BAB I PENDAHULUAN
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit di Indonesia terus berkembang baik jumlah (saat ini 1516), jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan masyarakat, letak geografis, perkembangan IPTEK, peraturan serta kebijakan yang ada. Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan medic, keperawatan dan penunjang medik yang diberikan kepada pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan. Keperawatan sebagai profesi mempunyai cirri antara lain memiliki tubuh ilmu (body of knowledge), pelayanan diberikan oleh perawat professional dan memiliki kode etika profesi. Dalam UU RI No.39/2009 tentang Kesehatan Psal 63 dinyatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan/atau perawatan serta dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pernyataan ini 1
memperkuat bahwa keperawatan sebagai profesi dan harus diwujudkan dalam memberikan pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan diantaranya rumah sakit. Pelayanan keperawatan merupakan bagian internal
dari pelayanan di rumah sakit dan
merupakan komponen yang menentukan kualitas baik buruknya pelayanan suatu rumah sakit. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan di rumah sakit ditentukan oleh 3 komponen utama yaitu: jens pelayanan keperawatan yang diberikan, sumber daya manusia perawat sebagai pemberiu pelayanan dan manajemen sebagai tata kelola pemberi pelayanan. Jenis pelayanan keperawatan di rumah sakit terdiri dari pelayanan keperawatan umum atau dasar serta pelayanan spesialis atau lanjut. Untuk penyelenggaraannya diperlukan standar pelayanan, pendekatan proses keperawatan serta indicator mutu pelayanan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Sumber daya manusia perawat di rumah sakit merupakan jenis tenaga kesehatan terbesar (jumlahnya antara 50 – 60%), memiliki jam kerja 24 jam melaluai penugasan shift serta merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien melalui hubungan professional pasien – perawat (nurse – client relationship). Perawat memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai kewenangan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarganya. Diperlukan perawat yang kompeten, mampu berpikir kritis, selalu berkembang serta memilki etika profesi sehingga pelayanan keperawatan dapat diberikan dengan baik, berkualitas dan aman bagi pasien dan keluarganya. Manajemen
pelayanan
pengorganisasian,
keperawatan
ketenagaan,
di
rumah
pengarahan,
sakit
pengawasan
mencakup
fungsi
perencanaan,
dalam
mengelola
pelayanan 2
keperawatan sehingga diperoleh hasil secara efektif dan efisien. Agar manajemen pelayanan keperawatan ini dapat terlaksana dengan baik, maka doperlukan manajer keperawatan yang kompeten dan sumber-sumber lain seperti pembiayaan, fasilitas sarana, metode dan sistem pemasaran yang baik. Saat ini manajemen pelayanan keperawatan di rumah sakit dikelola oleh Direktur Pelayanan Medik dan Keperawata, Direktur Keperawatan serta Kepala Bidang Keperawatan (bervariasi kondisinya untuk setiap rumah sakit). Penyelenggaraan pelayanan keperawatan di rumah sakit bervariasi, penilaian internal mempergunakan instrumen yang berbeda dan penilaian eksternal melalui sistem akreditasi rumah sakit. Pertumbuhan profesi keperawatan di rumah sakit belim optimal, peran perawat sebagai anggota disiplin keperawatan dalam bentuk komitmen terhadap pertumbuhan profesi melalui sosialisasi profesiona, keinginan belajar terus-menerus dan pengembangan diri belum menjadi perhatian utama bagi perawat dan rumah sakit. Akibatnya kekuatan professional (professional power) belum mampu mengungkit pelayanan kesehatan rumah sakit. Agar profesionalisme dan pertumbuhan profesi perawat dapat terjadi dan terus berkembang, maka diperlukan suatu mekanisme dan wadah yang terencana dan terarah sehingga dapat menjamin bahwa sistem pemberian pelayanan – asuhan keperawatan yang diterima oleh pasien, diberikan oleh perawat dari berbagai jenjang kemampuan atau kompetensi dengan benar (scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh etika profesi keperawatan. Wadah tersebut adalah komite keperawatan.
3
Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Komite keperawatan merupakan perwakilan kelompok profesi perawat, bertugas membantu direksi rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi keperawatan
serta
pengembangan
professional
berkelanjutan
(continuing
professional
development/CPD) termasuk didalamnya menentukan standar asuhan keperawatan. Saat ini sebagian besar rumah sakit merasakan perlu adanya komite keperawatan, sehingga dibentuklah komite dengan peraturan masing-masing, bervariasi. Pemahaman tentang komite keperawatan juga berbeda-beda, peran, fungsi dan tugas komite terkadang duplikasi dengan direktur atau bidang keperawatan. Akhirnya komite keperawatan yang ada belum mampu mengikatkan profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan – asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarganya. Diperlukan adanya: Pedoman Komite Keperawatan Rumah Sakit. Adapun secara umum tujuannya adalah sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam membentuk dan menyelenggarakan komite keperawatan.
