BAB. I PENGANTAR 1.1.
Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia memiliki
masyarakat yang majemuk dimana
terdapat perbedaan- perbedaan tentang
identitas sosial seperti, identitas
kenyakinan, identitas pekerjaan dan lain-lain, sehingga menjadi potensi konflik. Surakarta merupakan satu dari beberapa kota yang rawan konflik, meskipun terlihat kondusif di permukaan, tetapi Kota
Surakarta menyimpan
potensi konflik sosial yang tidak terlihat, akibatnya beberapa kali peristiwa konflik sosial meletus di Kota Surakarta. Bentuk-bentuk konflik sosial yang telah terjadi di Kota
Surakarta dapat diklasifikasikan dalam tiga katagori
konflik yakni konflik etnis Cina dengan Jawa, konflik dalam keraton Surakarta dan konflik antara ormas dengan warga ( Suara Merdeka com, 09-12-2014) Konflik etnis di kota Surakarta sudah mulai pada peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, sejumlah massa melakukan pengrusakan toko-toko milik etnis Cina di kawasan Nonongan dan Mangkuyudan peristiwa ini dipicu oleh rasa ketidakpuasan terhadap etnis Cina karena mendukung G30S/PKI tanggal 6 Nopember 1966. Konflik etnis meletus kembali dipicu oleh insiden kecil antara tukang becak dengan seorang pemuda etnis arab, akibatnya berbagai rumah, toko dan perkantoran milik etnis Arab dan etnis Cina dirusak serta dibakar masa terjadi pada April 1971 (Sudarmono,2008).
1
2
Menjelang peralian rezim orde baru konflik etnis terjadi lagi pemicu permasalahan adalah serempetan antara siswa Sekolah Guru Olahraga dengan seorang pemuda etnis Cina. Kerusuhan berlangsung dua hari dengan kerugian sebagai berikut:
korban tewas
33 orang, 307 bangunan terbakar. Nilai
kerugian material mencapai Rp.457.534.945.000 terdiri dari Supermarket Rp. 189.637.500.000. Dealer Rp. 98.783.700.000 pertokoan Rp. 83.330.070.000 Pabrik Rp. 36.262.050.000, bank Rp.19.802.825.000 bus Rp.14.298.750.000 Hotel dan restoran 5.128.500.000, tempat hiburan 5.128.500.000 dan pemukiman Rp. 4.385.100.000 Kerusuhan ini ditengarai sebagai kerusuhan terbesar sepanjang sejarah di Kota Madya Surakarta tanggal 14-15 Mei 1998 . ( Noegroho : 27). Konflik
menentang kekuasaan ( Status qua) terjadi
Desember 1998 faktor pemicu peristiwa itu adalah
Pada
13
pembubaran balapan
sepeda montor di sepanjang Jalan Urip Sumaharjo oleh pasukan pengendali masa Polres Surakarta ( Dalmas ). Pembubaran secara represif oleh aparat itu dipandang sebagai arogansi kekuasaan yang sudah saatnya ditinggalkan, rumah Kapolwil menjadi sasaran pengrusakan oleh masyarakat ( Sudarmono, 2008). Konflik Keraton diawali meninggalnya Paku Buwono XII, sehingga ada
raja kembar di Keraton Surakarta, Paku Buwono XIII Tedjowulan
dinobatkan sebagai Paku Buwono (PB) XIII pada 31 Agustus 2004 dan Paku Buwono XIII Hangabehi dinobatkan pada 10 September 2004. Keduanya memproklamirkan dirinya sebagaai Raja Surakarta. Bedanya Hangabehi tinggal di Istana Karaton Surakarta, sementara Tedjowulan tinggal di luar
3
istana. Alasan yang dikemukakan adalah kemampuan
pribadi Tedjowulan
yang memiliki latar belakang militer mengklaim dirinya yang pantas menjadi raja .( Harian Solo Pos, 24 Mei 2012). Konflik ormas di Kota
Surakarta selalu membawa isu kristenisasi
dengan munculnya gerakan radikal, konflik Islam-Kristen mulai mengemuka secara terbuka. beberapa peristiwa berkaitan dengan konflik Islam-Kristen sebagai berikut: kasus pendeta Wilson, pemutaran film oleh LPMI, rumah ibadah, pendeta Syarif Hidayatullah, dan pembubaran warung murah peduli kasih. Gereja Santopetros didatangi Laskar Islam gabungan
