BAB I PENDAHULUAN. setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Pekerjaan juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kemampuan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri setiap manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya di Indonesia hal tersebut masih menjadi permasalahan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar ke-3 di dunia setelah negara China dan India. Melimpahnya jumlah penduduk merupakan aset penting yang menguntungkan bagi pembangunan suatu bangsa. Penduduk berperan sebagai subjek pembangunan dan dengan jumlah penduduk yang besar berperan sebagai tenaga kerja yang akan melakukan pembangunan. Hal tersebut akan menjadi suatu masalah apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak disesuaikan dengan jumlah lapangan kerja yang memadai. Sebagai akibat atas tingginya pertumbuhan angkatan kerja di satu sisi dan rendahnya pertumbuhan lapangan kerja di sisi lain akan menimbulkan tingginya tingkat pengangguran.

Universitas Sumatera Utara

Sukirno (1981:170) memberikan penggolongan jenis-jenis pengangguran, yaitu : (1) Pengangguran terbuka meliputi pengangguran friksional (pengangguran normal), yaitu dimana tenaga kerja keluar dari tempat kerjanya dengan harapan akan memperoleh pendapatan dan status sosial serta fasilitas yang lebih baik di tempat lain. (2) Pengangguran struktural sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. (3) Pengangguran teknologi sebagai akibat penggantian tenaga manusia dengan mesin-mesin yang lebih modern. (4) Pengangguran siklikal timbul sebagai akibat penyusutan salah satu sektor pekerjaan. (5) Pengangguran tidak kentara yaitu pengangguran musiman dan tenaga kerja yang setengah menganggur. Masih tingginya jumlah pengangguran dan masalah kesempatan kerja di dalam negeri yang semakin penting dan mendesak untuk menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan harus tetap menjadi prioritas. Bila melihat penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 210 juta orang, permasalahan yang mungkin muncul dari meledaknya jumlah pengangguran adalah mulai dari masalah sandang, pangan, papan, bahkan mungkin naiknya angka urbanisasi, hingga kriminalitas. Berdasarkan data statistik yang dikemukakan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, jumlah pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Agustus 2007, penganguran di Indonesia sebesar 9,11%, Agustus 2008 sebesar 8,39%, Agustus 2009 7,87 %, dan Agustus 2010 sebesar 7,14%. Sementara di Sumut, jumlah pengangguran masih tergolong tinggi. Agustus 2007 sebesar 10,1%, Agustus 2008 9,1%, Agustus 2009 8,45%, dan Agustus 2010 sebesar 7,43%. Jumlah tersebut paling banyak terdapat di Medan, dan menyusul Kabupaten Deli Serdang. Menurut pengamat ekonomi, Jhon Tafbu Ritonga, jumlah pengangguran di suatu Negara mencapai 5%, sudah dikategorikan “gawat”.(www.jumlah pengangguran sumut.co.id).


Pengangguran merupakan masalah utama yang sulit untuk mendapatkan titik temu. Berdasarkan statistik ketenagakerjaan, bahwa masalah krusial yang dihadapi oleh pasar kerja Indonesia sampai saat ini adalah masalah pengangguran. Oleh karena itu dalam mengatasi pengangguran ini dituntut adanya perhatian dan campur tangan pemerintah yang lebih jauh demi kesejahteraan masyarakat. Peluang untuk memecahkan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif. Hal tersebut diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan serta meratakan seluruh pendapatan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang produktif akan memberikan imbalan dan penghargaan yang layak serta mempunyai peranan yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Masalah sumber daya manusia merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang dalam rangka pembangunan. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut dengan sumber daya (resources), baik sumber daya alam (natural resources) maupun sumber daya manusia (human resources). Sumber daya manusia merupakan potensi sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, karena jika hanya dengan sumber daya alam dan modal tanpa ada sumber daya manusia yang memadai dan terarah, maka tidak akan menghasilkan output sebagai wujud dari suatu proses pembangunan. Melihat penjelasan tersebut, maka dalam rangka mengurangi pengangguran dilaksanakan suatu pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan itu maka Pemerintah melakukan usaha untuk memperluas kesempatan kerja salah satunya dengan program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) yang melibatkan pihak swasta yaitu PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Program AKAN memberikan banyak manfaat bagi Negara dan masyarakat terutama dalam hal ekonomi. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri bukan hanya penting


