BAB I PENDAHULUAN. tersebut tentunya Polri tidak tinggal diam, bersama stakeholder lain seperti pamkarsa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Objek sektor migas sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomer 3407 K /07/MEM/2012. Namun faktanya, sampai saat ini kegiatan ilegal di sektor migas masih terus terjadi. (KOMPAS.COM,Oktober,2014) Menurut data dari Direktorat PAMOBVIT Baharkam Polri, kegiatan ilegal di objek vital nasional terdiri dari illegal drilling, illegal production, dan illegal tapping. Adapun Wilayah yang sangat dominan terjadinya ilegal migas menurut Polri adalah wilayah Sumatera. "Di Sumatera sering terjadi kasus pencurian minyak, tercatat ada lebih dari 500 kasus pencurian minyak mentah dari tahun 2009 sampai 2013," ujar Kombes Budi dalam diskusi Lawan Illegal Drilling di Jakarta, Selasa (7/10/2014). Pencurian minyak mentah yang terjadi di Sumatera tersebut telah mengakibatkan shutdown pemompaan lebih dari 50 kali. Bahkan menurut dia, pencurian minyak telah mengakibatkan Toptank lebih dari 150 kali. Selain itu, praktik illegal tapping yang sudah terjadi selama 4 tahun telah mengakibatkan pencemaran lingkungan yang parah dan menimbulkan kebakaran hutan diberbagai tempat di Sumatera. Menghadapi hal tersebut tentunya Polri tidak tinggal diam, bersama stakeholder lain seperti pamkarsa dan masyarakat, Polri mengaku sudah melaksanakan kegiatan persuasif, preventif, dan penegakan hukum. Dari data yang ada, Polda Sumsel telah menindak illegal tapping tahun 2010 ada 22 kasus, tahun 2011 ada 30 kasus, tahun 2012 ada 90 kasus dan tahun

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2013 memproses 34 kasus. Meskipun sudah melakukan upaya hukum, kegiatan illegal migas masih kerap terjadi hal tersebut disebabkan kurangnya personil pengamanan objek vital. Kejadian illegal tapping juga dialami oleh salah satu perusahaan migas yang mempunyai kontrak kerja sama (KKS) dimana pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia, yang mempunyai lapangan produksi di Sumatra Selatan yang meliputi KKS BC dan KKS BSJB. Saat ini perusahaan tersebut mempunyai masalah dengan kasus kegiatan illegal taping yang mengakibatkan kerugian kehilangan kesempatan produksi kurang lebih 400 barrel dalam kurun waktu 2013 sampai dengan Q3 2014 yang tercakup dalam 29 kasus.

Gambar 1.1 Distribusi Kejadian Illegal Tapping Sumber: Data diolah (2014)

Analisis akar penyebab masalah (Root Cause Analysis) illegal tapping

sudah

dilakukan oleh tim investigasi khusus (Laporan RCA bulan Januari 2014). Dan

2


diketahui bahwa ada 2 faktor yang berpengaruh yaitu faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan secara langsung dan faktor internal yang bisa dikendalikan secara langsung. Data yang tercatat dalam analisis akar penyebab masalah dari faktor internal adalah antara lain implementasi prosedur yang tidak konsisten, laporan ancaman yang tidak ditindaklanjuti, tidak adanya prosedur dalam pengecekan jalur pipa dan tidak adanya program kerja yang terintegrasi. Adapun rencana tindakan agar illegal tapping tidak terulang kembali yang tercantum dalam analisis akar penyebab masalah tersebut adalah antara lain: membangun pengertian yang sama antar manajemen terkait terhadap pentingnya keamanan jalur pipa serta mempunyai program kerja terintegrasi dalam menghadapi ancaman illegal tapping, mengulas kembali semua procedure yang berkaitan dengan pengecekan jalur pipa, membuat jadwal pertemuan bulanan yang dihadiri oleh stakeholder serta memonitor kepatuhan terhadap pelakasanaan program kerja. Untuk membantu perusahaan dalam merealisasikan rencana tindakan yang direkomendasikan tersebut

maka

diusulkan

untuk

membuat

suatu

sistem

terintegrasi

yang

mengikutsertakan fungsi-fungsi terkait yang ada di perusahaan diantaranya departemen security, departemen pipeline surveillance, departemen CSR (Corporate Social Responsibility), departemen Land and Forestry serta departemen Government Relationship. Menurut Hughen et al. (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) adalah berfokus pada nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui pengembangan strategi operasional dan peningkatan reputasi perusahaan serta pengendalian risiko.

