DAFTAR ISI Kata Pengantar
……………………………
1
Daftar Isi
………......................
2
PENDAHULUAN
……………………....
3
1.1.
Latar Belakang
……………………………
3
1.2.
Landasan Hukum
…………………………….
5
1.3.
Maksud dan Tujuan
………………………….…
7
1.4.
Sistematika Penulisan
…………………………….
7
………………………..
9
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
…………………………….
9
2.1.1.
…………………………….
9
…………………………….
11
…………………………….
23
………………………..
36
BAB I.
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2015 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014
2.1.2.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2015
2.2. BAB III.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015
BAB IV.
3.1.
Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
…………………………….
36
3.2.
Perubahan Program dan Kegiatan
…………………………….
36
………………………..
38
PENUTUP
LAMPIRAN : 1. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PERUBAHAN 2.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil
evaluasi
pelaksanaannya
dalam
tahun
berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Disamping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur,
perlu
dilakukan
penambahan/penghapusan
perubahan
kegiatan,
atau
berupa
pergeseran,
penambahan/pengurangan
jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target termaju. Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Mempedomani dokumen RKPD Tahun 2015 tersebut, telah disusun pula dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 yang telah
disahkan
melalui
Keputusan
Gubernur
Jawa
Timur
Nomor
188/687/KPTS/013/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Biro Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan lampiran 71 (tujuh puluh satu) SKPD. Implementasi
rencana
pembangunan
tahun
2015
telah
berlangsung selama 1 (satu) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
3
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam
tahun
berjalan
menunjukkan
adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran
pagu
kegiatan
antar
SKPD,
penghapusan
kegiatan,
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan oleh Kepala Daerah. 7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan
RAPBD
berpedoman
kepada
RKPD
dalam
rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) UndangUndang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
4
perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan
dengan
Peraturan
Kepala
Daerah
menjadi
landasan
penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka dilakukan penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. 1.2.
LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana kerja perubahan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
5
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur 15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014
6
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 21. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/275/KPTS/032/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 22. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/687/KPTS/013/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 23. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/7827/116.01/KPTS/2014 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk membantu SKPD dalam penyusunan dokumen Perubahan renja SKPD Tahun 2015 sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor
27
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, sistematika Perubahan Renja SKPD tahun 2015 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :
7
BAB I. PENDAHULUAN Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. Khusus
untuk
penjelasan/deskripsi
terkait
gambaran
tentang
perubahan kerangka ekonomi daerah, substansi Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 mengacu pada substansi Perubahan RKPD tahun 2015. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2015 Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 (2014) sampai dengan Triwulan I tahun berjalan (2015). Format tabel 2.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir. BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (2014) yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,
pagu
indikatif,
lokasi,
kelompok
sasaran
yang
mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2015. Format tabel 3.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir. BAB IV. PENUTUP Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan
8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2015 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki visi “Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah : 1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan 2. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan 3. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan kelautan 4. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 melaksanakan 10 (Sepuluh) program dan 43 (Empat puluh tiga) kegiatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 Total Anggaran Tahun 2014 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 244.052.816.000,- untuk mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) program. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 219.113.078.949,- atau 89,78 %. Sisa anggaran yang tidak terserap tesebut dikarenakan adanya sisa lelang.
9
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 adalah sebagai berikut : NO.
URAIAN
Target
Capaian
%
1.
Persentase peningkatan perikanan tangkap (%)
produksi
1,50
1,09
72,67
2.
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) Persentase peningkatan jumlah produk hasil perikanan dan kelautan yang bermutu (%) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)
5,00
4,81
96,20
5,00
3,21
64,20
0,04
0,062
155,00
0,002
0,002
100,00
3.
4. 5.
Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu : 1) Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang semakin menurun; 2) Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal; 3) Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya ikan air tawar; 4) Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non-perikanan; 5) Sebagian
besar
pembudidaya
masih
menerapkan
teknologi
konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya; 6) Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bahan peledak yang merusak lingkungan;
10
7) Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa timur karena dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar; 8) Produktivitas garam belum optimal; 9) Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur; 10) Kompetensi
pelaku
industri
perikanan
belum
memadai
untuk
menghadapi persaingan di pasar global. 2.1.2.EVALUASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
SAMPAI
DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2015 A. Capaian Indikator Kinerja Utama s/d Triwulan I Tahun 2015 Pada
tahun
anggaran
2015
dengan
anggaran
sebesar
Rp. 197.718.068.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 10 (Sepuluh) program, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan atau minimal sama dengan tahun 2014, begitu juga dengan realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 mengacu pada Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 188.4/7827/116.01/KPTS/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014 telah berakhir masa berlakunya. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 disusun sebagai upaya tindak lanjut selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan perikanan dan kelautan yang masih terjadi hingga tahun 2014. Adapun realisasai Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga triwulan I tahun 2015 adalah sebagai berikut :
11
NO.
URAIAN
Target
1.
Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas (%) 2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) 3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) 4. Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%) 5. Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan (Rp. Triliun) 6. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%) 7. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%) *) Ket : Angka sementara
Realisasi
Capaian s/d tw I (%) 12,6
5
0,63
1,5
2.656,00 ton*
-
1,2
185.349,50 ton*
-
10
0 ton*
-
10
1,20
12
0,02
0 Ha*
-
0,002
0 Ha*
-
Beberapa indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur merupakan angka tahunan di mana besarannya akan dapat diketahui pada akhir tahun berjalan. IKU tersebut adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap; persentase peningkatan produksi perikanan budidaya; persentase peningkatan produksi garam rakyat; persentase
penurunan
tingkat
kerusakan
ekosistem
mangrove
dan
persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang. Ke 5 (lima) IKU tersebut akan dapat diketahui angka persentase peningkatan atau penurunannya pada akhir tahun berjalan dengan menghitung total nilai absolut tiap triwulan dan kemudian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya lalu dikalikan dengan 100 (seratus) persen sehingga akan didapatkan nilai persentase. Untuk IKU persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang hingga triwulan I masih belum tampak capaian kinerjanya dikarenakan pelaksanaan rehabilitasi mangrove adalah pada triwulan IV menjelang musim penghujan dan pelaksanaan transplatasi terumbu karang adalah pada triwulan III yakni ketika kondisi ombak tidak 12
terlalu besar. Begitu juga dengan IKU persentase peningkatan produksi garam rakyat yang hingga triwulan I masih berada pada angka 0 (nol) ton dikarenakan kendala teknis yakni keterlambatan pengumpulan data statistik produksi garam rakyat dari kab/kota mengingat data produksi perikanan tangkap,
perikanan
budidaya
dan
garam
rakyat
merupakan
data
agregasi kab/kota. Untuk mencapai target IKU tersebut, maka strategi yang diterapkan adalah: - Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan - Penerapan teknologi dibidang perikanan dan kelautan - Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap, garam rakyat dan pengolahan hasil perikanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, secara On-Farm dan OffFarm secara garis besar adalah sebagai berikut: a. Untuk kegiatan On Farm antara lain meliputi: - Alat bantu penangkapan ikan di laut dan PUD; - Penyempurnaan sarana prasarana PPP/PPI; - Restrukturisasi armada penangkapan ikan; - Fasilitasi Palkanisasi kapal & penerapan sistim rantai dingin; - Fasilitasi program pakan mandiri; - Pengembangan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi; - Pengembangan Sistem Pemanfaatan Lahan Budidaya/pekarangan; - Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat; - Konservasi dan Rehab terumbu karang dan mangrove; - Pengkayaan SDI di Laut & Perairan Umum Daratan. b. Sedangkan kegiatan Off Farm adalah untuk mendukung pengelolaan hasil produksi perikanan. Baik sejak pasca panen, pengolahan sampai pada pemasaran hasil. Adapun kegiatannya antar lain : - Diversifikasi produk olahan; - Layanan HC secara Online; - Bimtek Penerapan CCS; - Bimtek Penerapan Sistem Jaminan Mutu;
13
- Bimtek Pengembangan Produk berNilai Tambah (PPNT); - Bimtek Pengembangan Pemasaran bagi Pedagang ikan; - Bimtek Penguatan Kelembagaan bagi UMKM Wanita sektor Perikanan dan Kelautan; - Bimtek dan Pelatihan Manajemen Usaha bagi UMKM; - Pembinaan Penerapan GMP/SOP, SKP dan HACCP bagi UPI Ekspor; - Bimtek dan pelatihan usaha garam rakyat; - Bimtek dan pelatihan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan SDI dan usaha perikanan dan kelautan. B. Gambaran Pelaksanaan Program / Kegiatan Dari 10 (sepuluh) Program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan pada SKPD
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa
Timur
dapat
digambarkan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan, antara lain : 1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
terdapat
1
(satu)
kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 1.412.373.470 (21,77%) dari total anggaran Rp. 6.486.395.500 Dengan realisasi fisik program 24,78%, antara lain : a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.412.373.470 (21,77%) dari total anggaran Rp. 6.486.395.500 dengan realisasi fisik kegiatan 24,78%; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 3.699.036.446 (19,28%) dari total anggaran Rp. 19.185.695,240 dengan realisasi fisik program 31,84%, antara lain : a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.426.158.968 (30,43%) dari total anggaran Rp. 4.686.598.340 dengan realisasi fisik kegiatan 40,21%; b. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun
14
2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.272.877.478 (15,68%) dari total anggaran Rp. 14.499.096.900 dengan realisasi fisik kegiatan 23,46%; 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 1.006.321.950 (36,20%) dari total anggaran Rp. 2.780.090.000 dengan realisasi fisik program 30,46%, antara lain : a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 94.615.300 (13,52%) dari total anggaran Rp. 700.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 15,12%; b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 911.706.650 (43,83%) dari total anggaran Rp. 2.080.090.000 dengan realisasi fisik kegiatan 45,80%; 4. Program
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah terdapat 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 649.001.075 (15,79%) dari total anggaran Rp. 4.110.204.100 dengan realisasi fisik program 14,51%, antara lain : a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
dengan realisasi
anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar
Rp.
