BAB I PENDAHULUAN. Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada di Indonesia cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari hari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta yang 60% adalah sepeda motor sedangkan pertumbuhan populasi untuk mobil sekitar 3-4% dan sepeda motor lebih dari 4% per tahun (data dari Departemen Perhubungan). Banyaknya pengguna kendaraan bermotor secara tidak langsung berkaitan dengan penambahan pajak daerah dalam hal pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor haruslah membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data Dinas Pendapatan, pertumbuhan kendaraan bermotor roda empat mencapai 13,09 persen, dimana pada periode Januari-Mei 2009 mencapai 79.266 unit kendaraan, sedangkan pada 2010 periode yang sama sebanyak 89.642 unit kendaraan. Pertumbuhan kendaraan roda dua juga meningkat 17,26 persen. Pada 2009 sebanyak 449.588 unit, dan 2010 587.206 unit. (http://www.tempointer aktif.com/hg/2010/07/22/brk,20100722-265446,id.html)

Universitas Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dibekali berbagai kewenangan untuk mengelola berbagai sumber pendapatan daerah, yaitu: 1. Pendapatan Asli daerah (PAD), yang terdiri dari: a. Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Laba Perusahaan Daerah d. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah 2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan yang sah, yang terdiri dari: a. Bantuan Dana Kontijensi/ penyeimbangan dari Pemerintah b. Iuran Jasa Air Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.


Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib dan benar sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka diharapkan seluruh objek penerimaan daerah, baik berupa pajak, retribusi maupun berbagai penerimaan daerah lainnya yang sah dapat dioptimalkan sehingga roda pemerintahan dan jalannya pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terbagi dua, yaitu: 1. Pajak Provinsi 2. Pajak Kabupaten kota Didalam Undang-undang No. 28 tahun 2008, disebutkan bahwasannya jenis pajak provinsi terdiri dari: 1. Pajak kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea


Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena banyak menunjang pembiayaan daerah. Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), dimana didalamnya terdapat kerjasama antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (BBN-KB), PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). (http://getskripsi.com/2008/12/11/kinerja-samsat-dalammeningkatkanpelayananpublik studi-kasus-/) Sebelum

dilakukan

Sistem

Administrasi

Manunggal

Satu

Atap

(SAMSAT) kegiatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan tersendiri dikantor dinas pendapatan daerah provinsi dan cabang-cabang dinas, begitu juga dengan penyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) ditempat yang berbeda pula, sehingga hal ini tdak memberikan pelayanan yang baik bagi pemilik kendaraan bermotor, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Keadaan seperti diatas dapat menjadi penghambat dalam usaha memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor, dan juga dapat menyebabkan


masyarakat menjadi malas untuk mengurus pajak kendaraan bermotor dan menjadi penghambat dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ karena tidak adanya keseragaman baik dalam hal pengurusan, administrasi, maupun besarnya tarif dalam proses pengurusannya. Salah satu tujuan pemebentukan kantor bersama SAMSAT ini adalah untuk memudahkan pelaksanan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ. Pengurusan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada kantor SAMSAT adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat meliputi banyak hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat. Kantor SAMSAT sebagai organisasi pelaksana tugas membuat atau merancang konsepsi-konsepsi untuk meberdayakan segala kemampuan agar dapat melaksanakan tugas pengutipan pajak kendaraan bermotor secara efektif, dimana persyaratannya adalah keahlian aparatur, seperti kemampuan mengidentifikasi dan mengelompokkan

pekerjaan,

menyiapkan

personalia

untuk

menangani

pelaksanaan tugas-tugas, mengetahui wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme koordinasi kepada antar unit kegiatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan pengurusan pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Rantauprapat masih terdapat prosedur antar loket sehingga menyulitkan dan merepotkan para wajib pajak, dan dalam setiap loket menghabiskan waktu yang lama, sehingga hal tersebut mengakibatkan masih kurangnya efesien dalam hal waktu. Karena ada


tiga instansi yang berada di SAMSAT sehingga proses terhambat pada sumber daya manusia/mental yang dimiliki oleh petugas/PNS untuk melayani masyarakat, misalnya apabila pengurusan telah selesai di DISPENDA tapi akan terhambat di POLRI, seperti itu sebaliknya. Masalah juga terdapat dimasyarakat, yang kurang informasi mengenai prosedur dan mekanisme pembayaran Pajak kendaraan bermotor (PKB)/BBN-KB kendaraan yang dimiliki. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengungkapkanya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi pengurusan

Sistem

Pajak

Administrasi

Kendaraan

Manunggal

Bermotor

Satu

pada

Atap

Kantor

dalam

SAMSAT

Rantauprapat”

1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian Latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Pengurusan Pajak Kendaraan pada SAMSAT Rantauprapat? 1.3 Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam proses penyelenggaraanya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam pengurusan Pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Rantauprapat.


