BAB II. A. Undang-Undang Terkait Dengan Pemasyarakatan: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 66

BAB II PENGATURAN TENTANG PERATURA N PENJAGAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (PPLP) TERKAIT DENGAN HAK MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN

A. Undang-Undang Terkait Dengan Pemasyarakatan: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 66 Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan

suatu

usaha

rehabilitasi

dan

reintegrasi

sosial

warga

binaan

pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. 67 Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.68

66

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan, (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2009), halaman 1. 67 Marlina, Hukum Penitensier (Penerbit Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Juni 2011), halaman 173. 68 Marlina, Ibid, halaman 126.

Universitas Sumatera Utara

Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya”. Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU yang sama menyatakan bahwa: Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : a. b. c. d. e. f.

Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan; g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Penjelasan UU No. 12 Tahun 1995, pada Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut: 69

a.

b.

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

69

Marlina, Ibid, halaman 126.


c&d Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. e. Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. f. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. 70 Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut, maka secara tegas UU No. 12 Tahun 1995 tentang persyaratan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Pasal 14 UU NO. 12 Tahun 1995 menentukan bahwa: (1) Narapidana berhak: a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. Menyampaikan keluhan; f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 71

70 71

Marlina, Ibid, halaman 127. Marlina, Ibid, halaman 128.


2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagia hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 72 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

72

Andrey Sujatmoko, Makalah: Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM, Yogyakarta, 12- 13 Maret 2009.


memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. 73 Setiap orang yang termasuk kelompok

masyarakat yang rentan berhak

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,selaras dengan perkembangan zaman.

73

Andrey Sujatmoko, Ibid.


Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. 74

B. Peraturan Pemasyarakatan Terkait Bidang Fasilitatif Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, menyatakan sebagai berikut: Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana tehnis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana/ anak didik. 75 Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai fungsi, yaitu melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak

74

Andrey Sujatmoko, Ibid. Majalah Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman R.I, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Nomor 16 Tahun 1986), halaman 24-27. 75


didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas yaitu: (1) LAPAS Klas I, (2) LAPAS Klas IIA, dan (3) LAPAS Klas IIB. Susunan Organisasi LAPAS Klas I, terdiri dari: bagian Tata Usaha, bidang Pembinaan Narapidana, bidang Kegiatan Kerja, bidang administrasi keamanan dan tata tertib, dan kesatuan pengamanan LAPAS. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Bagian tata usaha mempunyai fungsi, yiatu melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, dan melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian tata usaha terdiri dari; sub bagian kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, sub bagian keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dan sub bagian umum yang mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Bidang pembinaan narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Bidang pembinaan narapidana mempunyai fungsi, yaitu melakukan regristrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, dan mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.


Bidang pembinaan narapidana terdiri dari; a) seksi registrasi yang mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana, dan b) seksi bimbingan kemasyarakatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana. Seksi perawatan narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana. 76 Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas, yaitu memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari a) seksi bimbingan kerja yang mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana, b) seksi sarana kerja yang mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan c) seksi pengelolaan hasil kerja yang mempunyai tugas mengelola hasil kerja. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

76

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.


Bidang administrasi keamanan dan tata tertib terdiri dari a) seksi keamanan yang mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian, dan b) seksi pelaporan dan tata tertib yang mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. 77 Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi yaitu: melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kepala kesatuan pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS.

77

Majalah Pemasyarakatan, Op cit, halaman 29-30.


Bagan Organisasi LAPAS KLAS I

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Bagian Tata Usaha

Sub Bag Kepewaian

Ka. K.P.L.P

Petugas Pengamanan

Bidang Pembinaan Napi

Sub Bag Keuangan

Sub Bag Umum

Bidang Admnistrasi Keamanan Tatib

Bidang Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Kerja

Seksi Keamanan

Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Seksi Sarana Kerja

Seksi Pelaporan & Tata Tertib

Seksi Perawatan Napi

Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

Seksi Registrasi

Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyrakatan


C. Peraturan Pemasyarakatan Terkait Bidang Tugas Pembinaan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:78 Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan system pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh Sshardjo sejak tahun 1964. Dengan demikian diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan system pemasyarakatan.79 Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan. Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. (Pasal 30 ayat 1 s/d ayat 3). 80 Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib : a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

78

Marlina, Hukum Penitensier, (Penerbit Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Juni 2011), halaman 187 79 Marlina, Ibid, halaman 134 80 Marlina, Ibid, halaman 194-1996.


Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud diatas, untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan (Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2). Sedangkan Pasal 32 menyatakan bahwa kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.81 D. Peraturan Pemasyarakatan Ketertiban:

Terkait

Bidang

Tugas

Keamanan

dan

1. Pola Pembinaan Keamanan dan Keteriban (KAMTIB).

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum.

Keadaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan di lingkungan Departemen Kehakiman dan seluruh jajarannya. Dalam rangka usaha mewujudkan, memantapkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban diperlukan adanya Pola Pembinaan tentang keamanan dan ketertiban.

81

Marlina, Ibid, halaman 1997-1998.


Ketentuan umum di dam pola pembinaan keamanan dan ketertiban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gedung ialah bangunan yang berfungsi sebagai kantor, tempat tinggal pegawai, tempat tahanan dan atau narapidana. 82 Peralatan dan barang-barang inventaris ialah segala alat-alat dan barang-barang yang telah terdaftar sebagai barang inventaris. Arsip dan dokumen ialah naskahnaskah yang dibuat dan diterima oleh Departemen Kehakiman dn jajarannya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam pelaksanaan tugas. Benda sitaan negara dan barang rampasan adalah barang yang disimpan dalam RUPBASAN. Personil ialah pegawai Departemen Kehakiman yang diangkat sesuai Undang-undang Pokok Kepegawaian. Pimpinan ialah pimpinan suatu unit baik pegawai negeri maupun sebagai pejabat Negara. Mereka yang berada dilingkungan gedung Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Kantor/Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya adalah para tamu, pengunjung sidang, terdakwa, tertuduh, pengacara, saksi dan sebagainya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/RUTAN adalah mereka yang berstatus sebagai tahanan dan atau narapidana. Penghuni tahanan Imigrasi adalah mereka yang menunggu dideportasikan. Tamu ialah mereka yang menemui pejabat atau pegawai

82

Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan, (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2009), halaman 853.


untuk suatu keperluan. Sasaran fisik lainnya antara lain ialah petugas pengadilan yang sedang melaksanakan tugas diluar gedung pengadilan. 83

Sasaran dalam rangka pembinaan KAMTIB, yaitu sasaran fisik, yang melipui gedung dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan, peralatan dan barang-barang inventaris, arsip dan dokumen, benda sitaan negara dan barang rampasan, personil, pimpinan beserta keluarganya, mereka yang berada dilingkungan gedung Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Kantor/Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan tahanan Imigrasi, tamu, serta sasaran fisik lainnya. 84

Sasaran non fisik yaitu pemberitaan, kebersihan, kesopanan dan sasaran non fisik dan sasaran non fisik lainnya, yaitu penegakan keamanan dan ketertiban (KAMTIB). Penegakan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) dimaksudkan agar supaya keamanan dan ketertiban (KAMTIB) dapat berfungsi secara efektif dan effisien untuk: 1) melindungi sasaran yang tersebut dan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh manusia, alam dan lingkungan, 2) menciptakan terwujudnya ketertiban dan mencegah kegiatan yang bertentangan dengan hukum, dan sistem pembinaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB).

83 84

Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan, Ibid. Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan, Ibid, halaman 854


Sistem pembinaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) disusun dan diatur yaitu: tanggung jawab keamanan dan ketertiban (KAMTIB) yang tanggung jawabnya berada ditangan kepala biro umum, para sekretaris DITJEN Pemasyarakatan, imigrasi dan BABINKUMNAS, KORMIN pada KANWIL DEPKEH, Panitera Kepala pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Nageri, Kepala Kantor/UPT dengan dibantu oleh DAN SATPAM. Walaupun sudah ada petugas-petugas khusus SATPAM, setiap pegawai dilingkungan Departemen Kehakiman diwajibkan ikut serta bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masing-masing. 85

Tata tertib yaitu mereka yang berada ditempat dan lingkungan kerja wajib mentaati dengan penuh kesadaran semua peraturan KAMTIB yang berlaku ditempat tersebut, yang meliputi; turut memelihara, ketertiban, kebersihan, bila terjadi peristiwa yang dapat diperkirakan akan mengganggu keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya, maka mereka yang berada ditempat tersebut wajib melaporkan kepada petugas KAMTIB.

