masing-masing mereka menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan utama yang paling umum bagi semua sistem, yaitu: a.
Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, kepengurusan merujuk pada tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar.
b.
Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, sistem informasi umumnya menyediakan beberapa informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan.
c.
Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi para personel untuk melakukan tugasnya masingmasing.
Dari berbagai pendapat diatas mengenai tujuan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memperbaiki kualitas pada suatu perusahaan dalam mempertimbangkan suatu pengambilan keputusan manajemen perusahaan ataupun dalam kegiatan operasi perusahaan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dengan biaya, serta meningkatkan pengendalian intern perusahaan. 2.1.4 Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi Komponen-komponen akuntansi merupakan suatu bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistem informasi akuntansi adalah nyata, maka ia memerlukan sumber daya fisik dan komponen yang berhubungan. Azhar susanto (2004:207), Muhammada Fakhri Husein (2003:6), dan Krismiaji (2002:16) dalam bukunya masing-masing sepakat menyebutkan bahwa komponen-komponen akuntansi terdiri:
a.
Prosesor, alat fisik dimana data ditransformasikan. Prosesor ini terdiri dari beberapa komponen yaitu hardware, software, dan brainware. Saat ini sebagian perusahaan mengolah datanya dengan menggunakan komputer, agar dapat meghasilkan informasi secara cepat dan akurat.
b.
Input/output, data yang dikumpulkan dan dimasukan ke dalam sistem disebut input, sedangkan informasi yang dihasilkan atas data tersebut disebut output.
c.
Database, kumpulan data-data yang tersimpan didalam media penyimpanan data . Data tersebut disimpan untuk digunakan kembali dimasa mendatang.
d.
Prosedur, sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur rinci. Prosedur merupakan langkahlangkah tertentu yang dilakukan dalam satu atau lebih fungsi sistem informasi akuntansi.
e.
Pemakai atau sumber daya lain, orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut pemakai. Sistem informasi akuntansi memerlukan sumberdaya lain, misalnya pegawai yang menjalankan fungsi SIA tertentu seperti pencatatan data.
2.2
Tinjauan Umum Tentang Bank
2.2.1 Pengertian Bank Bank berasal dari bahasa Italia “banco” yang berarti bangku. Bangku ini dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiaan operasionalnya kepada para nasabah, dan sekarang istilah bangku ini lebih dikenal dengan sebutan Bank. Saat ini, Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana (tabungan atau simpanan) dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana (kredit) tersebut kepada masyarakat pula. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart yang dikutip oleh Drs. O.P. Simorangkir (2004:10) mendefinisikan bahwa bank adalah sebagi berikut:
“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral.” Undang-Undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan (2002:2) definisi dari bank adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut Kasmir (2003:2) yang dimaksud dengan bank adalah: “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ataupun untuk memperedarkan alat penukaran uang berupa uang giral. 2.2.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan tentang asas, fungsi dan tujuan dari Bank
1.
Asas Bank Asas perbankan yang dianut Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati–hatian”. Yang dimaksud demokrasi ekonomi ialah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud prinsip kehati–hatian adalah bahwa pihak bank dan orang–orang yang terlibat di dalamnya ketika harus membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing–masing secara cermat, teliti, dan professional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
2.
Fungsi Bank Pasal 3 Undang–Undang Perbankan menjelaskan bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang–undangan yang berlaku secara konsisten, dengan didasari oleh itikad baik.
3.
Tujuan Bank Pasal 4 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya.
2.2.3 Jenis-Jenis Bank di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya terdiri dari: 1.
Bank Umum Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalan lalu lintas pembayaran. Tugas Bank Umum meliputi: A. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. B. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. C. Memberikan jasa bank lainnya dalam bentuk transfer, kliring, jual beli valuta asing, jual beli obligasi dan lain sebaginya. D. Menerima setoran pembayaran dari instansi atau perusahaan seperti pembayaran
listrik,
pembayaran
uang
kuliah,
pembayaran
telepon,
pembayaran air, dan lainnya. E. Melayani pembayaran gaji/pensiun pegawai, juga pembayaran deviden. F. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. G. Melakukan kegiatan lainnya yang biasa dilakukan oleh bank, yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2.