sebagai subyek yang melakukan segala kegiatan pembangunan, akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan pemasukan Negara dengan adanya devisa. Nantinya devisa tersebut akan digunakan sebagai modal peningkatan kesejahteraan TKI. Memperluas kesempatan kerja ke luar negeri akan memberikan peluang yang besar untuk perkembangan masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya migrasi TKI ke luar negeri. Disamping faktor penarik yang ada di luar negeri yang menjanjikan upah yang lebih tinggi daripada di Indonesia, maka faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga Negara yang paling penting yaitu pekerjaan seperti yang telah disebutkan dalam UU 1945 pasal 27 ayat 2. Bekerja di luar negeri menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mencermati minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri, maka pengusaha pengerah jasa tenaga kerja pun muncul di tengah masyarakat dalam bentuk badan usaha. Sepintas kelihatannya untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri tidaklah terlalu rumit, justru pandangan dan pendapat seperti inilah yang menjadi problematikanya yaitu para calon tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya bila bekerja di luar negeri. Besarnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai nilai positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun di sisi lain mempunyai nilai negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dalam proses penyaluran TKI ke luar negeri dapat berjalan dengan baik dan diharapkan


dapat menghindarkan permasalahan-permasalahan yang diantaranya calo, pelanggaran yang dilakukan PPTKIS. Oleh karena itu, masyarakat harus jeli dalam memilih PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang akan membantu segala hal tentang penempatannya di luar negeri. Setiap PPTKIS harus memiliki izin resmi dari yang berwenang. Demikian pula halnya untuk daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang penempatan TKI ke luar negeri secara aktif melaksanakan kegiatan penyaluran TKI bersama-sama PPTKIS. Agar penempatan kerja ke luar negeri di Kabupaten Deli Serdang tidak menjadi illegal diperlukan PPTKIS yang resmi bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang. Jumlah PPTKIS yang telah resmi terdaftar dan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang adalah sebanyak 78 PPTKIS yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. PPTKIS sangat berperan penting dalam pelaksana proses penempatan TKI ke luar negeri. PPTKIS bertanggung jawab kepada TKI yang ditempatkan sejak dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal. Untuk menjadi TKI harus melalui PPTKIS yang nantinya juga berkewajiban melindungi dan menempatkan TKI mulai dari pemberangkatan sampai dengan kepulangan ke daerah asal TKI. Pemerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sebagai landasan pemerintah tingkat Provinsi/ Kabupaten untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri di wilayahnya masing-masing. Peranan dari Pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas TKI serta dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dalam penempatan TKI ke luar negeri. Demikian inilah yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan


Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang agar dalam proses penempatan tenaga kerja Indonesia dilakukan secara benar agar permasalahan yang merugikan TKI dapat dihindari. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri”.

I.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah sangat penting agar diketahui arah jalannya suatu penelitian dan untuk lebih memudahkan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa (Arikunto, 2001:17) Berdasarkan dari uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Peranan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dalam penempatan TKI ke Luar Negeri?”

I.3 Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam proses penelitiannya. Adapun tujuan yang Penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dalam penempatan TKI ke Luar Negeri dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.


2. Untuk mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dalam penempatan TKI ke Luar Negeri.

I.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Secara subjektif, penelitian ini merupakan wahana untuk melatih dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir melalui karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. 2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian ini dengan objek yang sama. 3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dalam penempatan TKI ke Luar Negeri.

I.5 Kerangka Teori Sebelum melangkah pada operasionalisasi penelitian, akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kerangka teori ini diperlukan sebagai alat untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berpikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana ia menyoroti masalah yang dipilihnya. Menurut Kerlinger (dalam Singarimbun, 1995:37) teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan


perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berpikir yaitu kerangka teori. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah: I.5.1 Pemerintahan Daerah Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan tentang pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 tersebut menyebutkan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang”. Dari isi pasal tersebut beserta penjelasannya di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan. Daerah yang dibentuk berdasarkan azas desentralisasi disebut Daerah Otonom yang selanjutnya disebut “Daerah”. Sedangkan Wilayah yang dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi disebut Wilayah Administratif yang disebut dengan “Wilayah”, yaitu wilayah-wilayah yang disusun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka menjamin adanya kerjasama yang serasi antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dilihat dari mekanisme pembentukan kebijakan daerah, DPRD dan kepala daerah secara bersama-sama adalah pembuat kebijakan. Namun, pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut, kedua institusi mempunyai fungsi yang berbeda yaitu kepala daerah melaksanakan kebijakan daerah,


sedangkan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah (Widjaja, 2008 : 46).