Tugas Penjagaan adalah menjaga gedung dan seisinya baik sewaktu maupun sesudah jam kantor, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga supaya jangan terjadi kericuhan, menjaga supaya jangan terjadi pelarian, dan menjaga tata tertib perikehidupan Lembaga Pemasyarakatan, RUTAN dan tahanan Imigrasi serta membantu melaksanakan pembinaan personil terutama dalam hal disiplin pegawai,

85

Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan, Ibid, halaman 855.


misalnya; menepati ketentuan jam kerja, pemakaian tanda pengenal dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan tugas penjagaan tersebut diatas, maka kelompok penjagaan melakukan tugas secara bergilir, pergantian kelompok penjagaan diatur menurut keadaan dan kebutuhan, serta dalam melaksanakan pergantian jaga, kelompok lama tidak boleh meninggalkan tempat sebelum dilakukan timbang terima dengan kelompok baru selesai dengan sempurna. 86

Semua pegawai penjagaan dalam menjalankan tugas harus berseragam lengkap menurut peraturan yang berlaku, dan anggota penjagaan yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa seijin komandan jaga. Pada tiap pergantian kelompok penjagaan dilakukan timbang terima. Yang ditimbang terimakan ialah: senata api dan peluru yang disiapkan untuk penjagaan, kunci-kunci ruangan, kotak berisi obat-obatan yang disiapkan untuk penjagaan, inventaris, seperti: lampu senter, borgol, ja dinding, alat-alat kebakaran, instruksi-instruksi atasan dan lain-lain, penghuni rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya yang perlu menjadi perhatian. Setelah ketentuan-kententuan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan dengan seksama, maka komandan jaga lama dan baru dengan berbaris rapi lapor kepada piket bahwa timbang terima penjagaan telah dilaksanakan. 87

86 87

Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan, Ibid, halaman 856. Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan, Ibid, halaman 857.


2. Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP).

Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP), pada Pasal 20 huruf c mengatur tentang kunjungan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut : 88 a. Meneliti apakah penghuni lembaga pemasyarakatan yang dikunjungi benar-benar orang yang dimaksud. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam melaksanakan keamanan dan tata tertib dibantu oleh regu-regu penjagaan. Masing-masing regu dipimpin oleh seorang Komandan Regu Penjagaan (Komandan Jaga). Kekuatan regu disesuaikan dengan keadaan dan keperluan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Walaupun sudah ada petugaspetugas khusus keamanan dan tata tertib, setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan diwajibkan ikut serta bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan tata tertib. Terkait dengan kunjungan keluarga bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, setelah komandan jaga menerima formulir bertamu dari petugas penerima tamu, maka komandan jaga melakukan penelitian dan

88

H.L. Batubara, Sosialisasi tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP), http://www.hlbatubara.co.cc, posted by education center/2012/02/.html, diakses tanggal 24 Juli 2012, 23:30:05.


pengecekan dengan memanggil narapidana yang akan dikunjungi dengan tujuan untuk memastikan secara benar apakah narapidana yang dimaksud adalah benarbenar keluarga dari pengunjung tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut. 89 Komandan Jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan mempunyai tugas, yaitu; 1) mengatur tugas semua pegawai penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya, 2) komandan jaga mengerjakan buku jaga, (mencatat : pembagian tugas, inventaris, instruksi-instruksi, kejadian- kejadian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dan lain sebagainya), 3) komandan jaga mengawasi dan meneliti penjagaan (pos-pos, kamar-kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, tempat bekerja dan sebagainya), 4) komandan jaga mengawasi dan meneliti tata tertib (pembagian makanan, kebersihan, lampu-lampu dan sebagainya), 5) Dalam hal ada kericuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, maka komandan jaga mengambil langkah-langkah pengamanan pertama dan segera melapor ke atasan dan lain-lain instansi yang diperlukan, 6) Segera melaporkan peristiwa- peristiwa khusus lainnya kepada atasan, 7) Wajib memeriksa dan meneliti sah tidaknya surat-surat putusan, surat perintah penahanan atau surat ketetapan (beschikking) bagi orangorang yang akan masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan jika surat-surat itu

89

Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP).


tidak sah, komandan jaga menolak atau meminta keputusan atasan/pimpinan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, 8) Memeriksa dan meneliti semua izin keluar bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, 9) Memeriksa dan meneliti semua izin kunjungan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, 10) Menjadi perantara bagi tamu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dan pegawai- pegawai lainnya, 11) Memeriksa dan meneliti semua izin keluar/masuk barang-barang dari/ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dan 12) Menerima dan menyimpan barang-barang titipan yang belum sempat diserahkan kepada bagian yang bersangkutan. 90 Petugas jaga mempunyai tugas yaitu (1) menjaga supaya jangan terjadi pelarian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. (2) Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan, di dalam blok hunian maupun di aula tamu pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. (3) Menjaga tertibnya perikehidupan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dan (4) menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor. Regu penjagaan melakukan tugas secara bergilir. Penggantian regu penjagaan diatur menurut keadaan dan keperluan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Dalam melaksanakan penggantian jaga, regu lama tidak boleh meninggalkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sebelum timbang terima dengan regu baru selesai dengan sempurna. Semua pegawai

90



penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam menjalankan tugas harus berseragam lengkap menurut peraturan yang berlaku. 91 Komandan jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan di dalam melakukan timbang terima harus dinyatakan secara tertulis dalam buku jaga, yaitu pos-pos penjagaan (pos utama, yaitu tempat kedudukan Komandan Jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Pos-pos pintu, yaitu tempat-tempat penjagaan dipintu gerbang, pintu-pintu lain yang menghubungkan langsung dengan luar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dan pintu-pintu yang menghubungkan antar bagian dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan). Pos dalam, yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Beberapa pos dalam yang sejenis dan berdekatan dapat dikoordinir menjadi satu lingkungan (blok) merupakan tanggung jawab langsung Komandan Jaga. Pos atas yaitu tempat-tempat penjagaan yang ada diatas tembok keliling atau menara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Terkait dengan pengawasan terhadap lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan termasuk pada saat kegiatan pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana, maka Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan harus memperhatikan keadaan pos utama harus dilengkapi dengan; buku jaga, pesawat telepon, daftar alamat dan nomor

91



telepon para penjabat struktural, staf maupun petugas pengamanan yang penting antara lain: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Papan tulis untuk catatan, antara lain lalu lintas isi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan (alat-alat pemadam kebakaran (tabung pemadam kebakaran, karung, pasir, galah dan lain sebagainya).

Lonceng

untuk

isyarat

(jam,

jam

kontrol,

denah

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan, senjata dan peluru cadangan, lampu cadangan, kunci dan gembok cadangan, lampu senter, almari senjata). Pos dalam/pos lingkungan dilengkapi dengan buku jaga, buku catatan inventaris, lonceng untuk isyarat, lampu baterai, alat pemadam kebakaran. Pos atas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dilengkapi dengan lonceng untuk isyarat, lampu senter (zoeklight). 92 Penggunaan tiap-tiap bagian dan ruangan termasuk rungan pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, harus jelas dengan papan nama dan dilarang untuk merubah tanpa izin Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yang sedang menjalankan tugas pengamanan dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin Komandan Jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Pada tiap penggantian regu penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dilakukan timbang terima. Yang ditimbang terimakan ialah: (1) Isi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, (2) senjata api dan peluru yang disiapkan untuk petugas penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, (3) kunci-kunci, gembok- gembok, (4) inventaris lain-

92

Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Ibid.


