BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suatu negara berdaulat terdiri atas empat unsur yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Antara keempat unsur tersebut tigalah yang paling esensial atas bentuk negara tersebut, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam mengurusi urusan-urusan kenegaraan, demi mencapai tujuan suatu negara tersebut, aspek hukum, dan aspek ekonomi adalah aspek yang menentukan keberlangsungan negara tersebut. Hukum dibutuhkan sebagai alat mengontrol individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintahan, sedangkan ekonomi sebagai baku ukur dalam tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan kemapanan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung keberlangsungan negara yang ingin mencapai tujuannya. Masyarakat politik seperti negara yang dihuni oleh banyak masyarakat, akan sangat sulit untuk menentukan tujuan negara tersebut, karena setiap individu-individu dalam negara tersebut memiliki fikiran yang berbeda antara satu sama lain, terlebih manusia dalam keadaan alamiah merupakan serigala bagi manusia yang lain (homo homini lupus) seperti diutarakan oleh Thomas Hobbes Bellum Omnium Contra
1
Omnes.1 Oleh karena itu menurut Jean Jacques Roessaeu sebuah kesepakatan mengenai tujuan negara tersebut dituangkan ke dalam sebuah Sosial Contract agar individu-individu teresebut terlindungi dari ketakutan akan kekacauan yang terjadi, kontraksosial tersebut adalah konstitusi. Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.2 Dalam konstitusi terdapat berbagai aturan pokok yang mengatur kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, cita-cita dan ideologi negara, serta masalah ekonomi negara.3 Indonesia sebagai negara berdaulat, demi mempersatukan tujuan dari dibentuknya negara, memiliki konstitusi tersendiri yang berbeda dan memiliki ciri yang khas sebagai cerminan dari masyarakat-masyarakat di Indonesia.4 Perihal tujuan negara Indonesia, dituangkan ke dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,….
1
Soehino,1985, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 98. Miriam Budiardjo, 1989, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm.107. 3 Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, hlm. 4. 4 Muhammad Yamin, dalam Sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Risalah Sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan, 1995, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 13. 2
2
Dalam melaksanakan tujuan yang telah tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka disusunlah pasal-pasal yang memuat kerangka dasar agar dapat mencapai tujuan seperti yang dimuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan dari tujuan negara tersebut merupakan konsepsi awal dari sistem pemerintahan yang akan dianut. Sistem pemerintahan di berbagai negara berbeda walaupun tujuannya memiliki kesamaan. Sistem pemerintahan ini lebih dipengaruhi oleh faktor sosial politik yang terjadi di masyarakat suatu negara tersebut. Pengertian preambule yang terdapat pada konstitusi memuat rechsidee dan staatsidee dari terbentuknya negara tersebut. Di bawah ini adalah contoh dari konstitusi-konstitusi negara yang memuat cita-cita bernegara, seperti: 1. Konstitusi Amerika Serikat5: …provide
for
the
common
defence
promote
the
general
Welfare…(memberikan perlindungan publik, meningkatkan kesejahteraan umum) 2. Konstitusi China6:
5
http://www.usconstitution.net/xconst_preamble.html diakses pada 23 Januari 2013. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372962.html diakses pada 23 Januari 2013. 6
3
…to win and preserve national independence and develop national economies…(untuk memenangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengembangkan ekonomi bangsa) 3. Konstitusi India7: …secure to all its citizens: justice, sosial, economic and political…(menjamin kepada semua warga negara: keadilan, kehidupan sosial, kemakmuran ekonomi, dan kehidupan politik) 4. Konstitusi Rusia8: … striving to ensure the well-being and prosperity of Russia,…(berusaha keras untuk menjamin kehidupan yang layak dan kemakmuran Rusia) Dari uraian beberapa preambule konstitusi-konstitusi tersebut, tertuang beberapa nilai yang memiliki kekuatan doktrinal mengenai tujuan negara. Tujuan tersebut bila diperhatikan memiliki kesamaan: mencapai kesejahteraan rakyat (general welfare). Dalam mewujudakan cita-cita negara, negara-negara tersebut memiliki ciri khasnya yang dituangkan ke dalam sistem penyelenggaraan negara. Sistem tersebut seiring berkembangnya zaman, dikenal dengan istilah modern political constitution seperti yang dikatakan oleh C.F. Strong. Konsep modern constitution tersebut pada praktik kenegaraan, bersandar pada tiga aspek peradaban
7 8
http://www.constitution.org/cons/india/preamble.html diakses pada 23 Januari 2013. http://archive.kremlin.ru/eng/articles/ConstIntro01.shtml diakses pada 23 Januari 2013.