Bank Perkreditan Rakyat Sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas Bank Perkreditan Rakyat adalah, A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. B. Memberikan kredit seperti Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumtif. C. Menyediakan pembiayaan yang ditetapkan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. D. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indnesia (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.
2.3
Kredit
2.3.1 Pengertian Kredit Kredit berasal dari bahasa yunani “credere” yang berarti kepercayaan, dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan, dalam arti seorang debitur diberi kepercayaan oleh kreditur yakni debitur sanggup untuk memenuhi segala tuntutan yang diperjanjikan
antara kedua belah pihak dalam waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Menurut Drs. O.P Simorangkir dalam bukunya Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank (2004:100) adalah: “Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.” Pendapat lain mengenai kredit pun datang dari Drs. H. Malayu Hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan (2002:87) yaitu: “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.” Kesimpulan dari pernyataan diatas, kredit adalah pemberian prestasi seperti uang atau barang, yang selanjutnya dibuat persetujuan atau perjanjian pinjam meminjam dimana peminjam akan balas prestasi bersama dengan bunganya pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 2.3.2 Tujuan Kredit
Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut olah suatu negara. Di Indonesia dimana Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dikutip oleh Drs. O.P Simorangkir (2004:102) tujuan dari kredit adalah untuk : 1.
Turut
mensukseskan
program
pemerintah
di
bidang
ekonomi
dan
pembangunan. 2.
Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3.
Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Kasmir (2003:105) berpendapat bahwa dalam praktiknya tujuan pemberian
kredit suatu bank adalah sebagai berikut:
1.
Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
2.
Membantu usaha nasabah, baik yang memerlukan dana, investasi ataupun modal kerja.
3.
Mencari keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2002:88) tujuan kredit adalah sebagai berikut: 1.
Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2.
Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3.
Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4.
Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5.
Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6.
Menambah modal kerja perusahaan.
7.
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa pernyataan diatas mengenai tujuan kredit dapat disimpulkan
bahwa terlihat adanya kepentingan yang seimbang antara, A.
Kepentingan masyarakat (rakyat),
B.
Kepentingan pemerintah, dan
C.
Kepentingan pemilik modal (pengusaha).
2.3.3 Fungsi Kredit Fungsi pokok kredit dewasa ini pada dasarnya untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup manusia. Kasmir S.E (2003:97) dan O.P. Simorangkir (2004:102) dalam bukunya masing-masing sepakat menyebutkan bahwa fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut : 1.
Kredit pada hakekatnya meningkatkan daya guna uang
Dengan diberikannya kredit, uang akan menjadi lebih berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 2.
Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, daerah yang kekurangan uang pun dapat memperoleh kredit.
3.
Kredit dapat meningkatkan dayaguna dan peredaran barang Dengan kredit, para pengusaha dapat memroses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang menjadi meningkat. Kredit pun dapat memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
4.
Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi Kredit dapat membantu dalam hal, A. Pengendali inflasi B. Peningkatan ekspor, dan C. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
5.
Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha Bantuan kredit yang diberikan oleh bank dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
6.
Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan memerlukan tenaga kerja sehingga, dapat mengurangi penganguran dan dapat meningkatkan pendapatannya.
7.
Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional Bank besar diluar negeri dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik langsung ataupun tidak. Bantuan ini dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara dan meningkatkan hubungan internasional. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan
(2002:88) memiliki pendapat yang berbeda. Beliau menyebutkan bahwa fungsi kredit adalah sebagai berikut: 1.
Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2.
Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3.
Memperlancar arus barang dan arus uang.
4.
Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lainnya).
5.
Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
6.
Meningkatkan daya guna (utility) barang.
7.
Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8.
Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
9.
Memperbesar modal kerja perusahaan.
10.
Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.
2.3.4 Unsur-Unsur Kredit Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Drs. O.P. Simongkir (2004:101) antara lain adalah:
1.
Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit bahwa prestasi yang diberikan akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2.
Waktu, yaitu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi pada masa yang akan datang.
3.
Resiko, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit yang akan diterima kemudian hari. Pendapat yang berbeda datang dari Kasmir (2003:103) dan Hendro
Prabowo (2006:150) dalam bukunya masing-masing mereka menyebutkan bahwa terdapat lima unsur-unsur dalam pemberian fasilitas kredit yaitu: 1.
Kepercayaan, keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya sesuai perjanjian.
2.
Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajibannya.
3.
Waktu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4.
Resiko, dalam pemberian kredit tentu mengandung kemungkinan kerugian (resiko) artinya, pinjaman yang diberikan kemungkinan tidak akan kembali (tidak tertagih).
5.
Balas jasa (imbalan), bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.
2.3.5 Prinsip- Prinsip Pemberian Kredit Dalam pemberian kredit, pihak kreditor harus mempertimbangkan berbagai hal, terutama mengenai calon peminjam agar kredit yang diberikan tidak mengalami kredit macet. Oleh karena itu, pemberian kredit harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah yang telah ditentukan. Kasmir (2003:105) dan Syamsu Iskandar (2008:121) menyebutkan bahwa kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank kepada nasabahnya harus berdasarkan pada asas 5C dan asas 7P. Namun, Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2002:107)
berpendapat
bahwa
terdapat
tiga
macam
analisis
dalam
mempertimbangkan permohonan pemberian kredit kepada nasabah yaitu asas 5C, asas 7P, dan asas 3R. Berikut penjelasannya: 1.
Asas 5C A. Character (Watak/Kepribadian) Character atau watak calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan penting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. B. Capacity (Kemampuan) Kemampuan calon debitor menyangkut arus kas, dimana arus kas tersebut mampu untuk membayar kreditnya. Kemampuan ini sangat penting mengingat
kemampuan
inilah
yang
menentukan
pendapatan/penghasilan calon peminjam dimasa datang.
besar
kecilnya
C. Capital (Modal) Modal ini menyangkut besar dan struktur modal yang telah dimiliki olah seorang calon peminjam. Jumlah modal yang dimiliki ini akan menentukan besar kecilnya kredit serta jangka waktu pambayaran kembali kredit. D. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) Kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan keadaan calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat itu, apakah pemberian kredit akan berpengaruh dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospek usahanya dimasa yang akan datang. E. Collateral (Jaminan/Agunan) Collateral adalah jaminan harta benda calon penerima kredit sebagai tanggungan jika terjadi ketidakmampuan untuk menyelesaikan kredit sesuai perjanjian. Jaminan ini merupakan syarat utama yang menentukan apakah disetujui atau ditolaknya permohonan kredit. Jaminan ini merupakan syarat utama yang menentukan apakah disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. 2.
Asas 7P A. Personality (Kepribadian) Kepribadian ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Alasannya adalah karena
kepribadian
pinjamannya.
yang
baik
akan
berusaha
untuk
membayar
B. Party (Golongan) Party adalah menggolongkan peminjam ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya. Dimana setiap klasifikasi nasabah mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. C. Purpose (Tujuan) Purpose adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon penerima kredit, apakah untuk kegiatan konsumtif atau modal kerja. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika kredit digunakan untuk kegiatan modal kerja maka kredit akan dapat diberikan. D. Prospect (Prospek) Pihak bank akan menganalisis apakah prospek perusahaan dimasa yang akan datang dapat berjalan lebih baik atau malah merugi. Jika prospeknya terlihat baik maka kredit dapat diberikan. E. Payment (Pembayaran) Asas payment ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar. Hal ini dapat diketahui apabila analisi kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur. F. Profitability (Keuntungan) Menganalisis kemampuan nasabah mendapatkan laba setelah diberikan kredit. Keuntungan ini pun ditujukan bagi pihak bank, apakah pemberian kredit dapat menambah keuntungan bagi bank atau tidak.