Jamaah Islam
Surakarta, FPI dan Laskar Umat Islam Surakarta untuk membubarkan seminar dialog antar agama yang dilakukan oleh Insan Emas, sebuah lembaga yang peduli terhadap pluralisme tangal 21 Juni 2007 . ( Masamah, 2013:24). Laskar Hizbullah Surakarta mendatangi stasiun radio PTPN Rasitania meminta klarifikasi soal pemutaran film berjudul Patriot yang dibintangi aktor Hollywood asal Australia Mel Gibson dan dibarengi pembagian angket kuis serta kaset yang berisi ajaran Agama Kristen kepada setiap pengunjungnya. acara bertajuk ''Show untuk Pelajar dan Mahasiswa'' di bioskop Fajar Baru ditafsirkan kegiatan terselubung untuk memengaruhi keyakinan agama yang dipeluk umat lain kegiatan di lksanakan Kamis, 26 April 2001. ( Baidhawy, 2010) Polisi mendatangi kantor Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Kampung Guasari, Jebres dan menyita tujuh kardus berisi kaset dan satu bungkus kertas kuis,
merupakan barang-barang
kegiatan organisasi
4
keagamaan sebab pada malam harinya di masjid Jl Honggowongso telah berkumpul ratusan orang dari berbagai kelomok-kelompok Islam garis keras. Mereka berencana menyerang Kantor LPMI di Guasari, Jebres peristiwa ini terjadi 30 April 2001 (Baidhawy, 2010) Forum Koalisi Umat Islam Surakarta mendatangi rumah tinggal pendeta Syarif, di Bilangan Madegondo, Grogol mereka menyegel rumah berlantai tiga, karena pemilik rumah memaksa hendak mendirikan gereja di kawasan warga muslim. Pendeta Syarif memang mengajukan izin membangun gereja akan tetapi
izinnya
belum keluar, mereka tetap melanjutkan
pembangunan rumah ibadah, kerusuhan Madegondo
terjadi pada tanggal 3
September 2005 (Gatra no. 44, Senin, 12 September 2005). Konflik
beberapa
preman
dengan dua orang anggota organisasi
Laskar Islam di Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta pemicu adalah karena dendam lama kelompok preman pimpinan Iwan Walet terhadap keberadaan
kelompok laskar Islam yang
dikenal sangat aktif
melakukan penyisiran dan razia penyakit masyarakat terhadap perjudian miras dan aktivitas kemaksiatan lainnya di kota melakukan razia penyakit masyarakat.
Surakarta. laskar Islam
sering
Pengeroyokan dua orang anggota
Laskar Islam tersebut kemudian memicu ratusan rekan-rekan anggota laskar Islam lainnya dari berbagai macam ormas Islam dari dalam dan luar kota Surkarta untuk mendatangi lokasi kejadian. Konflik sosial ini dipicu oleh rangkaian perseturuan sebelumnya, yang melibatkan antara Laskar Islam
5
Surakarta dengan kelompok preman pimpinan Iwan Walet, peristiwa terjadi 3 Mei 2012 ( new.detik.com, Jum,at, 04-05-2012). Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan dengan memelihara kondisi damai, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini sehingga menjadi solusi apabila terjadi kasus serupa di wilayah lain. Sehubungan dengan latar belakang di atas maka peneliti menyusun dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul “ Pengelolaan Konflik Sosial Laskas Islam dengan Warga Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah“ Studi di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana
pengelolaan konflik sosial
Laskar Islam dengan
warga
masyarakat di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres , Kota Surakarta ? 2. Bagaimana penyelesaian
konflik sosial Laskar Islam dengan warga
masyarakat dan Implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta?