4
BAB II KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT
Komite keperawatan merupakan wadah non structural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme keperawatan sehingga pelayanan – asuhan keperawatan kepada pasien diberikan secara benar (ilmiah) sesuai standard dan baik (etis) sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh perawat yang kompeten dengan kewenangan yang jelas. A. PENGERTIAN Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan Komite keperawatan merupakan wadah non struktural yang berkembang dan struktur organisasi formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan dan mengkomunikasikan pendapat dan
ide-ide
perawat/bidan sehingga
memungkinkan penggunaan gabungan
pengetahuan, keterampilan dan ide dari staf professional keperawatan. Komite keperawatan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wahana bagi tenaga keperawatan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan tentang hal-hal yang terkait masalah profesi dan teknis keperawatan 9Diponegoro Nurses Association, 2008). Komite keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur, mempunyai tugas
5
membantu direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan (Kepmendagri Nomor 1, 2002). Komite keperawatan merupakan perwakilan kelompok profesi perawat, bertugas membantu direksi rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi keperawatan
serta
pengembangan
professional
berkelanjutan
(continuing
professional
development/CPD) termasuk didalamnya menentukan standar asuhan keperawatan.
B. TUJUAN. Komite keperawatan rumah sakit mempunyai tujuan: 1. Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan. 2. Memeberi masukan kepada pimpinan rumah sakit berkaitan dengan profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. 3. Menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan penerapan disiplin – etik keperawatan. 4. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang hanya diberikan oleh perawat yang kompeten dan etis sesuai kewenangannya.
C. PERAN KOMITE Peran komite keperawatan dalam fungsi rumah sakit sebagai berikut: 1. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan profesi keperawatan melalui kegiatan terorganisasi. 2. Mempertahankan pelayanan keperawatan berkualitas dan aman bagi pasien. 6
3. Menjamin tersedianya perawta kompeten, etis sesuai kewenangannya. 4. Menyelesaikan masalah keperawatan yang terkait dengan disiplin, etik dan moral perawat. 5. Melakukan kajian berbagai aspek keperawatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 6. Menjamin diterapkannya standar praktik, asuhan dan prosedur keperawatan. 7. Membangun dan membina hubungan kerja tim di dalam rumah sakit. 8. Merancang, mengimplementasikan serta memantau dan menilai ide-ide baru. 9. Mengkomunikasikan, mendidik, negosiasi dan merekomendasikan hasil kinerja perawat untuk pengembangan karirnya.
D. PERATURAN INTERNAL KEPERAWATAN Peraturan internal staf keperawatan statuta keperawatan (nursing staff by laws) di rumah sakit disusun oleh komite keperawatan dan disyahkan oleh direktur rumah sakit. Peraturan internal staf keperawatan adalah peraturan dasar tentang tata cara staf keperawatan menyelenggarakan pelayanan – asuhan keperawatan di rumah sakit. Dalam peraturan ini akan diatur tentang staf keperawatan, peran, fungsi, kewajiban dan haknya, tata cara penerimaan dan penempatan,
kewenangan
dalam
memberikan
asuhan,
pembinaan,
karir,
pendidikan
berkelanjutan serta komite keperawatan dan fungsi-fungsinya. Setiap rumah sakit hendaknya menyusun peraturan internal keperawatan sesuai dengan jenis, kelas rumah sakit srta sumber-sumber yang tersedia. Peraturan ini harus ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan profesi keperawatan dan kondisi rumah sakit. 7
Peran peraturan internal keperawatan ini adalah: 1. Sebagai regulasi bagi perawat yang melakukan tindakan keperawatan di rumah sakit. 2. Sebagai pedoman tata laksana komite keperawatan, acuan mekanisme pengambilan keputusan dalam komite keperawatan. 3. Sebagai dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diambil pimpinan rumah sakit sesuai dengan lingkup tujuannya yang terkait dengan staf keperawatan. 4. Sebagai pengaturan utama untuk menegakkan profesionalisme perawat dengan mengatur pemberian izin melakukan tindakan keperawatan, mempertahankan profesionalisme dan mekanisme pendisiplinan profesi.
