1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH Pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi suatu negara/pemerintahan untuk melayani warga negaranya. Pelayanan publik tidaklah mudah dilakukan. Banyak negara yang gagal dalam memberikan pelayanan yang baik bagi warga negaranya. Kegagalan dan keberhasilan suatu pelayanan publik dapat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik tersebut. Kualitas pelayanan publik yang baik akan menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.1 Dalam setiap program kabinet peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas yang harus dicapai. Menurut undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
1
Ismail, dkk (2010), Menuju Pelayanan Prima, Konsep,dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penerbit Sekolah Demokrasi, Malang
2
kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Balai Pelatihan Kesehatan
(Bapelkes) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2008 adalah Unit Pelaksana Teknis SKPD Dinas Kesehatan DIY merupakan organisasi penyelenggara yang bertugas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelatihan bagi aparatur dan masyarakat. Mengacu kepada pengembangan visi Dinas Kesehatan maupun Bapelkes DIY serta tugas dan fungsi yang diemban, tahun 2011 telah dilakukan perubahan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan, menggali kembali sekaligus membuktikan keberadaan potensi yang dimiliki. Dimulai dengan intensifikasi pemasaran dan pengembangan jejaring yang lebih luas dengan maksud menjaring potensi pasar yang ada di sektor diklat masyarakat dan advokasi untuk menjaring potensi di lingkup aparatur. Manajemen pelayanan diakselerasi untuk siap dalam mengadopsi
dan
mengelola
peningkatan
kualitas
pelayanan
dengan
cara
mengembangkan seluruh sub unit dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki agar lebih adaptif, penataan retribusi, diversifikasi dan inovasi jenis pelayanan, kurikulum, metode-metode baru, perubahan manajemen pelayanan, pengembangan kemampuan adaptasi model pembelajaran yang lebih cepat menyesuaikan kebutuhan konsumen, proses yang lebih mudah dan lain sebagainya.2
2
Tim Bapelkes DIY (2014), Draf Dokumen Renstra Bisnis Bapelkes DIY
3
Mulai tahun 2012 dilakukan kajian untuk mengembangkan Bapelkes DIY menjadi PPK-BLUD yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi Bapelkes terutama dalam memberikan totalitas pelayanan kepada pelanggan. Model ini pernah digagas pada tahun 2007-2009 namun belum memberikan hasil mengingat masih adanya keraguan dalam pengembangannya. Namun demikian dengan adanya pembuktian dalam 2 tahun terakhir terkait dengan capaian Pendapatan Asli Daerah Bapelkes DIY yang selalu melebihi target membuktikan adanya peluang pengembangan Bapelkes DIY. Pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 169/KEP/2014 Bapelkes DIY ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status bertahap. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 3 PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan atau
3
Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2007
4
pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.4 James F.Cortado dalam Sinambela (2014) menyatakan kualitas oleh banyak pakar diartikan dalam satu frase, diantaranya W.E Deming menyebutnya, perbaikan berkesinambungan (continuous improvement); Joseph M. Juran, menyebutnya sebagai cocok untuk digunakan (fit for use); Philip Crosby, mengartikan kesesuaian dengan persyaratan. Selain itu Kaoru Ishikawa, mengartikan dalam bentuk kalimat, yaitu produk yang paling ekonomis, paling berguna dan selalu memuaskan pelanggan. Selanjutnya JW Cortado, menyebutnya pula dalam satu frase, yaitu saat kejujuran (the moment of truth), atau kualitas diciptakan pada saat pelaksanaan. Dengan kata lain organisasi yang menerapkan Bapelkes DIY yang sudah menerapkan
PPK–BLUD
harus
senantiasa
melakukan
perbaikan
yang
berkesinambungan terhadap jasa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Produk jasa yang dihasilkan haruslah produk
yang jelas ,yang paling ekonomis, paling
berguna , dan selalu memuaskan pelanggan. Namun setelah PPK-BLUD diterapkan Bapelkes DIY harus segera beradaptasi dengan pola tata kelola yang baru. Bukan tidak mungkin benturan-benturan akan ditemui. Benturan di internal organisasi terkait perubahan ketugasan, bertambahnya pekerjaan, alur yang baru, dan mekanisme pertanggungjawaban. Benturan dengan stake holder lain misalnya Dinas Kesehatan DIY, DPPKA, dan BKD terkait sistem penganggaran, administrasi keuangan, restribusi, dan penempatan pegawai. Benturan 4
Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2007
5
dengan pelanggan juga sangat mungkin terjadi karena adanya perubahan pola tarif dan alur pelayanan.