lainnya (lampu, senter, belenggu, alat pemadam kebakaran, tangga dan tali), (5) instruksi- Instruksi khusus dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dan (6) dan lain-lain yang perlu menjadi perhatian petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. b. Memeriksa dan meneliti buah tangan (kiriman) dihadapan pengunjung dan yang dikunjungi. 93 Petugas pengamanan yang bertugas sebagai penerima tamu/pengunjung pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan melakukan pemeriksaan buah tangan (kiriman) yang dibawa oleh pengunjung dihadapan pengunjung dan narapidana yang dikunjungi. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan sama-sama menyaksikan isi buah tangan tersebut serta untuk menghindari saling kecurigaan baik dari pengunjung maupun dari narapidana yang dikunjungi manakala isi buah tangah (kiriman) tersebut merupakan barang terlarang maupun benda-benda yang dilarang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Penggeledahan buah tangan (kiriman) dititik beratkan kepada pencegahan; penyelundupan barang-barang terlarang dan membahayakan keamanan atau orang, masuknya barang-barang/makanan yang bisa menimbulkan penyakit, masuknya obatobatan yang tidak didasarkan resep dokter bagi yang bersangkutan, dan obat-obatan yang diperkenankan masuk diserahkan kepada yang berkepentingan lewat Bagian

93



Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Demi pengamanan, bila perlu buah tangan (kiriman) boleh diperiksa lebih mendalam. (buah-buah dibelah, roti dibelah, bungkusan- bungkusan dibuka, kaleng dibuka dan sebagainya). Setiap kendaraan yang keluar/masuk selain diperiksa muatannya, diteliti juga bagian-bagian yang sekira dapat dijadikan tempat persembunyian barang/orang. c. Bila terdapat barang terlarang (khususnya senjata, kikir, gergaji dan sebagainya), menyita barangnya, menangguhkan sementara kunjungan dan melaporkan kepada Komandan Jaga. Petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yang bertugas sebagai penerima tamu tersebut diatas, apabila di dalam pemeriksaan barang bawaan oleh pengunjung ditemukan benda-bendah terlarang, seperti senjata, kikir, gergaji, dan sebagainya, maka petugas penerima tamu melakukan penyitaan terhadap barang tersebut, menangguhkan sementara kunjungan bagi narapidana yang bersangkutan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Selanjutnya petugas pengamanan yang bertugas sebagai penerima tamu segera melaporkan kejadian tersebut kepada komandan jaga yang bertugas pada saat kejadian tersebut dan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 94 Penggeledahan pada saat layanan kunjungan bagi pengunjung dan keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penggeledahan badan bagi wanita harus dilaksanakan

94

H.L. Batubara, Op cit, diakses tanggal 24 Juli 2012, 23:30:05.


oleh pegawai wanita. Jika tidak ada pegawai wanita diusahakan dari petugas hukum wanita dan bahkan bila perlu diusahakan dari istri pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Cara penggeledahan badan dilakukan sebagai berikut; dipersilahkan mengeluarkan/menyerahkan barang-barangnya dan Bila belum memungkinkan, baru diadakan penggeledahan badan dengan cara orangnya dipersilahkan membalikkan badan dan mengangkat tangannya. Selama penggeledahan kamar/ruang, penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan tidak diperkenankan ada didalam. Penggeledahan kamar/ruangan dilakukan oleh lebih dari seorang pegawai dan secara berkala dan hendaknya diperiksa juga jeruji-jeruji, kolong- kolong, dinding- dinding, surat/kertas dan sebagainya. d. Bila terdapat makanan terlarang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan,

maka

petugas

jaga

mengembalikan

makanan

tersebut

kepada

pembawa/pengunjung. 95 Petugas pengamanan yang melakukan pemeriksaan barang atau makanan yang dibawa oleh keluarga narapidana atau pengunjung, apabila menemukan makanan yang dilarang masuk, seperti narkoba, roti kaleng, ikan dencis, dan lain sebagainya, maka petugas mengembalikan makanan tersebut kepada pembawa makanan atau pengunjung tersebut. Hal ini dikarenakan makanan dalam kemasan kaleng dan sejenisnya apabila masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat

95



membahayakan karena kaleng tersebut dapat digunakan menjadi senjata/alat untuk melukai warga binaan pemasyarakatan yang ain atau dengan penghuni lainnya baik di dalam blok hunian maupun di dalam kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 96 e. Meneliti dan menyaksikan penyerahan barang-barang milik penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, kepada yang mengunjungi atau pihak keluarga narapidana. Petugas pengamanan atau petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam memastikan apakah barang-barang milik narapidana yang dibawa oleh pengunjung bukan barang-barang terlarang, maka petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan meneliti dan menyaksikan penyerahan barang-barang tersebut dengan tujuan untuk mencegah masuknya barang-barang haram dan bendabenda tajam, seperti narkoba, gergaji, kikir, dan sebagainya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Pengawasan dan penelitian terhadap penyerahan barang-barang milik narapidana yang dibawa oleh pengunjung bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang

haram

lainnya

yang

dapat

membahayakan

warga

binaan

pemasyarakatan tersebut serta yang paling utama adalah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan harapan terwujudnya keamanan dan

96

H.L. Batubara, Ibid, diakses tanggal 24 Juli 2012, 23:30:05.


ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yang aman, kondusif, tertib dan terkendali. f. Mencegah adanya pembicaraan yang membahayakan keamanan dan tata tertib. Keamanan dan tata tertib yang mantap di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah syarat mutlak bagi berhasilnya usaha pembinaan bagi narapidana. Untuk mencapai keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan tersebut,

perlu

diadakan

peraturan

tata

tertib

dan

penjagaan

Lembaga

Pemasyarakatan. Tanggung jawab keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan berada langsung ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Untuk mewujudkan keamanan dan tata tertib,

Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan dibantu oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP). 97 Petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang aman dan terkendali, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mencegah adanya pembicaraan baik sesama narapidana/warga binaan pemasyarakatan maupun antara narapidana dengan pengunjung. Petugas pengamanan harus melakukan pengawasan, pengamatan dan pengawalan yang ekstra pada saat jam kunjungan pengunjung datang mengunjungi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

97



Petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan harus datang selambatlambatnya 15 menit sebelum jam dinasnya. Petugas pengamanan jika berhalangan, harus memberitahukan kepada komanda jaga, terkecuali kalau sudah ada izin dari Kepala

Pengamanan

Lembaga

Pemasyarakatan

(Ka.

KPLP)

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan. Petugas jaga dilarang meninggalkan pos tanpa izin Komandan Jaga. Petugas pengamanan dilarang menjadi penghubung dari dan untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, untuk keperluan apapun secara tidak sah. Petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dilarang bertindak

sewenang-wenang

terhadap

penghuni

atau

narapidana.

Petugas

pengamanan melakukan kewajiban lain menurut peraturan perundang-udangan yang berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 98 g. Membatasi kunjungan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) menyatakan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai wewenang untuk menentukan jam kunjungan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) tersebut telah menetapkan batas waktu berkunjung yaitu selama 15 (lima belas) menit.

98

H.L. Batubara, Op cit, diakses tanggal 24 Juli 2012, 23:30:05.


Pengunjung yang datang berkunjung untuk mengunjungi keluarganya atau narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan harus mematuhi dan melaksanakan jam berkunjung atau lamanya berkunjung. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti akan terjadinya pelarian narapidana, pemerasan atau pungutan liar, penyeledupan narkoba, benda-bendah tajam yang akhirnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. E. Peraturan Lain Terkait Bidang Tugas Pemasyarakatan: 1. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa pada prinsipnya fungsi keamanan di tiap UPT dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. 99 Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegah terjadinya kerusuhan atau pembakangan pada tata tertib, dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk kedalam

99

Pdffactory Pro www.pdffactory.com. blue print, today, diakses July 29, 2012, 9:59:11 PM, halaman 146.


hunian. Pengamanan juga diberikan pada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berpindah tempat atau keluar untuk menjalani proses pemeriksaan tertentu, seperti pemeriksaan di pengadilan, kesehatan, dan keperluan lainnya. Pelaksanaan pengamanan di Unit Pelasaksana Teknis (UPT) tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Rutan/Lapas untuk menjaga tahanan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, kepentingan Lapas untuk mengawal proses pembinaan, dan kepentingan Rupbasan untuk mengamankan barang sitaan dan rampasan. Dalam melaksanakan fungsi pengamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas keamanan, di mana pengamanan dengan tindakan yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Unit Pelasaksana Teknis (UPT). 100 Pengamanan yang tidak memperhatikan hak dasar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan rentan akan pembangkangan, ketidakpatuhan dan kerusuhan. Pada konteks tersebut diatas maka keseimbangan antara keamanan dengan proses

integrasi

masyarakat,

utamanya

kepentingan

narapidana

dan

klien

pemasyarakatan menjadi perspektif yang harus dimiliki petugas. Diperlukan pula keseimbangan antara keamanan dengan hak dasar yang tidak boleh dihambat, serta keseimbangan antara keamanan dengan kebutuhan dasar tahanan seperti makan,

