BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Strategi kebijakan pelaksanaan pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk mendorong peran dan membangun komitmen yang menjadi bagian integral dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat. Lingkungan sehat diarahkan melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat serta pengendalian faktor resiko baik di perkotaan maupun di pedesaan. (Depkes RI, 2006). Undang-Undang No.23 tahun 1997 pasal 6 ayat (1) tentang lingkungan hidup menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa, kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat individu dan makhluk sosial. Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Adanya peran serta masyarakat tersebut mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup, dan mengusahakan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup sehingga mutu dan kualitas lingkungan dapat terwujud. Pada hakekatnya peran serta masyarakat
Universitas Sumatera Utara
tersebut merupakan keharusan, karena manusia secara keseluruhan terlibat sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah lingkungan termasuk daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam, air dan vegetasi. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban yang amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang intensif sehingga terdapat beberapa indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi, sedimentasi, banjir dan kekeringan. Sebagai satu kesatuan air DAS dipengaruhi oleh kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang dibanyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial ekonomi dan tingkat pengelolaan yang erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (Dikun, 2003). Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kebijakan lingkungan sanitasi di daerah aliran sungai tertuang dalam PP No. 35 tahun 1991 tentang sungai. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Pendayagunaan sungai merupakan semua upaya untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya sungai secara efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya yang meliputi kegiatan peruntukan,
Universitas Sumatera Utara
pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan dari air sungai, sumber air sungai, dan prasarana sungai. Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1996 tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai tertuang dalam PP No 69 tahun 1996 yang mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Kebijakan pemerintah ini selain mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS terpadu, juga mengatur sanksi (hukuman) bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah dalam pengelolaan DAS terpadu baik pada DAS lokal, regional maupun nasional. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2005 tentang sanitasi lingkungan terkait dengan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai tindak lanjut dari UU No.7/2004 tentang sumber daya air dan pokok-pokok pengaturan bidang sanitasi (air limbah dan persampahan). PP No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. Jumlah penduduk yang meningkat tajam membuat kebutuhan tempat tinggal meningkat pula. Masyarakat cenderung memilih mendiami suatu kawasan yang dianggap mampu mendukung kehidupannya, misalnya di daerah sekitar bantaran sungai bahkan sangat dekat dengan tepi sungai. Semakin banyak penduduk yang
Universitas Sumatera Utara
berdiam di tepi sungai, maka semakin banyak limbah rumah tangga yang akan dibuang langsung ke sungai. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai memiliki sistem nilai dan menjunjung tinggi adat istiadatnya dan cenderung bersikap kooperatif. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial termasuk kesehatan, ekonomi dan politik, sehingga berpotensi menimbulkan masalah bila tidak ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu perlu mengoptimalkan peran serta semua pihak dalam upaya pemberdayaan masyarakat daerah aliran sungai (Depkes RI, 2006). Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah sekitar aliran sungai disebabkan oleh adanya budaya masyarakat Indonesia yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan limbah padat, cair dan limbah lainnya. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti yang banyak ditemukan di beberapa daerah di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Kondisi sungai sangat memprihatinkan sehingga tidak layak dimanfaatkan sebagai sumber air untuk keperluan konsumsi. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan selama ini baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disadari masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat bila terjadi masalah lingkungan dilapangan sering kali belum atau tidak jelas pihak mana yang harus menanganinya. Ini terjadi karena adanya anggapan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya. Disamping itu, masalah kewenangan dalam pengelolaan lingkungan seringkali dihadapkan pula pada kendala seperti belum terbentuknya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Bila sudah
Universitas Sumatera Utara
terbentuk masih lemah serta kurang efisien serta adanya beberapa daerah yang kurang memberikan perhatian yang cukup pada aspek lingkungan hidup. Disamping itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai, masyarakat cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya. Kota Subulussalam mempunyai luas wilayah 3.578 km terdiri dari 5 Kecamatan dan 74 desa dengan jumlah penduduk 67,821 jiwa. Wilayah Kota Subulussalam terbagi menjadi 3 yaitu daerah perbukitan, dataran rendah dan rawarawa (aliran sungai). Pemukiman penduduk dibagi menjadi pemukiman daratan dan pemukiman daerah aliran sungai. Sanitasi lingkungan di Kota Subulussalam masih dibawah standar dalam persentase lingkungan sehat, dengan cakupan kepemilikan jamban keluarga di Kecamatan Rundeng dari 2442 KK yang diperiksa sebanyak 921 KK yang memiliki jamban keluarga dengan persentase 37,71 %, cakupan air bersih dari jumlah yang diperiksa sebanyak 2442 KK dan yang memiliki sarana air bersih sebanyak 1183 KK atau persentase 48,44 %, pengelolaan limbah dari yang diperiksa 2250 yang memiliki sarana limbah 192 KK atau dengan persentase 8,35%, tempat sampah dari yang di periksa 2442 KK yang memiliki 35 KK persentase 1,43 %. Pada Kecamatan Sultan Daulat