1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan, kependidikan, khususnya mengenai implementasi sistem administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang menindaklanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dan dengan informan penelitian yang lebih baik. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: a. Bagi penulis, sebagai masukan dan menambah wawasan serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan Implementasi sistem administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor b. Bagi instansi SAMSAT Rantauprapat, hasil penelitian ini menjadi pedoman dan masukan dalam pelaksanaan pengurusan pajak kendaraan bermotor dan lebih meningkatkan pelayanan dalam hal pengurusan pajak kendaraan bermotor. 1.5 Kerangka Teori Seperti yang dikemukakan oleh Nawawi (1992:149) dalam suatu studi penelitian perlu adanya kejelasan titik tolak atau landasan berfikir untuk memecahkan dan membahas masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori sebagai pedoman yang menggambarkan darimana sudut masalah tersebut dosorot.


Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto,2002:92). Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk mengambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah sebagai berikut:

1.5.1 Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:68) yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak, dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk


melakukan

perbaikan-perbaikan)

terhadap

undang-undang/peraturan

yang

bersangkutan. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Tangkilisan, 2003 : 17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan menurut Tangkilisan (2003 : 18) adalah : 1.

Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.

2.

Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.

3.

Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Dalam setiap perumusan kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperolehapa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1990 :59). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan


kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (1990:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Van Master dan Van Horn (dalam Wahab, 1990:51), merumuskan proses implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh

individu

atau

pejabat-pejabat

atau

kelompok-kelompok

pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan dalam Cheema dan Rondinelii (Wibawa, 1994 :19), implementasi adalah sebagai berikut :”Dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa satu proses interaksi diantara merancang dan menentukan seseorang yang diinginkan”. 1.5.1.1

Implementasi Kebijakan

Menurut Carl. J. Friedrich kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. Sedangkan menurut Dimock, kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada


pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang atau golongan dalam masyarakat. (Soenarko, 2003:42-43) Menurut Anderson (dalam Nyimas, dkk, 2004:7) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan itu adalah : 1.

Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2.

Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

3.

Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.

4.

Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5.

Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa (otoritatip).

Maka berikut ini adalah pengertian tentang implementasi kebijakan yang sangat sederhana dalam Nyimas,dkk (2004:9) : “Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Keputusan

Peradilan,

Perintah

Eksekutif,

atau

Instruksi

Presiden.(Wahab, 1991 :50)” Menurut

Wibawa

(1994),

implementasi

kebijakan

merupakan

pengejahwantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu Undang-Undang namun juga dapat berbentuk instruksi-


instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusankeputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan

tujuan

yang

hendak

dicapai

dan

dalam

berbagai

cara

“menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. 1.5.1.2

Model Implementasi Kebijakan

•

Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi (Subarsono, 2005 : 99), yakni : 1.

Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterprestasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 2.

Sumberdaya

Kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resource). Dalam berbagai kasus Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksanaan.


3.

Hubungan antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 4.

Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrsi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 5.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 6.

Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. • Model impelentasi dari george edwards III


Dalam pandangan edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (subarsono,2005:90) 1. komunikasi Secara umum edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni: a. transmisi Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksananya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukana keputusankeputusan diabaikan atau seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintahperintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat pelaksana dengan pemerintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaannya yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki. Ketiga, persepsi yang efektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. b. konsistensi Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsurkejelasan,


tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah akan memudahkan para pelaksana kebijakna menjalankan tugasnya dengan baik. c. kejelasan Edwards mengidentifikasikan enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak menganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan. 2. sumber daya Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, informasi, fasilitas danb sumber daya finansial. 3.

disposisi (kecendrungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi dengan baik, maka dia akan dapat menjalankan kabijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memilki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.


Komunikasi Sumber daya

disposisi implementasi

Struktur birokrasi Gambar 1.1: Gambar Teori George Edward

4. struktur birokrasi Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operting procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementasi dalam bertindak. Strktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasaan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 1.5.2 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “systema” yang mempunyai pengertian sebagai berikut: a. Suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian


b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponenkomponen secara teratur Sedangkan sistem merupakan suatu totalitas himpunan dari bagian-bagian yang satu sama lain berinteraksi dan bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu lingkungan. Jadi, sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk dari bagian selanjutnya, begitulah seterusnya hingga bagian yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan menganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Ada beberapa definisi administrasi, yaitu: a. Suatu keseluruhan istilah yang meliputi banyak subjek yang semuanya cenderung berprasangka kearah efesiensi perusahaan b. Pelayanan-pelayanan manajemen atau pelayanan kantor perusahaan c. Organisasi atau suatu kantor pusat suatu perusahaan yang mengawasi sejumlah unit-unit produksi. Defensi ini dapat berlaku dalam jenis kelompok perusahaan yang mempunyai beberapa seksi. Didalam buku ilmu administrasi publik oleh Inu Kencana Syafei, dkk (1999:13-15), ada beberapa pengertian administrasi menurut pendapat para ahli, yaitu: a. Menurut Herbert A. Simon, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama


b. Menurut The Liang Gie, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu c. Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. d. Menurut Hadari Nawawi, administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Stephen P. Robins administrasi adalah proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna bersama dan melalui orang lain. Dalam setiap pengertian administrasi selalu ada 3 hal umum yang dicakup yaitu sasaran-sasaran, sumber-sumber yang terbatas dan orang-orang. Jadi administrasi dapat diartikan sebagai seluruh proses organisasi baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta yang terdiri atas penentuan tujuan dan pencapainnya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara berdaya guna melaui dan bersama orang-orang secara terkoordinasi dengan menerapkan perencanaan, pembuatan keputusan dan perintah kerja, pemimpin serta penguasaan. Diantara pendapat para ahli tersebut, pada prinsipnya administrasi mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain: a. Kerja sama


b. Banyak orang c. Untuk mencapai tujuan bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam Bahasa Inggris one roof system, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah pelayanan administrasi dalam pengurusan kendaraan bermotor. Pelayanan pengurusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama diberikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh Jasa Raharja, sedangkan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), plat nomor, dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) diberikan oleh kepolisian. Namun dengan adanya SAMSAT, kesemuanya dapat dilayani dalam satu atap, atau bahkan satu loket. SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), dimana didalamnya terdapat kerjasama antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (BBN-KB), PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Peningkatan pelayanan prima dikantor bersama SAMSAT adalah merupakan kebutuhan organisasi untuk merespon tuntutan dan harapan masyarakat yang terus


meningkat, maka sudah sewajarnya kantor bersama SAMSAT memberikan pelayanan yang baik dengan mengembangkan paradigma kepemerintahan yang ditandai

dengan

adanya:

transparansi,

akuntabilitas,

penegakan

hukum,

profesionalisme, kesetaraan dan lain sebagainya.

1.5.3 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagai bentuk Pelayanan Publik 1.5.3.1 Definisi Pelayanan publik Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan pemerintah adalah pelayanan publik, dimana pengurusan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari bentuk pelayanan publik. Menurut H.A.S Moenir (1992:27) menyatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain dengan haknya. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan guna memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak seluruh warga negara dan penduduk atas jasa pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Dalam hal ini pemberi pelayanan adalah aparatur yang bertugas pada organisasi pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Sedangkan penerima pelayanan adalah warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban atas pelayanan publik. Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, menyebutkan yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau


rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan

KEPMENPAN

NO.63/KEP/M.PAN/7/2003,

pelayanan

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ratminto (2005:5) pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Kurniawan (2005:4) pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Menurut Gabriel Roth dalam Kumorotomo (1994:70) mendefinisikan pelayanan publik adalah pelayanan yang disediakan untuk publik apakah disediakan secara umum atau secara privat. Selain itu, pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan serta membangun kesan yang dapat memberikan citra positif dimata pelanggan karena jasa pelayanan yang diberikan dengan biaya yang terjangkau sehingga membuat pelanggan menjadi termotivasi untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan publik yang prima.


Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kepada publik didalam suatu oraganisasi atau instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan publik/ masyarakat itu merasakan kepuasan. Atau pada hakekatnya pelayanan publik merupakan pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 1.5.3.2 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagai bentuk pelayanan publik Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu: 1. Kesederhanaan, prosedur/ tata cara pelayanan yang dselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 2. Kejelasan yang mencakup beberapa hal antara lain: a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan umum b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaiaan keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik c. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran 3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan


4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah 5. Rasa aman, proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum 6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana dan prasarana kerja yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telematika 9. Kedispilinan, kesopanan, dan keramahan, pemberi pelayanan bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas. 10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Maka dapat dirumuskan yang menjadi unsur yang terkandung dalam pelayanan publik yaitu:


1. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga atau aparat pemerintah maupun swasta 2. Objek

yang

dilayani

adalah

masyarakat

(publik)

berdasarkan

kebutuhannya 3. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa barang atau jasa 4. Ada aturan atau sistem dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaanya Agar pelayanan publik berkualitas sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemeritah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap Negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik mempunyai beberapa ciri yaitu: a. Tidak dapat memilih konsumen, artinya setiap masyarakat yang datang dan membutuhkan pelayanan harus diperlakukan secara baik


b. Peranannya dibatasi oleh undang-undang, artinya dalam menjalankan tugas melayani kepentingan masyarakat, tetap ada norma, aturan dan ketentuan yang menjadi batas dan dasar c. Politik menginstitusionalkan konflik, artinya berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi sering merupakan dampak dari politk d. Pertanggungjawaban yang kompleks, karena mengatasnamakan negara maka dalam pelayanan publik ada berbagai prosedur yang yang tetap harus dijalankan e. Sangat sering diteliti f. Semua tindakan harus mendapat justifikasi g. Tujuan atau output sulit diukur atau ditentukan Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraanya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Peran utama aparat sebagai pelayan publik, diharapkan masyarakat untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat meliputi banyak hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Pamudji (1994:46). Yang menyatakan bahwa “Jasa pelayanan pemerintah yaitu berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-


barang dan jasa-jasa. Jenis pelayanan publik dalam arti jasa-jasa, yaitu seperti pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga, pelayanan pendidikan, pelayanan haji, pelayanan kepolisian, dan lain-lain.“ Oleh sebab itu Pelayanan pengurusan Pajak kendaraan bermotor juga termasuk dalam jasa pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan pendapat diatas dapat dikatakan lebih lanjut yaitu secara operasional, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama, pelayanan umum yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum. Dalam pelayanan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan

pusat-pusat

kesehatan,

pembangunan

lembaga

pendidikan,

pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya. Kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan, pelayanan ini meliputi kemudahan-kemudahan dalam memperoleh

pemeriksaaan

kesehatan,

memasuki

lembaga

pendidikan,

memperoleh kartu penduduk dan surat-surat lainnya, pembelian karcis perjalanan, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat tersebut pelayanan pengurusan Pajak kendaraan bermotor secara operasional termasuk ke dalam jenis pelayanan publik yang diberikan secara orang perseorangan. 1.5.4 Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.


Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Di sini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya atau energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang dijalan umum. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah Subjek pajak kendaran bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak


kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sementara itu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu: a. Nilai jual kendaraan bermotor (diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor) b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Setiap orang yang mempunyai kendaraan bermotor wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya setiap tahun melalui kantor samsat dimana kendaraan itu terdaftar. Persyaratan yang harus dipersiapkan sebelum menuju kantor samsat antara lain : •

fotocopy BPKB,

•

fotocopy STNK yang habis masa pajaknya,

•

fotocopy KTP.

Kalau semua syarat ini dilengkapi maka nanti saat di kantor samsat tinggal mengikuti prosedur yang ada. Penyelengaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dan kepentingan bagi masyarakat juga. Dalam perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 pasal 175 PP No.44 Tahun 1993 disebutkan bahwa “sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah terdaftar diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan


bermotor serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Dengan adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor maka pengurusan pajak kendaraan dapat dilakukan untuk mmenui peraturan sebagai masyarakat wajib pajak. 1.6 Definisi Konsep Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. (Singarimbun, 1995 : 37) Untuk menghindari batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep, guna menghindari adanya salah pengertian maka definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah, seperti petugas SAMSAT yang melakukan tugasnya berdasarkan indikator implementasi dari George Edwards yaitu : a. Komunikasi Komunikasi terbagi dua yaitu internal dan eksternal, komunikasi internal yaitu antara petugas SAMSAT dan komunikasi eksternal antara petugas SAMSAT kepada masyarakat. b. Sumber Daya Sumber daya terbagi tiga yaitu sumber daya manusia, informasi dan fasilitas. Untuk itu, dalam pelaksanaan implementasi SAMSAT harus memilki sumber daya untuk mencapai tujuannya.


c. Disposisi atau Sikap Sikap dari petugas SAMSAT sebagai pelaksana kebijakan, apakah mendukung dalam pelaksanaannya. d. Struktur Birokrasi Perlunya struktur organisasi yang jelas dan prosedur kerja yang jelas dalam pelaksanaan implementasi SAMSAT.

1.7

Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI

Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi.


BAB IV

PENYAJIAN DATA

Bab ini berisikan hasil data yang diperoleh dari lapangan dan atau berupa dokumen yang akan dianalisis.

BAB V

ANALISA DATA

Bab ini berisikan tentang uraian data-data yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap penting bagi pihak yang membutuh.


BAB I PENDAHULUAN. Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada

Recommend Documents