365.911.075
(18,30%)
dari
total
anggaran
Rp. 2.000.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 20,00%; b. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 28.830.000 (7,67%) dari total anggaran Rp. 375.960.000 dengan realisasi fisik kegiatan 8,00%; c. Kegiatan
Penyusunan
Pengembangan,
Pemeliharaan
dan
Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar
15
Rp. 254.260.000 (14,66%) dari total anggaran Rp. 1.734.244.100 dengan realisasi fisik kegiatan 15,54%; 5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan terdapat 13 (tiga belas) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 10.622.381.029 (10.75%) dari total anggaran Rp. 98.767.005.160 dengan realisasi fisik program 16,74%, antara lain : a. Kegiatan Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 145.393.500 (5,82%) dari total anggaran Rp. 2.500.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 6,90%; b. Kegiatan Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.199.999.768 (9,44%) dari total anggaran Rp. 44.503.120.000 dengan realisasi fisik kegiatan 13,23%; c. Kegiatan Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar
Rp.
2.491.310.406
(17,91%)
dari
total
anggaran
Rp. 13.907.215.160 dengan realisasi fisik kegiatan 23,40%; d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 77.821.550 (0,73%) dari total anggaran Rp. 10.621.830.000 dengan realisasi fisik kegiatan 1,00%; e. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 521.542.350 (8,43%) dari total anggaran Rp. 6.188.450.000 dengan realisasi fisik kegiatan 12,96%; f. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 759.585.550 (14,02%) dari total anggaran Rp. 5.416.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 26,22%; g. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun
16
2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 431.975.729 (12,45%) dari total anggaran Rp. 3.470.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 13,55%; h. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.139.697.450 (41,44%) dari total anggaran Rp. 2.750.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 47,12%; i. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dibidang Budidaya Perikanan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 80.943.850 (4,05%) dari total anggaran Rp. 2.000.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 5,00%; j. Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 36.748.550 (3,67%) dari total anggaran Rp. 1.000.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 5,60%; k. Kegiatan
Pengelolaan
Unit
Pelaksana
Teknis
Pengembangan
Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 737.362.326 (27,26%) dari total anggaran Rp. 2.705.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 29,14%; l. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan
ini
sebesar
Rp.
0
(0,00%)
dari
total
anggaran
Rp. 3.355.390.000 dengan realisasi fisik kegiatan 0,00%; m. Kegiatan Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0,00%) dari total anggaran Rp. 350.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 0,00%; 6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap terdapat 8 (delapan) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini
17
Rp. 10.966.607.464 (6,41%) dari total anggaran Rp. 171.184.795.900 dengan realisasi fisik program 8,42%, antara lain : a. Kegiatan Fasilitasi, Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 548.397.459 (4,57%) dari total anggaran Rp. 12.000.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 8,00%; b. Kegiatan Pengelolaan Operasional Pelabuhan Perikanan dan PPI dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 843.498.069 (10,81%) dari total anggaran Rp. 7.800.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 11,90%; c. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 8.464.305.414 (6,52%) dari total anggaran Rp. 129.904.795.900 dengan realisasi fisik kegiatan 9,21%; d. Kegiatan
Pengelolaan
Unit
Pelaksana
Teknis
Pengembangan
Teknologi Penangkapan Ikan dengan realisasi anggaran belanja langsung
s/d
Mei
tahun
2015
pada
kegiatan
ini
sebesar
Rp. 176.590.625 (11,77%) dari total anggaran Rp. 1.500.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 13,45%; e. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 523.241.733 (7,07%) dari total anggaran Rp. 7.400.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 8,24%; f. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 117.302.981 (2,11%) dari total anggaran Rp. 5.550.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 4,00%; g. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 153.474.210 (6,67%) dari total anggaran Rp. 2.300.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 8,05%;
18
h. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 139.796.973 (2,96%) dari total anggaran Rp. 4.730.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 4,50%; 7. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan terdapat 4 (empat) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program Rp.
ini
Rp.
3.411.534.172
13.000.000.000
dengan
(26,24%)
realisasi
dari
fisik
total
anggaran
program
29,89%,
antara lain : a. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengembangan
Kelautan
Pesisir
dan
pulau-Pulau
Kecil
dan
Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar
Rp.
1.004.354.080
(30,90%)
dari
total
anggaran
Rp. 2.250.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 38,01%; b. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengembangan Budidaya Perikanan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp.
823.612.000
(25,34%)
dari
total
anggaran
Rp. 3.250.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 31,00%; c. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengembangan Perikanan Tangkap dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 940.656.342 (28,94%) dari total anggaran Rp. 3.250.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 30,12%; d. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 642.911.750 (19,78%) dari total anggaran Rp. 3.250.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 20,44%; 8. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran
19
belanja langsung pada program ini Rp. 2.249.514.239 (9,53%) dari total anggaran Rp. 23.600.000.000 dengan realisasi fisik program 16,94%, antara lain : a. Kegiatan Pengelolaan Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.604.797.609 (17,07%) dari total anggaran Rp. 9.400.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 27,89%; b. Kegiatan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 644.716.630 (4,54%) dari total anggaran Rp. 14.200.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 6,00%; 9. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 7 (tujuh) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 4.838.613.221 (11,23%) dari total anggaran Rp. 43.100.000.000 dengan realisasi fisik program 32,43%, antara lain : a. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 388.301.600 (4,85%) dari total anggaran Rp. 8.100.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 6,54%; b. Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 280.529.522 (7,58%) dari total anggaran Rp. 3.700.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 8,54%; c. Kegiatan
Penguatan
dan
Pengembangan
Pemasaran
Produk
Perikanan Dalam dan Luar Negeri dengan realisasi anggaran belanja langsung
s/d
Mei
tahun
2015
pada
kegiatan
Rp. 255.988.689 (3,44%) dari total anggaran Rp.
ini
sebesar
7.450.000.000
dengan realisasi fisik kegiatan 5,00%; d. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya dengan realisasi anggaran
20
belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp.
1.943.838.945
(18,57%)
dari
total
anggaran
Rp. 10.470.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 22,24%; e. Kegiatan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Banyuwangi dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar
Rp.
1.943.838.945
(18,57%)
dari
total
anggaran
Rp. 10.470.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 22,24%; f. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT PPMHP (DAK) dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 718.355.000 (15,96%) dari total anggaran Rp. 4.500.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 32,25%; g. Kegiatan Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT PPMHP (DAK) dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0,00%) dari total anggaran Rp. 480.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 0,00%; 10. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat terdapat 1 (satu) kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada program ini Rp. 645.504.500 (14,67%) dari total anggaran Rp. 4.400.000.000 dengan realisasi fisik program 15,22%, antara lain : a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar
Rp.
645.504.500
(14,67%)
dari
total
anggaran
Rp. 4.400.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 15,22%; C. Permasalahan Pelaksanaan Program / Kegiatan Dari seluruh pelaksanaan kegiatan s/d Mei tahun 2015 pada SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah tergambarkan sebelumnya, terdapat 2 (dua) program yang kegiatan di dalamnya belum terealisasi karena masih dalam tahap pelelangan, antara lain : 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang belum terealisasi kegiatannya yaitu :
21
a. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan
ini
sebesar
Rp.
