BAB I PENDAHULUAN. Pada saat ini diketahui bahwa Negara Indonesia dalam taraf membangun,

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada saat ini diketahui bahwa Negara Indonesia dalam taraf membangun, adapun pembangunan itu merupakan usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya harus diimbangi oleh peningkatan kemampuan di bidang perekonomian. Membicarakan masalah pembangunan, dewasa ini kita melihat suatu perkembangan yang menggembirakan, salah satunya dapat dilihat dibidang perdagangan, perkembangan dunia perdagangan itu sendiri yang membawa suatu konsekuensi kepada perkembangan sarana maupun prasarana yang mendukung dunia perdagangan tersebut, yang salah satunya adalah sarana pengangkutan seperti mobil. Sarana pengangkutan seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa pengangkutan, juga merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian dikhalayak ramai atau masyarakat luas dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan disetiap indivudu masyarakat tersebut. 1 Maksud dari hal ini ialah keterkaitan antara si penyedia jasa dengan si pemakai jasa dimana terjadi hubungan menguntungkan diantaranya. Menguntungkan artinya bagi pihak penyedia jasa tentunya mendapat imbalan berupa uang dari jasa

1

Mobil dapat dijadikan salah satu usaha meningkatkan perekonomian, diakses tanggal 19 Juni 2010.

Universitas Sumatera Utara

yang telah diberikannya kepada pihak pemakai jasa tersebut, dan pihak pemakai jasa juga mendapat keuntungan oleh karena telah tercapai maksud dan tujuannya. 2 Dalam hal tersebut, seiring dengan berjalannya pembangunan seperti hal yang disebut diatas, banyak masyarakat umum membuka suatu usaha penyediaan jasa pengangkutan atau yang berkaitan dengan penyewaan angkutan (dalam hal ini mobil) yang juga sering disebut perusahaan-perusahaan rental mobil. Perusahaan rental mobil ini kenyataannya dapat membantu perekonomian para pengusaha yang bergerak dibidang jasa ini. Tidak hanya itu seperti uraian diatas, bahwa hal lain yang menguntungkan juga kepada si pemakai jasa tersebut. Dimana si pemakai jasa atau si penyewa mobil dapat leluasa menjalankan urusannya karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan rental mobil tersebut. Misalnya saja pemakai jasa tersebut bukanlah orang yang berdomisili di suatu daerah dimana tempat perusahaan rental mobil tersebut berada, melainkan orang yang datang dari daerah lain karena hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau urusan lain yang membutuhkan transportasi darat seperti mobil untuk menuju ketempat tujuan nantinya. Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah pengangkutan yakni tertuju pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil atau disebut juga rental mobil, sebagai suatu sarana yang banyak dibutuhkan seiring dengan perkembangan pembangunan dewasa ini. Karena dalam hal ini penulis melihat akan banyak dijumpai persoalan-perseoalan yang 2

Ibid


berkaitan dengan hukum yang nantinya akan bermanfaat juga bagi pengusahapengusaha atau perusahaan rental mobil dan masyarakat luas tentunya. Salah satu persoalan dalam hal ini ialah mengenai bentuk perjanjian sewamenyewa oleh para pihak, baik pihak perusahaan sebagai penyewa atau pihak si pemakai jasa dalam hal ini si menyewa. Sebelum mengupas mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa itu, yang dalam hal ini objek sewamenyewa tersebut adalah jasa pengangkutan mobil, sebaiknya di latar belakang ini peneliti menguraikan bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut berlandaskan pada suatu pendirian badan hukum artinya pihak penyedia jasa atau pihak penyewanya haruslah berbentuk perusahaan, baik Persero (PT) maupun Persero Komanditer (CV) dan individual (seseorang) maupun badan hukum sebagai pihak pemakai jasa atau si menyewanya. Karena dalam hal sewa-menyewa individu (seseorang) dengan individu lainnya (seseorang lainnya) dapat melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait didalamnya. Hal ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan nantinya. Selanjutnya dalam hal sewa-menyewa ini maka para pihak tersebut tentunya akan dibuat suatu perjanjian yang khusus berlaku bagi mereka. Istilah ”perjanjian” dalam ”hukum perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah ”Overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau ”Agreement” dalam bahasa inggris. 3 Karena itu, istilah ”hukum perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah ”hukum 3