G. Protection (Perlindungan) Protection dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, misalkan kredit tidak dikembalikan atau pembayaran kredit macet. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau asuransi. 3.
Asas 3P A. Return (Hasil Yang Dicapai) Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar kreditnya maka kredit akan diberikan. B. Repayment (Pembayaran Kembali) Dalam hal ini bank harus menilai kemampuan dari calon penerima kredit untuk membayar kembali pinjamannya pada saat kredit harus diangsur atau dilunasi. C. Risk Bearing Ability (Kemampuan Untuk Menanggung Resiko) Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai resiko kegagalan andaikan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.
2.3.6 Prosedur Penyaluran Kredit Prosedur pemberian kredit dari masing-masing bank beragam jenisnya, namun secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit pada bank dimulai pada saat masuknya permohonan kredit nasabah, kemudian diproses dan disetujui, sampai kepada pengawasan dari bank atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Prosedur pemberian kredit menurut Syamsu Iskandar (2008:117) yaitu:
1.
Permohonan Kredit Permohonan kredit adalah permohonan dari nasabah untuk memperoleh kredit sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian nasabah menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir permohonan kredit. Permohonan kredit tersebut disampaikan kepada kepala cabang/unit. Setelah mendapat catatan dari Kepala Cabang/Unit, diteruskan kepada Kepala bagian Kredit, dan oleh Bagian Kredit diadministrasikan/registrasi dan selanjutnya diproses. Sebelum di proses lebih lanjut permohonan kredit nasabah dicek oleh Bank Indonesia, untuk mengetahui apakah nasabah telah mendapatkan kredit dari bank lain.
2.
Investigasi Kredit Setelah diadakan pengecekan data nasabah, langkah selanjutnya adalah investigasi kredit. Investigasi kredit adalah mengunjungi secara langsung ketempat usaha calon debitur yang maksudnya untuk mengumpulkan data atau informasi peminjam mengenai kegiatan usahanya, apakah sesuai dengan jenis kredit yang diajukan oleh nasabah atau tidak. Investigasi kredit ini berfungsi untuk, A. Mengetahui kebenaran data yang disampaikan oleh nasabah B. Memperoleh data yang lengkap mengenai nasabah berikut kegiatan usaha dan data ekonominya, dan C. Sebagai data antar bank sebagai bahan pembanding.
3.
Analisis Kredit Proses selanjutnya adalah analisis kredit. Analisis Kredit adalah penilaian terhadap nasabah dan usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah nasabah tersebut pantas diberikan kredit atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi dan potensi perusahaan nasabah apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak diberikan kredit. 4.
Kesimpulan dan Keputusan Kredit Berdasarkan hasil analisis, maka Kepala Bagian Kredit membuat kesimpulan dan mengusulkan kepada Kepala cabang/Unit agar permohonan kredit nasabah disetujui atau ditolak. Bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan dengan alasannya.
5.
Pencairan Kredit Apabila hasil keputusan Kepala Cabang/unit atas permohonan kredit disetujui, maka dibuat surat penegasan kepada nasabah mengenai persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah dan pembuatan surat lainnya, seperti: A. Pembuatan akta pengikat jaminan pokok. B. Pembuatan akta pengikat jaminan tambahan. C. Pembuatan akta perjanjian kredit. D. Penutupan asuransi barang jaminan pokok ataupun jaminan tambahan. E. Melengkapi berkas-berkas administrasi kredit. F. Pencairan kredit dengan penarikan dari rekening pinjamannya.
6.
Pengelolaan/Administrasi Kredit Pengelolaan kredit adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan sebagai alat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar penetapan hutang debitur, alat dan sistem dokumentasi, dasar pelayanan kepada
pihak luar bank, dan penyelanggaraan kegiatan khususnya dalam bidang perkreditan. 7.