100

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HHOT.02.02 Tahun 2009, Op cit.


kesehatan, aktivitas, keagamaan dan lainnya harus berjalan seiring. Keseimbangan dimaksud tentu tidak mengenyampingkan tata tertib di Unit Pelasaksana Teknis (UPT) dan senantiasa evaluasi dan ditegakkan. 101 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memiliki UPT dengan pengamanan maksimum (Super Maximum Security). Namun, pada prinsipnya pengamanan maksimun diberikan pula pada tahanan, atau narapidana dengan kejahatan tertentu. Pengamanan maksimum yang diberlakukan pada tahanan dan narapidana salah satunya berupa penempatan pada ruang khusus, atau penempatan pada ruang isolasi. Namun demikian, sedapat mungkin pengamanan maksimum juga diimbangi dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi disiplin, salah satunya penempatan di ruang isolasi atau tutupan sunyi. Penjatuhan sanksi ini tidak lepas dari penegakan disiplin dan pengamanan. Namun demikian harus dikedepankan rasa keadilan dan tindakan yang tidak sewenang-wenang dalam penerapannya. Harus dipahami bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dihormati harkat martabatnya. Aspek lainnya adalah persoalan bangunan sangat menunjang sistem pengamanan, misalnya kekuatan dan tingginya tembok pembatas, menara, pintu, kekuatan jeruji besi jendela, pintu kamar, termasuk juga rutinitas petugas dalam

101

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HHOT.02.02 Tahun 2009, Ibid.


mengunci kamar hunian. Kebutuhan lainnya adalah sarana seperti kamera, alarm, radio, dan senjata untuk pengendalian massa yang sangat menunjang pengamanan di UPT. Perlu pula pengamanan dengan melibatkan anjing pelacak untuk pencegahan dan pengungkapan kasus narkotika dan kejahatan lainnya. 102 Permasalahan saat ini sangat terkait dengan tingkat kesiapan petugas dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan. Dalam hal pengamanan awal misalnya, petugas masih penggunaan pendekatan kekerasan dalam memperkenalkan lingkungan di UPT. Keadaan di dalam hunian akhirnya menjadi tempat yang paling tidak aman dan menyeramkan bagi tahanan, narapidana dan anak pidana. Tahanan, narapidana, dan anak pidana belum dianggap sebagai manusia yang harus dilindungi hak dasarnya. Dengan kondisi yang demikian, pembatasan ruang gerak sebagai satusatunya penderitaan justru diperburuk dengan tindak kekerasan. Persoalan utama munculnya kekerasan adalah, pertama disebabkan oleh pemahaman petugas yang kurang tentang sistem pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Misalnya pada masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) yang semestinya lebih kepada orientasi tata tertib, penyampaian hak dan kewajiban serta orientasi dengan dunia luar telah bergeser pada pemahaman yang sempit, di mana kekerasan dan tindakan merendahkan martabat manusia sering terjadi dan terjadi terus-menerus. Program-program peningkatan

102

Pdffactory Pro www.pdffactory.com. Op cit, diakses July 29, 2012, 9:59:11 PM, halaman

147.


kemampuan pengamanan yang ada pada saat sekarang masih sebatas pelatihan kesamaptaan, yang mana lebih mengedepankan disiplin dan kekuatan fisik dalam melakukan pengamanan. Untuk kedepan seharusnya perlu dipikirkan adanya suatu pelatihan pra tugas bagi petugas kemananan yang muatan pelatihannya berupa ketrampilan teknis dan pemberian wawasan tugas pokok fungsi Pemasyarakatan. 103 Latihan-latihan lainnya seperti pengelolaan konflik, pengendalian massa, penembakan dan lainnya masih terbatas bahkan tidak ada. Penekanan lain yang perlu diperhatikan adalah diperlukannya pre service training (pelatihan pra tugas) bagi petugas keamanan yang hendak berdinas disetiap UPT. Selain itu, kepemilikan alat pengamanan dengan menggunakan teknologi masih terbatas, seperti kebutuhan kamera, senjata, alat detektor, serta kondisi alat pengamanan lainnya belum dimiliki oleh seluruh UPT. Membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan misalnya, alat pengendalian massa, senjata, anjing pelacak dan rompi bagi petugas, membentuk satuan-satuan khusus petugas pengamanan di setiap wilayah untuk kebutuhan peningkatan profesionalisme pengamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan, seperti penjagaan, pengelolaan konflik, strategi mengatasi kerusuhan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi petugas, menyempurnakan prosedur tetap

103

Pdffactory Pro www.pdffactory.com. Op cit, diakses July 29, 2012, 9:59:11 PM, halaman

148.


pengamanan dengan melengkapi subtansi pengamanan dengan instrumen hak asasi manusia. 104 2. Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 105 WBK adalah wilayah pada setiap unit kerja di lingkungan kementerian yang telah melaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kriteria penilaian penetapan area WBK baik yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada publik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kepentingan masyarakat, integritas, responsif, akuntabilitas, dan profesional (KIRAP). Hukum sebagai sarana rekayasa (social engineering by law) atau bisa juga sebagai alat oleh “agent of change.” Yang dimaksud dengan “agent of change” disini adalah seseorang aau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (social engineering atau social planning) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan agent of change.106 Robert Klitgaard (dalam buku karyanya: Controlling Corruption, 1991) mengatakan:

104

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, Op cit. 105 Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor M.HH-01.PW.02.03.Tahun 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK. 106 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, (Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009), halaman 188.


“Corruption is one if the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century” (Korupsi merupakah salah satu masalah paling besar di Negara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki dekade terakhir abad ke 20). 107 Gratifikasi adalah setiap orang yang memberi hadiah, janji atau suap kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah, janji atau suap dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut. Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.108 3. Prosedur Tetap Pemasyarakatan

(Protap)

Kunjungan

Narapidana/Anak

Didik

Setiap narapidana/anak didik pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, rohaniawan, dokter pribadi atau badan sosial. Setiap orang yang akan berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan harus ada ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan atau pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Lembaga

107

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), (Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002), halaman 6. 108 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Pemasyarakatan Klas I Medan. Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lain ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 109 Pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan Pengamanannya oleh KPLP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Dalam setiap pelaksanaan petugas pencatatan dan pendaftaran wajib meneliti identitas pengunjung beserta barang-barang bawaannya yang akan diserahkan kepada narapidana/anak didik pemasyarakatan dan dicatat dalam Buku Kunjungan. Petugas pencatatan dan pendaftaran wajib menanyakan kepada pengunjung, apakah membawa barang-barang terlarang yan dibawa masuk ke Lapas. Sebelum dipertemukan Karupam/Petugas Pengamanan wajib menanyakan terlebih dahulu keadaan narapidana/anak didik pemasyarakatan yang akan dikunjungi, apakah mengenal pengunjung tersebut. Pengunjung dan narapidana/anak didik pemasyarakatan yang mendapat kunjungan wajib digeledah baik sebelum maupun sesudah kunjungan. Diusahakan agar sebelum dipertemukan pengunjung dan yang dikunjungi dalam keadaan aman. Khusus untuk kunjungan

dokter

pribadi

wajib

ada

rekomendasi

dari

dokter

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan. 110 Tugas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu meneliti keabsahan surat ijin kunjungan, meneliti kartu identitas pengunjung dan menukarnya

109

Keputusan Direkur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. 110 Keputusan Direkur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.


dengan kartu tanda kunjungan serta memeriksa barang bawaan pengunjung, mencatat dalam buku daftar kunjungan (daftar E), melalui Karupam/Petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan menanyakan kepada narapidana/anak didik pemasyarakatan yang akan dikunjungi apakah bersedia atau tidak untuk dikunjungi dan menanyakan kepada pengunjung apakah membawa barang-barang/surat terlarang keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dan menyerahkan kembali Kartu Tanda Kunjungan untuk ditukar dengan kartu identitas pengunjung. Tugas Portir/P2U, yaitu meneliti dan mengamati setiap pengunjung yang akan/telah selesai berkunjung, dan mengarahkan pengunjung ke ruang kunjungan. Tugas Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu bertanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan kunjungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, mengatur pemanggilan kunjungan agar pelaksanan kegiatan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan

Klas

I

Medan

berjalan

dengan

tertib,

meneliti

apakah

narapidana/anak didik pemasyarakatan yang akan dikunjungi benar-benar orang yang dimaksud, menggeledah pengunjung dan narapidana yang akan/telah selesai kunjungan, membatasi kunjungan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan mengawasi pelaksanaan kunjungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan agar berjalan dengan tertib dan aman. 111

111

Keputusan Direkur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001, Ibid.


4. Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Kode etik biasanya dikaitkan dengan suatu profesi khusus. Kode etik dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa sanksi-sanksi atau hukuman dari pihak luar, setiap orang tetap menaatinya. Jadi dorongan untuk mematuhi perintah dan kendali untuk menjauhi larangan kode etik bukan dari sanksi fisik melainkan dari rasa kemanusiaan. Kode etik adalah persetujuan bersama yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka. 112 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.Kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

113

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam pelayanan terhadap

masyarakat, baikdalam pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, adalah sebagai berikut : 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, meliputi;

112

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992), halaman 398-399. 113 Pdffactory Pro www.pdffactory.com, Kode Etik Pemasyarakatan (Today, July 29, 2012, 11:17:47 PM), halaman 3-8.


a. Memberikan pelayanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; b. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat; c. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; d. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar). 2. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, meliputi; a. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik, dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif; b. Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat. 3. Tegas, adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi; a. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; b. Memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dari kesombongan; c. Memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; d. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas. 114 F. Pelaksanaan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) terkait dengan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Pandangan Albrecht dan Zemke (1990:41), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi dan pelanggan. Suatu sistem yang baik akan memberikan prosedur pelayanan yang terstandar dan memberikan mekanisme kontrol

114

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.Kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.


di dalam dirinya (built in control) sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. Selai itu, sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini berarti organisasi harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.115 Tanggapan pengunjung dan narapidana terhadap pelaksanaan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) terkait dengan Hak Menerima Kunjungan Keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut : 1. Prosedur pelayanan kunjungan a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap prosedur pelayanan kunjungan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2 Tanggapan Pengunjung Terhadap Prosedur Pelayanan Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Pengunjung Sangat baik Cukup Baik Baik Kurang baik Sangat kurang baik Jumlah Keseluruhan

Jumlah 10 15 45 25 5 100

Persentase (%) 10,00 15,00 45,00 25,00 05,00 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah dan dianalisis 2012

115

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, (Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005), halaman 145.


Pada tabel 2 tersebut diatas menunjukkan sebagian besar pengunjung yaitu 45 orang (45 %) mengatakan prosedur kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah baik. Pengunjung yang mengatakan prosedur kunjungan sangat baik adalah berjumlah 10 orang (10,00%) dan pengunjung yang mengatakan kurang baik yaitu berjumlah 25 orang (25,00%). Sedangkan sebagian kecil yaitu 5 orang (05%) mengatakan bahwa prosedur pelayanan kunjungan sangat kurang baik.116 Berdasarkan hasil penelitian, kategori baik menurut sebagian besar pengunjung (45%) yang memberikan tanggapan terhadap prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah pada saat memberikan identitas dan diselipkannya sedikit uang atau sebungkus rokok, pengunjung dengan cepat dipersilakan masuk. Namun pengunjung juga mengatakan cukup penting untuk dilakukan perbaikan agar prosedur tersebut tidak memakan waktu yang lama. Sedangkan alasan sebagian kecil pengunjung (05,00%) mengatakan prosedur pelayanan kunjungan kurang baik atau sangat kurang baik adalah setelah pengunjung memberikan kartu identitas masih harus menungu untuk ditanyakan kepada narapidana akan kesediannya untuk dikunjungi oleh pengunjung tersebut. Kemudian dipersilahkan masuk, lalu dilakukan penggeledahan baik badan maupun barang bawaan. Pengunjung belum lagi mengalami berbagai pertanyaan yang datang dari petugas P2U. Petugas P2U dalam

116

Hasil penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, data diolah dan di analisis, pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


menjalankan tugas

harus selektif khususnya terhadap kasus-kasus yang akan

mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. 117 b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana terhadap prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3 Tanggapan Narapidana Terhadap Prosedur Pelayanan Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Narapidana Sangat baik Cukup Baik Baik Kurang baik Sangat kurang baik Jumlah Keseluruhan

Jumlah 05 20 40 25 10 100

Persentase (%) 05,00 20,00 40,00 25,00 10,00 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah, 2012

Tabel 3 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan bahwa prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah baik. Sedangkan sebagian kecil yaitu berjumlah 10 orang (10,00%) mengatakan bahwa prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sangat kurang baik.

Beradasarkan hasil penelitian, baiknya prosedur pelayanan kunjungan bagi keluarga narapidana menurut narapidana (40,00%) dikarenakan adanya perubahan-

117

Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Ibid, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


perubahan yang dirasakan oleh narapidana diantaranya kurangnya tekanan-tekanan secara mental yang diterima dari petugas pengamanan dan apabila diberikan sedikit uang pelicin, semua urusan bertamu akan berjalan lancar. Sedangkan narapidana yang mengatakan bahwa prosedur pelayanan kunjungan sangat kurang baik (10,00%) dikarenakan adanya perbedaan perlakuan dari oknum petugas antara narapidana yang mampu memberi sesuatu dengan yang kurang mampu memberi sesuatu kepada petugas pengamanan.

118

Menurut JEF Gultom, pengawasan petugas pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan terhadap indikasi-indikasi perilaku yang dilakukan baik oleh narapidana maupun oknum petugas tersebut masih lemah, namun tetap selalu dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.119

2. Kemudahan prosedur kunjungan a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap kemudahan prosedur kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut:

118 119

Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Ibid, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012. Wawancara, JEF Gultom, Op cit, tanggal 05 Juni 2012.


Tabel 4 Tanggapan Pengunjung Terhadap Kemudahan Prosedur Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Pengunjung Sangat mudah Cukup mudah Mudah Sulit Sangat sulit Jumlah Keseluruhan

Jumlah 15 20 35 25 05 100

Persentase (%) 15,00 20,00 35,00 25,00 05,00 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2012

Tabel 4 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah 35 orang (35,00%) mengatakan prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dipermudah. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan untuk tidak mempersulit pengunjung yang datang berkunjung bagi narapidana. Sedangkan sebagian kecil pengunjung (05,00%) mengatakan prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sangat sulit karena para pengunjung kurang mampu untuk memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang kepada oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yang memberikan pelayanan kunjungan ketika hendak memasuki ruang bezuk Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan untuk menemui narapidana. 120

120

Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Op cit, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


b. Tanggapan narapidana Tanggapan pengunjung terhadap kemudahan prosedur kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut: Tabel 5 Tanggapan Narapidana Terhadap Kemudahan Prosedur Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Narapidana Sangat mudah Cukup mudah Mudah Sulit Sangat sulit Jumlah Keseluruhan

Jumlah 10 25 40 15 10 100

Persentase (%) 10,00 25,00 40,00 15,00 10,00 100,00


Tabel 5 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan bahwa prosedur pelayanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah mudah. Hal ini dikarenakan telah terjadinya perubahan-perubahan dalam hal perlakukan terhadap narapidana yang lebih kondusif dari petugas pengamanan yaitu menghargai hak-hak narapidana serta mampu membangun hubungan secara personal kepada petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Sedangkan sebagian kecil narapidana yaitu berjumlah 10 orang (10,00) bdikunjungi oleh keluarga mereka. Hal ini dikarenakan narapidana kurang mampu untuk memberikan uang tip kepada para narapidana yang dipekerjakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sebagai tamping baik yang diberada di depan


porter (P2U), di wilayah pagar pengaman dan terutama di dalam Blok Hunian (tamping).