4
modern yang dalam buku Jimly Asshiddiqie disebutkan sebagai Trias Politica peradaban modern yaitu; state (politik pemerintahan), civil society (masyarakat), dan market (ekonomi).9 Pada awal abad ke-20 hingga saat ini aspek kesejahteraan umum selain menjadi perhatian pemerintahan dalam aspek administrasi negara juga berbobot pada kedaulatan negara dalam menentukan sosial contract perihal sistem ekonomi dalam konstitusinya. Salah satu bentuk dari kesejahteraan rakyat dapat dilihat pula dari ekonomi negara tersebut. Tujuan Indonesia yang dimanifestasikan ke dalam bentuk konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai sistem pemerintahan yang menentukan penyelenggaraan mencapai kesejahteraan dari aspek ekonomi rakyat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. Sebagai negara hukum yang konsisten dan konsekuen Indonesia seperti yang dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dalam melaksanakan sistem
9
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, hlm. 75.
5
ekonominya, dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan umum yang mengacu pada nilai-nilai konstitusi. Timbulnya hubungan internasional secara umum, pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antarnegara, karena kepentingan dua negara (dalam hal ekonomi) saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara.10 Era Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, merupakan zaman ketika peran Indonesia yang sangat terkenal kontroversial namun berintegritas, seperti keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencetuskan Gerakan Non-Blok, dan membuat Games of New Emerging Force (Ganefo). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat tegas dalam menyerukan independensi negara-negara baru tersebut agar tidak terprovokasi perang ideologi. Indonesia mampu menentukan nasib negaranya sendiri yang pada waktu itu masih berumur jagung, dengan mengusungkan ide kemandirian. Soekarno mencanangkan gagasan “Trisakti” yang menyerukan berdaulat secara politik, berdiri mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Hatta bersamaan
dengan
semangat
trisakti
tersebut
menyerukan
asas
ekonomi
kekeluargaan, dan politik internasional bebas (independent) dan aktif.11 Aspek menentukan nasib sendiri hingga dewasa ini berkaitan pada kemampuan Indonesia dalam melakukan hubungan internasional, dan dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tidak luput pula dari masuknya 10
Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, hlm. 1. http://www.investor.co.id/home/warisan-trisakti-bung-karno/48623 diakses pada tanggal 4 Oktober 2013.