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hal 2


perikatan”. Jika dengan istilah ”hukum perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya dalam hal ini disingkat menjadi KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undangundang, maka dengan istilah ”hukum perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum dari perjanjian saja. 4 Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. 5 Sebagaimana diketahui bahwa, perjanjian itu ada bermacam-macam, ada ”perjanjian bernama” (benoemd verbintennis) dan ada ”perjanjian tidak bernama” (onbenoemd verbintennis). Perjanjian bernama diatur dalam titel V-XVIII Buku III KUH Perdata, seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. ”Perjanjian tidak bernama” adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi ada di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, sewa beli. Perjanjian ini lahir dalam praktek, karena kita ketahui bahwa hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak dimana KUH Perdata memberikan pedoman tentang perjanjian tidak bernama ini pada Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum.

4 5

ibid Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2006 hal 93.


Ketentuan umum pada pasal tersebut di atas ialah dapat terlihat jelas dari Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Dari uraian tersebut, maka perjanjian sewa-menyewa mobil ini termasuk perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Bab VII mengenai sewa-menyewa. Tetapi oleh karena hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana para pihak mempergunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata tersebut dan menerapkannya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. KUH Perdata memberikan pengertian bahwa kontrak adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 6 Penerapan ketentuan mengenai perjanjian sewa-menyewa tersebut tentunya dijumpai dalam KUH Perdata Buku ke 3 mengenai perjanjian dalam. Sewa-menyewa ini ada bermacam-macam, ada sewa-menyewa rumah, tanah, maupun barang-barang lainnya yang dapat dijadikan obyek sewa-menyewa. Penulis disini membatasi diri, hanya

membahas

mengenai

sewa-menyewa

mobil.

Hal

ini

perlu

untuk

menghindarkan salah tafsir mengenai apa yang akan dibahas dalam tesis ini. Menurut R. Subekti, pengertian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar suatu harga yang oleh pihak yang 6

Ibid hal 4


tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya“. 7 Mengingat banyaknya perusahaan penyewaan mobil tersebut, peneliti tertarik mengangkat persoalan-persoalan hukum yang ada pada suatu perusahaan. Perusahaan sebagaimana dimaksud ialah perusahaan yang bernama CV. Shandi Mocha Jaya, berkedudukan di Kota Medan. Sebagai perbandingan nantinya akan diteliti pula beberapa perusahaan rental mobil sebagai pendukung dalam kesempurnaan penelitian ini. Pasca penulisan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian pendahuluan oleh peneliti sebagai pendukung dalam hal pelaksanakan penelitian nantinya. Oleh karenanya dapat diuraikan bahwa perusahaan CV. Shandi Mocha Jaya pada saat ini mengalami permintaan rental mobil yang semakin lama semakin meningkat, seiring nama baik dan meluasnya relasi. Dapat diuraikan bahwa pada bulan pertama CV. Shandi Mocha Jaya menerima permintaan rental mobil sebanyak 15 (lima belas) unit perbulan. Selanjutnya pada bulan berikutnya meningkat menjadi 25 (dua puluh lima) unit perbulan. Sampai akhirnya saat ini menjadi 190 (seratus sembilan puluh) unit per bulan. 8 Oleh karena hal tersebutdiatas pula lah yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan khususnya dibidang perekonomian yang tujuannya adalah mencapai kesejahteraan. Tetapi kenyataanya sampai saat sekarang belum dapat ditemui pengaturan hukum yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana 7