121

Kesederhanaan yaitu prosedur atau cara pelayanan umum harus

didesain sedemikian rupa sehingga mudah, lancer, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 122 3. Tata tertib kunjungan a. Tanggapan pengunjung Tanggapan

pengunjung

terhadap

tata

tertib

kunjungan

di

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut: Tabel 6 Tanggapan Pengunjung Terhadap Tata Tertib Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 10 20 40 25 05 100

Persentase (%) 10,00 20,00 40,00 25,00 05,00 100,00


Tabel 6 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan bahwa tata tertib kunjungan bagi pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah baik. Hal ini dikarenakan para petugas pengamanan dan petugas lainnya yang memberikan

121 122

Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Ibid, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012. Agus Dwiyanto, Op cit, halaman 149.


pelayanan kunjungan telah melakukan penataan dengan memberikan blanko isian bertamu dan para pengunjung harus antri sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan 123

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil pengunjung yaitu berjumlah 5 orang atau 05,00% mengatakan bahwa tata tertib kunjungan bagi pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sangat kurang baik. Hal ini disebabkan para pengunjung terlalu lama menunggu untuk masuk ke dalam LAPAS karena loket pengambilan formulir bertamu hanya satu pintu.

b. Tanggapan narapidana Tanggapan

narapidana

terhadap

tata

tertib

kunjungan

di

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut: Tabel 7 Tanggapan Narapidana Terhadap Tata Tertib Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 10 15 45 25 05 100

Persentase (%) 10,00 15,00 45,00 25,00 05,00 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah, Tahun 2012

123



Tabel 7 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 45 orang (45,00%) mengatakan bahwa tata tertib kunjungan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah baik. Hal ini dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang diterapkan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan untuk tidak membedakan antara narapidana yang mampu secara materi dengan narapidana yang kurang mampu.124 Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil narapidana yaitu berjumlah 5 orang (05,00%) mengatakan bahwa tata tertib kunjungan sangat kurang baik di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Narapidana berpendapat, sangat kurang baiknya tata tertib kunjungan bagi keluarga mereka yang datang mengunjungi mereka di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan karena adanya perbedaan perlakuan dari oknum petugas dan narapidana yang bekerja sebagai tamping (pembantu pegawai) sehingga kesannya tata tertib kunjungan tersebut sangat kurang baik bagi pengunjung maupun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

4. Kemudahan menemui narapidana a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap kemudahan menemui narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 125

124 125

Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Ibid, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012. Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Ibid, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


Tabel 8 Tanggapan Pengunjung Terhadap Kemudahan Menemui Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Pengunjung Sangat mudah Cukup mudah Mudah Sulit Sangat sulit Jumlah Keseluruhan

Jumlah 10 15 35 25 15 100

Persentase (%) 10,00 15,00 35,00 25,00 15,00 100,00


Tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yaitu berjumlah 35 orang (35,00%) mengatakan kemudahan menemui narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah mudah. Hal ini disebabkan para pengunjung selain memiliki hubungan yang baik secara personal kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, juga karena memberikan sedikit uang pelican kepada oknuk petugas maupun kepada narapidana yang bekerja sebagai tamping (pembantu pegawai) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sebagian kecil pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yaitu berjumlah 15 orang atau 15,00% mengatakan bahwa untuk menemui narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sangat sulit. Hal ini dikarenakan para pengunjung tidak mampu untuk memberikan uang tips kepada oknum petugas


Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan atau kepada narapidana yang bekerja sebagai tamping petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sehingga mereka sangat sulit untuk menemui narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana/warga binaan pemasyarakatan terhadap kemudahan menemui narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 126 Tabel 9 Tanggapan Narapidana Terhadap Kemudahan Menemui Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Narapidana Sangat mudah Cukup mudah Mudah Sulit Sangat sulit Jumlah Keseluruhan

Jumlah 10 15 30 25 20 100

Persentase (%) 10,00 15,00 30,00 25,00 20,00 100,00


Tabel 9 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yaitu berjumlah 30 orang (30,00%) mengatakan bahwa keluarga narapidana yang datang untuk menemui mereka di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah mudah. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang baik antara narapidana dengan petugas maupun kepada para narapidana yang bekerja sebagai tamping (pembantu pegawai).

126



Berdasarkan hasil penelitian, 20 orang (20,00%) narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan mengatakan bahwa sangat sulit bagi keluarga mereka untuk menemui mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan karena terlalu banyak interogasi atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh keluarga mereka (narapidana) kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan ketika keluarga warga binaan pemasyarakatan (narapidana) hendak menemui warga binaan pemasyarakatan

(narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Klas I Medan. 5. Pelayanan petugas dalam menerima kunjungan keluarga Keamanan yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanman dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. Keterbukaan yaitu bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain. 127 a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap pelayanan petugas dalam menerima kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut : 128

127 128

Agus Dwiyanto, Op cit, halaman 149. Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Op cit, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


Tabel 10 Tanggapan Pengunjung Terhadap Pelayanan Petugas Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Narapidana Di Lapas Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 10 15 40 25 10 100

Persentase (%) 10,00 15,00 40,00 25,00 10,00 100,00


Tabel 10 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan pelayanan petugas dalam menerima kunjungan keluarga narapidana adalah baik. Petugas pelayanan kunjungan selalu bersikap ramah dan koorperatif kepada para pengunjung sehingga para pengunjung terkesan dan tidak merasa takut untuk berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil pengunjung yaitu berjumlah 10 orang (10,00%) mengatakan bahwa pelayanan petugas dalam menerima kunjungan keluarga narapidana adalah sangat kurang baik. Hal ini disebabkan para pengunjung merasa diperlukan kurang baik oleh petugas karena sikap petugas yang kadangkadang agak kasar dalam memberikan informasi kepada para pengunjung yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 129

129



b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana terhadap pelayanan petugas dalam menerima kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 11 Tanggapan Narapidana Terhadap Pelayanan Petugas Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Di Lapas Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 05 15 35 25 20 100

Persentase (%) 05,00 15,00 35,00 25,00 20,00 100,00


Tabel 11 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 35 orang (35,00%) mengatakan pelayanan petugas dalam menerima kunjungan keluarga bagi narapidana adalah baik. Hal ini disebabkan adanya perubahan sikap dari para petugas yang menghargai hak asasi mereka (narapidana) dan para petugas sudah lebih ramah dalam memberikan pelayanan kepada keluarga narapidana yang datang berkunjung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 130 Berdasarkan hasil penelitian, 20 (dua puluh) orang narapidana (20,00%) mengatakan bahwa pelayanan petugas dalam menerima kunjungan keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sangat kurang baik. Alasan mereka (narapidana) adalah masih adanya oknum petugas yang kurang ramah

130



dan bersikap kasar kepada narapidana pada saat keluarga mereka datang berkunjung untuk menemui narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 6. Penampilan petugas dalam menerima kunjungan keluarga Pelayanan kepada masyarakat adalah diatas pelayanan kepada diri sendiri. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan cirri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang.

131

Pelayanan petugas pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan bagi keluarga narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlau di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap penampilan petugas dalam menerima kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 132 Tabel 12 Tanggapan Pengunjung Terhadap Penampilan Petugas Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Narapidana Di Lapas Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 10 25 35 25 05 100

Persentase (%) 10,00 25,00 35,00 25,00 05,00 100,00


131 132

Wahyudi Komorotomo, Op cit, halaman 413-414. Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Op cit, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


Tabel 12 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah

35

orang

(35,00%)

mengatakan

penampilan

petugas

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan yang melayani kunjungan adalah baik. Jumlah pengunjung yang mengatakan penampilan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam menerima para pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan kurang baik sama dengan jumlah pengunjung yang mengatakan penampilan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan penerima kunjungan cukup baik, yaitu masing-masing 25 orang atau 25,00%.