I.5.2 Pengertian Dinas-Dinas Daerah Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. UPTD tersebut merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 Dinas, dan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 Dinas. Dinas Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (www.dinasdaerah.go.id). Dalam Pasal 49 UU No. 5/1974 diatur mengenai Dinas-dinas Daerah sebagai berikut : 1. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. 2. Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.


I.5.3 Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta 1976 : 735), peranan berasal dari kata peran, yang artinya sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama. Pengertian peranan menurut Thoha (1990 : 10), dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Selain itu menurut Soekanto (1990 : 10) juga memberikan pengertian mengenai peranan yaitu aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah melaksanakan suatu peranan. Jadi peranan menentukan apa yang harus diperbuat oleh seseorang sehubungan dengan posisinya dalam masyarakat. Dari konsep pengertian di atas dapat penulis simpulkan pengertian peranan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari suatu badan yang mana badan ini dapat menjadi komando utama pada suatu kegiatan yang ada di dalam atau di luar organisasi. Dan dalam penelitian ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebupaten Deli Serdang

sebagai

perpanjangan

tangan

dari

Pemerintah

Pusat,

berperan

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkenaan dengan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dalam hal penelitian ini adalah berkenaan dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat merupakan suatu badan atau organisasi pemerintah yang dapat menjadi komando utama dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Karena usaha penempatan TKI ke Luar Negeri adalah merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka keberadaan


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang sedang membangun khususnya masyarakat kabupaten Deli Serdang memegang peranan yang amat penting yang artinya efektifitas pelaksanaan ketentuan penempatan TKI ke Luar Negeri dilapangan tidak terlepas dari besarnya peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan tugasnya tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan sebahagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga

Kerja dan Transmigrasi 3. Pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

I.5.4 Penempatan TKI ke Luar Negeri I.5.4.1 Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna


menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Husni, 2005: 15). Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang memberikan pengertian: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yaitu dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan revisi dari Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Demikian halnya dengan penambahan kata sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri. Dengan demikian sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh, karyawan, dan pegawai. Secara deskriptif perbedaan antara buruh, karyawan, dan pegawai adalah: a. Buruh Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan.kedua belah pihak,


baik secara lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. b. Karyawan Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintahan dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan c. Pegawai (Pegawai Negeri) Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas jabatan negeri atau tugas Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sastrohadiwiryo, 2003: 27) Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah buruh. Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang telah diusulkan oleh pemerintah (Depnaker). Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung merujuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yaitu majikan. Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti tersebut di atas, menurut Husni (2005: 34) istilah buruh kurang sesuai dengan perkembangan sekarang, buruh sekarang ini tidak lagi sama dengan buruh masa lalu yang hanya bekerja pada sektor non formal seperti tukang, kuli, pembantu rumah tangga dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti Bank, Hotel, dan lain-lain. Karena itu lebih tepat jika menyebutkannya dengan istilah pekerja.


Dalam RUU Ketenagakerjaan ini sebelumnya hanya menggunakan istilah pekerja saja, namun agar selaras dengan Undang-Undang yang lahir sebelumnya yakni UndangUndang No.21 Tahun 2000 yang menggunakan istilah serikat buruh/ pekerja, maka istilah yang digunakan adalah pekerja/ buruh. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan dalam bentuk imbalan apa pun ini perlu karena selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Tenaga Kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan yang dijamin haknya. Berhubung dengan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang pokok mengenai tenaga kerja yang mengatur hak-hak tenaga kerja, yaitu: a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminatif untuk memperoleh pekerjaan. b. Setiap pekerja/ buruh memiliki berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. c. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui pelatihan kerja. d. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat kerja.


e. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam dan di luar negeri. f. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh. g. Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: •

Keselamatan dan kesehatan kerja

•

Moral dan kesusilaan dan

•

Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

h. Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. i.

Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

j.

Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.

k. Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/ buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. l.