dari 2340 KK yang diperiksa sebanyak 1179 kepala
keluarga yang memiliki jamban keluarga dengan persentase 50,38 %, cakupan air bersih dari jumlah yang diperiksa sebanyak 2340 KK dan yang memiliki sarana air bersih sebanyak 1316 KK atau persentase 56,24 %, pengelolaan limbah dari yang diperiksa 2340 yang memiliki sarana limbah 790 KK atau dengan persentase 30,20% serta tempat sampah dari yang di periksa 2340 KK yang memiliki 1244 KK
Universitas Sumatera Utara
persentase 54,71%. Pada kecamatan Longkip dari 953 kepala keluarga yang diperiksa sebanyak 423 kepala keluarga yang memiliki jamban keluarga dengan persentase 44,39 %, cakupan air bersih dari jumlah yang diperiksa sebanyak 953 KK dan yang memiliki sarana air bersih sebanyak 953 KK atau persentase 64,1 %, tempat sampah dari yang diperiksa 953 yang memiliki sarana limbah 378 KK atau dengan persentase 39,66% (Profil Kesehatan Kota Subulussalam, 2008). Hasil observasi diperoleh bahwa sungai Lae Soraya arusnya melewati tiga kecamatan di Kota Subulussalam yaitu tiga Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip. Pengelolaan sanitasi lingkungan masyarakat yang berdomisili 0-10 m dari aliran sungai sebagian besar belum memiliki ketersediaan sarana kebersihan seperti jamban, air bersih, pengelolaan limbah dan sampah. Pada umumnya masyarakat memilik prilaku kesehatan yang kurang baik, seperti kebiasaan membuang sampah keluarga di pekarangan atau sungai, pembungan tinja di sungai (memiliki jamban di atas sungai). Untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan mandi menggunakan air sungai. Ini merupakan hal biasa dan sering terlihat serta tidak ada larangan dari masyarakat lainnya (tokoh masyarakat). Pada pemukiman masyarakat yang berdomisili bukan di bibir sungai cenderung memiliki prilaku hidup yang bersih sehat dibandingkan dengan berdomisili di pinggir sungai. Adanya sebagian masyarakat menggunakan mesin sanyo untuk mengambil air sungai untuk keperluan sehari-hari dan memiliki jamban keluarga, tempat sampah, dan sumur untuk penyediaan air bersih. Air yang diambil dari sungai dikumpulkan di bak mandi, kemudian diendapkan dengan prinsip kotoran yang berada di permukaan air akan turun ke bawah. Air permukaan bagian atas inilah yang dipergunakan untuk keperluaan sehari-hari.
Universitas Sumatera Utara
Wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai perpanjang tanganan Dinas Kesehatan Subulussalam dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan yang dilakukan terbatas pada program penyuluhan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pembinaan masyarakat melalui Desa Siaga dan Posyandu tentang prilaku hidup bersih dan sanitasi rumah sehat dengan intensitas penyuluhan 3-4 kali setahun. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai merupakan kelompok yang paling berisiko atau rentan terhadap penularan penyakit menular yang disebabkan oleh penyediaan air bersih secara kualitas dan kuantitas belum memadai, kebiasaan masyarakat buang air besar di sungai, pembuangan sampah dan air limbah belum dikelola dengan baik, bangunan tempat tinggal belum memenuhi syarat perumahan yang sehat. Hal ini merupakan faktor resiko berbagai penyakit menular berbasis lingkungan (Kusnoputranto, 1995). Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sanitasi di daerah aliran sungai di Kota Subulussalam adalah berbagai peraturan dan program pengelolaan dan pengendalian pencemaran sungai mengacu pada peraturan pemerintah pusat. Belum terbentuknya peraturan daerah tentang pengelolaan sanitasi menyebabkan peran serta dan keterlibatan masyarakat masih minim. Dalam pengelolaan sumber daya air perlu upaya yang mengintegrasikan masalah teknis, ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan erat dengan masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian suatu program pembinaan masyarakat dan dalam merumuskan suatu kebijakan tentang pengelolaan sanitasi lingkungan di Kota Subulussalam.
Universitas Sumatera Utara
1.2 Permasalahan Sanitasi lingkungan di kota Subulussalam masih dibawah standar dalam persentase lingkungan sehat, dengan cakupan kepemilikan jamban keluarga, cakupan air bersih dan pengelolaan limbah. Peraturan dan program pengelolaan dan pengendalian pencemaran sungai hanya sedikit yang mengikutsertakan masyarakat. Upaya pemerintah dalam melaksanakan program sanitasi lingkungan dengan penyuluhan intensitasnya masih terbatas. Program yang dilaksanakan masih tertuju pada kesehatan ibu dan anak dalam meningkatkan derajat kesehatan yang bekerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat (Desa Siaga) setempat. Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Ada pengaruh kebijakan lingkungan hidup (PP No. 35 tahun 1991, PP No.69 tahun 1996 dan PP No.16 tahun 2005) dan peran serta masyarakat (keterlibatan, kontribusi dan tanggungjawab) terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan hidup di daerah aliran sungai Kota Subulussalam?”
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat terhdap pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai Kota Subulussalam.
Universitas Sumatera Utara
1.4 Hipotesis Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka sebagai hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh kebijakan lingkungan dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai Kota Subulussalam tahun 2009.
1.5 Manfaat Penelitian 1. Bagi pemerintah Kota Subulussalam, peneliti ini bermanfaat sebagai masukan dalam menyusun kebijakan perencanaan program lingkungan berbasis pembinaan masyarakat, promosi dan kesehatan lingkungan. 2. Bagi Dinas Kesehatan dan Sosial pemerintah Kota Subulussalam, peneliti memberi masukan-masukan pemikiran yang didasarkan pada analisis teori dan kajian praktis dalam meningkatkan peran serta masyarakat. 3. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian tentang peran serta masyarakat, agar masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan sanitasi lingkungan di tempat tinggalnya. 4. Untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah terhadap peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai di Kota Subulussalam tahun 2009.
Universitas Sumatera Utara
