BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan suatu isu yang menarik untuk dicermati dan disikapi. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki andil dalam perekonomian Indonesia. Peran usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari1: 1. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, 2. penyedia lapangan kerja yang terbesar, 3. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, 4. pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta 5. sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap pendapatan devisa nasional melalui ekspor nonmigas mengalami peningkatan sebesar Rp.40,75 triliun atau 28,49 persen yaitu dengan tercapainya angka sebesar Rp.183,76 triliun atau 20,17 persen dari total nilai ekspor nonmigas nasional2. Selanjutnya pada tahun 2008, produk domestik bruto (PDB) nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp.1.997,73 triliun, kontribusi UMKM sebesar Rp.1.165,26 triliun atau 58,33 persen dari total PDB. Harga konstan tahun 2000 nasional mengalami perkembangan sebesar Rp.115,41 1
Kementerian Koperasi dan UKM www.bps.go.id
2
1
triliun atau 6,13 persen dari tahun 20073. Dan semakin berkembangnya jumlah unit usaha UMKM mencerminkan berkembangnya UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukan dalam tabel berikut: Tabel 1. Perkembangan Jumlah Unit UMKM Tahun 2006-2010 PERKEMBANGAN SKALA USAHA
2006
2007
2008
2009
2010 TAHUN 2006-2010
USAHA MIKRO
48.512.438
49.608.953
50.847.771
52.176.795
53.207.500
4.695.062
USAHA KECIL
472.602
498.565
522.124
546.675
573.601
100.999
USAHA MENENGAH
36.763
38.282
39.717
41.133
42.631
5.868
TOTAL
49.021.803
50.145.800
51.409.612
52.764.603
53.823.732
4.801.929
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (Diolah) Di Indonesia peran UMKM, khususnya usaha kecil juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan,
dan
pemerataan
pendapatan.
Oleh
karena
itu,
kebijakan
pengembangan UMKM di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan anti-kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan. Dimana perkembangan penyerapannya secara umum mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukan peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar. Perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini
3
www.depkop.go.id 2
Tabel 2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Tahun 2006-2010 SKALA
PERKEMBANGAN 2006
2007
2008
2009
2010
USAHA
TAHUN 2006-2010
USAHA 82.071.144
84.452.002
87.810.366
90.012.694
93.041.759
10.943.616
3.139.711
3.278.793
3.519.843
3.521.073
3.627.164
487.453
2.698.743
2.761.135
2.694.069
2.677.565
2.759.852
61.09
87.909.598
90.491.930
94.024.278
96.211.332
99.401.775
11.492.178
MIKRO USAHA KECIL USAHA MENENGAH TOTAL
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (Diolah) Menurut Hubeis (2009:4-6), ada beberapa permasalan umum yang biasanya dihadapi dan terjadi terhadap para pelaku UMKM diantaranya adalah: a. Kesulitan pemasaran Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Dari hasil studi yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas. b. Keterbatasan Finansial Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMKM di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi
3
pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. c. Keterbatasan SDM Salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang. d. Masalah Bahan Baku Keterbatasanbahan baku serta kesulitan dalam memeperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMKM di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. e. Keterbatasan Teknologi UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah. f. Kemampuan Manajemen
4
Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas. g. Kemitraan Kemitraan mengacu pada pengertian berkerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja). Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formal dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Melihat permasalahan tersebut, pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun, dengan keterbatasan yang ada itu, UMKM diharapkan mampu menjadi salah satu andalan perekonomiaan Indonesia. Karena UMKM memiliki peran sebagai sumber yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Permasalahan permodalan yang sering dialamai para pelaku UMKM ditanggapi oleh pemerintah
5
dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah program dana bergulir. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, dana bergulir
adalah
dana
yang
dialokasikan
oleh
Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Dampak dana bergulir untuk bantuan perkuatan UKM dapat dianalisis dari aspek-aspek sebagai berikut4 : a. Jumlah tenaga kerja dan kenaikan tenaga kerja. b. Modal usaha dan kenaikan modal usaha. c. Omset penjualan dan kenaikan omset penjualan d. Keuntungan dan kenaikan keuntungan usaha. Adapun tujuan operasional dari dana bergulir seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, diantaranya adalah untuk membantu penguatan modal usaha guna pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. Dengan adanya dana bergulir ini diharaplan para pelaku UMKM dan koperasi yang ada di
4
Achmad Hendra Setiawan. Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam Asset, 2009 Hal 109-115 Vol 11 No 2
6
Kabupaten Sleman dapat memanfaatkan bantuan modal/dana tersebut untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya agar lebih berkembang. Tabel 3. Perbandingan Tenaga Kerja, Modal Usaha, Omset Penjualan dan Keuntungan Rata-Rata No