0
(0,00%)
dari
total
anggaran
Rp. 3.355.390.000 dengan realisasi fisik kegiatan 0,00%; b. Kegiatan Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0,00%) dari total anggaran Rp. 350.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 0,00%; 2. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 1 (satu) kegiatan yang belum terealisasi kegiatannya yaitu : a. Kegiatan Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT PPMHP (DAK) dengan realisasi anggaran belanja langsung s/d Mei tahun 2015 pada kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0,00%) dari total anggaran Rp. 480.000.000 dengan realisasi fisik kegiatan 0,00%; Untuk mengoptimalkan kinerja, terdapat beberapa kegiatan yang harus mengalami pergeseran kode rekening dan penyesuaian nomenklatur. Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian juga akan dilaksanakan dalam perubahan rencana kerja tahun 2015. D. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Beberapa pelaksanaan
alternatif pelaksanaan
solusi
dan
penyelesaian
program/kegiatan
permasalahan
yang
tidak/belum
direalisasikan/dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target/tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun pada awal tahun perencanaan adalah : 1. Mempercepat proses administrasi lelang dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Penyesuaian kegiatan
yaitu
kode
rekening, standar
biaya dan
nomenklatur Penyusunan Renja pada perubahan renja 2015 ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari stakeholders serta melihat kebutuhan pada masyarakat yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun program kegiatan pada
22
perubahan Renja 2015 ini. Selanjutnya usulan ini disinergikan dengan rencana program/kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsi serta dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah. Perubahan Program Kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dituangkan ke dalam rumusan Program Kegiatan pada bab III. 2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perikanan
dan kelautan. Yang mana dalam
melaksanakan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan. 2. Sekretaris Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan
perlengkapan,
kegiatan
penyusunan
administrasi
program
dan
umum,
kepegawaian,
keuangan,
hubungan
masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris mempunyai fungsi :
23
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum b. Pengelolaan administrasi kepegawaian c. Pengelolaan administrasi keuangan d. Pengelolaan administrasi perlengkapan e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol f. Pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
program,
anggaran
dan
perundang-undangan g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana j. Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Program c. Sub Bagian Keuangan d. Sub Bagian Perlengkapan 3. Bidang Perikanan Budidaya Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perikanan budidaya, dan mempunyai fungsi : a. Pengembangan budidaya dan perbenihan b. Pengembangan
dan
fasilitasi
prasarana,
sarana
dan
usaha
perikanan budidaya c.
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya e. Penyusunan
kebijakan
fasilitasi
pemberdayaan
kelompok
pembudidaya ikan f.
Penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya
g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha budidaya laut dan budidaya di lintas kabupaten/kota
24
h. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha budidaya laut dan budidaya di lintas kabupaten/kota i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : a. Seksi Produksi b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya c. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan 4. Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai
tugas
merencanakan,
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap serta mempunyai fungsi : a. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap b. Penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap c. Penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap d. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan e. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap f. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan; g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha perikanan tangkap; h. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha perikanan tangkap; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap c. Seksi Operasional Pelabuhan 5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Mempunyai tugas pengembangan, pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan serta mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi
25
b. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi c. Penyiapan bahan penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil e. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi
dan
rehabilitasi sumberdaya kelautan f. Penyiapan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan sampai dengan 12 mil g. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri atas : a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Mempunyai tugas pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mempunyai fungsi : a. Penyiapan kebijakan pengolahan hasil perikanan b. Penyiapan
bahan
kebijakan
penyebaran
informasi
teknologi
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan c. Penyiapan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan kelautan d. Penyiapan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan e. Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi kelompok usaha perikanan f. Penyiapan kebijakan pemasaran hasil perikanan g. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di lintas kabupaten/kota h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas :
26
a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran b. Seksi Bina Mutu c. Seksi Pelayanan Usaha Sedangkan untuk Unit pelaksanan Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP) Surabaya Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan sertifikasi mutu serta penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan. UPT PPMHP mempunyai fungsi : - Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan - Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan - Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas : - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Pengendalian Mutu - Seksi Pengujian Mutu b. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT PPMHP) Banyuwangi Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan sertifikasi mutu serta penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan. UPT PPMHP mempunyai fungsi : - Pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan
27
- Pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan - Pelaksanaan ketatausahaan dari rumah tangga - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PPMHP terdiri atas : - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Pengendalian Mutu - Seksi Pengujian Mutu c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa perikanan budidaya air payau. UPT PBAP mempunyai fungsi : - Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya air payau - Pelaksanaan produksi budidaya ikan air payau - Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan secara laboratoris - Pelaksanaan penyediaan benih ikan air payau - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PBAP terdiri atas : - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi - Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (PBAT) Umbulan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa perikanan budidaya air tawar. UPT PBAT mempunyai fungsi : - Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya air tawar
28
- Pelaksanaan produksi induk, calon induk, benih dan budidaya budidaya ikan air tawar - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PBAT terdiri atas : - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi - Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa e. UPT Pengembangan Budidaya Laut (PBL) Situbondo Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa perikanan budidaya laut. UPT PBL mempunyai fungsi : - Pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan buidaya laut - Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan laut - Pelaksanaan penyediaan benih ikan laut - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PBL terdiri atas : - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi - Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa f.
UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (PTPB) Kepanjen Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial perikanan budidaya. UPT PTPB mempunyai fungsi : - Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan budidaya - Pelaksanaan
bimbingan
dan
pelatihan
teknis
dan
manajerial
perikanan budidaya - Pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan air tawar
29
- Pelaksanaan penyediaan induk, calon induk dan benih ikan air tawar - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PTPB terdiri atas : - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Pelatihan - Seksi Operasional dan Pelayanan g. UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan (PTPI) Probolinggo Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji terap serta melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis perikanan tangkap. UPT PTPI mempunyai fungsi : - Penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan tangkap - Pelaksanaan
bimbingan
dan
pelatihan
teknis
dan
manajerial
perikanan tangkap - Pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang penangkapan ikan - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PTPI terdiri atas : - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi - Seksi Pelayanan Jasa h. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Tamperan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : - Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan - Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal
30
- Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PP Tamperan terdiri atas : - Kepala UPT Pelabuhan Perikanan - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Jasa Kepelabuhanan - Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan i.
UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Muncar Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : - Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan - Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal - Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PP Muncar terdiri atas : - Kepala UPT Pelabuhan Perikanan - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Jasa Kepelabuhanan - Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
j.
UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Mayangan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : - Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
31
- Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal - Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PP Mayangan terdiri atas : - Kepala UPT Pelabuhan Perikanan - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Jasa Kepelabuhanan - Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan k. UPT Pelabuhan Perikanan (PP) Bulu Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan. UPT PP mempunyai fungsi : - Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan - Fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal - Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT PP Bulu terdiri atas : - Kepala UPT Pelabuhan Perikanan - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Jasa Kepelabuhanan - Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan l.
UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan,
32
pengawasan serta konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan. UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean mempunyai fungsi : - Pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan - Pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan serta konservasi pesisir dan laut - Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal - Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan - Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga,dan - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Susunan organisasi UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean terdiri atas : - Kepala UPT Pelabuhan Perikanan - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Operasional Pelabuhan - Seksi Konservasi dan Pengawasan
B. Pelayanan SKPD 1. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007, bahwa Urusan Pemerintah terdiri
atas
urusan
Pemerintahan
yang
sepenuhnya
menjadi
kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintahan daerah provinsi mengatur dan mengurus
urusan
pemerintahan
yang
berdasarkan
kriteria
pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah bertugas untuk
33
menyelenggarakan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Pelayanan Publik di bidang perikanan dan Kelautan, dilakukan dengan : - Kaji terap Teknologi Periikanan dan Kelautan - Melakukan sosialisasi tentang teknologi perikanan dan kelautan; - Pelayanan Fasilitasi Prasarana perikanan dan kelautan, yaitu Fasilitasi Pelabuhan Perikanan dan Prasarana Budidaya; - Pelayanan Fasilitasi Usaha; - Pelayanan usaha pemanfaatan asset daerah melalui pengujian
mutu laboratorium,uji kualitas air, serta jasa usaha yang meliputi penyewaan
gedung/bangunan,
peralatan
serta
pejualan
benih/bibit, yang telah dilakukan di 12 (Dua belas) UPT lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sehingga hal ini berdampak pada perolehan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : No.
I. A.
B. II.
Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH
Target Th. 2015 11.184.024.000
Realisasi (s/d) April % 4.942.715.345 44,19
RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : - Lahan, Bangunan, lain-lain - Jasa Laboratorium
11.164.024.000 11.164.024.000 10.236.284.000
4.925.444.733 4.952.444.733 44,12 4.537.112.233
784.000.000 9.452.284.000
217.057.616 4.320.054.617
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perijinan Tertentu - Ijin Usaha Perikanan
927.740.000
388.332.500
-
-
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Pendapatan dari pengembalian belanja Hasil pengelolaan Dana Bergulir Pendapatan sewa Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan Lain – lain penerimaan daerah JUMLAH
20.000.000,00
17.270.612
-
112.711.950
5.000.000 15.000.000
3.976.100
11.184.024.000
388.512 12.906.000 4.942.715.345 44,19
34
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maka ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan untuk memberi arah terhadap program / kegiatan SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 tidak ada perubahan, masih dengan tujuan dan sasaran semula sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yaitu : a. Tujuan : Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan Sasaran : Meningkatnya kelas kelompok perikanan dan kelautan b. Tujuan : Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan c. Tujuan : Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan d. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir 3.2. Perubahan program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada
35
bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan SKPD yang menanganinya. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019,
program
dan
kegiatan
dikategorikan
kedalam
program/kegiatan lokasilitas SKPD. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat dilihat dalam Lampiran 2.
