BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Masalah tanah erat sekali hubungannya dengan manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya demikian juga dalam interaksinya. Manusia sebagai anggota masyarakat dengan pemerintah sebagai penguasa tertinggi dalam negara sekaligus penggerak untuk teruwudnya pembangunan demi untuk peningkatan taraf hidup dari masyarakat. Disamping
sebagai
tempat
pemukiman,
sumber
penghidupan
manusia
dan
persemayaman terakhir, tanah pada hakikatnya juga merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan-tujaun Negara. Tanah adalah suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas mengatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machststaat), hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke tiga (3), yang berbunyi : ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum salah satu prinsipnya yaitu adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum, yang berisi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan
Universitas Sumatera Utara
memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara. Sebagai ketentuan Undang-Undang Dasar, maka apa yang tercantum dalam UUD 1945 ini, disamping mempunyai kedudukan yuridis yang sangat tinggi, sangat mendasar, juga mempunyai nilai filosofis dan nilai politis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kebijakan para penyelenggara negara di bidang ekonomi dan pertanahan termasuk segala cabang produksi dan pengelolaan bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah dilandaskan yakni dalam Pancasila dan UUD 1945. Sehingga pada akhirnya segala kebijakan-kebijakan tersebut harus betulbetul sesuai kebutuhan dan keinginan serta dapat menjunjung tinggi keadilan dan kesamaan derajat bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia oleh para para penyelenggara negara agar dapat mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Tentu tujuan tersebut dapat diraih dengan mampunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannnya yang dalam hal ini peran aktif pemerintah selaku pihak yang memberikan pelayanan serta jaminan hidup kepada masyarakat
sangat dibutuhkan. Dan sudah barang tentu pelayanan dan jaminan hidup
tersebut harus dilakukan secara kontiniu ataupun terus-menerus, universal serta berkelanjutan bukan hanya pada satu kondisi tertentu serta pada bidang-bidang tertentu. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendapat
dukungan penuh dari
rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berperan penting dalam rangka melanggengkan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu sebagai wujud rasa terima kasih atas dukungan rakyat tersebut, sudah sepantasnyalah pemerintah (melalui aparat birokrasi) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat/publik. Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut Pelayanan masyarakat (Public Servant).
Universitas Sumatera Utara
Pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi (pemerintah), dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Sebab aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan undang-undang berlaku. Maka dari itu, menyadari betapa pentingnya tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, dan Indonesia sebagai negara agraris, maka dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan peranan tanah bagi bangsa Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 telah dikeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan hukum dalam proses pertanahan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, undang-undang 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) huruf (K) yang mengatakan bahwa pelayanan pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota, yang menjadi tugas dan wewenang Kantor Badan pertanahan Nasional ( BPN ) melalui instansi vertikalnya di daerah yaitu yg disebut dengan Kantor Pertanahan.
Universitas Sumatera Utara
Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat menjadi semakin meningkat, terutama kepada institusi pemerintah yang berkewajiban dalam memeberikan pelayanan publik. Keluhan masyarakat terhadap kurangnya kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan belum memadainya pelayanan yang diberikan oleh aparatur birokrasi. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut merupakan tantangan bagi birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk itu, institusi birokrasi perlu menerapkan strategi peningkatan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menghendaki kualitas pelayanan. Penataan dan pembinaan, dan pendayagunaan aparatur yang cenderung “gagap teknologi” sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman ini untuk dapat mencapai pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan yang didambakan masyarakat. Pembekalan keterampilan dan pengetahuan akan teknologi menjadi kebutuhan bagi aparatur birokrasi saat ini. Peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat haruslah diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan kompetensi aparatur birokrasinya juga. Selain itu, dituntut juga kinerja yang efektif dan efisien. Dengan ini, pelayanan terhadap masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama dan para aparat birokrasi sebagai pelayan masyarakat akan lebih mampu melayani, mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sehingga birokrasi yang baik dan sesuai dengan harapan serta aspirasi masyarakat dapat tercipta. Pemerintah melalui instansi-instansinya pada beberapa dekade terakhir sudah mencari formula-formula atau inovasi-inovasi program baru agar mampu dan dapat memaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat. Inovasi baru dalam pelayanan tentu sangat dibutuhkan dalam pencapaian pelayanan yang betul-betul efektif dan efisien seiring dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat yang semakin beragam serta didukung dengan peradaban
Universitas Sumatera Utara
