BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Dinas sosial yang berfugsi untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat sudah selayaknya memberikan pelayanan yang responsif, transparan dan akuntabel. Dinas sosial dalam pelaksanaanya tentu memiliki kelemahan dan kekuatan. Keefektifan kinerja pegawai mulai dirasakan penting demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolok ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk mengadaptasi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini dimana organisasi public menuntut penerapan Good Governance. Good Governance yakin penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih atau peemerintahan yang baik. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan apratur negara dangan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas
1
2
dan fugsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan Good Governance. Asian development bank ( ADB) mengemukakan adanya kesepakatan umum bahwa good governance dilandasi empat pilar yaitu : 1. Accountability, merujuk pada kapasitas pejabat publik untuk bertanggung jawab kepada publik atas tindakan dan kebijakannya; 2. Transparency, merujuk pada adanya dan kemudahan publik untuk mengakses informasi yang relevan bagi publik ; 3. Predictability, merujuk pada kejelasan dan kepastian hokum dan peraturan, dapat diperkirakan sebelumnya, seragam dan dapat ditegakkan dengan efektif; 4. Participation, yang merujuk pada kemauan dan kemampuan untuk melibatkan elemen selain Negara dalam proses kebijakan. Dengan demikian organisasi publik setiap pemerintahan daerah dan provinsi diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah yang mampu mewujudkan karakteristik Good Governance. Jelaslah bahwa perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru didalam pengelolaanya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi tidak
lepas
dari efektivitas kerja
pegawai
sebagai
salah satu unsur
organisasi,memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tanpa manusia dalam suatu organisasi maka tujuan organisasi
3
yang
telah
ditentukan
tidak
akan
tercapai
sebagaimana
yang
diharapkan.selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis,artinya menginginkan perubahan,dengan demikian kedudukan manusia dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur lain sehingga dalam organisasi pengelolaan manusaia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan Good Governance. Dalam rangka menciptakan Good Governance, dinas sosial Provinsi Jawa Timur sangat berperan penting dan harus menjadi suatu organisasi yang efektif, karena salah satu karakteristik Good Governance adalah efektifitas. Efektifitas organisasi tentu akan tercapai apabila tercipta efektifitas pegawai dinas Provinsi Jawa timur. Selanjutnya, ukuran pokok atau prinsip Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, fairness atau keadilan, responsivitas atau ketanggapan. Dinas Sosial yang memberikan pelayanan umum dalam bidang kesejahteraan sosial sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk mendapatkan pelayanan yang demikian, pegawai kantor Dinas Sosial harus memiliki motivasi untuk mengerjakan pekerjaannya agar efektivitas organisasi dapat tercapai. Namun kenyataannya selama ini banyak pegawai yang : 1. Datang terlambat dan menunda pekerjaannya,
2. Malas membuat/melaksanakan kewajiban administratif , 3. Kurang
keberanian
mencoba
ranah/jenis
layanan
lain,
sehingga
pengetahuan dan pengalaman tidak berkembang, 4. Sebagian fungsional pekerja sosial belum menguasai IT seperti komputer.
4
(SUMBER : TELAAH FORUM KOMUNIKASI FUNGSIONAL DINAS SOSIAL )
http://peksosjatim.blogspot.com/2011/10/telaah-fps-jatim.html Hal ini tentu berdampak pada pelayanan yang tidak memuaskan. Selain itu, mengenai anggaran dalam dinas tersebut Kapabilitas pekerjaan yang rendah, manajemen keuangan yang lemah, peraturan yang terlalu berbelit – belit dan sewenang – wenang, alokasi sumber – sumber yang kurang tepat juga menjadi suatu masalah dalam mewujudkan efektivitas pegawai. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disebutkan bahwa Good Governance akan tercapai apabila prinsip – prinsip Good Governance dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian ada pengaruh pelaksanaan prinsip – prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan Good Governance dan efektivitas kerja pegawai dan menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : “Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.” 1.2
Perumusan Masalah Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian
memiliki arah tujuan yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahannya yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur’’ ?
5
1.3
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan prinsip – prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?
1.4
Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis 1. Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori , selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan . 2. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap universitas sehingga memacu mahasiswa untuk menulis karya ilmiah.
1.4.2 Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Good Governance di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