36
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PERUBAHAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR INDIKATOR KINERJA NO
TUJUAN
1
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan
2
Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan
3
4
Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan
SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan 2 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
3 Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan 4 Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
TARGET TH. 2015
PROGRAM TH. 2015
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
5,0 %
5,0 %
Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
Rp 13.000.000.000
Rp 11.184.780.125
1,5 %
1,5 %
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Rp 171.184.795.900
Rp 166.073.213.433
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi garam rakyat Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi garam rakyat Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
1,2 %
1,2 %
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Rp 98.767.005.160
Rp 94.336.669.402
10 %
10 %
Rp 4.400.000.000
Rp 10 Trilun
Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Rp 4.400.000.000
Rp 10 Trilun
Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Rp 43.100.000.000
Rp 38.772.417.100
Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang
Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove
0,02 %
0,02 %
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir. Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir. Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
Rp 23.600.000.000
Rp 21.466.780.500
Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang
0,002 %
0,002 %
JUMLAH
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
PERUBAHAN ANGGARAN TH. 2015
SEBELUM PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
Rp 354.051.801.060
SESUDAH PERUBAHAN
Rp. 336.233.860.560
Lembar1 dari 10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 PROVINSI JAWA TIMUR SKPD : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
KODE
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN
1 2.05.0100.01
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 Penyelenggaraan administrasi perkantoran (Bulan)
4 Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (%)
2.05.0100.01.019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Operasional Perkantoran (Bulan)
Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)
Jumlah PTT yang terbiayai (Orang)
2.05.0100.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.0100.02.012
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkantoran (%) Jumlah sarana perkantoran yang tersedia (Unit)
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
5
6
7
8
Surabaya
Surabaya
Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi (%)
Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana yang tersedia (Unit)
Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Surabaya aparatur aparatur
Surabaya
SEBELUM PERUBAHAN
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana
Jumlah sarana perkantoran yang terpelihara (Unit)
Program Peningkatan Persentase Kapasitas Kelembagaan peningkatan Pemerintah Daerah koordinasi antar lembaga (%)
Jumlah peralatan dan Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Surabaya kelengkapan sarana aparatur aparatur yang terpelihara (Unit)
Surabaya
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kelembagaan yang layak fungsi (%)
100%
12 bulan
75%
80 orang
75%
10%
100%
Rp
699 unit
12 unit
Rp
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)
Jumlah monev (Kali)
Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)
Jumlah jenis dokumen yang tersedia (Dokumen)
2.05.0100.08
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Rp
11 6,486,395,500
Rp
6,486,395,500
JUMLAH PERUBAHAN (+/)
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN 14 APBD
85%
APBD
85%
Rp
12 6,486,395,500
Rp
-
13 APBD
Rp
6,486,395,500
Rp
-
APBD
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
PAGU INDIKATIF a/b/c
1/2/3
17
18
Rp
16 5,527,376,162
Rp
5,527,376,162
a
1
15
85%
19,185,695,240
Rp
18,029,728,740.0
Rp
(1,155,966,500.0)
APBD
APBD
85%
Rp
7,000,000,000
4,686,598,340 Rp
3,968,435,840.0
Rp
(718,162,500.0)
APBD
APBD
14 unit
Rp
4,400,000,000
a
1
a
1
85%
12 unit
Rp
14,499,096,900
Rp
14,061,292,900
Rp
100%
Rp
2,780,090,000
Rp
2,780,090,000
Rp
5 kali
80%
Rp
700,000,000
Rp
700,000,000
Rp
54 kali
130 kali
(437,804,000.0)
APBD
APBD
14 unit
Rp
2,600,000,000
-
APBD
APBD
85%
Rp
1,350,000,000
-
APBD
APBD
85%
Rp
850,000,000
a
1
Rp
500,000,000
a
1
Rp
3,041,724,510
25%
Jumlah koordinasi antar lembaga (Kali)
Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang Sumber Daya Aparatur mengikuti pelatihan (Orang)
63 unit
10%
Surabaya
Surabaya
Jumlah konsultasi (Kali) 2.05.0100.07.002
10
SESUDAH PERUBAHAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
14 unit
Persentase peningkatan kapasitas SDM (%) 2.05.0100.07.001
SEBELUM PERUBAHAN
SUMBER DANA
80%
Jumlah prasarana perkantoran yang terpelihara (Unit) 2.05.0100.07
SESUDAH PERUBAHAN
9 12 bulan
Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD (%) 2.05.0100.02.031
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
140 kali
10 kali
Jumlah pegawai yang Aparatur dinas mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM (Orang) Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya (%) yang Jumlah pegawai mengikuti pendidikan/pelatihan formal (Orang)
Aparatur dinas
Surabaya
Surabaya
120 orang
400 orang
1 dokumen
5%
5%
10 orang
24 orang
tersedianya basis Persentase dokumen data dan informasi penyelenggaraan (SKPD) pemerintahan (%)
1 SKPD
Tersedianya dokumen evaluasi kinerja (Dokumen)
1 Dokumen
100%
Rp
Rp
2,080,090,000
4,110,204,100
Rp
Rp
2,080,090,000
3,753,361,100
Rp
Rp
-
(356,843,000)
APBD
APBD
APBD
APBD
74 orang
85%
Lembar2 dari 10
2.05.0100.08
KODE
1
Program Penyusunan, Pengendalian dan URUSAN/BIDANG Evaluasi Dokumen INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN Penyelenggaraan PEMERINTAHAN Pemerintahan DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN 2
3
4
Rp 4,110,204,100 RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
5
6
7
8
Jawa Timur
Jawa Timur
Fasilitasi perencanaan pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang perikanan dan kelautan hulu, on farm (budidaya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu (Kab/Kota)
2.05.0100.08.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Buku inventarisasi program dan kegiatan (Buku)
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Dokumen)
2.05.0100.08.003
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
9 38 kab/kota
50 buku
200 buku
Pertemuan penyusunan perencanaan (Kali)
6 kali
Dokumen perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan (Dokumen)
2 dokumen
3,753,361,100
Rp
(356,843,000)
APBD
PAGU INDIKATIF
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
10
11
12
APBD
Rp 3,041,724,510 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SUMBER DANA JUMLAH PERUBAHAN (+/)
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13
14
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF a/b/c
1/2/3
15
16
17
18
5 dokumen
Rp
2,000,000,000
Rp
1,817,860,000
Rp
(182,140,000)
APBD
APBD
1 dokumen
Rp
1,650,000,000
a
1
3 dokumen
Rp
375,960,000
Rp
225,960,000
Rp
(150,000,000)
APBD
APBD
3 dokumen
Rp
841,724,510
a
1
Rp
550,000,000
a
1
Rp
73,280,899,328
4 kali
12 bulan
Jumlah pertemuan Jumlah dokumen (Kali) pelaporan SKPD yang tersusun (Dokumen)
Surabaya
Surabaya
8 kali
Jumlah dokumen evaluasi (hasil pelaksanaan evaluasi program/kegiatan) yang tersusun (Dokumen) Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran (Dokumen) Metode statistik Jumlah update perikanan tangkap database SKPD (Jenis) (Triwulan)
Pertemuan penyusunan dan sinkronisasi dat statistik (Kali)
2.05.0100.20
SEBELUM PERUBAHAN
