BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Hukum perusahaan sebagai bagian dalam hukum bisnis semakin terasa dibutuhkan lebih-lebih pada awal abad 21 ini dengan prediksi bisnis internasional yang tidak terelakkan lagi, dimana Indonesia berada di tengah dan dalam kancah perdagangan bebas, dengan segala konsekuensinya termasuk tuntutan daya saing yang semakin berat. Bentuk-bentuk badan hukum yang dikenal dalam sistim hukum dagang Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk badan hukum lainyang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut dengan Maatschap atau persekutuan.1 Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk pereroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain. Seperti, Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan lain-lain. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat 1
Soejono Dirjdosisworo, Hukum Perusahaaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 47
1
terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.2 Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Kata perseroan dalam arti umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistim hukum dagang indonesia. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Angaran Dasar.3 Pasal 93 ayat (1) UUPT menyatakan : Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :4 1. dinyatakan pailit; 2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komissaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
2
Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, “Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hal. 1 3 Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 4 Lihat Pasal 93 ayat 1 UUPT
2
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan bukan kepada perorangan pemegang saham, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Peraturan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS yang dimuat dalam Anggaran Dasar perseroan.5 Dalam Pasal 97 UUPT menyatakan :6 1.
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
2.
Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkuta bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2)
4.
Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
5.
Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kergian sebagai mana dimaksud ayat (3) apabila dapat membuktikan : a.
Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 5 6
Ibid, hal. 45 Lihat Pasal 97 UUPT
3
b.
Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
c.
Tidak mempunyai beturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d.
Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6.
Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
7.
Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan. Dalam hubungan hukum, di satu sisi Direksi diperlakukan sebagai penerima
kuasa dari Perseroan untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar Perseroan, dan disisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan, dalam hubungan atasan dan bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya. Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi Direksi sangant relevan, dalam hal Direksi
4
melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah Perseroan, untuk kepentingan Perseroan.7 Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan tersebut, Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, melainkan juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.8 Doktrin putusan bisnis (Business Judgment Rule) yang merupakan cermin dari kemandirian dan diskresi dari Direksi dalam memberikan putusan bisnisnya merupakan perlindungan bagi Direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku Direksi. Doktrin Business Judgment Rule berkaitan erat dengan doktrin fiduciary duty, guna mengukur kepercayaan yang diberikan perseroan kepada Direksi berdasarkan prinsip fiduciary duty, maka sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dengan tujuan perseroan, Direksi tentu dihadapkan dengan risiko bisnis oleh karena itu guna melindungi ketidakmampuan yang disebabkan adanya ketentuan manusia, maka Direksi dilindungi oleh doktrin putusan bisnis Business Judgment Rule.9 Doktrin putusan bisnis (Business Judgment Rule) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, meskipun putusan
7
Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, “Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas”, op. Cit., hal. 98. Umar Kasim, Tanggung Jawab Korporasi dalam Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi,
9 Tri Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas; bank dan persero, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), hlm. 46 8
5
tersebut merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut : 10 1. Putusan sesuai hukum yang berlaku. 2. Dilakukan dengan itikad baik. 3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose) 4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (rasional basis) 5. Dilakukan dengan kehati-hatian (due care) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa. 6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya sebagai yang terbaik bagi perseron. Latar belakang dari berlakunya doktrin putusan bisnis ini adalah karena di antara semua pihak dalam perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku Direksi, maka pihak direksilah yang paling berwenang dan yang paling profesional untuk memutuskan apa yang terbaik dilakukan untuk perseroannya, sementara jika karena putusan bisnis dari Direksi terjadi kerugian bagi perseroan, sampai batasbatas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapat untung. Dengan perkataan lain, perseroan juga harus menanggung risiko bisnis, termasuk risiko kerugian. Oleh karena itu seorang Direksi harus bertindak hati-hati dalam melakukan tugasnya (duty of care). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang Direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyalty). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan
fiduciary
duty
dapat
menyebabkan
Direksi
untuk
dimintai
10
Munir Fuadi, Doktri-doktrin Modern dalam Corporate Law, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 197
6
pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.11 Dengan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “TINJAUAN
YURIDIS
FUNGSI
ANGGARAN
DASAR
PERSEROAN
TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI” B. Identifikasi Masalah Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut : 1.
Bagaimana tugas dan tanggung jawab direksi PT sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada di dalam anggaran dasar PT
2.