Pengawasan Kredit Tahap terakhir dari penyaluran kredit adalah pengawasan kredit. Pengawasan kredit yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mengendalikan atau mengawasi ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan baik oknum intern ataupun oknum ekstern bank.
2.3.7 Jenis-jenis Fasilitas Kredit Dengan beragamnya produk perbankan dewasa ini, maka timbul produkproduk kredit yang baru. Jenis dan kredit ini perlu diketahui agar pemberian kredit dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1.
Pemberian kredit yang tepat kepada objek kredit (kegiatan usahanya)
2.
Memberikan keuntungan bagi bank, pengusaha juga masyarakat, dan
3.
Membantu kemudahan dalam perencanaan dan pengawasan kredit.
Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2003:101) adalah: A.
Jenis Kredit Berdasarkan Kegunaannya a.
Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.
b.
Kredit Modal Kerja, yaitu Kreit yang digunakan untuk keperluan meningkaykan produksi dalan operasionalnya.
B.
Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Kredit a.
Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
b.
Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
c.
Kredit Perdagangan, yaitu Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya
untuk
membeli
barang
dagangan
yang
pembayarannya
diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan. C.
Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu a.
Kredit Jangka Pendek : Kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai modal kerja.
b.
Kredit jangka Menengah : Kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya untuk membiayai kredit modal kerja permanen, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misal, untuk pembelian mesin-mesin ringan.
c.
Kredit Jangka Panjang : Kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit ini cocok untuk membiayai kredit investasi, seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, dsb.
D.
Jenis Kredit Berdasarkan Segi Jaminannya a.
Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan), kredit yang benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali. Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, negara kita melarang kredit
seperti ini, maka bank-bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan. Kredit ini biasanya diantara sesama pengusaha atau diantara teman atau keluarga. b.
Kredit Dengan Jaminan (Secure Loan), kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
E.
Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Usaha a.
Kredit Pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Usaha sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b.
Kredit Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
c.
Kredit Industri, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.
d.
Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayanya biasanya dalam jangka panjang, sepertinya tambang emas, minyak atau timah.
e.
Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
f. Kredit Profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. g.
Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembanguan atau pembelian perumahan.
h.
Dan sektor-sektor lainnya.
Jenis-jenis kredit lainnya menurut Syamsu Iskandar (2008:89) yaitu, A.
Jenis Kredit Berdasarkan Asal Dana a.
Kredit dengan Dana Dalam Negeri, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang dananya berasal dari dalam negeri.
b.
Kredit dengan Dana Luar Negeri, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang dananya berasal dari luar negeri.
B.
Jenis Kredit Dilihat Dari Segi Kebijaksanaan Fasilitas Kredit a.
Kredit Umum, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk semua golongan masyarakat atau perusahaan.
b.
Kredit Prioritas, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada golongan tertentu. Misalkan: KUK, PIR.
C.
Jenis Kredit Berdasarkan Sifat Kredit a.
Kredit Berulang, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diperpanjang jangka waktunya sepanjang masih dibutuhkan, misalnya KMK(kredit modal kerja)-UMUM.
b.
Kredit Aflopend, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang pelunasannya sesuai dengan angsuran yang disepakati bersama, misalkan Kredit Investasi.
c.
Kredit Transaksional, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank sesuai kebutuhan pembiayaannya dan bila nasabah masih memerlukannya maka harus mengajukan permohonan kredit yang baru, misalkan KMKEkspor.
D.
Jenis Kredit Dilihat Dari Segi Non Cash Fasilitas Kredit a.
Tender Bond, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk persyaratan pengajuan tender.
b.
Performance Bond, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan.
c.
Advance Payment Bond, yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan bank selama masa pemeliharaan.
Jenis Kredit lainnya menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2002:88) yaitu, A.