Materi DPRD (Buku) Majalah (Kali)
Perjalanan dinas (Bulan) 2.05.0100.08.002
Rp
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jumlah aplikasi statistik perikanan dan kelautan (Aplikasi)
Database perikanan dan kelautan Jawa Timur
Database perikanan dan kelautan Jawa Timur
Surabaya
Surabaya
2 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 jenis
4 triwulan
4 kali
1 aplikasi
Honor petugas statistik (Bulan)
12 bulan
Berlangganan fiber optik (Tahun)
1 tahun
Jumlah kelompok Jumlah produksi pembudidaya ikan perikanan budidaya yang terakses (Ton) (Kelompok)
326 kelompok
Jumlah pembudidaya ikan (Orang)
285.000 orang
Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)
1.151.868 ton
Jumlah ketersediaan calon induk (Ekor)
230.000 ekor
1.056.412 ton
Rp
1,734,244,100
Rp
1,709,541,100
Rp
(24,703,000)
APBD
APBD
4 triwulan
0 kali
Rp
98,767,005,160
Rp
94,336,669,402
Rp
(4,430,335,758)
APBD
APBD
1.077.540 ton
2.05.0100.20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp
98,767,005,160
Rp
94,336,669,402
Rp
(4,430,335,758)
APBD
APBD
Rp
73,280,899,328
Lembar3 dari 10
KODE
1
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN 2
3
4
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
5
6
7
8
Jumlah ketersediaan benih unggul (Ribu Ekor) 2.05.0100.20.009
Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan
Jumlah kelompok penerima paket hibah APP (Kelompok)
Jumlah paket hibah (Paket)
2.05.0100.20.010
Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya
2.05.0100.20.045
Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
10
11
12
9 27.000.000.000 ekor
APBD
APBD
1/2/3
16
17
18
Rp
2,750,000,000
a
1
Rp
29,504,331,328
a
1
Rp
11,710,160,000
a
1
Rp
10,034,013,000
a
1
32 kali
Jumlah SDM yang Jumlah paket hibah mengikuti (Paket) pertemuan dalam rangka pengelolaan produksi perikanan budidaya (Orang)
450 orang
228 paket
50 paket
Jumlah Jumlah pembudidaya pembudidaya ikan ikan yang bersertifikat yang bersertifikat (Orang) (Orang)
675 orang
950 orang
1.360 orang
41 orang
50 orang
60 orang
Jumlah pembenih ikan yang bersertifikat (Orang) Pengelolaan dan Jumlah kelompok Pengembangan Sarana pembudidaya ikan dan Prasarana penerima paket Budidaya bantuan revitalisasi tambak (Kelompok) Jumlah kelompok penerima paket hibah Pengembangan Desa Pariwisata Mandiri Pangan dan Bio Energi (Kelompok) Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi sarana budidaya (Kelompok)
Jumlah pertemuan / sosialisasi (Kali)
Masyarakat Jawa Timur pembudidaya ikan 57 kelompok
Jawa Timur
Masyarakat pembudidaya ikan 57 kelompok
Jumlah pembenih ikan yang bersertifikat (Orang) Jumlah pertemuan (Kali)
Masyarakat pembudidaya ikan
Masyarakat pembudidaya ikan
38 kabupaten/kota 38 8 kelompok se Jawa Timur kabupaten/kota se Jawa Timur
(28,800,000)
a/b/c 15
1250 kelompok
Jumlah kelompok penerima paket hibah budidaya ikan (Kelompok)
Rp
14
2 UPTD
UPTD Budidaya
2,471,200,000
13
PAGU INDIKATIF
3 UPTD
UPBAT Pandaan, UPTD Budidaya UPPB Lamongan, UPPB Boncong, UPBL Situbondo, UPBAT Kepanjen, UPPB Prigi, UPBAT Punten, UPBL Probolinggo, UPBAT Mojokerto
Rp
SESUDAH PERUBAHAN
2 UPTD
UPBAT Pandaan, UPPB Lamongan, UPPB Boncong, UPBL Situbondo, UPBAT Kepanjen, UPPB Prigi, Jumlah pembangunan UPBAT Punten, UPBL dan rehabilitasi UPTD Probolinggo, UPBAT Mojokerto Perikanan Budidaya (UPTD)
2,500,000,000
SEBELUM PERUBAHAN
3 UPTD
Terlaksananya Jumlah operasional pembangunan dan UPTD Perikanan rehabilitasi UPTD Budidaya (UPTD) Perikanan Budidaya (UPTD)
Rp
JUMLAH PERUBAHAN (+/)
5 kali
2 kali
8 paket
3 kali
Rp
44,503,120,000
Rp
43,791,037,510
Rp
(712,082,490)
APBD
APBD
11 UPTD
11 UPTD
Rp
Rp
13,907,215,160
10,621,830,000
Rp
Rp
13,366,192,892
10,389,390,000
Rp
Rp
(541,022,268)
(232,440,000)
APBD
APBD
APBD
APBD
14 kali
6 kali
Jumlah fasilitasi sarana budidaya di Instalasi (Instalasi)
10 kelompok
8 instalasi
8 instalasi
Jumlah paket hibah (Paket)
-
210 paket
60 paket
Jumlah kelompok pembudidaya ikan penerima paket hibah pakan mandiri (Kelompok) Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya (Orang)
96 kelompok
Jumlah UPTD yang mendapat paket mesin pellet (UPTD)
6 UPTD
160 orang
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
TARGET CAPAIAN KINERJA
12 Paket
Terlaksananya operasional UPTD Perikanan Budidaya (UPTD) 2.05.0100.20.044
SEBELUM PERUBAHAN
SUMBER DANA
Bojonegoro, 12 Kelompok Tulungagung, Blitar, Probolinggo, Ponorogo, 2 kali Madiun, Bondowoso, Tuban, Trenggalek, Malang, pacitan, Situbondo)
Jumlah pertemuan Jumlah pertemuan (Kali) (Kali)
Masyarakat keluarga Masyarakat keluarga Bojonegoro, miskin di 12 miskin di 12 Tulungagung, kelompok kelompok Blitar, Probolinggo, Ponorogo, Madiun, Bondowoso, Tuban, Trenggalek, Malang, pacitan, Situbondo)
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
Lembar4 dari 10
KODE
1
2.05.0100.20.046
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN 2
3 Jumlah UPTD yang mendapat paket sarana budidaya (UPTD)
Pengelolaan Kesehatan Jumlah SDM yang Ikan Budidaya dan mengikuti Lingkungan pertemuan dan sosialisasi dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan (Orang)
Jumlah kelompok yang menerima paket hibah obat ikan (Kelompok)
4
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
5
6
7
8
9
10
11
12
2.05.0100.20.048
2.05.0100.20.050
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Bangil
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar Umbulan
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo
SUMBER DANA JUMLAH PERUBAHAN (+/)
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13
14
APBD
APBD
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF a/b/c
1/2/3
15
16
17
18
Rp
1,307,295,000
a
1
Rp
5,957,600,000
a
1
Rp
3,817,000,000 a
Rp
3,025,000,000
6 UPTD
Jumlah lokasi monitoring peredaran dan pemakaian obat ikan, bahan kimia dan kontaminan biologi (Lokasi)
80 orang
20 lokasi
Jumlah lokasi monitoring dan pengendalian hama penyakit ikan (Lokasi) Jumlah pertemuan / sosialisasi / temu lapang (Kali)
30 kelompok
38 kab/kota
38 kab/kota
16 kali
6 kali
Jumlah paket hibah (Paket) 2.05.0100.20.047
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jumlah perawatan Jumlah operasional Asset Operasional UPTD (Bulan) Tambak / Laboratorium / Pembenihan / Perkantoran (Unit)
12 bulan
Jumlah operasional Jumlah pembinaan Tambak/Laboratori pembudidaya ikan um/Pembenihan/P (Lokasi) erkantoran secara berkelanjutan (Unit)
4 unit
3 lokasi
Pembinaan pembudidaya ikan (Lokasi)
8 lokasi
Jumlah operasional UPT (Bulan)
Pengadaan calon induk Ikan Jaguar (Ekor)
Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan (Lokasi)
6,188,450,000
Rp
4,124,432,500
Rp
(2,064,017,500)
51 paket 4 unit
Pengadaan calon induk Ikan Wader (Ekor)
Rp
Pembudidaya
Masyarakat pembudidaya ikan air tawar
Pembudidaya
Bangil Pasuruan
Masyarakat Pasuruan pembudidaya ikan air tawar
Bangil Pasuruan
Pasuruan
2000 ekor
12 bulan
400 ekor
4 lokasi
Pengadaan calon induk Ikan Koi (Ekor) Pengadaan calon induk Ikan Mas (Ekor) Pengadaan calon induk Ikan Sengkaring (Ekor)
60 ekor
Produksi benih ikan air tawar (Ekor) Produksi calon induk ikan Nila (Ekor) Jumlah kelompok binaan (Kelompok)
6.000.000 ekor
20 lokasi
8 paket Rp
5,416,000,000
Rp
5,145,200,000
Rp
(270,800,000)
APBD
APBD
12 bulan
5 lokasi
Rp
3,470,000,000
Rp
3,296,500,000
Rp
(173,500,000)
APBD
APBD
12 bulan
1
6 lokasi
60 ekor
15 ekor
4000 ekor
20 kelompok
Jumlah telur kerapu macan (Butir)
Jumlah operasional UPT (Bulan)
Jumlah telur kerapu cantang (Butir)
Jumlah pembinaan pembudidaya ikan (Lokasi)
Kelompok pembudidaya ikan kerapu, rumput laut, udang, lobster dan rajungan
Kelompok Situbondo pembudidaya ikan kerapu, rumput laut, udang, lobster dan rajungan
Situbondo
800.000 butir
12 bulan
500.000 butir
15 lokasi
Jumlah telur kerapu cantik (Butir) Jumlah naupli udang vanname (Ekor) Jumlah naupli udang windu (Ekor)
500.000 butir
Jumlah benih ikan kakap (Ekor)
1.000 ekor
10.000.000 ekor
10.000.000 ekor
Rp
2,750,000,000
Rp
2,605,595,000
Rp