6
1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1. Mengetahui pengelolaan konflik sosial
Laskar Islam dengan
warga
masyarakat di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 2. Mengetahui
penyelesaian
konflik sosial Laskar Islam dengan warga
masyarakat dan Implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.
1.4. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran referensi di perpustakaan telah banyak dilakukan penelitian-penelitian tentang konflik sosial
namum sejauh ini
peneliti belum menemukan penelitian tentang “ Pengelolaan Konflik Sosial Laskas Islam
dengan Warga Masyarakat dan Implikasinya Terhadap
Ketahanan Wilayah“ (Studi di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta) walaupun ada beberapa penelitian yang membahas tentang konflik sosial yaitu : 1. Konflik antar Etnis dan Penanggulannya, Robert Alexander Magest Hukum, 2005, penelitian ini memfokuskan pada pembahasan bagaimana terjadinya konflik,
mengidentifikasi
faktor-faktor
dan
usaha
yang
dilakukan
Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam resolusi konflik yang terjadi. Hasil yang dilakukan oleh kedua tokoh-tokoh masyarakat Dayak dan Madura mengadakan Musyawarah dan hasil disepakati selanjutnya
7
pemerintah melakukan rekonsiliasi tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik. 2. Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk mencegah konflik di Desa Mekarsari Kec. Sungai Raya Kab. Pontianak oleh Rizawati Magister Perdaimanan dan Resulusi Konflik UGM 2007, penelitian ini memfokuskan pencegahan timbulnya konflik yang telah terjadi di Kalimantan Barat, bagaimana peran masyarakat adalah bagaimana bersama–sama pemerintah membangun kembali tata kehidupan yang sempat hancur ketika terjadi konflik dan pemerintah sebagai mediator. 3. Konflik Nelayan Andon di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Imflikasinya terhadap ketahanan wilayah oleh Sukarnoto Magister Ketahanan Nasional UGM 2010, penelitian memfokuskan pada terjadi konflik antara nelayan tradisional/lokal yang berasa menjadi ekosistim laut dan nelayan modern/pendatang yang merusak ekosistem laut, sehingga terjadi perubahan sosial di masyarakat sebagai sumber konflik serta bagaimana penanganan resolusi konflik di ke masyarakat.
1.5. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini meliputi empat manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini untuk menambah informasi dan pengetahuan di bidang sosial dalam memahami terjadinya konflik soaial, cara mencegah timbulnya konflik, dan pengelolaan
8
penyelesaian konflik sosial. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penemuan baru yang dapat menambah dan memperkaya wawasan berfikir tentang proses transformasi dari konflik ke damai dengan mengetahui dan memahami akar konflik yang terjadi, dalam upaya fasilitasi damai yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan harapan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya meredam timbulnya konflikkonflik sosial serupa di kemudian hari. 2. Manfaat bagi masyarakat kajian-kajian seperti ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat dan aparat pemerintahan tentang arti penting menjaga keharmonisan, kerja sama, komunikasi dan saling pengertian antara masyarakat umum, guna mencegah terjadinya konflik sosial demi terciptanya ketahanan sosial
yang tangguh dalam
rangka menjaga ketahanan wilayah. 3. Manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses perdamaian dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu acuan atau referensi dalam upaya menemukan resolusi yang tepat untuk menciptakan perdamaian yang optimal bagi kelompok yang bertikai serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata berdasarkan realita lapangan penelitian sebagai bagian dari proses penyadaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sosial
dalam upaya mewujudkan perdamaian yang utuh dalam
kehidupan sehari-hari.
9
4. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai tema yang dibuat dan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau lanjutan, serta melengkapi kepustakaan ilmu yang berkaitan dengan konflik sosial yang terjadi di masyarakart serta upaya tercipta ketahanan wilayah.
pencegahan
sehingga