Jenis Kredit Bedasarkan Sektor Perekonomian a.
Kredit Aksep, yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
b.
Kredit Penjual, yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya, Usance L/C.
c.
Kredit Pembeli, yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya red clause L/C.
B.
Kredit Berdasarkan Agunan a.
Kredit Agunan Orang adalah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
b.
Kredit Agunan Efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
c.
Kredit Agunan Barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai Pasal 1139.
d.
Kredit Agunan Dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).
C.
Kredit Berdasarkan Golongan Ekonomi a.
Golongan Ekonomi Lemah, yaitu kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lainya. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp.600juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
b.
Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
D.
Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan a.
Kredit Rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan. Kredit rekening koran dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
b.
Kredit Berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis.
2.4
Pengendalian Internal (Internal Control)
2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal
Salah satu tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Yang dimaskud dengan pengendalian adalah suatu proses yang mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah objek, organisasi, atau sebuah sistem. Krismiaji (2005:215) berpendapat bahwa pengendalian internal adalah sebagai berikut: “Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.” Menurut Laporan COSO (Commite of Sponsoring Organizations) yang dikutip oleh Sunarto (2003:137) pengendalian internal adalah: “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu perusahaan.” Definisi lain mengenai pengendalian internal datang dari S.P Hariningsih (2006:129) menurutnya pengendalian internal adalah: “Pengendalian internal yaitu struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”
Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengendalian intenal adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, yang dapat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, demi tercapainya tujuan perusahaan. 2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal Manajemen menerapkan pengendalian internal guna untuk memberikan keyakinan yang menadai untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pengendalian internal menurut Sunarto (2003:138) yaitu sebagai berikut: 1.
Keandalan dalam pelaporan keuangan artinya, pengendalian ditujuakan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum.
2.
Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3.
Efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan pengendalian internal menurut Krismiaji (2005:215) adalah untuk
mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi, yang timbul karena sebab-sebab berikut: 1.
Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros.
2.
Keputusan manajemen yang tidak baik.
3.
Kehilangan atau kerusakan catatan secara tidak disengaja.
4.
Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data.
5.
Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan oleh para karyawan.
6.
Perubahan secara tidak sah terhadap sistem informasi akuntansi atau komponenkomponannya.
Pendapat lain pun datang dari S.P Hariningsih (2006:130) menurutnya tujuan dari pengendalian internal adalah: 1.
Menjaga kekayaan organisasi.
2.
Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3.
Mendorong efisiensi.
4.
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari beberapa pernyataan diatas mengenai tujuan pengendalian internal, maka
dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pada perusahaan dengan mematuhi kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan adanya keandalan dalam data akuntansi atau pelaporan keuangan perusahaan. 2.4.3 Komponen-Komponen Pengendalian Internal Komponen-komponen struktur pengendalian internal akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Menurut Sunarto (2003:142) dan Krismiaji (2005:222) terdapat lima komponen dalam struktur pengendalian internal yaitu: 1.
Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana dalam suatu organisasi, mempengaruhi
kesadaran
tentang
pengendalian
kepada
orang-orangnya.
Lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan terdiri dari berbagai faktor yaitu: A. Nilai-nilai integritas dan Etika B. Komitmen terhadap kompetensi C. Filosofi manajemen dan gaya operasi
D. Struktur organisasi E. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya F. Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab G. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur 2.
Perhitungan Resiko Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai resiko yang dihadapinya. Tahap paling kristis dalam menaksir resiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal dan megidentifikasi tindakan yang diperlukan.
3.
Aktivitas pengendalian Perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancamanancaman yang muncul, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.
4.
Informasi dan Komunikasi Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokan, mencatat, dan mengendalikan kegiatan organisasi. Sedangkan, komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian.
5.
Pemonitoran Pemonitoran adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal. Seluruh proses bisnis harus dipantau dan dilakukan modifikasi
seperlunya. Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika kondisinya menghendaki perubahan.