Bagaimanakah kedudukan anggaran dasar PT berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam melaksanakan tugasnya
C. Maksud dan tujuan penelitian Maksud penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan, sehingga dapat memeperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dalam hal ini untuk mengetahui mengenai analisis yuridis fungsi anggaran dasar perseroan terbatas dalam kaitannya tanggung jawab direksi. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
11
Bismar Nasution, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dalam Perspektif Hukum Bisnis Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Business Judgmen Rule
7
1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab direksi PT sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar PT 2. Untuk mengetahui kedudukan anggaran dasar PT berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam melaksanakan tugasnya kedudukan anggaran dasar PT berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam melaksanakan tugasnya D. Kegunaan Penelitian 1. Secara teoritis Secara teoritis, diharapkan pembahasan terhadap masalah yang akan dibahas akan melahirkan pemahaman baru tentang tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap kaitannya dengan anggaran dasar. 2. Secara praktis Secara praktis, pembahasan dalam proposal ini dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku bisnis yang memiliki kepentingan terhadap suatu perseroan untuk dapat mengetahui lebih jelas lagi arti pentingnya fungsi direksi dalam menjalankan perseroan sebagai pengurus perseroan, juga sebagai bahan untuk kajian bagi para akedemisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang pengelolaan perusahaan. E. Kerangka pemikiran Dari kata Perseroan Terbatas dapat diartikan bahwa, kata Perseroan berasal dari kata “ Sero “, yang mempunyai arti “ Saham “. Sedangkan kata Terbatas menunjukkan adanya tanggung jawab yang terbatas. Dengan demikian Perseroan Terbatas dapat dijelaskan sebagai bentuk usaha yang modalnya terdiri dari saham –
8
saham yang masing–masing pemegangnya atau anggotanya bertanggungjawab terbatas sampai pada nilai saham / modal yang dimilikinya. Menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka ( 1 ) dinyatakan bahwa :12 “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya“. Menurut Abdulkadir Muhammad :13 Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham – saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. PT adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Sedangkan pengertian badan hukum tersebut menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :14 a. E. Utrecht Badan hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa ( berwenang ) menjadi pendukung hak b. R.Subekti “ Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.
12
UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991 ), hal. 68 14 Chidir Ali, Badan Hukum, ( Bandung : Alumni, 1991 ), hal. 18 13
9
c. Meyers. “ Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban” d. Wirjono Prodjodikoro. “ Badan Hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hakhak,kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”. Didalam sebuah perseroan terdapat salah satu organ yang penting yaitu direksi,Keberadaan Direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. tidak mumgkin suatu perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa ada perseroan. Oleh karena itu, keberadaan Direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Sekalipun Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan Direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fisik hukum, bahwa perseroan terbatas dianggap sebagai subjek hukum, sama seperti manusia. Keberadaan Direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dengan demikian, keberadaan Direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Keberadaan Direksi diperlukan oleh perusahaan sebagai salah satu pilar utama dalam mengurus perseroan.15 Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi organ Perseroan
15
Try Widiyono, Direksi PT, Keberadaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 41
10
yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan. Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, Direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Seandainya dalam pengurusan dan perwakilan perseroan tersebut Direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi, jika perseroan pailit sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan perseroan yang mengakibatkan perseroan jatuh pailit. Dalam perkembangannya penerapan prinsip fiduciary duty telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para Direksi untuk mengambil keputusan bisnisnya. Dalam dunia bisnis adalah lazim bagi Direksi untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat spekulatif karena ketatnya persaingan usaha. Permasalahan timbul ketika keputusan bisnis yang diambilnya ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut, Direksi melakukannya dengan jujur dan itikad yang baik. Untuk melindungi para Direksi yang beritikad baik tersebut maka mucul prinsip Business Judgment Rule yang merupakan salah satu prinsip yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para Direksi yang mempunyai itikad baik. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai
11
keadilan, khususnya bagi para Direksi sebuah Perseroan dalam mengambil keputusan bisnis. Aturan Business Judgment Rule memberikan kekebalan kepada manajemen dari tanggung jawab perusahaan yang diambil dalam hal kekuasaan perusahaan dan wewenang manajemen dimana terdapat dasar-dasar yang masuk akal untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kepentingan dan dengan itikad baik. Doktrin putusan Business Judgment Rule ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan. F. Metode Penelitian Didalam pengumpulan data dan informasi untuk penulisan skripsi ini penulis telah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dapat mendukung penulisan skripsi ini dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:
12
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni merupakan
penelitian
yang
dilakukan
dan
ditujukan
pada
berbagai
peraturanperundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (law in book). Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) atau hukum dikonsepkan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas16. 2.
Jenis Data dan Sumber Data Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang
didukung oleh data primer. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitain yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder diperoleh dari : a. Bahan Hukum Primer Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang17 dalam tulisan ini di antaranya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum dagang, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan perundangundangan lain yang terkait.
16
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2006), hal. 118. 17 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 19.
13
b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan analisis yuridis fungsi anggaran dasar perseroan terbatas dalam kaitannya tanggung jawab direksi, seperti: seminar-seminar, jurnaljurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 3.Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:18
18
Ronitijo Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 63.
14
a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan degan objek penelitian. b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundangundangan. c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan. d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian. 4. Analisa data Data primer dan sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dengan skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. G. Lokasi penelitian Lokasi penelitian dikantor notaris Solichin SH, M.kn., Jalan Raya tengah tani No: 40,Kabupaten Cirebon. H. Sistematika Penulisan Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :
15
BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat LatarBelakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Pertanggung jawaban Penulisan. BAB II Bab ini akan membahas tentang tinjauan teoretis tentang perseroan terbatas, yang mengulas Pengertian Perseroan Terbatas, Pendirian perseroan terbatas,akta pendirian Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas,organ-organ Perseroan Terbatas,anggaran dasar Perseroan Terbatas dan Karakteristik Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. BAB III Bab ini akan membahas tentang Deskripsi anggaran dasar Perseroan Terbatas, Kedudukan anggaran dasar dalam perseroan terbatas dan Muatan hukum anggaran dasar berkaitan dengan hak dan kewajiban direksi. BAB IV Bab ini akan dibahas tentang Penerapan anggaran dasar perseroan terbatas berkaitan dengan pertanggung jawaban direksi dan Implikasi yuridis terhadap fungsi anggaran dasar perseroan terbatas BAB V Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.
16
