BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Telah
diketahui
pada
umumnya
negara
yang
memiliki
administrasi
pemerintahan yang modern seperti Indonesia bahkan beberapa Negara lain di dunia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan kas negara yang akan digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan kas terbesar dalam negeri. Negara menggunakan pajak untuk membiayai pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya karena pemerintah Indonesia saat ini bertumpu pada pajak dalam membiayai pembangunan. Hasil pemanfaatan penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dukungan dana agar pembangunan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat ataupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling berpotensi adalah dari sektor pajak, karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak
1
salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan dengan adanya suatu perubahan dalam sistem perpajakan yang biasa dikenal sistem self assessment system,
dimana
wajib
pajak
diberi
kewenangan
untuk
menghitung,
memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasi atau membayarnya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dalam menghitung dengan jujur pajak penghasilan terutang dan menyetor serta melaporkannya dengan tepat waktu. Dengan di terapkannya sistem perpajakan tersebut di harapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga pendapatan pajak negara dapat meningkat juga. Oleh karena itu agar pendapatan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya. Sebelum diterapkannya Self Assesment System di Indonesia, sistem pemungutan yang digunakan yaitu Official Assesment System, pada penerapan sistem ini fiskuslah yang aktif, mulai dari mencari Wajib Pajak untuk memberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Namun, pada awal tahun 1984 saat dimulainya reformasi perpajakan sistem perpajakan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan Official Assesment System berubah menjadi Self Assesment System menurut Dudima (2011). Administrasi perpajakan adalah untuk mengawasi kepatuhan dan meyakinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang 2
berlaku dalam pendaftaran wajib pajak, penilaian, menjalankan prosedur pemungutan, dan pembayaran dengan tidak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan, administrasi pajak harus efisien dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu tidak menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan dalam menopang jalannya pembangunan. Dalam hal ini masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa adanya peran serta dari masyarakat maka sektor pajak tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Salah satu jenis pajak yang paling berpotensi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menurut Rahayu (2010).
3
Alat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dengan administrasi pajak, yang memuat data - data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Sesuai dengan prinsip Self Assesment System Wajib Pajak harus melaporkan pajak - pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat difotokopi.
Tabel 1 : Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 hingga Maret 2015 Uraian
31 Maret 2015
31 Maret 2014
Pertumbuhan
Manual
6,429,925
6,510,408
-1.24%
e-Filing
2,496,397
1,081,164
130.90%
Total
8,926,322
7,591,572
17.58%
Sumber: Dashboard Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2014, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
Ada dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu, SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau
4
pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak, kemudian SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa efektifitas dan efisinsi penyampaian SPT dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Dalam perkembangan sektor pajak, sebagaimana diketahui bahwa penerimaan negara semakin tahun semakin tergantung dari penerimaan sektor pajak. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah melakukan kewajiban membayar sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Namun, kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya belum tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang kurang patuh terhadap kewajiban tahunan yaitu menghitung pajak atas dasar sistem self assessment system misalnya wajib pajak melaporkan perhitungan nilai pajaknya lebih kecil dari pada yang sebenarnya dalam SPT pada akhir tahun pajak dan ada juga wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melihat bahwa PPh 21 memberikan banyak potensi bagi penerimaan pajak dan penyampaian SPT dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK
ATAS
PENYAMPAIAN
SPT
PPH
21
DI
KPP 5
YOGYAKARTA (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). 1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta? 1.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meninjau kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. 1.4
Manfaat Penelitian
1. Bagi Instansi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut : 1. Dapat memberikan solusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Dapat memberi dorongan kepatuhan kepada wajib pajak.
6
2. Bagi Universitas Gadjah Mada. Ikut memberikan
perhatian dalam perkembangan peraturan perpajakan
yang berlaku di Indonesia serta kepedulian terhadap responsive wajib pajak pada KPP Pratama Yogyakarta. 3. Bagi Penulis.
1.
Penyusunan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya dari program studi Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
2.
Sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan yang didapat saat belajar dibangku kuliah dengan cara praktek nyata dan penelitian.
3.
Menambah pengalaman dan wawasan sehingga dapat membangkitkan semangat dan kreatifitas dalam membangun kebermanfaatan bagi diri sendiri, orang lain, dunia bisnis dan ekonomi, serta tanah air.
1.5
Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan serta kerangka penulisan yang menjelaskan tentang kerangka pikir penulisan secara umum yang akan ditulis disertai suatu bagan atau skema.
7
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI Pada bab ini berisi tentang profil instansi seperti visi misi KPP Pratama Yogyakarta dan struktur organisasi, penelitian sebelumnya, dan tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam panelitian yaitu pengertian dan fungsi pajak, teori dan asas pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, dan pajak penghasilan Pasal 21, serta metode penelitian yaitu mencakup daerah penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Pada bab ini berisi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta, jumlah wajib pajak PPh 21 aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh 21 yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta, perbandingan jumlah wajib pajak terdaftar dengan SPT terlapor, dan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian dan saran yang memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang
8
dituliis dengan hhasil atau siimpulan ituu sendiri baik secara praktis, teoriitis dan metoodologis. 1.6 Keraangka Penu ulisan
KONDISI SAAT INI
Upayya penertiban n penyampaiian SPT
PROSES IM MPLEMENTA ASI Penyedeerha naan un ntuk memberrikan efektifitas
Efeektifitas mem mancing kep pedulian WP
Dorongan Pem merintah
Kepedulian == Mencapai target laporr SPT
Kondissi kepatuhan wajjib pajak (internaal/eksternal))
Menggetahui kepatuh han wajib paajak
Kondisi seebenarnya /d diinginkan
Gaambar 1 : Kerangka K Penulisan 9
Saat ini penyampaian SPT beerdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mentri keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 s.t.t.d Peraturan Mentri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, SPT dapat disampaikan Wajib Pajak ke KPP atau tempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, dapat dilakukan dengan menyampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman, jasa ekspedisi lain atau e-filling sudah menjadi upaya pemerintah dalam penertiban SPT. Dilakukannya inovasi e-filling atau kini juga sedang gencar adanya sosialisasi e-SPT adalah implementasi pemerintah dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyampaian SPT. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian wajib pajak agar tercapainya target pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dorongan pemerintah sebagai upaya penertiban penyampaian SPT dan oleh kondisi wajib pajak itu sendiri karena adanya faktor - faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, bagaimana tinjauan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT saat ini merupakan hal yang menarik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target pajaknya terhadap wajib pajak, khususnya PPh pasal 21.
10