11
6
Indonesia ke dalam penggolongan negara-negara dalam grup G-20 yang baku ukur penggolongan negara tersebut, bersandar pada kemampuan perkembangan ekonomi negara, dan tingkat kontribusi dalam memacu ekonomi globalisasi. Indonesia sebagai negara yang mengalami tingkat perkembangan ekonomi, menghadapi tantangan dalam memperkuat ekonominya, yang menurut penulis terdapat dua hal yaitu; 1. Tantangan dalam mengikuti arus globalisasi di bidang ekonomi dan teknologi, hal ini berdasarkan dari keikutsertaan Indonesia dalam organisasi diplomatik dalam hal ekonomi, seperti G-20 dan ASEAN dimana Indonesia juga sebagai negara pemrakarsa. Terdapat syarat-syarat tertentu yang menentukan status keanggotaan Indonesia. 2. Tantangan dalam mengembangkan ekonomi lokal yang mampu bersaing di pasar nasional, bahkan internasional. Dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka diharapkan pemerintahan di tingkat daerah mampu mengembangkan potensi ekonomi daerahnya dengan tidak meninggalkan aspek kearifan lokal. Kemampuan Indonesia melakukan hubungan diplomatik ekonomi saat ini, membuka hubungan dua arah bagi investor asing untuk dapat melakukan penanaman modal. Selalu timbul polemik diantara para ahli hukum dan ahli ekonomi, mengenai neo-liberalisme bercirikan “pro-investor” (kapitalis) dengan semangat ekonomi founding fathers Indonesia yang berpihak pada rakyat. Segi ekonomi yang dimaksud dapat dilihat dari tingkat persaingan pasar antara modal yang berasal dari dalam
7
negeri atau modal lokal, dengan modal dari investor asing. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan ekonomi dari aspek hukum tata negara, yaitu kewenangan lembaga negara yang mengatur hubungan dan alur penanaman modal baik yang berasal dari investor dalam negeri dan investor asing sesuai dengan cita-cita negara berdirinya Indonesia. Penulis menemukan setidaknya terdapat beberapa undang-undang dan peraturan presiden yang mengatur tentang kegiatan ekonomi Indonesia berkaitan dengan penanaman modal asing (selanjutnya disebut dengan PMA): 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Menko Ekonomi, Hatta Rajasa, mengatakan bahwa sektor investasi dari PMA dalam bentuk Foreign Direct Invesment12 sangat mendorong perkembangan ekonomi 12
Foreign Direct Investment adalah penanaman modal yang dilakukan oleh orang atau badan hukum berasal dari suatu negara dengan cara mengelola langsung perusahaan di negara lain.
8
Indonesia pasca reformasi.13 Namun beberapa kali Mahkamah Konstitusi mendapat permohonan uji materiil undang-undang yang bergesekan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 salah satunya adalah permohonana uji materiil Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, permohonan uji materiil ratifikasi Piagam Asean, dan baru-baru ini mengenai Badan Pelaksana Minyak dan Gas atau BP Migas yang berakhir dengan dibubarkannya lembaga tersebut. Dalam hal ini kegiatan penanaman modal pada sistem ekonomi globalisasi dan sistem ekonomi khas Indonesia yaitu Demokrasi Ekonomi, dirasa belum mampu mengakomodir kegiatan ekonomi internasional berupa foreign direct investment dengan saat yang sama melindungi kepentingan nasional. Sebagaimana diuraikan di atas terdapat putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan judicial review terkait Undang-undang Penanaman Modal tersebut, tepatnya pada Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007, petitum permohonan menggugat mengenai klausul lamanya hak guna usaha pada bidang tanah yang memiliki jangka waktu 95 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun dan dapat diperbaharui hingga 35 tahun, bagi penanam modal yang telah memohon izin tersebut, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan bahwa klausul tersebut inkonstitusional, karena penggunaan jangka waktu yang begitu lama akan menimbulkan potensi membunuh usaha rakyat Indonesia akibat dari persaingan yang tidak proporsional antara rakyat dengan investor. 13
http://www.antaranews.com/berita/326238/hatta-indonesia-pasar-potensial-bagi-investor-singapura, “Hatta, Indonesia Pasar Potensial Bagi Investor Singapura”, diakses tanggal 8 Agustus 2012.
