1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pembangunan itu dapat tercapai, bila sarana-sarana dasarnya tersedia. Salah satu sarana dasar bagi pembangunan adalah tanah. Tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung pada tanah, sebagai tempat pemukiman serta tempat melakukan segala aktivitas. “Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hukum tanah di Indonesia bersifat dualisme, artinya selain diakui berlakunya hukum tanah adat yang bersumber dari Hukum Adat, diakui pula peraturanperaturan mengenai tanah yang didasarkan atas Hukum Barat. Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, berakhirlah masa dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah. Sebelum berlakunya UUPA, ada dua golongan besar hak milik atas tanah, yaitu hak milik menurut Hukum Adat dan hak milik menurut Hukum Perdata Barat yang dinamakan Hak Eigendom. Sekarang kedua macam hak milik tersebut, sesuai dengan ketentuan konversi dalam UUPA telah dikonversi atau diubah menjadi hak milik” 1. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak milik atas tanah dapat melalui jual beli, tukar menukar, hibah ataupun karena pewarisan. Adapun
1
Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak milik atas tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, jakarta, hlm.2.
2
cara beralihnya hak milik tersebut diatur lebih jelas pada Pasal 26 ayat (1) UUPA, yaitu “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Peralihan hak milik atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain dapat terjadi karena peristiwa hukum, yaitu meninggal dunianya pemegang hak milik atas tanah. Di sini peralihan hak terjadi melalui pewarisan. Pewarisan hak adalah berpindahnya hak milik atas tanah dari pemegang haknya sebagai pewaris kepada pihak lain sebagai ahli waris karena pemegang haknya meninggal dunia. Dengan meninggal dunianya pemegang hak milik atas tanah, maka hak milik atas tanah tersebut berpindah kepada ahli warisnya. 2 Hak milik atas tanah, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Demi menjamin adanya kepastian hukum hak milik atas tanah maka setiap peralihan dan pembebanannya wajib didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UUPA beserta peraturan pelaksanaannya. Meskipun UUPA sudah demikian
2
hlm. 398.
Urip Santoso, 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak milik atas tanah, Kencana, Jakarta,
3
jelasnya membuat peraturan tentang pertanahan, tapi pada kenyataannya belum semua aturan-aturan mengenai pertanahan terlaksana dengan baik. Dalam hal pewarisan hak milik atas tanah, meskipun pewarisnya sendiri sudah lama meninggal, tetapi peralihan dan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisannya belum dilaksanakan dengan baik. Terutama oleh masyarakat hukum adat Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang menjadi lokasi penelitian ini. Sifat yang khas dari hubungan masyarakat hukum adat dengan tanahnya diungkap dalam Draft Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 3. Secara khusus Pasal 25 draft tersebut menyatakan bahwa
masyarakat hukum adat
memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spritual dan material mereka dengan lainnya yang secara tradisional mereka memiliki atau tinggali atau gunakan, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka bagi generasi mendatang. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa masyarakat hukum adat Kecamatan Jambi Selatan kota Jambi tidak begitu memahami dan menyadari arti pentingnya pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh peralihan hak melalui pewarisan. Baik itu untuk tanah yang telah terdaftar (bersertipikat) maupun tanah yang
belum
bersertipikat.
Pada
umumnya
masyarakat
tidak
langsung
mendaftarkan peralihan hak tersebut sehingga obyek tanah yang telah diwariskan masih atas nama pemilik 3
awalnya (pewaris).
Padahal dalam Peraturan
Rafael Edy Bosko, 2006, Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam, Elsam, Jakarta, hlm.70.
4
Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 61 Ayat (3) disebutkan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran. Salah satu manfaat pemeliharaan data dengan cara melakukan pendaftaran hak milik atas tanah memudahkan pemilik hak milik atas tanah apabila hendak melakukan pembebanan. “Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting, setidaktidaknya karena pertama, sertipikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertipikat. Penerbitan sertipikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertipikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapa pun. Kedua, pemberian sertipikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan pemilikan sertipikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, sertipikat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan atas tanah” 4. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah yang terjadi karena pewarisan di masyarakat hukum adat Kecamatan Jambi Selatan kota Jambi. B. Rumusan Masalah Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, di antaranya: 4
Adrian Sutedi, 2011, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 2.
5
1. Bagaimana pelaksanaan peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan oleh anggota masyarakat hukum adat Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota masyarakat hukum adat Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi belum melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Jambi? 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Jambi dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan oleh anggota masyarakat hukum adat Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang diakukan ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah yaitu: Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan di Kabupaten Gunungkidul 5. Tesis yang ditulis tahun 2010 oleh Guntoro, pada tesis ini ada persamaan mengenai pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan dan persamaan dalam hal perumusan masalah. Namun ada perbedaan dalam perumusan masalah, yaitu dalam tesis tersebut hanya membahas tentang pelaksanaan dan hambatan dalam proses pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan, sedangkan yang peneliti 5
Guntoro, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan di Kabupaten Gunungkidul, Tesis yang ditulis tahun 2010, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM.
6
susun juga membahas solusi untuk mengatasi hambatan dalam peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan di masyarakat hukum adat dan juga ada perbedaan mengenai waktu dan lokasi atau tempat penelitian dilakukan dengan penelitian dilakukan. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Pertanian karena Jual Beli di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 6. Skripsi yang ditulis tahun 2009 oleh Ika Diyastuti, pada skripsi ini ada persamaan mengenai pendaftaran peralihan hak milik atas tanah, dan juga ada persamaan dalam hal perumusan masalah. Namun ada perbedaan dalam penyebab dari peralihan hak itu sendiri yaitu bahwa peralihan dan pendaftaran hak yang diteliti dalam skirpsi tersebut adalah karena jual beli, sedangkan yang peneliti susun karena pewarisan dan juga ada perbedaan mengenai waktu dan lokasi atau tempat penelitian dilakukan. D. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti memiliki dua tujuan antara lain : 1. Tujuan obyektif. Tujuan obyektif yang ingin dicapai peneliti adalah : a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan oleh anggota masyarakat hukum adat di Kecamatan Jambi Selatan kota Jambi. 6
Ika Diyastuti, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Pertanian karena Jual Beli di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, skripsi yang ditulis tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7
b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat hukum adat Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi belum melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan. c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan. 2. Tujuan Subyektif. Secara subyektif penelitian ini disusun peneliti dengan tujuan untuk memenuhi
syarat
dalam
mencapai
pendidikan
Strata-2
Magister
Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E. Manfaat Penelitian Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu: 1. Manfaat untuk ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya terutama bagi perkembangan ilmu hukum kenotariatan yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah. 2. Manfaat untuk pembangunan bangsa dan negara.
8
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pihak-pihak lain yang bersentuhan langsung dengan perbuatan peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan. Tujuannya agar penelitian ini dapat membantu terlaksananya peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan dengan baik.
