1
BAB I PENDHAULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia
dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program pembangunan tersebut, karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Adisasmita, 2006). Disamping itu, dengan adanya partisipasi masyarakat akan membuat pelaksanaan proses perencanaan pembangunan menjadi lebih baik (Susanti, 2009). Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan hidup mereka. Pemberian kewenangan pada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek atau program pembangunan tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Sejauh ini, sebenarnya telah banyak upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh
pemerintah meski masih banyak
mengandung kelemahan karena belum matangnya pilihan strategi pembangunan yang diambil, sehingga bukannya menghasilkan kemandirian, kebebasan, dan
1
2
keberdayaan masyarakat tetapi justru program yang ada malah menimbulkan ketergantungan, dominasi, dan ketidakberdayaan masyarakat. (Trijono, 2001) Salah satu faktor penyebabnya adalah karena program yang ada selama ini hanya dilihat dari aspek ekonomi yang bersifat charity tanpa menekankan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat menjadi mandiri (Sukidjo, 2009). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dalam berbagai bidang kegiatan seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang merupakan prasarana dan sarana pendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta upaya peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan masyarakat. Infrastruktur yang kerap menjadi prasarana dan sarana permukiman pedesaan untuk menjamin kualitas kesehatan dan lingkungan serta mendukung aktivitas masyarakat secara sosial dan ekonomi adalah fasilitas air minum atau air bersih, persampahan, sanitasi, drainase lingkungan dan
dan jalan akses
lingkungan (Prinandes, 2007). Terkait dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar yang layak, pemerintah telah mencanangkan berbagai target yang direncanakan dapat tercapai pada tahun 2015 yaitu penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas sanitasi dasar (Bappenas, 2004). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena kondisi lingkungan di Indonesia sebenarnya sangat memprihatinkan. Sebanyak 76,25% dari 52 sungai di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi tercemar berat oleh pencemar organik dan 11 sungai-sungai utama tercemar berat oleh unsur amonium. Sungai-sungai utama di
3
pedesaan umumnya tercemar dengan rata-rata sudah melampaui ambang batas BOD sebanyak 34, 48% dan kadar COD sebanyak 51, 72 %. Sebanyak 32, 24% sampel air minum perpipaan dan 54, 16 % sampel air minum non perpipaan mengandung bakteri Ecoli. Pencemaran terhadap badan air merupakan masalah yang sangat serius karena hal ini berpengaruh terhadap kesediaan air bersih (Pokja AMPL, 2005). Menurut Budiharjo (2009) permasalahan lingkungan disebabkan oleh dua hal: yaitu, prasarana yang ada memang tidak sesuai dengan standar kebutuhan penghuni dan adanya pendapat masyarakat yang menilai bawa prasarana yang ada di lingkungannya kurang dapat memenuhi kebutuhannya. Tingkat kenyamanan seseorang dala bertempat tinggi ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan termasuk juga prasarana lingkungan karena prasarana lingkungan merupakan kelengkapan fisik dasar suatu lingkungan perumahan. Selain hal diatas, persoalan fundamental lainnya yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Sebagai satu-satunya Negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam jajaran kelompok G-20 yang notabene sebagai major player dalam ekonomi global, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran masih signifikan. Ini bisa dilihat dari angka yang dirilis oleh BPS per-september bahwa angka kemiskinan penduduk berjumlah 28.595.600 jiwa, sedangkan julah pengangguran terbuka per-pebruari 2012 berjumlah 7,61 juta dengan jumlah angka kerja terbuka 120,4 juta jiwa. Dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran tersebut, berbagai upaya sudah direalisasikan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan
4
pengangguran seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (KUKESRA), dan Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Namun adanya paket-paket program tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran penduduk Indonesia secara signifikan. Kurang berhasilnya program-program tersebut karena banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak mengena pada substansi persoalan.
Selain
itu,
program-program
pengentasan
kemiskinan
dan
pengangguran tersebut bersifat top-down, karena masyarakat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya, sehingga rasa memiliki dan tabggung jawab dalam suksesi program yang ada masih jauh dari harapan pemerintah. Dan hal klasik yang dialami pemerintah dalam hal pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya sosialisasi dan akses informasi yang masih sulit dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah, sehingga banyak program pemerintah yang salah sasaran. Berdasar pada permasalahan diatas, maka selayaknya pemerintah sebagai stakeholders dalam melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat secara aktif dan kreatif. Pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam program-program pemerintah dapat menciptakan rasa kepemilikan (sense of belonging) masyarakat terhadap programprogram yang yang dilakukannya, seperti dikatakan oleh Sudarmadji (2001),
5
bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dilakukan sehingga terbentuk rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan kajian secara ilmiah yang komprehensif terhadap programprogram terdahulu yang kurang efektif, maka pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (selanjutnya disebut PNPM Mandiri). yang tediri dari PNPM Mandiri Pedesaan, merupakan penyempurnaan dari Program Pengenmbangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Pekerjaan Umum. Selanjutnya pada tahun 2008 ditambahkan lagi beberapa program pemberdayaan masyarakat, yakni: PNPMP2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus Tertinggal) yang dikelola oleh kementrian PDT; PNPM-PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (Rural Infrastructur Service) yang dikelola oleh Ditjen Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum; PNPM-WISEW ( Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) yang juga dikelola oleh Ditjen Cipta Karya departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Pembangunan Daerah dan Bappenas. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan pertisispasi ( terutama masyarakat miskin,
kelompok
perempuan,
dan
komunitas/kelompok
terpinggirkan),
meningkatkankapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan modal sosial masyarakat, serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
6
Terdapat 4 (klasifikasi) kegiatan yang bisa didanai oleh PNPM Mandiri, yaitu : 1.
Kegiatan dan pembangunan sarana dan prasarana
2.
Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat
3.
Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi
4.
Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan Berdasar pada paparan dan permasalahan diatas, maka penelitian ini akan
mengkaji tentang peran serta masyarakat dalam perenanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dengan judul penelitian
: “Partisipasi Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sabiyan Kecamataan Bangkalan Kebupaten Bangkalan”.
1.2
Rumusan Masalah Program PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di Desa
Sabiyan, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan karena program ini bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut karena adanya partisipasi masyarakat sebagai peserta program. Berdasar pembahasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :
7
1.
Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mendiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan?
2.
Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang akan
dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaann Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
2.
Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri (PNPM-MP) di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
1.4
Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
8
1.
Manfaat secara Praktis a.
Manfaat bagi pemerintah Memberikan informasi bagi pemerintah tentang pelaksaan PNPM Mandiri Perdesaan di lapangan dan menjadi evaluasi serta bahan kajian bagi pemerintah dalam pelaksanaan program-program selanjutnya
b.
Manfaat bagi masyarakat Sebagai informasi mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, melalui informasi tersebut diharapkan bagi masyarakat yang belum mengikuti program PNPM Mandiri Perdesaan untuk bisa lebih aktif dalam mengikuti program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya
2.
Manfaat bagi Akademisi Bagi akaemisi khususnya yang mendalami bidang sosial kemasyarakatan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta dapat dijadikan landasan dalam penelitian ataupun kegiatan akademis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