9
Dari sistem ekonomi globalisasi yang sedang mendominasi politik perekonomian di dunia, dan dengan komitmen pemerintah yang bergerak di bidang perekonomian, membuka kesempatan terhadap kegiatan penanaman modal usaha tertentu menjadi usaha ekonomi makro yang penting di Indonesia. Atas besarnya pengaruh usaha ekonomi penanaman modal tersebut, maka sebagai negara hukum, harus ditetapkan suatu rumusan kebijakan (beleid), termasuk melakukan pengaturan (regelendaad),
melakukan
pengurusan
(bestuurdaad),
melakukan
pengelolaan(beheerdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) untuk tujuansebesar-besar kemakmuran rakyat.14 Dalam teori hierarki perundang-undangan Hans Kelsen, dan Hans Nawianskyyaitu theorie von stufenufbau der rechtsordnung, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Staatsgrundgezets dapat diaplikasikan pada tingkatan pemerintahan bila terdapat formele gezets. Menurut Attamimi formele gezets tersebut adalah Undangundang. Sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 disahkan, terdapat jenis peraturan perundang-undangan baru yang masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Ketetapan MPR. Oleh karena itu, dalam melaksanakan amanah Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 terdapat Tap. MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai breakdown produk hukum dalam melaksanakan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Jimly Assidiqie dalam bukunya mengatakan bahwa muatan UUD 14
Ismail Suny, ketika menjadi saksi Ahli dalam permohonan uji materiil Mahkamah Konstitusi nomor 21-22/PUU-V/2007 25 Maret 2008.
10
NRI Tahun 1945 disempurnakan dari kekurangan beberapa negara-negara lain yang menjadikan konstitusi hanya sebagai konstitusi politik. Oleh sebab itu UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mengatur dalam bidang politik saja akan tetapi dalam konstitusi ekonomi, serta konstitusi sosial yang sesuai dengan cita-cita kolektif bangsa.15 Pelaksanaan amanah konstitusi dalam bidang ekonomi, sosial dan politik adalah fungsi utama dari negara sebagai organisasi politik yang ditunjuk oleh social contract yang disepakati rakyat. Negara agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa, tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, artinya setelah ada tatanan hukum yang disepakati, perlu ditunjuk individu yang memiliki hak untuk menjalankan fungsi negara tersebut. Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State, menguraikan tentang siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh legal order (tata hukum) adalah suatu lembaga negara.16 Lembaga negara yang berwenang khususnya dalam melaksanakan penanaman modal, adalah badan koordinator yang mengatur pelaksanaan penanman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut BKPM) yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.17 Beberapa kewenangan lembaga tersebut salah satunya dilaksanakan melalui Keputusan Kepala BKPM. Mengenai
15
Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia, Sekjen Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm. 37. 16 Ni’matul Huda, Op. cit., hlm. 77. 17 Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
11
kewenangan lembaga BKPM tersebut secara mutatis mutandis dijelaskan pada Pasal 28 Undang-undang Penanaman Modal dan selanjutnya pada bagian penjelasan mengenai kewenangan lembaga BKPM salah satunya sebagai berikut: a. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; b. Membuat peta penanaman modal Indonesia; Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Penanaman Modal mengenai BKPM: Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).18 Dalam membentuk usaha di bidang penaman modal Undang-undang Penanaman Modal pun mengatur mengenai beberapa kriteria usaha yang tertutup dan
18
Penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
12
terbuka dengan syarat dalam melakukan penanaman modal. Ketentuan usaha tersebut ditetapkan dalam Pasal 12 mengenai ketentuan bidang usaha mana saja yang diizinkan bagi penanam modal, baik itu dalam negeri dan asing, yang berbunyi: Pasal 12 1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. 3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. 4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal tersebut memberikan pendelegasian bagi presiden untuk menentukan usaha-usaha yang terbuka untuk PMA. Pendelegasian diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Usaha-Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Syarat Untuk Penanaman Modal. Usaha yang dilampirkan dalam perpres tersebut membuka peluang dalam melakukan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEANEconomic Community
13
(AEC).19 Perpres in casu membuka usaha-usaha di bidang yang menyangkut kepentingan luas masyarakat Indonesia seperti bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum, perdagangan, komunikasi, dengan persyaratan bagi kepemilikan investor asing maksimal 95 % (persen). Berkaca kembali pada kegiatan penanaman modal di Indonesia, terdapat haluan-haluan yang disepakati sebagai pilar utama kedaulatan negara, haluan tersebut adalah konstitusi. Pengertian konstitusi Indonesia dewasa ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang dengan jelas dan tegas memuat haluan ekonomi baik makro ataupun mikro. Haluan tersebut adalah Demokrasi Ekonomi yang terkandung di Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Makna demokrasi ekonomi ini mengandung pengertian kemandirian dan kekeluargaan dimana agregat kepentingan adalah untuk warga negara Indonesia, rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan atas bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di bumi pertiwi.20 Kedaulatan tersebut diamanahkan kepada negara bukan sebagai penguasa akan tetapi negara sebagai pengurus yang dapat membatasi kesewenang-wenangan sistem pasar bebas yang mendominasi kekayaan alam Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis, dalam penulisan hukum yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DARI
19
Konsideran pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 20 Jimly Asshiddiqie, Op. cit., Konstitusi Ekonomi, hlm. 354.