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1979 II. Hal 7 Hasil wawancara dengan Ibu Derhana Ritonga, Komisaris pada CV. Shandi Mocha Jaya, Medan, 23 Juni 2010. 8


dimaksud. Misalnya saja seringnya dijumpai pertikaian mengenai tanggung jawab atas perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang berjanji tersebut atau muncul konflik-konflik baru yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa antara kedua belah pihak, sampai-sampai berurusan juga dengan pihak yang berwajib atau aparatur penegak hukum seperti polisis, bahkan ada juga yang harus diselesaikan melalui pengadilan atau jalur litigasi. Hal ini tentunya akan menguras waktu yang lama dan juga menggorbankan uang yang banyak jumlahnya untuk proses penyelesaiannya. Yang tidak lain permasalahan tersebut timbul oleh karena kurang sempurnanya pengaturan hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan masalah pokok dalam hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas konsensualisme. Artinya ialah hukum perjanjian menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu sudah ada pada saat terjadinya konsensus tersebut. 9 Hal lain ialah pada suatu objek yang diperjanjikan, yang dalam hal ini adalah jasa transportasi atau mobil sebagai satu prasarana pengangkutan. Mobil merupakan alat angkutan atau transportasi yang sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berpergian, tetapi dalam masa sulit, bagi sebahagian orang, mobil merupakan barang mewah yang mahal untuk dibeli oleh sebab itu, masyarakat memilih cara lain yaitu dengan melakukan penyewaan yang menurut mereka lebih 9

R. Subekti, Op Cit, hal. 31.


sanggup untuk menyewanya. Dan dari peristiwa ini juga akan timbul suatu hubungan hukum antara masyarakat (konsumen) sebagai pemakai jasa atau penyewa dan pihak perusahaan rental atau si menyewakan jasa tersebut (dalam hal ini mobil), sehingga perbuatan sewa-menyewa ini dinamakan sebagai satu perikatan. Dalam penyewaan mobil dapat terjadi hal yang tidak diinginkan baik pihak penyewa maupun yang menyewakan seperti kerusakan pada mobil maupun kehilangan. Di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil ini, masalah risiko dalam masa sewa berjalan pihak si pemberi sewa dalam hal ini CV. Shandi Moca Jaya dengan tegas menyatakan di dalam Surat Perjanjian, bahwa pihaknya sudah mengalihkan risiko ke pihak perusahaan asuransi pemilik akan memperbaiki kembali dengan mempergunakan uang asuransi. 10 Dalam prakteknya, pihak penyewa atau pemakai jasa tersebut tidak dapat menentukan kapan dan akan mengetahui hal-hal yang menyebabkan kerugian. Sebut saja sebagai contoh misalnya terjadi kecelakaan/kehilangan yang menyebabkan kerusakan/kerugian dalam masa sewa berjalan diwajibkan membayar “Own Risk” (OR) agar dapat diklaim asuransi diperbaiki ke bengkel. 11 Perjanjian sewa menyewa di CV Shandi Mocha Jaya menggunakan perjanjian baku atau sepihak. 12 Maksud dari perjanjian baku atau sepihak disini ialah dimana konsumen hanya dapat memilih untuk menyetujui kontrak yang ditawarkan atau tidak

10

Hasil wawancara dengan Ibu Derhana Ritonga, Komisaris pada CV. Shandi Mocha Jaya, Medan, 23 Juni 2010. 11 Ibid. 12 Ibid


menyetujuinya yang dikenal juga dengan istilah “take it or leave it contract” 13 . Hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan perjanjian dengan syarat-syarat baku (al-gemenevoorwaarden atau standart contract), sebagaimana dimaksud memberikan bermacam-macam batasan diantaranya: ”Perjanjian dengan syarat-syarat baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya”. 14 Pengertian lain dari perjanjian baku yaitu : 1. perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan ditungkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya. 15 2. perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hhukum dengan pengusaha. Yang distandardisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan, dan ukuran. 16 Isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV Shandi Mocha Jaya dengan penyewa atau konsumen ditentukan dan dibuat secara sepihak oleh CV Shandi Mocha Jaya. Oleh karena itu kedudukan antara CV Shandi Mocha Jaya dengan penyewa atau konsumen tidak seimbang. Maka perlu kiranya hak-hak konsumen dilindungi, agar konsumen tidak dirugikan dalam perjanjian tersebut. 13