Selain itu dengan berbagai perubahan retribusi yang harus
dibayarkan tentunya pelanggan akan semakin menuntut profesionalitas Bapelkes DIY dalam memberikan pelayanan, jika tidak maka sangat mungkin pelanggan akan beralih pada instansi pemerintah yang lain yang menjadi kompetitor Bapelkes DIY. Tantangan-tantangan yang dihadapi Bapelkes DIY pasca diterapkannya PPKBLUD ini sangat membutuhkan kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang selalu terjadi . Jika Bapelkes tidak memiliki kemampuan yang cepat untuk beradaptasi maka tujuan utama PPK-BLUD yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan akan sulit dicapai bahkan kinerja organisasi dapat menurun. Penerapan tata kelola yang baru dan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang terus berubah dapat mempengaruhi kinerja Bapelkes DIY. Asropi (2007) menyatakan, kinerja lembaga pelayanan publik di daerah dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik lembaga pelayanan publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan penyearahan dengan lingkungannya dan melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut. Terkait dengan keadaan tersebut, maka kebutuhan nyata bagi Bapelkes DIY sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik adalah melakukan perubahan yang mendasar dalam pendekatan manajemen pelayanan
6
publik. Menurut Asropi (2007) perubahan yang dimaksud terkait dengan nilai-nilai fundamental yang menopang cara pandang, perilaku, dan sikap aparatur lembaga pelayanan publik terhadap lingkungannya. Adapun pendekatan manajemen pelayanan public yang cocok dengan kebutuhan ini dikenal dengan manajemen stratejik (strategic management). Dalam pendekatan ini, perubahan yang terjadi dalam pendekatan ini, perubahan yang terjadi dalam lingkungan lembaga pelayanan publik dipandang sebagai suatu realitas yang harus direspon secara stratejik, sehingga tujuan dan sasaran lembaga pelayanan publik dapat dicapai dengan kinerja yang tinggi. Status Bapelkes DIY yang telah menjadi PPK-BLUD juga mengemban tugas untuk memenuhi nilai-nilai publik yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan
bangsa.
Pendekatan
manajemen
stratejik
dalam
pelaksanaannya sejalan dengan hal ini, seperti pendapat Moore (1995) bahwa tujuan dari manajemen stratejik adalah untuk menciptakan nilai publik, perlakuan manajemen stratejik terhubung ke penciptaan nilai publik. Proses manajemen stratejik bersifat dinamis. Input yang relevan serta akurat, yang berasal dari analisis lingkungan internal maupun eksternal yang diperlukan untuk perumusan strategi yang efektif dan efisien serta penerapannya.5
5
A Hitt, Michael et all, (2001)Manajemen Strategis ; Daya Saing dan Globalisasi Konsep,Salemba Empat, Jakarta
7
1.2.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka
fokus masalah pada penelitian ini adalah: 1.
Bagaimana kondisi lingkungan internal maupun eksternal Bapelkes DIY pasca diterapkannya PPK-BLUD?
2.
Strategi apa yang dapt dilakukan untuk peningkatan kinerja Bapelkes DIY pasca diterapkannya PPK-BLUD? Kaitan kedua pertanyaan penelitian itu adalah pasca menerapkan PPK BLUD
Bapelkes DIY akan mengalami berbagai perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang dapat digambarkan secara jelas dalam penelitian ini dan dilakukan analisisnya dengan menggunakan analisis SWOT di BAB V. Sebagai hasil dari analisis SWOT tersebut maka didapatkan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi-strategi pilihan organisasi agar kinerja organisasi terus meningkat melalui persilangan kekuatan , kelemahan, peluang dan ancaman Bapelkes DIY yang secara jelas dibahas pada BAB VI yaitu strategi peningkatan kinerja di Bapelkes DIY. Secara keseluaruhan pendekatan ini disebut sebagai pendekatan manajemen stratejik. 1.3. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk: 1.
Mendapatkan gambaran bagaimana kondisi lingkungan internal maupun eksternal Bapelkes DIY pasca diterapkannya PPK BLUD melalui sebuah pendekatan manajemen stratejik
8
2.
Mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan Bapelkes DIY agar kinerjanya semakin meningkat pasca diterapkannya PPK-BLU
1.4. MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang diharapkan dari tesis ini adalah: 1.
Memberikan gambaran bagi Bapelkes mengenai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi pasca diterapkannya BLUD
2.
Memberikan rekomendasi bagi penentuan strategi demi peningkatan kinerja Bapelkes pasca BLUD
3.
Menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya terkait strategi dan kinerja organisasi pasca BLUD