Berdasarkan hasil penelitian, pengunjung yang mengatakan bahwa penampilan para petugas penerima kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sangat kurang baik adalah berjumlah 5 orang atau 05,00%. Hal ini dikatakan oleh pengunjung

yang

baru

pertama

kali

melakukan

kunjungan

di

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan khususnya penampilan petugas jaga P2U Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yang menggunakan pakaian dinas lapangan yang memang harus secara detail memeriksa siapa saja yang akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan untuk kewaspadaan karena menyangkut pengamanan.

Sedangkan pengunjung yaitu berjumlah 10 orang (10,00%) mengatakan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yang melayani kunjungan berpenampilan sangat baik khususnya petugas registrasi (seksi pembinaan) Lembaga


Pemasyarakatan Klas I Medan yang melakukan pencatatan kunjungan dengan menggunakan pakaian dinas harian Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Disisi lain, sebagian dari pengunjung menginginkan penampilan petugas penting untuk diperbaiki. Artinya penampilan petugas yang melayani kunjungan dengan menggunakan pakaian dinas harian atau pakaian yang tidak mempunyai kesan menyeramkan tidak seperti petugas pengamanan yang menggunakan pakaian dinas lapangan. 133

b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana terhadap penampilan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam menerima kunjungan keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut: Tabel 13 Tanggapan Narapidana Terhadap Penampilan Petugas Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Narapidana Di Lapas Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 10 15 45 20 10 100

Persentase (%) 10,00 15,00 45,00 20,00 10,00 100,00


133



Tabel 13 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 45 orang (45,00%) mengatakan penampilan petugas yang melayani kunjungan keluarga narapidana adalah baik. Narapidana yang mengatakan penampilan petugas dalam menerima para pengunjung keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sangat kurang baik, jumlahnya sama dengan jumlah pengunjung yang mengatakan penampilan petugas penerima kunjungan sangat baik, yaitu masing-masing 10 orang atau 10,00%.134 Berdasarkan hasil penelitian, narapidana yang mengatakan bahwa penampilan para petugas penerima kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan sangat cukup

baik adalah berjumlah 15 orang atau 15,00%. Hal ini dikatakan oleh

narapidana yang baru pertama kali dikunjungi oleh keluarganya khususnya penampilan petugas jaga P2U yang menggunakan pakaian dinas lapangan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 7. Praktik Pungutan Liar (Pungli) a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap praktik pungutan liar (Pungli) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 135

134 135

Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Ibid, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012. Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Ibid, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


Tabel 14 Tanggapan Pengunjung Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3

Tanggapan Pengunjung Tidak ada Ada Kadang-kadang Jumlah Keseluruhan

Jumlah 15 60 25 100

Persentase (%) 15,00 60,00 25,00 100,00


Tabel 14 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah 60 orang (60,00%) mengatakan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah ada. Praktik pungutan liar ini dilakukan oleh oknum petugas dan oknum para narapidana yang bekerja sebagai tamping (pembantu petugas). Praktik pungutan liar terjadi mulai dari pintu masuk (Petugas P2U), Ruang Pemeriksaan (badan dan barang bawaan), pencatatan, ruangan komandan jaga, aula bertamu sampai di dalam blok hunian.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian lagi pengunjung yaitu berjumlah 15 orang (15,00%) mengatakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan tidak ada pungutan liar, karena mereka tidak pernah dimintai uang oleh para petugas maupun oleh para narapidana yang bekerja sebagai tamping. Namun sebagian lagi pengunjung yaitu berjumlah 25 oran (25,00%) mengatakan bahwa mereka kadangkadang dipungut biaya apabila pengunjung mempunyai uang atau barang yang akan diberikan kepada oknum petugas maupun para narapidana yang bekerja sebagai tamping.


b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana terhadap praktik pungutan liar (pungli) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 136 Tabel 15 Tanggapan Narapidana Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3

Tanggapan Narapidana Tidak ada Ada Kadang Jumlah Keseluruhan

Jumlah 05 70 25 100

Persentase (%) 05,00 70,00 25,00 100,00


Tabel 15 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 70 orang (70,00%) mengatakan bahwa ada pungutan liar (pungli) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Praktik pungutan liar dilakukan oleh oknum petugas maupun narapidana yang bekerja sebagai tamping. Narapidana tidak dapat berbuat apa-apa karena narapidana ketakutan apabila mereka tidak memberikan uang atau rokok kepada oknum petugas dan narapidana yang bekerja sebagai tamping, mereka tidak akan aman dan nyaman di dalam kamar Blok Hunian mereka. Berdasarkan hasil penelitian, narapidana yang berjumlah 25 orang (25,00%) mengatakan bahwa mereka kadang-kadang terkena pungutan liar, ini dikarenakan

136



narapidana memiliki uang sedikit serta sudah mulai kenal dan agak dekat dengan para petugas maupun dengan narapidana yang bekerja sebagai tamping tersebut. 8. Kecukupan waktu berkunjung Efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Disamping itu, juga harus dicegah adanya pengulangan di dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Ketepatan waktu di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

137

Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat

membahayakan keamanan dan ketetiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap kecukupan waktu berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 138

137 138

Agus Dwiyanto, Op cit, halaman 149-150. Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Op cit, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


Tabel 16 Tanggapan Pengunjung Terhadap Kecukupan Waktu Berkunjung Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Pengunjung Sangat cukup sekali Cukup sekali Cukup Kurang cukup Tidak cukup sama sekali Jumlah Keseluruhan

Jumlah 05 10 15 50 20 100

Persentase (%) 05,00 10,00 15,00 50,00 20,00 100,00


Tabel 16 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah 50 orang (50,00%) mengatakan bahwa waktu berkunjung diterapkan di Lembaga Pemasyarakan Klas I Medan adalah kurang cukup. Hal ini dikarenakan para pengunjung hanya diberikan waktu paling lama 15 menit untuk bertemu dengan narapidana. 139 Berdasarkan hasil penelitian, pengunjung kadang-kadang merasa kecewa terutama bagi pengunjung yang tempat tinggalnya di luar Kota Medan dimana pengunjung belum puas untuk bercerita-cerita dengan narapidana yang mereka temui di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Sebagian kecil pengunjung yaitu berjumlah 05 orang (05,00%) mengatakan waktu berkunjung bagi mereka sangat cukup sekali. Hal ini dikarenakan waktu mereka sangat terbatas karena harus melakukan aktifivitas sehari-sehari atau kembali berangkat bekerja setelah mereka selesai berkunjung untuk menemui narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

139



b. Tanggapan narapidana Tanggapan pengunjung terhadap kecukupan waktu berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 17 Tanggapan Narapidana Terhadap Kecukupan Waktu Berkunjung Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Narapidana Sangat cukup sekali Cukup sekali Cukup Kurang cukup Tidak cukup sama sekali Jumlah Keseluruhan

Jumlah 05 10 20 40 25 100

Persentase (%) 05,00 10,00 20,00 40,00 25,00 100,00


Tabel 17 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan kecukupan waktu berkunjung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah kurang cukup. Hal ini dikarenakan waktu yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan kepada narapidana dan berkunjung untuk bertemu kurang cukup hanya sekitar 15 menit. Dengan waktu tersebut, narapidana belum puas untuk melepaskan rindu mereka kepada keluarganya dan orang-orang yang disayanginya yang datang berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil narapidana (05,00%) mengatakan waktu berkunjung yang diberikan sangat cukup sekali. 140

140



9. Penampilan kantor dan ruang kunjungan a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap terhadap penampilan kantor dan ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 141 Tabel 18 Tanggapan Pengunjung Terhadap Penampilan Kantor Dan Ruang Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 10 20 50 15 05 100

Persentase (%) 10,00 20,00 50,00 15,00 05,00 100,00


Tabel 18 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah 50 orang (50,00%) mengatakan penampilan kantor dan aula kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah baik. Hal ini dikarenakan ruang/aula bertamu yang telah disediakan cukup baik dengan mempertimbangkan aspek pengawasan pengamanan oleh petugas terhadap para pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil pengunjung yaitu berjumlah 5 orang (05,00%) mengatakan bahwa ruangan/aula/tempat bertamu yang telah disediakan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sangat kurang baik.