14
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TERHADAP ASAS DEMOKRASI EKONOMI) ini melakukan kajian terhadap kegiatan penanaman modal bukan semata-mata
menjadi
pembahasan
pro-kontra
terhadap
PMA,
melainkan
mengulasnya dari perspektif Hukum Tata Negara yaitu dari sifat lembaga pelaksana, konsistensi asas ekonomi yang termaktub pada konstitusi, serta ide pelaksanaan negara hukum sebagaimana tertuang pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu; 1. Apakah yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi pada UUD NRI Tahun 1945? 2. Apakah kewenangan BKPM dalam penyelanggaraan penanaman modal sesuai dengan asas demokrasi ekonomi? 3. Bagaimanakah pengawasan terhadap kewenangan lembaga BKPM? C. Tujuan Penelitian 1) Tujuan Subjektif a) Penelitian ini bertujuan bagi penulis untuk memperoleh data mengenai konstitusionalisme pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, dan koordinasi kewenangan badan eksekutif tersebut dengan lembaga negara yang mengatur tentang ekonomi nasional. 15
b) Penelitian ini merupakan syarat akademis penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2) Tujuan Objektif a) Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui konstitusionalisme ekonomi yang tertuang dalam konstitusi Indonesia. b) Untuk mengetahui kewenangan BKPM sebagai lembaga pemerintah nonkementrian yang berada langsung di bawah koordinasi presiden serta skema koordinasi terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. c) Untuk mengetahui tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ruang lingkup, kewenangan, dan produk hukum dalam menjamin kesejahteraan ekonomi di Indonesia. D. Keaslian Penelitian Selama yang ditelusuri oleh penulis dalam membuat penulitian ini, belum ada penelitian sejenis yang meneliti mengenai pelaksanaan ekonomi nasional ditinjau dari segi hukum tata negara. Adapun terdapat penulisan hukum yang meneliti mengkaji Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan judul ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL
KAITANNYA
DENGAN
KONTRAK
ALIH
TEKNOLOGI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI oleh Wiwi Dwi Astuti dari Universitas Sebelas Maret tahun 2009. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitan yang dilakukan oleh penulis, adalah perspektif penulisan
16
hukum tersebut mengkaji kontrak alih teknologi. Sedangkan pada penelitian yang ditulis akan mengkaji kewenangan dan kedudukan lembaga BKPM.
E. Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan praktis a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman kewenangan lembaga lintas sektoral yang menangani penanaman modal terhadap permasalahan-permasalahan
yang
berpotensi
pada
perkembangan
penanaman modal di Indonesia. b) Dapat dijadikan rekomendasi terhadap pemerintah dalam membuat naskah akademis terhadap revisi Undang-undang Penanaman Modal. c) Hasil Penelitian ini di masa yang akan datang dapat memperkuat keikutsertaan ahli hukum, khususnya ahli hukum tatanegara dalam membuat kebijakan pemerintah di bidang makro-ekonomi seperti penanaman modal. 2) Kegunaan akademis a) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap
dalam
perkembangan
ilmu
hukum
khususnya
dalam
perkembangan ilmu hukum tata negara di bidang makro-ekonomi. b) Dapat memberikan tambahan khasanah pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka dalam teori konstitusionalisme nasional. 17