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal. 48 E.H. Hondius, Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak, termuat dalam Compendium Hukum Belanda, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda, s-Gravenhage 1978, hal.140. 15 Mariam Darus Badrulzaman, Op Cit, hal. 46 16 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 6. 14


Banyak ahli hukum menilai perjanjian baku sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian perjanjian baku sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena para pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu, selain itu perjanjian baku berlaku di masyarakat sebagai suatu kebiasaan 17 . Sebagaimana uraian-uraian terdahulu di atas, maka tergambarlah bahwa dalam hal ini peneliti telah menentukan judul dan topik penelitian yang berkaitan mengenai seluruh objek perjanjian maupun aspek-aspek terkait dalam hukum perjanjian sewa-menyewa, baik itu pengaturan perjanjian secara umum dalam KUH Perdata maupun pengaturan perjanjian yang timbul oleh adanya kesepakatan bersama antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian khusus diantara mereka, dan hal lain yang mungkin terkait terhadap penerapan perjanjian sewa-menyewa tersebut seperti permasalahan perlindungan hukum yang ditinjau dari segi perlindungan konsumen,

pertanggung

jawaban

yang

mungkin

berkaitan

pula

terhadap

perasuransian dan hal-hal lainnya juga. Berdasarkan uraian diatas telah tergambar permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti, oleh karenanya perlulah diadakan penelitian untuk melihat bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV Shandi Mocha Jaya.

17

Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bandung, 1992, hal 2


B. Perumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian 18 ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Shandi Mocha Jaya dan beberapa perusahaan rental mobil dikota Medan sebagai perbandingan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ? 2. Bagaimanakah penerapan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Shandi Mocha Jaya menurut hukum perlindungan konsumen ? 3. Bagaimanakah pertanggung jawaban penyewa dan perusahaan rental mobil apabila mengalami kerusakan atau kehilangan dalam masa sewa berjalan ?

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Shandi Mocha Jaya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Untuk mengetahui penerapan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Shandi Mocha Jaya menurut hukum perlindungan konsumen. 3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban penyewa dan perusahaan rental mobil apabila mengalami kerusakan atau kehilangan dalam masa sewa berjalan.

18

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 38


D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis 1. Secara Teoretis a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun bahan perbandingan bagi para peneliti lanjutan. b. Sebagai bahan pengembangan ilmu khususnya hukum perjanjian 2. Secara Praktis Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pemasukan bagi para pihak dalam lebih memahami permasalahan dalam rental mobil, baik itu masyarakat pada umumnya dan kalangan bisnis pada khususnya, ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.

E. Keaslian Penelitian Sepanjang penuils ketahui atau berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan sekolah Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, bahwa belum ada penelitian sebelumnya dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Shandi Mocha Jaya Medan”.


Akan tetapi dalam penelurusan tersebut ada judul yang menangkat mengenai perjanjian sewa-menyewa, namun permasalahan dan bidang kajiannya sangat jauh berbeda, yaitu : 1. Tesis atas nama Karya Mahmud Khaiyath, dengan judul “Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Menurut Hukum Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan). 2. Tesis atas nama Syafridawati Tarigan, dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Bandara Udara Pada PT. (PERSERO) Angkasa Pura II Bandar Udara Polonia Medan Dengan Perusahaan Penerbangan Mandala Airlines Cabang Medan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian 19 Kelangsungan perkembangan ilmu hukum senantiasa bergantung pada unsurunsur berikut antara lain metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan juga sangat ditentukan oleh teori 20 . Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan

19

M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke I, 1994,

20

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 6

hal 80


mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. 21 Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut. 22 Teori diartikan sebagai ungkapan mengenal kausal yang logis di antara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat di gunakan sebagai kerangka pikir (frame of thinking) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaska gejala yang di amati. 23 Oleh karenanya dalam penelitian ini digunakan teori keadilan sebagai pisau analitis. Teori keadilan ini dipelopori oleh Aristoteles, pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya 21