Variabel Sebelum
Sesudah
1
Tenaga Kerja
4 Orang
5 Orang
2
Modal Usaha
Rp. 21.000.000,00
Rp. 27.000.000,00
3
Omset Penjualan
Rp. 21.000.000,00
Rp. 28.000.000,00
4
Keuntungan
Rp. 3.853.3000,00
Rp. 5.787.370,00
Sumber : Asset5 Pada tahun 2006 Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa 48,528 juta (99,99%) unit usaha yang ada di Indonesia adalah mereka yang tergolong dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat adalah identik dengan memberdayakan UMKM.Kelompok usaha ini mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 87% dari jumlah angkatan kerja produktif yang tersedia. Sedangkan sumbangannya terhadap PDB mencapai 54%.Data tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Di Kabupaten Sleman, UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki unit-unit usaha yang lebih 5
Achmad Hendra Setiawan. Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam Asset, 2009 Hal 109-115 Vol 11 No 2
7
banyak jumlahnya dibandingkan dengan usaha industri berskala besar. Serta keunggulan lainnya adalah UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, dan disisi lain mampu mempercepat pemerataan ekonomi guna mempercepat pembangunan. Tabel 4.Banyaknya Usaha di Kabupaten Sleman tahun 2009-2011 2009
Kecamatan
2010
2011
IK
IBM
IK
IBM
IK
IBM
Mayudan
1.946
0
2.026
0
2.034
0
Minggir
1.619
0
1.676
0
1.681
0
Sayegan
1.702
0
1.756
0
1.763
0
Godean
1.820
0
1.884
0
1.900
0
Gamping
705
8
735
8
745
8
Mlati
984
16
1.018
18
1.023
19
Depok
655
14
682
15
691
18
Berbah
350
5
362
5
370
5
Prambanman
237
3
246
3
253
3
Kalasan
625
17
648
19
658
19
Ngemplak
546
2
565
4
575
4
Ngaglik
699
14
738
14
753
16
Sleman
611
14
633
14
648
15
Tempel
1.123
2
1.158
2
1.174
2
Turi
486
1
489
1
492
1
Pakem
294
4
304
4
312
5
Cangkringan
610
0
369
0
377
0
15.012
100
15.289
107
15.448
115
Total
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman (Diolah)
Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan fasilitasfasilitas permodalan kepada para pelaku UMKM yaitu dengan adanya program
8
dana bergulir yang mana diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Program dana bergulir telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Sleman, oleh karena pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun mengalami peningkatan. UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah. Implementasi kebijakan yang dilakukan serta pembinaan yang diperlukan untuk tujuan penanggulan kemiskinan dan usaha pengembangan UMKM agar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 dimana dana bergulir disebutkan dengan nama Dana Penguatan Modal. UMKM binaan dari Disperindagkop Kabupaten Sleman sendiri telah disalurkan dana penguatan modal yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah. Implementasi kebijakan yang dilakukan serta
9
pembinaan yang diperlukan untuk tujuan penanggulan kemiskinan dan usaha pengembangan UMKM agar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Informasi tentang kemampuan penyaluran saja tentunya tidak cukup untuk menilai keberhasilan suatu program penyaluran dana bergulir. Sesuai dengan output yang akan dicapai yaitu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, idealnya untuk menilai keberhasilan program tersebut harus dilakukan secara komprehensif, dengan memperhatikan banyak faktor, baik faktor output maupun faktor inputnya. Kalau pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran yang ingin dijadikan output akhir maka ada tujuan antara yang juga perlu dikaji lebih dulu yaitu ; a) Apakah sasaran program sudah dicapai dengan baik (tepat sasaran), yaitu penerima kredit adalah benar-benar orang yang memerlukan dan memiliki potensi untuk menggunakan kredit tersebut ; b) Apakah yang bersangkutan benarbenar telah menggunakan dana yang diterima untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan potensi diri dan lingkungannya ; c) apakah dengan menjalankan usaha tersebut ada peningkatan penghasilannya. Kalau tadinya penganggur apakah sekarang telah mendapatkan pekerjaan, dan jika dia sudah berusaha apakah dengan adanya bantuan perkuatan terhadap usahanya sudah ada peningkatan pendapatannya serta ; d) jika program perkuatan melibatkan koperasi, apakah koperasi yang melakukan penyaluran tersebut menerima dampak positif dari kegiatan ini. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Riana Panggabean dengan judul penelitian “Efektivitas Program Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM” penelitian ini dilakukan padatahun 2005. Kesimpulan yang diperoleh adalah
10
1. Tingkat efektivitas dana bergulir di bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan digambarkan oleh tingkat kesesuaian antara program dan pelaksanaan dana bergulir termasuk kurang sesuai, produktivitas usaha dana bergulir termasuk pada kategori antara sangat rendah sampai sangat tinggi sedangkan tingkat kepuasan anggota tergolong pada kategori sangat rendah sampai rendah 2. Tingkat efektivitas dana bergulir dilihat dari pendapatan total koperasi dan anggota termasuk dalam kategori sangat rendah sampai rendah dan negatif 3. Keadaan ini diduga karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam program dan pelaksanaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasniwati dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Kendari”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1. Program bantuan dana bergulir BLUD Kota Kendari yang dilakukan oleh unit kerja pengelola BLUD Kota Kendari dalam meningkatkan kondisi ekonomi kurang efektif. 2. Tingkat kemacetan pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan adanya anggapan dana hibah dari Pemerintah, kegagalan pengembangan usaha, dan penyimpangan penggunaan pinjaman, hal ini semakin diperparah adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh petugas lapangan. 3. Sumber daya (SDM, dana, dan sarana prasarana) pengelola BLUD Kota Kendari, SDM secara kuantitas sudah mencukupi sedangkan secara