141



Hal ini dikarenakan belum memberikan kenyamanan bagi mereka ketika berada di aula/ruangan/tempat berkunjung karena sarana yang ada belum memadai, seperti kurangnya jumlah kipas angin, dan masih kurangnya pengawasan terhadap pengunjung dari petugas pengamanan dimana narapidana yang tidak bertamu banyak berdatangan ke aula/ruangan/tempat berkunjung. b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana terhadap penampilan kantor dan ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 142 Tabel 19 Tanggapan Narapidana Terhadap Penampilan Kantor Dan Ruang Kunjungan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5


Jumlah 40 25 20 05 10 100

Persentase (%) 40,00 25,00 20,00 05,00 10,00 100,00


Tabel 19 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan penampilan kantor dan ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sangat baik, dikarenakan sarana sudah memadai, diantaranya adalah kamar mandi, kipas angin serta yang paling

142



penting narapidana dan para pengunjung merasa aman berada/berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil narapidana yaitu berjumlah 10 orang (10,00%) mengatakan bahwa penampilan kantor dan ruang kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sangat kurang baik, dikarenakan terbatasnya jumlah kamar mandi dan kipas angin. 143 10. Penggeledahan a. Tanggapan pengunjung Tanggapan pengunjung terhadap pengeledahan oleh petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut : Tabel 20 Tanggapan Pengunjung Terhadap Penggeledahan Oleh Petugas Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Pengunjung Sangat baik Baik sekali Baik Kurang baik Sangat kurang baik Jumlah Keseluruhan

Jumlah 40 20 25 10 05 100

Persentase (%) 40,00 20,00 25,00 10,00 05,00 100,00


Tabel 20 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan bahwa penggeledahan terhadap badan dan barang bawaaan pengunjung oleh petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kla I Medan adalah sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pengunjung

143



yaitu berjumlah 5 orang (05,00%) mengatakan bahwa penggeledahan terhadap badan dan barang bawaaan pengunjung oleh petugas pengamanan adalah sangat kurang baik. b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana pengeledahan oleh petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah sebagai berikut : 144 Tabel 21 Tanggapan Narapidana Terhadap Penggeledahan Oleh Petugas Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan No Tanggapan Narapidana Jumlah Persentase (%) 1 Sangat baik 10 10,00 2 Baik sekali 20 20,00 3 Baik 40 40,00 4 Kurang baik 20 20,00 5 Sangat kurang baik 10 10,00 Jumlah Keseluruhan 100 100,00 Sumber: Hasil Penelitian, data diolah, Tahun 2012

Tabel 21 tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yaitu berjumlah 40 orang (40,00%) mengatakan bahwa penggeledahan terhadap badan dan barang bawaaan pengunjung oleh petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kla I Medan adalah baik. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil narapidana mengatakan bahwa penggeledahan terhadap badan dan barang bawaaan terhadap pengunjung oleh petugas pengamanan adalah sangat kurang baik dan sangat baik yaitu masing-masing berjumlah 10 orang (10,00%). Dari hasi penelitian, bahwa hal tersebut dikarenakan petugas masih menggunakan peralatan yang sederhana dan sudah ketinggalan jaman serta ruang penggeledahan yang disediakan kurang nyaman.

144



11. Kebijakan terhadap 15 (lima belas) menit untuk waktu/lama berkunjung a. Tanggapan pengunjung. Tanggapan pengunjung terhadap kebijakan terhadap 15 (lima belas) menit untuk waktu/lama berkunjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 145 Tabel 22 Tanggapan Pengunjung Terhadap Kebijakan 15 (Lima Belas) Menit Untuk Waktu/Lama Berkunjung Di Lapas Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Pengunjung Sangat cukup Cukup sekali Cukup Kurang cukup Sangat kurang cukup Jumlah Keseluruhan

Jumlah 05 25 20 40 10 100

Persentase (%) 05,00 25,00 20,00 40,00 10,00 100,00


Tabel 22 menunjukkan berdasarkan hasil penelitian, bahwa 40 orang (40,00%) pengunjung mengatakan bahwa kebijakan batas waktu/lama berkunjung untuk setiap pengunjung hanya 15 (lima belas) menit kurang cukup, sedangkan sebagian kecil yaitu 05 orang (05,00%) mengatakan sangat cukup waktu/lama berkunjung selama 15 (Lima belas ) menit. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa menurut pengunjung, kebijakan batas waktu/lama berkunjung untuk setiap pengunjung merupakan suatu kebijakan yang membatasi hak-hak asasi karena untuk melepas kerinduan terhadap narapidana menjadi terbatas sehingga kurang memuaskan bagi pengunjung.

145



b. Tanggapan narapidana Tanggapan narapidana terhadap kebijakan terhadap 15 (lima belas) menit untuk waktu/lama berkunjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 23 Tanggapan Narapidana Terhadap Kebijakan 15 (Lima Belas) Menit Untuk Waktu/Lama Berkunjung Di Lapas Klas I Medan No 1 2 3 4 5

Tanggapan Narapidana Sangat cukup Cukup sekali Cukup Kurang cukup Sangat kurang cukup Jumlah Keseluruhan

Jumlah 10 15 20 45 10 100

Persentase (%) 10,00 15,00 20,00 45,00 10,00 100,00


Tabel 23 menjelaskan berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar narapidana yaitu 45 orang (45,00%) memberikan tanggapan terhadap adanya kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan tentang batas waktu bertemu dengan keluargnya yaitu hanya 15 menit yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut sangat kurang. Dari data yang diperoleh bahwa alasannya adalah ada kesan “membatasi” kebebasan narapidana untuk bertemu dan berbicara dengan keluarganya yang datang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 146 Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas bertujuan

146



untuk mengukur data tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan, aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan.147 Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh data dan informasi dimana sebagian kecil narapidana yang mengatakan kebijakan tersebut sangat cukup sama dengan jumlah narapidana yang mengatakan bahwa kebijakan pembatasan waktu tersebut sangat tidak cukup yaitu masing-masing berjumlah 10 orang (10,00%).

Hal tersebut dikarenakan bahwa sebagian kecil narapidana yang

mengatakan waktu 15 (lima belas) menit sangat cukup adalah narapidana tidak suka berlama-lama berada di ruang bertamu/bezuk. Sedangkan sebagian kecil narapidana yang mengatakan sangat kurang cukup adalah dikarenakan narapidana belum puas untuk melepas rindu kepada keluarganya yang termasuk jarang datang berkunjung untuk mengunjunginya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan. 148

12. Manfaat Rasional Kunjungan Keluarga Manfaat

rasional

kunjungan

keuarga

bagi

narapidana

di

Lembaga

Pemasyarakatan Klas I Medan berdasarkan hasil penelitian tentang tanggapantanggapan dari pihak keluarga dan narapidana tersebut diatas, maka dari data yang diperoleh, (disamping manfaat dari aspek psikologi dan sosial), maka secara rasional, dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa sebagian besar atau 80% (delapan puluh persen) pengunjung maupun narapidana mengatakan bahwa hak menerima kunjungan

147 148

Agus Dwiyanto, Op cit, halaman 152. Hasil Penelitian terhadap pengunjung dan narapidana, Op cit, tanggal 01 s/d 07 Juni 2012.


keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan memberikan manfaat baik bagi keluarga maupun narapidana terbebut. Manfaat kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, secara rasional dapat juga dibuktikan dari jumlah pengunjung yang datang berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan setiap bulannya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2012 tentang kunjungan keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu bulan Januari 2012, jumlah pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah 2.460 orang. Bulan Pebruari 2012, jumlah pengunjung adalah 2.447 orang. Bulan Maret 2012, jumlah pengunjung adalah 2.457 orang. Bulan April 2012, jumlah pengunjung adalah 2.460, dan bulan Mei 2012, jumlah pengunjung yang datang berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan adalah 2.456 orang.149 Besarnya manfaat rasional kunjungan keluarga bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan berdasarkan data tersebut diatas, menunjukan bahwa hak menerima kunjungan keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan beserta seluruh jajaran pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan maupun bidang tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kunjungan keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

149

Buku Layanan Kunjungan, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, Januari s/d Mei Tahun

2012.


BAB II. A. Undang-Undang Terkait Dengan Pemasyarakatan: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 66

Recommend Documents