E. HUBUNGAN DENGAN PENGELOLA RUMAH SAKIT Komite keperawatan dibentuk oleh pimpinan rumah sakit melalui mekanisme yang telah disepakati. Komite keperawatan bertanggungjawab kepada pimpinan rumah sakit dengan memberikan laporan tahunan dan berkala serta sewaktu-waktu jika diperlukan tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya. Lingkup area hubungan pimpinan rumah sakit dengan komite keperawatan adalah focus pada profesionalisme
perawat
dalam
memberikan
pelayanan
–
asuhan
keperawatan
dan
pengembangannya. Pimpinan rumah sakit berkewajiban menyediakan segala sumber daya agar komite keperawatan dapat berfungsi dengan baik sesuai ketentuan.
8
BAB III PENGORGANISASIAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT
Pengorganisasian komite keperawatan rumah sakit terdir dari pimpinan komite dan sub komitekomite yang tergambar pada struktur komite sebagai berikut. A. STRUKTUR KOMITE KEPERAWATAN DIREKTUR
BIDANG PELAYANAN KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
KETUA KOMITE KEPERAWATAN
SEKERTARIS
SUB KOMITE KREDENSIAL SUB KOMITE MUTU PROFESI SUB KOMITE DISIPLIN PROFESI
KFK ANAK
KFK MEDIKAL BEDAH KFK MATERNITAS
KFK KRITIKAL
9
Komite keperawatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (jika ada), Sekertaris dan anggota. Dalam melaksanakan tugasnya ketua komite dibantu oleh sub komite yang terdiri dari sub komite kredensial, mutu profesi dan disiplin profesi. Ketua komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, Wakil Ketua (jika ada), Sekertaris, anggota serta sub komite diusulkan oleh Ketua Komite dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Pengorganisasian staf keperawatan di rumah sakit dikelompokkan dalam kelompok fungsional keperawatan berdasarkan disiplin/spesialisasi, peminatan sesuai kebutuhan rumah sakit.
B. FUNGSI KOMITE KEPERAWATAN 1. Menjamin tersedianya norma-norma: standar praktek/asuhan/prosedur keperawatan sesuai lingkup asuhan dan pelayanan serta aspek penting asuhan area keperawatan 2. Menetapkan lingkup praktek, kompetensi dan kewenangan fungsional tenaga keperawatan, merumuskan norma-norma: harapan dan pedoman perilaku serta menyediakan alat ukur pantau kinerja tenaga keperawatan 3. Menjamin kompetensi tenaga keperawatan dengan
melaksanakan
asesmen,
mempertahankan dan mengembangkan kompetensinya. 4. Menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu keperawatan tingkat rumah sakit: menetapkan alat-alat pemantauan, besar sampel, nilai batas, metodologi pengumpulan data, tabulasi serta analisis data. 5. Mengkoordinasi semua kegiatan pemantauan mutu dan evaluasi keperawatan: jenis kegiatan, jadwal pemantauan dan evaluasi, penanggung jawab pelaksana. 6. Mengintegrasikan proses peningkatan mutu keperawatan dengan rencana rumah sakit untuk menemukan kecenderungan dan pola kinerja yang berdampak pada lebih dari satu departemen atau pelayanan. 7. Mengkomunikasikan informasi hasil telaah mutu keperawatan kepada semua yang terkait, misalnya komite mutu rumah sakit. 10
8. Mengusulkan
solusi
kepada
manajemen
atas
masalah
yang
terkait
dengan
keprofesionalan tenaga dan asuhan dalam sistem pemberian asuhan, misalnya sistem pelaporan pasien, penugasan staf. 9. Memprakarsai perubahan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. 10. Mempertahankan keterkaitan antara teori, riset dan praktek. C. GARIS BESAR TUGAS KOMITE KEPERAWATAN 1. Menyusun dan menetapkan Standar Asuhan Keperawatan di rumah sakit. 2. Memantau pelaksanaan asuhan keperawatan. 3. Menyusun model Praktek Keperawatan Profesional. 4. Memantau dan membina perilaku etik dan professional tenaga keperawatan. 5. Meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan seiring kemajuan IPTEK yang terintegrasi dengan perilaku yang baik. 6. Bekerjasama dengan Direktur/bidang keperawatan dalam merencanakan program untuk mengatur kewenangan profesi tenaga keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan sejalan dengan rencana strategis rumah sakit. 7. Memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi bagi tenaga keperawatan yang akan melakukan tindakan asuhan keperawatan. 8. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan tenaga keperawatan, menyampaikan laporan kegiatan Komite Keperawatan secara berkala (setahun sekali) kepada seluruh tenaga keperawatan rumah sakit. D. SUB KOMITE KEPERAWATAN 1. SUB KOMITE KREDENSIAL Kredensial adalah proses verifikasi kompetensi seorang perawat yang selanjutnya diteteapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan lingkup prakteknya. Rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan yang memperoleh izin praktek dalam rangka melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Kewenangan klinins harus dirumuskan dalam peraturan internal keperawatan (Nursing staff by law). a. Tujuan 11
Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan benar kompeten dan etis. b. Tugas dan wewenang Tugas sub komite kredensial adalah : 1. Menyusun dan membuat daftar kewenangan klinis sesuai jenjang karir, berdasarkan masukan dari kelompok staf keperawatan. 2. Melakukan assesmen dan pemeriksaan : Kompetensi Status kesehatan Perilaku Etika profesi 3. Melaporkan hasil assesmen dan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi kewenangan klinik kepada komite keperawatan. 4. Melakukan proses kredensial masa berlaku surat penugasan klinik dan adanya permintaan khusus dari komite keperawatan. Sub komite kredensial mempunyai kewenangan menilai dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap perawat sesuai jenjang karir. c. Keanggotaan Keanggotaan sub komite kredensial sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekertaris dan anggota serta dibantu oleh kelompok staf fungsional keperawatan. 12
d. Mekanisme 1. Mempersiapkan kewenangan klinis mencakup kompetensi sesuai area praktik (12 kompetensi kunci) 2. Menyusun kewenangan klinis dengan kriteria : pendidikan, lisensi, prestasi penjagaan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan, status personal, status kesehatan serta tidak pernah terlihat dalam tindak kriminal dan kekerasan jika melakukan praktik mandiri, jelaskan pola praktik dan implementasinya. 3. Melakukan assesmen kewenangan klinik dengan berbagai metode yang disepakati 4. Membuat keputusan untuk pemberian kewenangan klinik dengan memberikan rekomendasi kepada komite keperawatan 5. Melakukan pembinaan dan pemulihan kewenangan klinik secara berkala 6. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang di tetapkan 2. SUB KOMITE MUTU PROFESI Dalam rangka menjamin pasien memperoleh pelayanan asuhan keperawatan berkualitas, maka perawat sebagai pemberi pelayanan harus bermutu, kompeten, etis dn profesional. Perlu dilakukan upaya-upaya yang terencana dan terarah agar kompetensi perawat dipertahankan dan dikembangkan. Perawat harus memberikan pelayanan-asuhan keperawatan sesuai dengan standar praktik, standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh rumah sakit. Mutu pelayanan keperawatan harus selalu dipantau dievaluasi serta diperbaharui dan ditingkatkan agar pasien dan keluarga memperoleh kepuasan a. Tujuan 13
Memastikan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, benar-benar sesuai standar melalui penggunaan sumber-sumber dan evaluasi yang berkesinambungan. b. Tugas dan Kewenangan Tugas sub komite mutu profesi adalah : 1. Mempersiapkan bahan standar pelayanan keperawatan dan standar prosedur operasional yang telah disusun oleh rumah sakit. 2. Menyususun data dasar profile perawat sesuai area praktik. 3. Pendataan kompetensi perawat sesuai jenjang karir pada setiap area praktik keperawatan. 4. Mengidentifikasikan dan mengevaluasi data PBP tenaga keperawatan. 5. Melakukan audit keperawatan. 6. Melakukan koordinasi dengan unit mutu RS, untuk telaah temuan kualitas sehingga dapat dilakukan tindak lanjut perubahan mutu. 7. Mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah, pelatihan internal RS, untuk berdasarkan hasil assesmen kompetensi dan kemajuan IPTEK. 8. Mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah, pelatihan di luar RS bagi perawat sesuai area praktik pada setiap level jenjang karir. 9. Memfasilitasi proses pendampingan “couch” (preceptorship/ mentorship) selama melaksanankan praktik keperawatan.