J.J.J M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, UI Press Jakarta, 1996, hal 203 Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, Andi, Yogyakarta, 2006, hal 6 23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 35. 22


dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pandanganya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. 24 Aritoleles dalam bukunya “Rhetorica” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut maka menurut teori ini

hukum

harus

membuat

apa

yang

dinamakan

“Algemeene

Regel”

(peraturan/ketentuan umum) yang mempunyai sifat sebagai berikut: a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. 24

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal. 24.


b. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja. Namun demikian dalam praktek apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum, Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit. 25 Roscoe Pound menyatakan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 26 Berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif (ratio) dan empirik (pengalaman) dalam suatu peraturan hukum harus ada. Kedua-duanya adalah sama perlunya. Artinya, Hukum yang ada pada dasarnya berasal dari gejala-gejala atau nilai-nilai dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman, kemudian dikonkretisasi menjadi normanorma hukum melalui tangan–tangan para ahli hukum sebagai hasil kerjanya ratio, yang seterusnya dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh Negara. 27 Menurut Roscoe Pound keadilan dikonsepsikan sebagai hasil- hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dimana hasil yang di peroleh itu hendaknya

25 26

ibid Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung, 2007,

hal 66 27

Mulhadi, Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia, Medan, 2005, hal 9


berupa pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan anatara manusia. 28 Selanjutnya penelitian ini juga menggabungkan teori keadilan sebagaimana telah disebut diatas, dengan teori hasrat (Will Theory) yang menekankan kepada pentingnya “hasrat” dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku, dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Jadi yang terpenting adalah “manifestasi” dari kehendak para pihak, bukan kehendak yang “aktual” dari mereka. Jadi suatu kontrak mula-mula dibentuk dahulu, sedangkan pelaksanaan kontrak merupakan persoalan belakangan 29 Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. 30 Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. 31 Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa “definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas”. Perjanjian mengandung pengertian yaitu: suatu hubungan Hukum 28

Keadilan dan kepastian hukum, http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dankepastian-hukum.html diakses pada tanggal 26 Mei 2010 29 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hal 5 30 R. Subekti, Op Cit, Hal 5 31 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1991, hal 9.


kekeayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari uraian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi

wujud

pengertian

perjanjian,

antara

lain

hubungan

hukum

(rechtsbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Kalau demikian, perjanjian adalah hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orangtuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”(rechtshandeling). Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh prestasi


“hak/recht” dan pihak sebelah lagi memikul menyerahkan/menunaikan prestasi “kewajiban/pdicht”. Prestasi ini adalah “objek” atau “voorwerp”, tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum; sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “schuldeiser” atau kreditur”. Pihak yang wajib menunaikan

prestasi

berkedudukan

sebagai

“schuldenaar”

atau

“debitur”.

Vermogenrecht (hukum kekayaan) yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada "tindakan hukum" (rechtshandeling). Sekalipun yang menjadi objek atau voorwerp (voorwerp der verbintenis) itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara “pribadi tertentu” (bepaalde persoon). Sedangkan pengertian lain tentang perjanjian yaitu pada pasal 1313 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan, seperti diuraikan berikut ini. 1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”.


2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaameming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak

mengandung

suatu

konsensus.

Seharusnya

dipakai

kata

“persetujuan”. 3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang di kehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal. 4) Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa. Dalam defenisi yang dikemukakan diatas, secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk menerimanya, jadi ada konsensus yang saling mengikat.


Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa satu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan. Hukum perjanjian merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian. Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda. Pada dasarnya, perjanjian sewa-menyewa mobil mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, namun dalam satu hal mereka (para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian), tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata sesuai dengan asas konsensualisme (kebebasan) yang dianut dalam hukum perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dalam hal meminta pertanggung-jawaban para pihak jika mobil yang disewakan mengalami kerusakan akan dilihat terlebih dahulu kepada susunan peristiwa penyebab timbulnya kerusakan tersebut. Jika memang jelas kelihatan bahwa ada pihak yang telah melalaikan kewajibannya dan dengan sebab tersebut terjadi kerusakan maka pihak tersebutlah yang menanggung kerugian.