(144,405,000)
APBD
APBD
12 bulan
15 lokasi
a
1
Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut Situbondo
pembudidaya ikan kerapu, rumput laut, udang, lobster dan rajungan
pembudidaya ikan kerapu, rumput laut, udang, lobster dan rajungan
Lembar5 dari 10
KODE
1
2.05.0100.20.051
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN 2
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Bidang Budidaya Perikanan
3 Jumlah benih ikan kerapu (Ekor)
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
5
6
7
8
4
Jumlah gelondongan ikan kakap (Ekor)
8.000 ekor
Jumlah telur rajungan (Butir)
15.000.000 ekor
Jumlah calon induk kerapu (Kg)
150 kg
Jumlah kelompok pembudidaya binaan (Kelompok)
15 kelompok
Pembudidaya ikan
Pembudidaya ikan
2.05.0100.20.053
Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen
Jumlah kelompok Jumlah paket hibah pembudidaya ikan (Paket) penerima paket klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor (Kelompok) Jumlah pertemuan (Kali) Jumlah pelatihan (Kali)
Pembudidaya ikan
Pembudidaya ikan
Kabupaten/kota di Kabupaten/kota di 16 kelompok Jawa Timur Jawa Timur
Kediri dan Tulungagung
Kediri dan Tulungagung
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
10
11
12
9 2.000 ekor
4.000 ekor
Jumlah SDM yang Jumlah pertemuan mengikuti (Kali) pertemuan dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan (Orang) 2.05.0100.20.052
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah gelondongan ikan kerapu (Ekor)
Jumlah kelompok Jumlah paket hibah pembudidaya ikan (Paket) penerima paket sarana produksi (Kelompok)
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
18 paket
214 orang
6 kali
12 kelompok
12 paket
Rp
2,000,000,000
Rp
1,881,661,500
JUMLAH PERUBAHAN (+/)
Rp
(118,338,500)
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13
14
APBD
APBD
Kepanjen Malang
Kepanjen Malang 8 kali
9 kali
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF a/b/c
1/2/3
15
16
17
18
Rp
1,650,000,000
a
1
Rp
550,000,000
a
1
Rp
2,975,500,000
a
1
12 paket
2 kali
Rp
1,000,000,000
Rp
1,000,000,000
Rp
-
APBD
APBD
2 kali
Jumlah pelatihan (Kali)
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
SUMBER DANA
3 paket
1 kali
Rp
2,705,000,000
Rp
2,560,070,000
Rp
(144,930,000)
APBD
APBD
9 kali
Jumlah benih ikan Jumlah operasional Nila, Mas, Gurami, UPTD (Bulan) Lele (ekor)
5.000.000 ekor
12 bulan
12 bulan
Jumlah calon induk Jumlah pembinaan ikan Lele pembudidaya ikan Sangkuriang (Ekor) (Lokasi)
5.000 ekor
4 lokasi
4 lokasi
2.05.0100.20.054
Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK)
Jumlah sarana BBI/BBU yang direhab (Unit)
Jumlah sarana BBI/BBU yang direhab (Unit)
19 unit
19 unit
Rp
3,355,390,000
Rp
3,355,390,000
Rp
-
APBN
APBN
-
Rp
-
c
1
2.05.0100.20.055
Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) Program
Jumlah prasarana BBI/BBU yang direhab (Unit)
Jumlah prasarana BBI/BBU yang direhab (Unit)
1 unit
1 unit
Rp
350,000,000
Rp
350,000,000
Rp
-
APBD
APBD
-
Rp
-
c
1
Jumlah produksi Jumlah produksi perikanan tangkap perikanan tangkap (Ton) (Ton)
394.051,69 ton
394.051,69 ton
Rp
171,184,795,900
Rp
166,073,213,433
Rp
(5,111,582,467)
APBD
APBD
411.443 ton
Rp
110,808,275,490
Jumlah kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan yang terakses (Kelompok)
172 kelompok
Jumlah SHTI yang dikeluarkan (Sertifikat)
500 sertifikat
Jumlah kartu nelayan (Kartu)
2000 kartu 93 paket
Rp
12,000,000,000
Rp
11,376,027,500
Rp
(623,972,500)
APBD
APBD
160 paket
Rp
18,150,000,000
a
1
2.05.0100.21
Pengembangan Perikanan Tangkap
2.05. 0100.21.020
Fasilitasi, Eksploitasi Jumlah pertemuan dan Aplikasi Teknologi dan pembinaan / Perikanan Tangkap jumlah orang (SDM) Jumlah dokumen kajian (Dokumen)
Jumlah paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan (Paket) Jumlah benih yang ditebar di PUD (paket)
Nelayan
Nelayan
B.wangi, St.bondo, Jember,P. Linggo, Kt. P. Linggo, Pasuruan, Malang, Blitar, T. Agung, T. Galek, Pacitan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Surabaya, Lamongan, Tuban, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Lumajang, Kt. Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, B.woso, B.negoro, Magetan, Kediri,Jombang, Mojokerto
B.wangi, St.bondo, 36 kali/1.390 Jember,P. Linggo, orang Kt. P. Linggo, Pasuruan, Malang, Blitar, T. Agung, T. 2 dokumen Galek, Pacitan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Surabaya, Lamongan, Tuban, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Lumajang, Kt. Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, B.woso, B.negoro, Magetan, Kediri,Jombang, Mojokerto
50 paket
52 paket
Lembar6 dari 10
2.05. 0100.21.020
KODE
1
Fasilitasi, Eksploitasi Nelayan Nelayan danURUSAN/BIDANG Aplikasi Teknologi INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN URUSAN Perikanan Tangkap PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SEBELUM SESUDAH SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN 2
3 4 Jumlah paket hibah Jumlah benih yang yang diberikan ditebar di laut (Paket) kepada KUB nelayan (Paket)
5
6
Jumlah pertemuan koordinasi/sosialisasi (Kali) Jumlah rumah ikan (Paket) Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap (Dokumen) 2.05. 0100.21.021
Pengelolaan Jumlah PPP/PPI Operasional Pelabuhan yang Perikanan dan PPI beroperasional (PPP/PPI)
Jumlah operasional instalasi pelabuhan perikanan (Instalasi)
Jumlah SDM yang Jumlah pertemuan mengikuti (Kali) pertemuan dalam rangka peningkatan operasional pelabuhan (Orang) 2.05. 0100.21.022
2.05. 0100.21.026
Jumlah pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Lokasi) Jumlah kaji terap teknologi hasil perikanan (Kali)
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Jumlah monitoring pengembangan sarana penangkapan ikan (Lokasi) Jumlah pemeliharaan kapal dan mesin (Unit)
2.05. 0100.21.028
Masyarakat nelayan, Masyarakat nelayan, Pancer, Puger, PPP/PPI se Jawa PPP/PPI se Jawa Paiton, Lekok, Timur Timur Pasongsongan, Pondokdadap, Bawean, Surabaya dan Malang
Pengembangan Sarana Jumlah Jumlah pembangunan Masyarakat, nelayan Masyarakat, nelayan dan Prasarana pertemuan/jumlah pelabuhan perikanan dan pelaku usaha dan pelaku usaha Perikanan Tangkap SDM yang (Lokasi) perikanan perikanan mengikuti pertemuan (Kali/Orang) Jumlah fasilitasi sarana pelabuhan perikanan (Lokasi)
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan
Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran (Bulan) Jumlah Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (Lembar) Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, temu koordinasi dan Bimtek (Orang) Jumlah pengguna jasa di pelabuhan (Orang/Badan Usaha) Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (unit) Jumlah pengguna jasa di pelabuhan (Unit kapal)
B.wangi, St.bondo, B.wangi, St.bondo, 12,000,000,000 RENCANA Rp TAHUN 2015 Jember,P. Linggo, Jember,P. Linggo, LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA Kt. P. Linggo, Kt. P. Linggo, Pasuruan, Malang, Pasuruan, Malang, Blitar,SEBELUM T. Agung, T. Blitar,SESUDAH T. Agung, T. SEBELUM SESUDAH SEBELUM PERUBAHAN Galek, Pacitan, Galek, Pacitan, PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN Ngawi, Madiun, Ngawi, Madiun, 7 8 9 10 11 Nganjuk, Surabaya, Nganjuk, 160 paket 4 paket Lamongan, Tuban, Surabaya, Sampang, Lamongan, Tuban, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, 14 kali Lumajang, Kt. Sumenep, Pasuruan, Lumajang, Kt. Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, 5 paket B.woso, B.negoro, Bangkalan, Magetan, B.woso, B.negoro, Kediri,Jombang, Magetan, 1 dokumen Mojokerto Kediri,Jombang, Mojokerto
Jumlah pertemuan/sosialisasi (Kali)
Banyuwangi, Jember, Kota. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Pacitan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya
Pancer, Puger, 8 PPP/PPI Paiton, Lekok, Pasongsongan, Pondokdadap, Bawean, Surabaya 740 orang dan Malang
7 instalasi