14
10. Mengidentifikasi perubahan-perubahan kompetensi berdasarkan fakta melalui kaji ulang. Kewenangan sub komite mutu profesi adalah; assesmen, mempertahankan dan mengembangkan mutu profesi setiap tenaga keperawatan. c. Keanggotaan Sub komite mutu profesi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, sebagai ketua, sekertaris dan anggota. Dibantu oleh perawat-perawat yang di beri wewenang untuk melakukan assesmen. d. Kompetensi dan Kelompok Fungsional Keperawatan Mekanisme Kerja Untuk melaksanakan tugas sub komite mutu profesi, makan ditetapkan mekanisme sebagai berikut : 1. Koordinasi dengan bidang keperawatan untuk memperoleh data dasar tentang profil tenaga keperawatan di RS sesuai jenjang karirnya 2. Berdasarkan
hasil
assesmen
kompetensi
dan
perkembangan
IPTEK,
diidentifikasikan gap, kompetensi atau kompetensi baru sebagai materi pertemuan ilmiah, dan pelatihan baik dilakukan di dalam maupun luar RS 3. Koordinasi dengan supervisor, instruktur klinik dan kelompok fungsional keperawatan melakukan “couch”, bimbingan (presseptor/ mentorship) selama melaksanankan praktik 4. Melakukan audit keperawatan dan pembahasan kasus bersama unit mutu
15
5. Mengidentifikasikan fenomena klinik, telaah kompetensi perawat sebagai bahan mengadakan perubahan/ motivasi pelayanan keperawatan, standar pelayanan dan kompetensi yang ada saat ini 6. Memberi masukan kepada kepala bidang keperawatan, bagaimana pengembangan sumber daya manusia tentang prestasi atau kegagalan tenaga keperawatan sebagai bahan penilaian kinerja perawat atau perubahan kewenangan klinik. 3. SUB KOMITE DISIPLIN PROFESI Setiap perawat harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan asuha keperawatan dengan menerapkan standar pelayanan, prosedur operasional serta menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesialisme tenaga keperawatan dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi. Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan keperawatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan. a. Tujuan Sub komite disiplin profesi bertujuan : 1. Melindungi pasien dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan yang tidak layak. 2. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. b. Tugas dan Kewenangan
16
1. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan. 2. Melakukan pembinaan etika keperawatan. 3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalahmasalah etik dalam pelayanan asuha keperawatan. 4. Memberikan nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan. c. Keanggotaan Sub komite disiplin profesi keperawatan terdiri dari 3 (tiga) orang perawa sebagai ketua, sekertaris dan anggota. Dalam penegakan disiplin profesi dilakukan oleh panel yang dibentuk oleh ketua sub komite disiplin profesi. Panel terdiri dari 3 (tiga) orang perawat atau lebih dengan jumlah yang ganjil, komposisinya disesuaikan dengan jenis penegakan disiplinnya. Mekanisme kerja : 1. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan:
Identifikasi sumber lapran dari manajemen rumah sakti, perawat lain, dokter atau tenaga kesehatan lain serta pasien dan keluarganya, juga dapat berasal dari laporan hasil konferensi klinis dan kematian.
Pemeriksaan didahulukan oleh panel disiplin profesi melalui proses pembuktian. Tim panel dapat menggunakan keterangan saksi ahli sesuai kebutuhan. Seluruh pemeriksaan dilakukan tertutup dan rahasia.
2. Membuat keputusan 17
Keputusan panel dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bila perawat merasa keberatan terhadap keputusan maka yang bersangkutan dapet mengajukan buktibukti baru yang kemudian sub komite disiplin membetuk panel baru. Akhirnya keputusan di laporkan kepada direksi rumah sakit melalui komite keperawatan. 3. Memberikan tindakan disiplin profesi keperawatan berupa teguran, penugasan peringatan tertulis, pembatasan sampai pencabutan wewenang klinis, sementara atau selamanya, serta bekerja dibawah supervisi dari perawat yang memiliki kewenangan. 4. Memberi keputusan tindakan disiplin untuk di laksanakan. Keputusan sub komite disiplin profesi diserahkan kepada pemimpin rumah sakit dalam bentuk rekomendasi komite keperawatan untuk selanjutnya disampaikan kepada perawat oleh pemimpin RS untuk dilaksanakan. 5. Melakukan pembinaan profesionalisme keperawatan. Pembinaan profesionalisme merupakan bagian penting dari tahapan sosialisasi profesionalisme tenaga keperawatan untuk mencapai profesionalisme.
Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik keperawatan sehari-hari.
Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/topic dan metode serta evaluasi.
Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, symposium, “bedside teaching”, refleksi diskusi kasus dan lain-lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia. 18
Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang keperawatan, diklat dan kelompok fungsional keperawatan untuk melakukan pembinaan.
BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
19