2. Konsepsi Suatu konsep merupakan “abstraksi” 32 mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”. 33 Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian, perlu dirumuskan serangkaian pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut: b. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan yang dilakukan antara CV. Shandi Mocha Jaya dengan pihak kedua, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang selama waktu

tertentu

kepada

pihak

yang

lainnya

dengan

disanggupi

pembayarannya. 34 c. Para pihak adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, sesuai surat perjanjian sewa-menyewa mobil yang masing-masing dikeluarkan oleh perusahaan rental mobil/sebagai penyedia jasa. 35 d. Mobil adalah alat transportasi atau pengangkutan yang dijadikan obyek sewa menyewa untuk dinikmati kegunaannya. 36

32

Abstraksi berarti proses atau perbuatan memisahkan; keadaan linglung; metode untuk mendapatkan hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa sehingga menunjukkan sebab akibat atau penegertian umum., Kamus Bahasa Indonesia, ed.2-cet.10, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 3 33 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 19 34 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ,diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1548 35 Lihat lamipran, perjanjian sewa-menyewa mobil oleh beberapa perusahaan rental mobil. 36 Ibid


e. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. 37 Mengenai masalah risiko, di dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1553 KUH Perdata, yang mengatakan “bahwa di dalam sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang dipersewakan ditanggung oleh si pemilik barang“, dalam hal ini adalah pihak yang menyewakan. Semua mobil dari CV. SHANDI MOCHA JAYA telah diasuransikan pada perusahaan-perusahaan asuransi ternama seperti Jasa Raharja, Garda Oto, Jaya Proteksi, dan sebagainya. 38 f. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya pada perjanjian itu. Pendapat Asser menyatakan bahwa “setiap orang yang menandatangani perjanjian baku, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tanganinya". Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, maka tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi dari formulir yang telah ditanda tanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. 39 37

R. Subekti, Op Cit, hal. 67 Hasil wawancara dengan Ibu Derhana Ritonga, Komisaris pada CV. Shandi Mocha Jaya, Medan, 23 Juni 2010. 38

39

Ibid, hal 53.


g. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 40 h. CV. SHANDI MOCHA JAYA adalah suatu persekutuan komanditer yang bergerak dibidang jasa penyewaan mobil. Bermula pada akhir tahun 2004, sewa-menyewa mobil diawali dengan satu unit mobil saja, dan pemasaran kepada konsumen dilakukan dari mulut ke mulut. 41 Seiring berjalannya waktu dan sebagai respon terhadap permintaan pasar atau konsumen yang semakin meningkat, didaftarkanlah CV. SHANDI MOCHA JAYA kepada notaris pada tanggal 26 Juli 2008. Barang atau Mobil ditambah demi memuaskan konsumen sebanyak 8 (delapan) unit. Karena bergerak dibidang jasa penyewaan mobil, maka hal-hal seperti perawatan kendaraan, asuransi kenderaan, kendaraan pengganti, layanan darurat dan perpanjangan STNK merupakan cakupan layanan jasa standar yang disediakan. Jasa yang disediakan juga meliputi pengemudi yang telah diberi program pelatihan mengemudi yang aman dan baik, serta etika kerja dan sikap mental yang positif. Pengemudi atau karyawan CV. SHANDI MOCHA JAYA, sekarang ini berjumlah 8 (delapan) orang yang memiliki SIM A yang masih berlaku mendapatkan 40

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 1. “Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen”. 41 Hasil wawancara dengan Ibu Derhana Ritonga, Komisaris pada CV. Shandi Mocha Jaya, Medan, 23 Juni 2010.