Mogok kerja sebagai dasar pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Selain hak tenaga kerja, agar terselenggaranya hubungan yang baik antara tenaga kerja dengan atasan (pengusaha, maka tenaga kerja harus melaksanakan kewajiban-kewajiban diantaranya: a. Wajib melakukan prestasi atau pekerjaan bagi majikannya. b. Wajib mematuhi peraturan perusahaan.


c. Wajib mematuhi perjanjian kerja. d. Wajib mematuhi perjanjian perburuhan. e. Wajib mematuhi rahasia perusahaan. f. Wajib memenuhi peraturan majikan. Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yaitu “Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.” Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja memberi izin pengiriman TKI ke luar negeri dengan pertimbangan : (Manullang, 1995: 35) a. Mengurangi jumlah pengangguran yang semakin besar dibandingkan dengan tersedianya lowongan pekerjaan di luar negeri. b.Pengiriman TKI ke luar negeri ini pada dasarnya karena ada permintaan dari luar negeri dan adanya pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri. c. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengiriman TKI ke luar negeri, yaitu: •

Mempererat hubungan antar Negara (Negara pengirim tenaga kerja dan Negara penerima tenaga kerja)

•

Mendorong terjadinya peningkatan pengalaman kerja dan ahli teknologi.

•

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

•

Meningkatkan pendapatan di dalam neraca pembayaran Negara atau devisa.


Berdasarkan Undang-undang Republik Negara Indonesia nomor 39 tahun 2004 penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk (Edison Nainggolan, 2007: 5) a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. b. Menjamin dan melindungi calon TKI/ TKI sejak di dalam negeri, di Negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia. c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Syarat-syarat calon TKI adalah: a. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. b. Sehat jasmani dan rohani. c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan. d. Mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. e. Terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan di daerah tempat tinggalnya. f. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Menurut Nainggolan (2007:55), setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: a. Bekerja di luar negeri. b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri. d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. e. Memperoleh upah sesuai dengan standart upah yang berlaku di Negara tujuan.


f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan. g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri. h. Memperoleh jaminan perlidungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asalnya. i.

Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Setiap calon TKI mempunyai kewajiban untuk: a. Mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di Negara tujuan. b. Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. ((Nainggolan, 2007: 55-56)

I.5.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketenagakerjaan dan Pengangguran Menurut Todaro (1998:5), yang menjadi faktor dalam mempengaruhi pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian pencari kerja, tidak seimbangnya permintaan dan penawaran antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, kurangnya mampunya pemerintah dalam membuat kebijaksanaan ketenagakerjaan yang efektif.


Sebenarnya permasalahan utama yang menyebabkan pengangguran adalah tingkat pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan lapangan pekerjaan tersebut. Hal ini senada dengan hasil penelitian Yudo Swasono dan Boediono yang menyimpulkan : Dalam kaitannya dengan keteraturan empirik yang dapat diamati dari pola hubungan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi…diperkirakan bahwa penurunan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan sekolah dasar yang diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan tinggi akan terjadi pada tahap kedua, industrialisasi. Saat tersebut dinamakan titik balik (turning point) dalam pengembangan tenaga kerja. Pada titik balik tersebut berlangsung suatu relokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang menyebabkan kurva penawaran disektor industri berbalik ke atas. (www. Jurnal ketenagakerjaan.co.id) Dengan demikian, apabila perekonomian suatu bangsa telah mengarah ke era industrialisasi, maka tingkat pendidikan tenaga kerja akan semakin diperlukan. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi pula. Apalagi ditambah dengan semakin berkurangnya lahan disektor pertanian sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan sektor industri. Selain tingkat pendidikan, masih terdapat faktor dari pihak swasta/penyedia lapangan pekerjaan yang cenderung merekrut tenaga kerja yang mempunyai pengalaman kerja. Kondisi ini sangat sulit bagi angkatan kerja yang baru menyelesaikan

pendidikannya.

Permasalahan lainnya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola para pencari kerja, karena jumlahnya yang cukup banyak dan dari berbagai lapisan pendidikan. Melihat fakta-fakta ini, masalah ketenagakerjaan dan pengangguran adalah tugas dari seluruh masyarakat khususnya pencari kerja dan perusahaan segera memberikan informasiinformasi tentang keahlian yang dibutuhkannya kepada masyarakat dan efektivitas pemerintah yang dalam hal ini adalah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kebijaksanaan yang berorientasi pada penempatan Tenaga Kerja Indonesia khususnya ke Luar Negeri.