11
kualitas belum baik, ditinjau dari kemampuan dan keberhasilan dalam mencapai target dan adanya penyelewengan dana oleh SDM unit kerja pengelolaan BLUD Kota Kendari. 4. Diperlukan kerja sama oleh unit kerja peengelola BLUD Kota Kendari dengan lembaga keuangan yang memiliki Kredit Usaha Rakyat sehingga anggota masyarakat yang tidak sanggup memenuhi jaminan/agunan bias mendapatkan pinjaman kredit yang lebih besar dari standar pelayanan pinjaman usaha program BLUD untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Kajian tersebut mengindikasikan bahwa masih ada permasalahan yang ada pada program dana bergulir. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat efektivitas program dana bergulir yang disiapkan pemerintah melalui Dinas Perindagkop guna menunjang keberlangsungan kegiatan UKM binaan Dinas Perindagkop di Kabupaten Sleman. Keberlangsungan dan pertambahan kuantitas usaha tersebut tentunya harus disertai dengan evaluasi terhadap dampak dari dana bergulir yang diterima. Pengelolaan dana yang baik secara intuitif akan membuka peluang usaha dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya dan tentu akan mengurangi angka kredit macet, selain itu juga perlu peninjauan secara mendalam tentang sejauh mana program dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengembangkan usahanya. Program ini merupakan model yang dapat menggerakan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar dan
12
mampu meningkatkan produktifitas usaha yang dijalankannya. Dengan adanya pemberian dan penyaluran dana bergulir dari Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman maka hal ini dapat menjadi jalan keluar ataupun angin segar kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman untuk dapat mengembangkan usahanya. Mengenai dana bergulir dalam rangka membantu penguatan modal untuk pengembangan UMKM, pemerintah Kabupaten Sleman sendiri telah menyalurkan dana yang cukup besar dalam program ini, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5. Realisasi Dana bergulir Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop Kabupaten Sleman Sampai Dengan Tahun 2013 No
Tahun
Jumlah Nasabah Nilai
1
2001-2009
368
Rp. 5.084.000.000
2
2010
41
Rp.
3
2011
43
Rp. 1.243.000.000
4
2012
25
Rp.
5
2013
26
Rp. 1.032.000.000
503
Rp. 9.042.000.000
Total
893.000.000
790.000.000
Sumber : Dinas Perindagkop Bidang perindustrian Kabupaten Sleman Melihat tabel tersebut terjadinya penuruan jumlah unit usaha yang menyerap penggunaan dana bergulir. Hal tersebut mengindikasikan adanya suatu permasalahan yang mungkin terjadi. Serta dari unit usaha yang menerima dana
13
bergulir tersebut, kebanyakan diantaranya adalah nasabah lama atau para pelaku usaha yang sebelumnya menerima dana bergulir. Adanya naik turun penerima dana tersebut disebabkan para pelaku usaha yang menerima dana sebelumnya, namun bermasalah dalam mengembalian pinjaman. Akibatnya dalam permohonan pinjaman kembali menjadi pertimbangan pemberian bahkan tidak diberikan pinjaman. Kebanyakan para pelaku usaha yang menerima dana tersebut adalah pelaku usaha yang pernah menerima sebelumnya. Ada juga faktor penyebab terjadinya hal demikian dikarenakan oleh usaha yang tidak berkembang hingga usaha mati serta para pelaku usaha yang lain tidak mengetahui tentang program tersebut sehingga tidak mengakses program dana bergulir ini. Dengan besarnya dana yang disalurkan pada program dana bergulir ini, sudah barang tentu harapannya dapat membantu permasalahan modal yang dialami oleh para pelaku usaha yang ada di Kaupaten Sleman khususnya bidang industri. Namun ternyata masih banyak para pelaku usaha yang belum mengetahui tentang program ini dan masih banyak yang mengeluhkan tentang agunan yang menjadi syarat penerimaan modal dana bergulir ini, serta ada juga para penerima dana bergulir yang beranggapan bahwa dana tersebut merupakan dana hibah dari pemerintah kota oleh karenanya tidak wajib dikembalikan sehingga kenyataan di lapangan timbul permasalahan bahwa para pelaku usaha yang menerima program dana bergulir tidak mengembalikan pinjaman danannya.
14
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apa yang menjadi penyebab program dana bergulir pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sleman kurang efektif?”
1.3. Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: “Mengetahui
penyebab
kurang
efektif
program
dana
bergulir
dalam
PengembanganUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sleman.”
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 1. Sebagai pertanggungjawaban akademik di dalam memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1) pada Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. 2. Memperoleh kesempatan untuk berlatih guna menambah pengetahuan dan pengalaman dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan 3. Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya bagi para penentu kebijakan program Dana Bergulir. 4. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
15