serta pola hidup masyarakat yang lambat laun semakin modern sehingga menuntut pemerintah untuk mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat tersebut yang memaksa pemerintah untuk mampu menggunakan tehnologi modern dalam pelayanannya. Bukan hanya penggunaan tehnologi modern, pemerintah juga dituntut untuk dapat memberikan inovasi-inovasi lain yang lebih bermutu termasuk pelayanan yang sering disebut belakangan ini dengan istilah “jemput bola” atau juga yaitu strategi yang oleh pemerintah langsung turun ke masyarakat bukan hanya menjadi pelaku pasif yang hanya duduk diam dengan hanya menunggu dikantor agar masyarakat sendiri yang datang untuk mengurusi segala urusannya seperti yang diterapkan para penyelenggara pada masa sebelumnya. Hal ini dianggap tidak efisien karena tuntutan zaman yang sudah berubah dan dianggap justru mengurangi niat masyarakat untuk berpastisipasi dalam penyelenggaraan negara. Karena selain memakan waktu yang lama, juga terkait waktu, energi, transportasi dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk datang ke instansi-instansi pemerintah tersebut. Corak permasalahan yang biasa terjadi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang cenderung mengitari pengurusan sertifikat tanah adalah birokrasi yang rumit dan tidak praktis, serta perilaku sejumlah oknum yang mengambil keuntungan. Kondisi semacam ini berdampak negatif karena masyarakat menjadi apatis atau kurang berpartisipasi dalam mengurus sertifikasi tanah di Kantor BPN. Untuk itu salah satu inovasi yang dilakukan BPN dalam pencapaian pelayanan yang sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, maka Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka secara resmi LARASITA diterapkan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional. LARASITA (Layanan Rakyat Sertipikat Tanah) merupakan sebuah program baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah memberikan kepastian hukum dalam proses serta
Universitas Sumatera Utara
memudahkan bagi masyarakat yang hendak melakukan sertifikasi tanah, sekaligus memotong mata rantai pengurusan Sertipikat tanah yang berbelit-belit, yang memakan waktu yang cukup lama dan meminimalisir biaya pengurusan. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudnyatakan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundangundangan di bidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif (Pendahuluan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN-RI). LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantor pertanahan. Namun sesuai dengan sifatnya yang bergerak, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan di lapangan. Pengembangan dan penyederhanaan proses-proses pelayanan pertanahan terus dijalankan, dengan membangun terobosan-terobosan baru menjadi keniscayaan ketika kita menghadapi kenyataan bahwa masih ada 69% dari lebih kurang 85 juta bidang tanah yang belum teregalisasi. Jika kita menggunakan skema yang sudah dijalankan selama ini, maka perlu 110 tahun untuk dapat mensertipikatkan semua tanah diseluruh Indonesia. Dan, dengan LARASITA dapat memotong legalisasi asset seluruh Indonesia yang semula memerlukan waktu lebih dari 100 tahun menjadi kurang 15 tahun. Program LARASITA ini menjadi penting untuk dikembangkan ke seluruh nusantara, sebagai perluasan keberhasilan hasil uji coba LARASITA di 13 Kabupaten/Kota. Dan, sambutan baik serta harapan besar datang dari masyarakat atas program LARASITA.
Universitas Sumatera Utara
Selain daripada itu, LARASITA telah mendapat penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai karya inovasi pelayanan terbaik. Demikian pula Bank Dunia telah memberikan apresiasi dengan menyatakan “Larasita – Indonesia – pioneering mobile land information services,” juga dari pemerintah Swedia, Spanyol,
dan
Australia.
(http://kab-tanahbumbu.bpn.go.id/Propinsi/Kalimantan-
Selatan/Kabupaten-Tanah-Bumbu/Program/Larasita.aspx , diakses pada 27 november 2012 pukul 15.00 ) Bertitik tolak dari uraian di atas maka merupakan hal yang menarik bagi peneliti untuk di angkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “Peranan Kantor Pertanahan dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pertanahan ( Studi tentang program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) di Badan Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan )”.
I.2 Fokus Permasalahan Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah pelayanan pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah melalui program Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (Larasita) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
I.3 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah : “Bagaimana peranan Kantor Pertanahan melalui program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) dalam meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan di Kota Padangsidimpuan?”
Universitas Sumatera Utara
I.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas terdapat tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu : 1. Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan melalui program LARASITA dalam meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan di Kota Padangsidimpuan. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala (hambatan) Kantor Pertanahan dalam program LARASITA dalam meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan.
I.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat secara ilmiah Penelitian ini bermamfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan untuk menulis karya ilmiah dan menambah pengetahuan ilmiah tentang studi administrasi Negara dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik dalam hal administrasi pertanahan khusunya pengetahuan mengenai program larasita dan peranannya. 2. Manfaat secara praktis Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan baik bagi masyarakat dan pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang terkait yang membutuhkan acuan dalam peningkatan pelayanan publik khususnya administrasi pertanahan. 3. Manfaat secara akademis Sebagai suatu tahapan utnuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Srata-1 di Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