I.5.4.3 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri


Husni (2005) menyatakan dalam program penempatan dapat dilakukan melalui jalurjalur kesempatan kerja yaitu melalui Bursa Tenaga Kerja. Bursa tenaga kerja adalah suatu pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK) atau Bursa Kesempatan Kerja (BKK) yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan cepat untuk keperluan penyusunan pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan tenaga kerja. Bursa tenaga kerja atau bursa kesempatan kerja sangat diperlukan untuk mendukung pola perencanaan tenaga kerja, meliputi penyusunan rencana perluasan kesempatan kerja, pendidikan dan latihan kerja, pengupahan, perlindungan, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Penempatan

Tenaga

Kerja

Indonesia

adalah

kegiatan

pelayanan

untuk

mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.” Pelaksana penempatan TKI le luar negeri terdiri dari: a. Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. b. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yaitu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 untuk dapat memperoleh Surat Ijin Pengerahan dan Penempatan TKI (SIPPTKI) pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi syarat:


b. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurangkurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). d. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah. e. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu tiga tahun berjalan. f. Memiliki unit pelatihan kerja. g. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. Tanggung jawab PPTKIS yang berkaitan dengan perlindungan TKI (A. Edison Nainggolan, 2007: 21-22) : a. Bertanggungjawab kepada TKI yang ditempatkan sejak dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal. b. Untuk melakukan rekrut TKI, harus mempunyai surat permintaan tenaga kerja dari pengguna di luar negeri (job order). c. Calon yang direkrut oleh PPTKIS harus mempunyai: •

Perjanjian Penempatan antara TKI dan PPTKIS untuk menjamin kepastian keberangkatan calon TKI serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

•

Perjanjian kerja antara TKI dan pengguna untuk menetapkan hak dan kewajiban TKI dan pengguna di luar negeri.

d. PPTKIS wajib memberangkatkan calon TKI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI).


Untuk kelancaran pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Ibukota Provinsi dan atau/ di tempat Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNP2TKI, mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemprosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan, pemprosesan dokumen dilakukan bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai bidang tugas masing-masing. Penempatan TKI ke luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing (Pasal 27). Ketentuan ini sangat penting untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI seperti obyek perdagangan manusia, kekerasan, perbudakan, kerja paksa, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang tidak manusiawi (Husni, 2005: 89-90). Kegiatan penempatan TKI ke luar negeri disebutkan dalam pasal 31, yaitu meliputi: a. pengurusan Surat Izin Pengerahan. b. Perekrutan dan Seleksi. c. Pendidikan dan Pelatihan Kerja. d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. e. Pengurusan dokumen. f. Uji kompetensi.


g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan. h. Pemberangkatan.

I.6 Definisi Konsep Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak sebuah kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu dengan yang lainnya. (Singarimbun. 1995:33). Oleh karena itu, untuk dapat menentukan batasan yang lebih jelas agar penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan konsep-konsep antara lain: 1. Peranan Peran atau peranan adalah fungsi, wewenang, hak-hak, dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun lembaga-lembaga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini adalah Peranan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah lembaga yang bertugas untuk membantu Kepala Daerah untuk menentukan kebijakan yang berkenaan dengan ketenagakerjaan yang dalam hal penelitian ini adalah berkenaan dengan Penempatan Tenga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang berguna untuk mengatasi dan mengurangi jumlah pengangguran. 3. Penempatan TKI ke Luar Negeri.


Penempatan TKI ke Luar Negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan suatu pekerjaan yang ada di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan

dokumen,

pendidikan

dan

pelatihan,

penampungan,

persiapan

pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan TKI dari Negara tujuan ke daerah asalnya.

4. Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Penempatan TKI ke Luar Negeri Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penempatan TKI ke luar negeri adalah bagaimana dinas tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan penempatan TKI ke luar negeri dan diatur berdasarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Deli Serdang mengenai PERDA Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang dinilai adalah : 1. Bagaimana peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli

Serdang dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri? 2. Siapa saja pihak yang terkait dalam Penempatan TKI ke Luar Negeri? 3. Bagaimana tata cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Deli Serdang? 4. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang

dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Deli Serdang dalam Penempatan TKI ke Luar Negeri?


1.8 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini memuat tentang objek penelitian, bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini memuat tentang gambaran umum atau karakteristik lokasi penelitian yang mencakup sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung dan juga dokumen-dokumen lain yang akan di analisa.

BAB V

ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang kajian dan analisa data yang diperoleh dari lapangan saat penelitian dan memberikan interpretasi terhadap masalah yang diajukan.

BAB VI

PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan untuk kemajuan objek penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan

Recommend Documents