BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Internet adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang kebutuhannya semakin sentral.Jumlah penggunannya dari tahun ke tahun meningkat drastis.Pengguna internet dalam dunia perdagangan pun tidak dapat dihindarkan.Dengan internet, biaya pemasaran dapat ditekan menjadi lebih rendah. Seiring meningkatnya penggunaan internet dalam perdagangan, pada tahun 1994 muncul istilah e-commerce (perdagangan elektronik) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website, atau jaringan komputer lainnya yang dapat melibatkan transfer dana elektronik, sistem pengumpulan data otomatis. Hasil riset Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea), Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 nilai pasar perdagangan secara elektronik Indonesia Rp94,5 Trilliun. Pada 2016, nilai pasar perdagangan secara elektronik diprediksi mencapai tiga kali lipat, sekitar Rp295 Trilliun atau sekitar 1,4 persen dari nilai perdagangan ritel seperti yang terjadi di Amerika. Dengan perkembangannya yang sangat pesat, e-commerce juga menimbulkan permasalahan dari aspek perpajakannya.Permasalahan pertama yang muncul apakah perdagangan melalui sarana internet ini patut dikenakan pajak.Permasalahan selanjutnya adalah tentang 1
bagaimana meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi pelaku usaha ecommerce.Terkait aspek dunia internasional, permasalahan yang timbul adalah tentang bagaimana menentukan negara yang berhak untuk mengenakan pajak, baik terkait penghasilan maupun transaksi yang dilakukan.(Sakti, 2014) Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No 62 Tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi ECommerce menegaskan bahwa setiap transaksi e-commerce tetap dikenakan pajak.Berdasarkan ketentuan tersebut pengelolaan usaha melalui e-commerce mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana
layaknya
perdagangan
biasa.
Tidak
terdapatnya
perbedaan dikarenakan usaha melalui e-commerce adalah sama dengan perdagangan biasa, tetapi hanya berbeda dalam pelaksanaanya yang menggunakan sarana/modal komunikasi elektronik yang menggunakan internet sebagai infrastruktur utamanya. Pelaksanaan pajak transaksi e-commerce masih dihadapkan pada beberapa masalah, misalnya kurangnya pengetahuan e-commerce terhadap perpajakan, kesadaran e-commerce terhadap kewajiban perpajakan,
serta
sulitnya
mendapatkan
lokasi
Wajib
Pajak
(WP).Undang-undang perlindungan Konsumen membatasi DJP untuk mendapatkan data WP yang melakukan usaha secara e-commerce, seperti data dari pihak ekspedisi pengiriman barang hingga data WP pada bank.
2
Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati secara langsung oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud kongkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak cenderung negatif, terlihat pada pelayanan pada wajib pajak, apalagi disaat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Menuju era global penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk membangun sistem informasi pajak tidak bisa dihindari Ditjen Pajak, agar dapat menjadi penyelenggara negara yang dapat
dipercaya
masyarakat.Pada
tahun
2002,
Ditjen
Pajak
memperkenalkan sistem pembayaran pajak yang disebut e-payment (pembayaran elektronik).Setelah e-payment, Ditjen Pajak kemudian mengenalkan e-filing, yaitu penyampaian SPT secara online (Sakti, 2014). Setelah itu muncul beberapa sistem lain dari Ditjen Pajak
3
seperti e-regristation, e-billing, e-filling dan e-tracking. Sistem tersebut
dibuat
untuk
mengikuti
perkembangan
jaman
dan
memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan di mana saja dan kapan saja. Secara
garis
besar
intansi-instansi
pemerintah
biasanya
dikembangkan untuk dua hal.Pertama untuk melaksanakan kegiatan yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan,
pengadministrasian,
dan
pengawasan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kenegaraan; dan kedua, untuk memberikan pelayanan umum. Pelanggan memilih untuk meminta pelayanan dari instansi pemerintah, antara lain karena motif-motif
yang
berkaitan
dengan
keharusan
melaksanakan
kewajiban kepada negara hanya melalui instansi pemerintah tertentu saja. Misalnya pelayanan untuk pembayaran pajak (Sartika dan Rini, 2010). Atiqah dan Fitria (2010) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian dengan menyebar kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda serta uji hipotesis F dan t. Hasil dari penelitian tersebut kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) menjadi variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan.
4
Penelitian dari (Handayani, 2012)tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebar kuesioner tertutup kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.Hasil dari penelitian yang dilakukan adaah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran membayar pajak dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sedangkan persepsi baik atas efektifitas perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian lain oleh(Widianto, 2014), tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak.Penelitian ini di lakukan dengan metode survey kuisioner pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pengumpulan data dilkukan dengan cara membagikan kepada 100 responden, tetapi hanya 97 yang mengisi kuisioner tersebut dengan lengkap. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode Convinience sampling dengan alat analisis yang digunakan
adalah
regresi
berganda.Hasil
dari
penelitiannya
menunjukan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan tidak
5
mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.Sedangkan efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pada penelitian(Setyawati, 2013) tentang faktor –faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak orang pribadi yang melakukan
pekerjaan
bebas.
Analisis
dalam
peneltian
ini
menggunakan persamaan regresi berganda.Berdasarkan uji parsial faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi baik atas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah judul tugas akhir yang berjudul: “Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan
Fiskus,
dan
Terhadap
Kemauan
Sistem
Pengusaha
Kewajiban Perpajakan”
6
Komputerisasi
Perpajakan
E-Commerce
Memenuhi
1.2
Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 1.
Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan
pengusahae-commercememenuhi
kewajiban
perpajakan? 2.
Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan
pengusahae-commercememenuhi
kewajiban
perpajakan? 3.
Apakah
sistem
terhadap
komputerisasi
kemauan
perpajakan
berpengaruh
pengusahae-commercememenuhi
kewajiban perpajakan?
1.3
Tujuan Penulisan Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah 1.
Untuk
mengetahuipengetahuan
terhadap
kemauan
perpajakan
berpengaruh
pengusahae-commercememenuhi
kewajiban perpajakan 2.
Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus berpengaruh
terhadap
kemauan
pengusahae-
commercememenuhi kewajiban perpajakan 3.
Untuk mengetahui pengaruhsistem komputerisasi perpajakan berpengaruh
terhadap
kemauan
commercememenuhi kewajiban perpajakan
7
pengusahae-
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1.
Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap
kemauan
pengusahae-commercememenuhi
kewajiban perpajakan 2.
Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap
kemauan
pengusahae-commercememenuhi
kewajiban perpajakan 3.
Mengetahui
pengaruhsistem
berpengaruh
terhadap
commercememenuhi
8
komputerisasi kemauan kewajiban
perpajakan pengusahaeperpajakan
