BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Daya saing ekonomi menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik. Daya saing daerah mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada aras mikro perusahaan. Hal ini mendefenisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan suatu perekonomian” dari pada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi bukan hanya perusahaan tetapi meliputi rumah tangga, pemerintah, dan agen-agen ekonomi lainnya. Tujuan akhir dari peningkatan wilayah atau daya saing perekonomian adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut (Abdullah, dkk 2003). Sejalan
dengan
adanya
proses
pelaksanaan
otonomi
daerah
dan
desentralisasi fiskal, kewenangan yang sangat besar telah diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah kabupaten maupun kota mempunyai peran besar dalam mengatur dan mengelola perekonomian daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang itu telah membuka banyak kesempatan emas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi daerah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya saing yang baik secara langsung akan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi
lebih baik. World Economic Forum (WEF) merilis datadalam forum yang bertajuk “Global Competitiveness Report “ tahun 2014/2015 dan mengumumkan bahwa posisi indeks daya saing global Indonesia menempati posisi 34 dari 144 negara yang disurvei. Pencapaian ini membaik empat peringkat dibandingkan posisi tahun 2013/2014 di posisi 38. Namun Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu, Singapura yang berada di peringkat ke-2, Malaysia yang berada di peringkat ke-20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Dan hanya unggul dari dua negara Asia Tenggara yakni Filipina di peringkat ke-52, Vietnam di peringkat ke-68. Untuk wilayah Asia Pasifik, Indonesia tetap berada dibawah Jepang (6), Hong Kong (7), Taiwan (14), Selandia baru (17), Malaysia (20), Australia (22), Korea Selatan (26), dan Republik Rakyat Tiongkok (28). Bersumber dari laporan yang dirilis World Economic Forum diatas, dapat disimpulkan bahwa posisi daya saing Indonesia masih tergolong lemah dibanding negara-negara lainnya bahkan di wilayah Asia Tenggara Indonesia belum mampu mengimbangi negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Ketertinggalan posisi daya saing Indonesia terkait dengan adanya infrastruktur yang belum memadai, birokrasi yang tidak efisien dan terkesan berbelit-belit, juga penentuan kebijakan dan regulasi yang tidak stabil. Berdasarkan hasil dari penelitian PPSK Bank Indonesia dan LP3E FEUNPAD (2008) dalam neraca daya saing daerah, Kabupaten Tapanuli Utara berada di peringkat 275 secara keseluruhan dalam daya saing daerah dari 434 neraca daya saing daerah. Peringkat ini masih jauh di bawah kabupaten dan kota
lainnya di Provinsi Sumatera Utara seperti Kota Medan di peringkat 23, Kabupaten Asahan yang berada di peringkat 73, Kabupaten Deli Serdang di peringkat 95, dan kota yang letaknya berada disebelah kabupaten Tapanuli Utara yaitu Kota Sibolga di peringkat 131. Berdasarkan input perekonomian daerah, Kabupaten Tapanuli Utara berada di peringkat 332. Berdasarkan infrastruktur, SDA dan lingkungan, Kabupaten Tapanuli Utara berada di peringkat 304. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah, maka salah satu hal yang paling utama yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) merupakan
pengukuran
perbandingan dari harapan hidup, melek huruf,pendidikandanstandar hidupuntuk semua negara seluruh dunia. Konsep IPM yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan mengklasifikasikan 4 kategori yaitu, tinggi (IPM lebih dari 80,0), menengah atas (IPM antara 66,0 – 79,9), menengah bawah (IPM antara 50,0 – 65,9), rendah ( IPM kurang dari 50). Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, menyebutkan bahwa nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara, memiliki nilai sebesar 75,81 angka ini masih berada pada kriteria menengah, berarti pembangunan manusia masih harus lebih ditingkatkan agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan kabupaten Tapanuli Utara dan bukan menjadi beban pembangunan. Namun IPM Tapanuli Utara masih berada dibawah Kota Pematang Siantar (78,62), Kota Medan (78,62), Kota
Tebing Tinggi (77,96) Kota Binjai (77,79), Kabupaten Tobasa (77,49), Kabupaten Deli Serdang (76,82), Kabupaten Karo (76,76), Kota Padang Sidimpuan (76,31), dan Kota Sibolga (76,16). Untuk lebih siap berdaya saing, Kabupaten Tapanuli Utara harus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga menghasilkan SDM yang lebih berkualitas, produktif, dan unggul. BPS Kabupaten Tapanuli Utara menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2013 sebesar 6,05 persen. PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar 5121,10 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 1914,42 miliar rupiah. Persaingan antar daerah yang semakin ketat, membuat pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten Tapanuli Utara dituntut untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar dapat menarik investasi ke Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah. Serta kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, membuat kebijakan pemerintah daerah yang lebih strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat penelitian ini berjudul Analisis Daya Saing Ekonomi di Tapanuli Utara.
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang
menjadi dasar dalam penelitian ini adalah faktor - faktor apa saja yang menjadi penentu daya saing ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015. 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor- faktor penentu daya saing Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015. 1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah :
1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang kondisi daya saing perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 2. Sebagai bahan masukan, koreksi maupun bahan pertimbangan oleh kepala daerah maupun instansi terkait dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi sehingga mampu mendorong kesejahteraan daerahnya. 3. Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