gaji perbulannya dan demi kesejahteraan karyawan, CV. SHANDI MOCHA JAYA terdaftar pada asuransi kesehatan dan kecelakaan tenaga kerja JAMSOSTEK. Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia Penulis dalam hal ini cenderung mengikuti apa yang dikemukakan oleh Prof. Mariam Darus, bahwa perjanjian baku atau klausula baku yang terdapat pada peranjian sewa-menyewa mobil antara CV. SHANDI MOCHA JAYA dengan penyewa mobil (konsumen) adalah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Kesepakatan yang tercipta pada perjanjian sewa-menyewa mobil itu bukan merupakan hasil murni dari tawar-menawar antara penyewa mobil di satu pihak dengan CV. Shandi Mocha Jaya di pihak lainnya. Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian sewa-menyewa mobil itu disepakati adalah tidak adanya kesempatan pihak penyewa mobil untuk mengadakan "real bargaining" dengan pihak CV. Shandi Mocha Jaya. Penyewa mobil hanya mempunyai pilihan "take it" atau "leave it". 42

42

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 84.


G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap sesuatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu, maksudnya hasil data penelitian diolah, dianalisa dan selanjutnya diuraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum perlindungan yang diberikan kepada para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 43 2. Jenis Penelitian Dalam penelitian hukum ini dilakukan pendekatan normatif (yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum) dan sosiologis (yang berkaitan dengan efektifitas hukum). 44 Digabungkannya pendekatan normatif (legal resereach) dan empiris atau sosiologis secara sekaligus dimaksudkan untuk lebih mendapatkan hasil penelitian yang lebih memadai, sebab dengan cara ini akan diperoleh data baik dari segi prakteknya maupun teori ilmiahnya. 3. Lokasi penelitian Populasi dan Sample Penelitian Penelitian ini dilakukan dikota Medan Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa kota Medan saat ini termasuk kota pertumbuhan dan penggembangan ekonomi yang baik,

juga sebagai salah satu kota terbesar di

Indonesia. 43

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, h. 36 Bambang Sunggono; Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 41. 44


Populasi adalah seluruh obyek atau gejala atau kejadian yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah CV. Shandi Mocha Jaya. Sample penelitian dalam hal ini telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan objek yang diteliti (purposive sampling), antara lain beberapa perusahaan rental mobil di Medan sebagai perbandingan yang digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL I SAMPLE PENELITIAN YANG TELAH DITENTUKAN TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN OBJEK PENELITIAN SEBAGAI PERBANDINGAN

NO NAMA PERUSAHAAN 1. PT. Pelita Armada

ALAMAT Jl. Setia Budi Komp. Tasbi Blok Mm No. 19 Medan

JUMLAH ARMADA 250 Unit

2.

PT. Serasi Auto Raya Cabang Medan /Trac Astra Rent A Car

Jl. Gatot Subroto No.151 Medan

1400 Unit

3.

CV. Berkah Auto Service

Jl. T. Amir Hamzah No. 65 Medan

60 Unit

4.

CV. Karya Indah Amanah

Jl. Tuar No. 7 Medan

40 Unit

Sumber : Data Primer yang diolah, 2010

Dalam hal ini berguna sebagai kesempurnaan penelitian nantinya, juga sebagai dasar perbandingan terhadap perusahaan rental mobil lainnya sesuai dengan


gejala yang timbul pada penelitian ini, yang mana mencakup seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum terhadap perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. 4. Alat Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yakni dengan melakukan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dokumen Perusahaan, KUHPerdata, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, tulisan para ahli, dan hasil penelitian yang berupa laporan tertulis. Bahan hukum tertier adalah berupa kamus dan ensiklopedia, majalah, jurnal atau surat kabar yang berkaitan. 5. Analisis Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 45 Untuk itu setelah data primer dan data sekunder selesai dikumpulkan dan disusun secara sistematis, selanjutnya data tersebut diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat kualitatif adalah terletak pada kumpulan informasi subyektif yang berasal dari peneliti maupun sasaran penelitiannya, dimana jenis datanya lebih

45

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004,

hal. 103


membentuk kalimat daripada data sekunder. Maka dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan keadaan umum tentang status dan objek-objek yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir induktif-deduktif yaitu dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus sebagai kesimpulan.


BAB I PENDAHULUAN. Pada saat ini diketahui bahwa Negara Indonesia dalam taraf membangun,

Recommend Documents