3


Laporan program kerja dan kegiatan rutin serta pencatatan pelaporan penting dari setiap departemen tersebut akan diinput dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga menghasilkan suatu Dashboard yang akan berguna bagi para pemegang keputusan dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan yang diperlukan berdasarkan visualisasi kondisi yang ditampilkan. Melalui visualisasi dashboard tersebut akan terlihat tanda-tanda kondisi bahaya yang akan dilambangkan melalui warna merah, kuning dan hijau. Dimana warna merah melambangkan kondisi bahaya dan perlu adanya tindakan nyata, kuning melambangkan kemungkinan adanya bahaya serta hijau melambangkan keadaan aman. Pendekatan secara integrated telah memungkinkan manajemen untuk lebih memahami risiko, secara proaktif mengidentifikasikan issue, dan lebih cepat dalam merespon peristiwa penting dengan cara yang lebih terpadu dan konsisten (Stephan and Doug, 2007). Sistem terintegrasi yang di dalamnya mencakup pengimplementasian proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi, monitoring serta evaluasi di harapkan mampu mengurangi risiko ketidakpastian karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi di lapangan (Author’s Guide, 2014). Serta membantu penyusunan rencana langkahlangkah pencegahan yang bisa dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hernandes (2000) menyimpulkan bahwa manajemen risiko yang terintegrasi dapat membantu untuk menyatukan sumber daya bersama-sama dalam rangka memastikan bahwa operasi bisnis berjalan terus. Langkah

4


pertama untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda adalah dengan meningkatkan komunikasi.

1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah dalam tesis ini adalah antara lain: 1) Kasus illegal taping terjadi di lapangan produksi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan kuartal ke 3 tahun 2014. Adapun yang akan ditinjau lebih lanjut dalam Tesis ini adalah kejadian illegal taping di jalur pipa KM13 – KM43. 2) Tidak adanya sistem pelaporan terintegrasi guna melaporkan program kerja dan memonitor kepatuhan terhadap pelaksanaan program kerja serta memonitor tidaklanjut dari rencana tindakan yang telah ditetapkan.

1.3. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana rancangan sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga dapat menginformasikan kesimpulan dari program kerja yang telah dilakukan dan menggambarkan pemetaan kondisi di lapangan serta mengukur komiten setiap departemen yang terkait sebagai data untuk pengambilan keputusan dalam rencana tindakan? 2) Apakah rancangan sistem terintegrasi tersebut mampu mencegah dan menurunkan jumlah kejadian illegal tapping di jalur pipa KM13 – KM 43?

5


1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud tesis ini adalah membuat rancangan sistem terintegrasi sebagai pengembangan dari sistem sebelumnya sehingga mampu menyajikan informasi yang cukup dalam membaca kondisi di lapangan sebagai hasil dari pelaporan program kerja setiap departemen yang terkait. Adapun tujuan tesis ini adalah: 1) Merancang suatu sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga dapat menyimpulkan program kerja dari departemen terkait dan menggambarkan pemetaan kondisi di lapangan serta mengukur komiten dalam melaporkan program kerja untuk memudahkan analisa kondisi di lapangan serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang diperlukan. 2) Merancang grafik (run chart) jumlah kejadian illegal taping di jalur pipa KM 13 – KM43 sebagai alat ukur keberhasilan sistem terintegrasi.

1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Manfaat dari tesis ini adalah: 1) Meninjau lebih lanjut penerapan teori Total Quality Management untuk Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas. 2) Merancang pola kerja sama yang efisien dan efektif diantara departemen yang terkait 3) Merancangan sistem terintegrasi yang dapat mencegah dan menekan jumlah kejadian illegal tapping. Adapun kegunaan dari tesis ini adalah:

6


1) Sebagai masukan yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan untuk menurunkan kejadian kasus illegal tapping. 2) Menjadi bahan kajian bagi perusahaan lain dalam menyelesaikan masalah yang sama.

7


BAB I PENDAHULUAN. tersebut tentunya Polri tidak tinggal diam, bersama stakeholder lain seperti pamkarsa

Recommend Documents