BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini dibahas beberapa sebab yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian
mengenai
kepatuhan
Wajib
Pajak
dan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi. Terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kontribusi penelitian. Penjelasan sub bab tersebut sebagai berikut:
A. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Ini terjadi karena pajak adalah sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara serta sistem perpajakan Indonesia pada saat ini memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga dibutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi untuk dapat mengoptimalisasi penerimaan pajak. Menurut Zain (2008: 30-36), kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya bergantung
kepada
masalah-masalah
teknis
yang
menyangkut
metode
pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi, namun tergantung pada kemauan Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan Wajib Pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak lepas dari kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, yang dimana terdapat peranan penting petugas pajak sehingga petugas pajak yang berhubungan dengan Wajib Pajak harus berkaliber dan bermoral tinggi. Semua tindakan yang dilakukan serta sikap petugas pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat tersebut. http://digilib.mercubuana.ac.id/ 1
2
Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, membuat rasio pajak (tax ratio) Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Padahal, pajak merupakan kewajiban bersama untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito, di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2015. Menurutnya, sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, dimana angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1%. Ekonom Institute for Development Economic and Finance, Eko Listianto menyatakan berbagai masalah yang menyebabkan rendahnya tax ratio ini antara lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah, pelayanan pajak yang buruk , dan perilaku korupsi dari aparat pajak sendiri. Berbagai kasus kandal pajak yang melibatkan aparat pajak akhirakhir ini mungkin akan menyebabkan semakin rendahnya penerimaan perpajakan. Seperti halnya kasus mengenai korupsi pajak yang dimana tersangka dalam kasus tersebut merupakan petugas pajak seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widiatmika, pegawai golongan III A yang teridentifikasi memiliki uang berjumlah miliaran di dalam rekeningnya. Berita lain tekait korupsi pajak baru-baru ini adalah tentang Kasus Korupsi Pajak BCA yang mana menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 375 miliar dan menguntungkan pihak lain. Dan dikutip dari TEMPO.CO, Jakarta – “Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang pegawai pajak DKI Jakarta sebagai tersangka terkait dengan dugaan kasus korupsi. Mulyono mengatakan, penetapan tersangka ketiganya dilakukan setelah penyidik menggeledah dua kantor pajak, yakni Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Satu orang itu (pegawai pajak) ditahan duluan di sebuah hotel di Ancol, Jakarta Utara, sedangkan dua orang lainnya ditahan di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat, pada Minggu, 13 Desember 2015.” Pada 2014, Mardiasmo menuturkan ada 298 pegawai pajak yang dikenai sanksi. Dari jumlah tersebut, ada 111 orang yang kena sanksi ringan, 42 orang kena sanksi tingkat sedang, dan 110 pegawai dihukum berat. Ada juga pegawai yang dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
satu pegawai dengan hukuman ringan dan 12 pegawai dengan hukuman berat. "Ada enam pegawai yang diberhentikan dan enam orang kena skors," TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak menjatuhkan hukuman disiplin untuk 29 pegawainya yang bermasalah pada awal 2015. Dari total pegawai tersebut, 12 orang mendapat hukuman ringan, 5 orang memperoleh hukuman tingkat sedang, dan 10 pegawai dikenai sanksi berat.
Masalah perpajakan lain di Indonesia adalah rendahnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pibadi. Berdasarkan tabel 1.1, bisa dilihat bahwa penerimaan hingga Bulan Agustus 2015 PPh Orang Pribadi hanya 1,32% dari keseluruhan pendapatan pajak penghasilan non migas sementara PPh Badan mencapai 31,24%. Yang mana kondisi ini dikhawatirkan karena semakin maraknya skandal-skandal korupsi pajak yang terjadi.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara. Dikutip dari www.pajak.go.id tentang Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015 dan berikut adalah Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Agustus 2015 (dalam miliar rupiah):
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Tabel 1.1
Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Adanya berbagai masalah perpajakan pada saat ini, seperti yang telah dipaparkan diatas terutama yang disebabkan oleh perilaku korupsi aparat pajak serta
lemahnya
Hukum
Perpajakan,
dikhawatirkan
akan
menyebabkan
keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi tentang dampak dari berbagai kasus pajak terhadap kepatuhan perpajakan (tax compliance) Wajib Pajak Orang Pribadi untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Fenomena adanya berbagai kasus pajak yang bisa menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak dan masih rendahnya penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi, merupakan isu-isu strategis yang menjadi latar belakang penelitian ini.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak ini disusun dengan mengambil judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pemberitaan Kasus Korupsi Pajak dan Adanya Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Cilandak)”.
B. Rumusan masalah penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas pemberitaan kasus korupsi pajak dan adanya penegakan hukum perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?”. Maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 1. Apakah adanya pemberitaan kasus korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 2. Apakah adanya penegakan hukum perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
C. Tujuan dan kontribusi penelitian Bagian tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Sedangkan pada bagian kontribusi penelitian akan diungkapkan secara khusus mengenai kegunaan yang akan dicapai dari hasil penelitian. 1.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini secara
umum
adalah
untuk
menganalisis
faktor
yang
dapat
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Secara khusus, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; a. Menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan (tax compliance) Wajib Pajak Orang Pribadi setelah adanya berbagai kasus korupsi pajak akhir-akhir ini.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
b. Menganalisis pengaruh penegakan hukum perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasar telaah pustaka, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) factor yaitu ekonomi, social dan psikologi. Otoritas pajak selama ini lebih menekankan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada aspek ekonomi. Berbeda dengan Wajib Pajak Badan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, otoritas pajak perlu memahami
faktor-faktor
keperilakuan
(behavioral)
apa
yang
mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan (tax compliance) individu Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang efektif.
2.
Kontribusi Penelitian Adapun yang diharapkan dari penelitian ini dapat berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan (tax compliance) Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbagai kasus pajak yang terjadi akhirakhir ini dikhawatirkan dapat menurunkan penerimaan pajak terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Otoritas pajak karenanya perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi masalah tersebut. Saat ini masih belum banyak studi yang mengeksplorasi secara teoritis dan empiris bagaimana model atau kebijakan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.
Bagi Akademisi dan bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan terhadap pengembangan teori perpajakan dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya
http://digilib.mercubuana.ac.id/