Banyuwangi, Jember, Kota. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Pacitan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya
2 kali/84 orang
9 lokasi
2 lokasi
0 kali
Rp
7,800,000,000
Rp
11,376,027,500
Rp
(623,972,500)
APBD
PAGU INDIKATIF
SESUDAH PERUBAHAN
APBD
Rp TAHUN 18,150,000,000 PRAKIRAAN MAJU 2016
SUMBER DANA JUMLAH PERUBAHAN (+/)
12
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13
14
a 1 SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF a/b/c
1/2/3
15
16
17
18
Rp
6,638,275,490
a
1
Rp
56,100,000,000
Rp
1,100,000,000
a
1
Rp
10,340,000,000
a
1
4 paket
20 kali
5 paket
1 dokumen
Rp
7,087,255,000
Rp
(712,745,000)
APBD
APBD
28 kali
7 instalasi
21 kali
Rp
129,904,795,900
Rp
126,931,351,050
Rp
(2,973,444,850)
APBD
APBD
4 lokasi
7 kali
9 lokasi
Jumlah operasional UPT (Bulan)
Nelayan
Nelayan
UPT PTPI Probolinggo
UPT PTPI Probolinggo
1 kali
12 bulan
Rp
1,500,000,000
Rp
1,415,002,000
Rp
(84,998,000)
APBD
APBD
12 bulan
Jumlah monitoring pengembangan sarana penangkapan ikan (Lokasi)
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
Jumlah pemeliharaan kapal dan mesin (Unit)
5 unit
5 unit
5 unit
12 bulan
Jumlah operasional UPT (Bulan)
Nelayan
Nelayan
Kota Probolinggo
Kota Probolinggo
3.600 lembar
12 bulan
Jumlah pertemuan/sosialisasi (Kali)
180 orang
3 kali
5 kali
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (unit)
45 orang
17 unit
17 unit
17 unit
450 unit
Rp
7,400,000,000
Rp
7,078,537,258
Rp
(321,462,742)
APBD
APBD
12 bulan
Lembar7 dari 10
KODE
1 2.05. 0100.21.029
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN 2 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar
3 Jumlah Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (buah)
4 Jumlah operasional UPT (Bulan)
Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, temu koordinasi dan Bimtek (Orang) Jumlah pengguna jasa pelabuhan (Orang/kapal)
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
5
6
7 Muncar
8 Muncar
2.05. 0100.21.031
2.05.0100.31
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu
Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13 APBD
14 APBD
Jumlah pertemuan/sosialisasi (Kali)
60 orang
2 kali
5 kali
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (unit)
13.143/1.835 orang/kapal
1 unit
1 unit
Nelayan
Rp
Rp
12 5,393,745,625
JUMLAH PERUBAHAN (+/)
TARGET CAPAIAN KINERJA
10 12 bulan
Nelayan
11 5,550,000,000
SESUDAH PERUBAHAN
SUMBER DANA
9 1.319 buah
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun/ diperbaiki (Unit) 2.05. 0100.21.030
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
Rp
(156,254,375)
a/b/c
1/2/3
Rp
16 9,570,000,000
17 a
18 1
Rp
4,730,000,000
a
1
Rp
4,180,000,000
a
1
Rp
14,300,000,000
1 unit
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (unit)
Jumlah operasional UPT (Bulan)
Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, temu koordinasi dan Bimtek (Orang) Jumlah pengguna jasa pelabuhan (Orang/kapal)
Tamperan
Tamperan
1 unit
12 bulan
Jumlah pertemuan/sosialisasi (Kali)
120 orang
4 kali
5 kali
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (unit)
10.000/249 orang/kapal
1 unit
1 unit
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)
1.50%
Jumlah kelompok yang terakses (Kelompok)
3 kelompok
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (unit)
Jumlah operasional UPT (Bulan)
Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, temu koordinasi dan Bimtek (Orang)
Bulu
Bulu
Rp
5.125/632 orang/kapal
1 unit
1 unit
Jumlah kelompok yang meningkat kelasnya (Kelompok)
Jumlah kelompok yang terakses (Kelompok)
336 kelompok
522 kelompok
APBD
APBD
12 bulan
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki (unit)
(1,815,219,875)
APBD
APBD
Jumlah pengguna jasa pelabuhan (Orang)
Rp
(136,085,000)
APBD
5 kali
11,184,780,125
Rp
(102,620,000)
4 kali
Rp
4,593,915,000
Rp
120 orang
13,000,000,000
Rp
2,197,380,000
Jumlah pertemuan/sosialisasi (Kali)
Rp
4,730,000,000
Rp
12 bulan
959.202 ton
Rp
2,300,000,000
1 unit
Mendorong upaya pengembangan kawasan dan sentra budidaya untuk menjembatani akses kemitraan pembudidata ke stakeholder yang lain (Peningkatan produksi perikanan budidaya dari 944.188 ton menjadi 959.202 ton (31%)) (Ton)
PAGU INDIKATIF
15 12 bulan
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
APBD
12 bulan
548 kelompok
Lembar8 dari 10
KODE
1
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN 2
3 Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
5
6
7
8
4
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
10
11
12
9 394.051,69 ton
Jumlah sertifikat mutu produk hasil perikanan yang diterbitkan (Sertifikat)
10.460 sertifikat
Jumlah volume produk olahan yang bermutu (Ton) Peningkatan Konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)
1.400.000 ton
SUMBER DANA JUMLAH PERUBAHAN (+/)
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13
14
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF a/b/c
1/2/3
15
16
17
18
27 kg/kapita/thn
2.05.0100.31.001
Pendidikan Jumlah SDM yang Kemasyarakatan mengikuti bimtek Produktif dalam rangka (Orang) Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Jumlah Masyarakat pesisir Masyarakat pesisir Jawa Timur pelatihan/bimtek (Kali) dan pelaku produktif dan pelaku produktif mikro mikro
2.05.0100.31.002
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Budidaya Perikanan
Pelatihan bagi Jumlah pembudidaya/SDM pelatihan/bimtek (Kali) perikanan budidaya 47 pelatihan
2.05.0100.31.003
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan /bimtek (kali/Orang)
2.05.0100.31.004
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Terselenggaranya Jumlah Pengolah dan Dikmas, Bimtek pelatihan/bimtek (Kali) Pemasar dan Sosialisasi bagi UMKM Perikanan dan Kelautan, Pengolah dan Pemasar (Kali/Orang)
2.05.0100.32
Program Menurunnya Pengembangan konflik nelayan Kelautan, Pesisir. Pulau- dan tindak pidana Pulau Kecil dan perikanan (%) Pengawasan Jumlah kelompok masyarakat pengawas perikanan yang terakses (Kelompok) Jumlah wilayah yang bebas IUU fishing (lokasi)
Peningkatan SDM perikanan budidaya/pembudid aya ikan
Jawa Timur
3.370 orang
69 kali
Rp
3,250,000,000
Rp
2,796,870,000
Rp
(453,130,000)
APBD
APBD
25 kali
Rp
3,575,000,000
a
1
Peningkatan SDM perikanan budidaya/pembudida ya ikan
UPT PBAP Bangil, UPBL Situbondo, UPBAT Pandaan, UPBAT Kepanjen, UPBAT Punten, UPBAT Umbulan, kab/kota di Jatim
UPT PBAP Bangil, UPBL Situbondo, UPBAT Pandaan, UPBAT Kepanjen, UPBAT Punten, UPBAT Umbulan, kab/kota di Jatim
919 orang
48 kali
Rp
3,250,000,000
Rp
2,764,755,000
Rp
(485,245,000)
APBD
APBD
34 kali
Rp
3,575,000,000
a
1
Nelayan
Sumenep, Pamekasan, Sampang, Gresik, Lamongan, Tuban, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan, Malang dan Trenggalek
Sumenep, 34/2040 Pamekasan, kali/orang Sampang, Gresik, Lamongan, Tuban, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan, Malang dan Trenggalek
34 kali
Rp
3,250,000,000
Rp
2,965,655,125
Rp
(284,344,875)
APBD
APBD
25 kali
Rp
3,575,000,000
a
1
27/3.268 kali/orang
71 kali
Rp
3,250,000,000
Rp
2,657,500,000
Rp
(592,500,000)
APBD
APBD
25 kali
Rp
3,575,000,000
a
1
Jumlah rehabilitasi mangrove (Ha)
30%
45 ha
Rp
23,600,000,000
Rp
21,466,780,500
Rp
(2,133,219,500)
APBD
APBD
45 Ha
Rp
11,500,000,000
Jumlah rehabilitasi terumbu karang (Ha)
260 kelompok
8 Ha
Jumlah Nelayan pelatihan/bimtek (Kali)
Pengolah dan Pemasar
20 lokasi
Menurunnya lahan mangrove yang rusak (Ha)
45 Ha
Menurunnya lahan terumbu karang yang rusak (Ha)
8 Ha
Jumlah usaha perikanan yang tertib terhadap peraturan perundangundangan (%)
75%
8 Ha
Lembar9 dari 10
KODE
1 2.05.0100.32.001
2.05.0100.31.002
URUSAN/BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN 2 Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
3 Jumlah kapal pengawas yang beroperasional (Kegiatan)
4 Jumlah kapal pengawasan yang beroperasional (Unit)
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dalam rangka pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan(Orang)
2.05.0100.33.002
Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan
Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan
7 22 kab/kota seJawa Timur
8 22 kab/kota seJawa Timur
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13 APBD
14 APBD
1/2/3
Rp
17 a
18 1
Rp
6,000,000,000
a
1
10.20%
Rp
22,000,000,000
10 kali
Rp
3,850,000,000
a
1
Rp
2,970,000,000
a
1
29 kali
35 kali
jumlah kelompok penerima paket hibah sarana pengawasan (Kelompok) Jumlah unit usaha perikanan dan kelautan yang diawasi (Unit)
Jumlah pertemuan/sosialisasi/ pembinaan/ko ordinasi (Kali)
20 kelompok
25 kali
35 kali
Jumlah paket hibah (Paket)
100 unit
10 paket
15 paket
45 Ha
22 lokasi
8 Ha
8 lokasi
8 lokasi
Jumlah dokumen pemetaan/identifikasi/ rancangan pergub (Dokumen) Jumlah paket hibah (Paket)
30 kajian
18 dokumen
18 dokumen
800 orang
10 paket
10 paket
Jumlah kelompok yang menerima paket hibah (Kelompok)
Jumlah pertemuan/sosialisasi/ koordinasi (Kali)
6 kelompok
26 kali
19 kali
Jumlah kelompok usaha masyarakat perikanan dan kelautan yang terakses (Kelompok)
Persentase nilai tambah produk perikanan (%)
245 kelompok
2%
Rp
43,100,000,000
Rp
38,772,417,100
Rp
(4,327,582,900)
25 kelompok
5 kali
Rp
8,000,000,000
Rp
7,600,000,000
Rp
(400,000,000)
27 unit
19 paket
13 kelompok
15 kali
Jumlah volume produk olahan yang bermutu (Juta Ton) Konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)
15,4 juta ton
Jumlah sertifikat mutu produk hasil perikanan yang diterbitkan (Eksemplar HC)
10.590 eksemplar
Jumlah kelompok pengolah yang menerima paket bantuan hibah peralatan pengolahan (Kelompok) Jumlah sarana peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di UPT (Unit) Jumlah kelompok pemasar yang menerima paket bantuan sarana pemasaran (Kelompok)
Rp
14,200,000,000
Rp
12,190,580,500
Rp
(123,800,000)
(2,009,419,500)
APBD
APBD
PAGU INDIKATIF a/b/c
15 lokasi
Rp
SKPD JENIS KEGIATAN PENANGGU NGJAWAB
16 5,500,000,000
Jumlah pengawasan perairan dan usaha perikanan (Kali)
Rp
12 9,276,200,000
SEBELUM PERUBAHAN
Jumlah poskamladu yang beroperasional (Lokasi)
Rp
11 9,400,000,000
JUMLAH PERUBAHAN (+/)
15 lokasi
Masyarakat pesisir dan nelayan, pembudidaya, pengusaha mikro
10
SESUDAH PERUBAHAN
15 lokasi
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan (Orang)
2.05.0100.33.001
SESUDAH PERUBAHAN
850 orang
Masyarakat pesisir dan nelayan, pembudidaya, pengusaha mikro
6 Petugas pengawas dan masyarakat perikanan
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jumlah poskamladu yang beroperasional (Lokasi)
Jumlah kajian (Kajian)
5 Petugas pengawas dan masyarakat perikanan
SESUDAH PERUBAHAN
SUMBER DANA
16 unit
Pengelolaan Kelautan, Jumlah rehabilitasi Jumlah lokasi Pesisir dan Pulau-Pulau mangrove 22 rehabilitasi mangrove Kecil kab/kota (Ha) (Lokasi)
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
SEBELUM PERUBAHAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
9 16 kegiatan
Jumlah rehabilitasi Jumlah lokasi terumbu karang 8 rehabilitasi terumbu kab/kota (Ha) karang (Lokasi)
2.05.0100.33
RENCANA TAHUN 2015 LOKASI
KELOMPOK SASARAN
15 16 unit
22 lokasi
28,7 kg/kap/th
Jumlah pertemuan/sosialisasi/ standarisasi/apresiasi (Kali)
Pelaku uasaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Pelaku uasaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Jawa Timur
Jawa Timur
Jumlah paket hibah (Paket)
Jumlah Masyarakat luas, pertemuan/sosialisasi/ pengolah dan standarisasi/apresiasi pemasar (Kali)
Masyarakat luas, pengolah dan pemasar
38 kab/kota di Jatim
38 kab/kota di Jatim
APBD
APBD
10 paket
Rp
3,700,000,000
Rp
3,700,000,000
Rp
-
APBD
APBD
30 kali
Lembar10 dari 10
2.05.0100.33.002 KODE
1
2.05.0100.33.003
URUSAN/BIDANG Pengembangan Usaha INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Masyarakat luas, Masyarakat luas, KELOMPOK SASARAN URUSAN Perikanan dan pengolah dan pengolah dan PEMERINTAHAN Kelautan pemasar pemasar DAERAH DAN SEBELUM SEBELUM SESUDAH SESUDAH PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN 2
Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan Dalam dan Luar Negeri
2.05.0100.33.005
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya
2.05.0100.33.006
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Banyuwangi
2.05.0100.33.007
Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT PPMHP (DAK)
2.05.0100.33.008
2.05.0100.34
3
4
5
6
RENCANA TAHUN 2015 38 kab/kota di LOKASI 38 kab/kota di Jatim Jatim
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
8
9
10
11
12
Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan koordinasi, sosialisasi dan apresiasi (Orang) Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan, sosialisasi dan kampanye (Orang) Jumlah pameran produk perikanan dalam dan luar provinsi (Kali)
420 orang
Masyarakat umum, anak usia sekolah, UMKM
Jumlah pameran/gelar produk perikanan dalam dan luar negeri (Kali)
Jumlah kelompok pemasar yang menerima paket bantuan sarana pemasaran (Kelompok) Inspeksi penerapan Jumlah operasional HACCP, inspeksi UPT (Bulan) proses produksi, kaji terap teknologi hasil perikanan, pengujian secara laboratoris, kalibrasi alat, validasi dan profisiensi metode uji, pemliharaan sistem sertifikasi (HC)
Kab Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Nganjuk, Malang, Kota probolinggo, Kab. Madiun, Kab. Pasuruan, Trenggalek, Ngawi, Kab Blitar
Kab Mojokerto, 684 orang Bojonegoro, Tulungagung, Nganjuk, Malang, Kota probolinggo, Kab. Madiun, Kab. 12 kali Pasuruan, Trenggalek, Ngawi, Kab Blitar, Lumajang 23 kelompok
2 kali
7,450,000,000
Surabaya
73 HC
12 bulan
Rp
Unit Pengolah Ikan (UPI)
Unit Pengolah Ikan (UPI)
Banyuwangi
Banyuwangi
85%
12 bulan
Rp
8,500,000,000
1 unit
1 unit
Rp
1 unit
Surabaya
Surabaya
Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT PPMHP (DAK)
Jumlah penambahan instrumen / alat pengujian (Unit)
Jumlah penambahan instrumen / alat pengujian (Unit)
Surabaya
Surabaya
Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
Jumlah produksi garam yang berkualitas (Ton)
Jumlah produksi garam rakyat (Ribu Ton)
6,350,000,000
-
JUMLAH PERUBAHAN (+/)
Rp
(1,100,000,000)
APBD SUMBER DANA APBD SEBELUM PERUBAHAN
SESUDAH PERUBAHAN
13
14
APBD
APBD
Rp TARGET CAPAIAN KINERJA
a/b/c
1/2/3
16
17
18
Rp
4,180,000,000
a
1
15
10 kali
SKPD PENANGGU 2,970,000,000 JENIS KEGIATAN a 1 NGJAWAB PAGU INDIKATIF
10 kali
Surabaya
Jumlah penambahan instrumen / alat pengujian (Unit)
Rp
Rp
24 kali
Unit Pengolah Ikan (UPI)
Jumlah operasional UPT (Bulan)
Jumlah kelompok yang menerima paket hibah (Kelompok)
Rp
Unit Pengolah Ikan (UPI)
Persentase jumlah inspeksi/survailen penerapan HACCP, pengujian laboratoris, dan jumlah monitoring produk dan obatobatan (%) Jumlah penambahan instrumen / alat pengujian (Unit)
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Rp PAGU INDIKATIF 3,700,000,000
SESUDAH PERUBAHAN
7 kali
Masyarakat umum, anak usia sekolah, UMKM
3,700,000,000
7
Jumlah pameran/gelar produk perikanan dalam dan luar provinsi (Kali)
Jumlah pertemuan/sosialisai Kali)
Rp
SEBELUM PERUBAHAN
10,147,743,100
Rp
(322,256,900)
APBD
APBD
12 bulan
Rp
6,600,000,000
a
1
Rp
7,009,900,000
Rp
(1,490,100,000)
APBD
APBD
12 bulan
Rp
4,400,000,000
a
1
4,500,000,000
Rp
3,591,775,000
Rp
(908,225,000)
APBD
APBD
0
Rp
-
c
1
Rp
480,000,000
Rp
372,999,000
Rp
(107,001,000)
APBD
APBD
0
Rp
-
c
1
971
Rp
4,400,000,000
Rp
4,400,000,000
Rp
-
APBD
APBD
1.068,1 ribu ton
Rp
2,200,000,000
97 kelompok
97 paket
Rp
4,400,000,000
Rp
4,400,000,000
Rp
-
APBD
APBD
55 paket
Rp
2,200,000,000
a
1
1100 orang
22 kali
Rp
251,008,275,490.0
971.000 ton
Jumlah kelompok yang terakses (Ton) 2.05.0100.34.001
TARGET CAPAIAN KINERJA
10,470,000,000 Rp
97 kelompok
Jumlah paket hibah (Paket)
Kelompok usaha Kelompok usaha 11 kab/kota se garam rakyat (Kugar) garam rakyat (Kugar) Jawa Timur
Jumlah SDM yang Jumlah pertemuan / mengikuti sosialisasi (Kali) pertemuan (Orang) JUMLAH
11 kab/kota se Jawa Timur
4 kali
Rp
386,614,185,900.0
Rp
367,283,435,900.0
Rp
(19,330,750,000.0)
