BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh UndangUndang Dasar 1945. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Pembangunan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan jaminan untuk terpenuhinya
1
Universitas Sumatera Utara
2
hak hidup sehat setiap warga negaranya dengan memberlakukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk menjangkau setiap warganya negaranya (Universal Health Coverage) memperoleh akses dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan (Khariza, 2015) Usaha ke arah penjaminan kesehatan yang lebih baik lagi sesungguhnya telah dirintis oleh pemerintah, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi dan terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima jaminan belum merasakan manfaatnya (Kemenkes, 2013). Untuk menuju penjaminan kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana Jaminan Kesehatan merupakan prioritas yang akan dikembangkan untuk mencapai kepesertaan semesta (PPJK, 2013). UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Secara
Universitas Sumatera Utara
3
operasional, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). JKN adalah program pemerintah untuk masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera (Naskah Akademik SJSN). JKN mulai diterapkan pemerintah Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014. Sehingga penyelenggaraan program tersebut masih perlu diperhatikan pelaksanaannya oleh semua pihak. Berdasarkan Laporan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah peserta JKN di Indonesia hingga Desember 2014 mencapai 133.423.653 jiwa (53%) dari total penduduk 253.934.048 jiwa dengan peserta terbanyak adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang terdiri dari APBN dan APBD sebanyak 95.167.229 jiwa, diikuti oleh peserta non PBI yang terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebanyak 38.256.424 jiwa (Profil Kesehatan Indonesia, 2014). Jumlah peserta JKN di Sumatera Utara hingga Desember 2014 mencapai 6.741.192 jiwa (46%) dari total penduduk 14.510.668 jiwa dengan peserta terbanyak adalah PBI yang terdiri dari APBN dan APBD sebanyak 4.726.792 jiwa, diikuti oleh peserta non PBI yang terdiri dari pekerja penerima upah,
Universitas Sumatera Utara
4
pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebanyak 2.014.400 jiwa (Profil Kesehatan Indonesia, 2014). Berdasarkan data BPJS cabang Kota Pematang Siantar yang membawahi (Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Toba Samosir dan Samosir) Desember 2014 dengan peserta JKN terendah berada di Kabupaten Simalungun sebanyak 298.009 (36%) dari jumlah penduduk 831.775 jiwa, Kota Pematang Siantar sebanyak 123.312 (54%) dari jumlah penduduk 229.525 jiwa, Toba Samosir sebanyak 79.978 (48%) dari jumlah penduduk 167.62 jiwa serta Samosir 65.115 (50%) dari total jumlah penduduk. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (UU RI No. 44 Tahun 2009). Keberhasilan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya ditandai dengan adanya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Untuk menerapkan pelaksanaan SJSN pada program BPJS, institusi kesehatan terutama rumah sakit harus menampilkan mutu mereka dalam memberikan pelayanan yang baik dan tepat kepada konsumen yang berdasarkan standar profesionalisme, sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat atau konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional,
Universitas Sumatera Utara
5
pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. Pelayanan obat untuk peserta JKN di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) dilakukan oleh apoteker di instalasi farmasi rumah sakit atau apotek sesuai ketentuan perundangundangan dan pelayanan obat mengacu pada daftar obat yang tercantum dalam Fornas dan harga obat yang tercantum dalam e-katalog obat. RS PTPN IV Kebun Laras terletak di Desa Naga Jaya I Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun merupakan rumah sakit kelas C. RS ini memiliki 100 tempat tidur dan memiliki 17 dokter yang terdiri dari dokter umum sebanyak empat orang, dokter spesialis sebanyak 12 orang dan dokter gigi sebanyak satu orang. Berdasarkan survei pendahuluan pada bulan Juli 2015 di RS PTPN IV Kebun Laras penulis memperoleh data rekam medis RS pada bulan Januari sampai Juli 2015 yaitu kunjungan pasien JKN baik yang menggunakan rawat jalan dan rawat inap sebanyak 618 jiwa (2%) dari total penduduk 28.355 jiwa, kunjungan pasien yang menggunakan pelayanan perkebunan sebanyak 7765 jiwa (27%) serta kunjungan pasien umum sebanyak 248 jiwa (0,8%).
Universitas Sumatera Utara
6
RS PTPN IV Kebun Laras baru menerapkan program JKN pada bulan Januari 2015. Masyarakat di sekitar Kecamatan Bandar Huluan banyak yang belum menjadi peserta JKN. Masyarakat menilai bahwa alur pelayanan terbilang rumit, lamanya penanganan pasien JKN oleh petugas kesehatan dan dokter spesialis tidak selalu berada di tempat sehingga menyebabkan pasien rujukan tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan Hal ini menyebabkan masyarakat khususnya golongan menengah ke atas lebih memilih pengobatan ke dokter praktek atau rumah sakit swasta walaupun dengan biaya sendiri karena lamanya penanganan oleh pasien JKN di RS PTPN IV Kebun Laras. Rumah sakit PTPN IV Kebun Laras dalam pengelolaan obat dan bahan habis pakai belum menggunakan aplikasi e-katalog. Jumlah SDM kesehatan di RS PTPN Kebun Laras masih belum memadai dan tidak sesuai dengan standar RS kelas C. Obat-obatan maupun alat kesehatan di RS PTPN IV Kebun Laras masih dirasa kurang dan tidak ada penambahan setelah adanya JKN. Dengan ditetapkannya program JKN di RS PTPN IV Kebun Laras masih banyak masyarakat ataupun tenaga kesehatan yang belum memahami penerapan sistem JKN karena sosialisasinya masih kurang dan ketidaksiapan dari rumah sakit dalam menerima JKN. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) mengenai implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di RSU Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di RSU Kota Tangerang Selatan belum maksimal dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pencarian klaim yang masih terlambat, nilai tarif pelayanan yang berbeda dengan paket
Universitas Sumatera Utara
7
INA-CBGs, teknologi informasi yang belum maksimal, serta SDM non-medis yang masih kurang mencukupi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khariza (2015) mengenai faktorfaktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya menunjukkan bahwa implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun sumber daya manusia serta sarana prasarana masih dalam kondisi yang tidak memadai dan alur pelayananan JKN dianggap rumit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Saswita (2015) mengenai analisis pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dalam era JKN tidak berbeda dengan sebelum JKN, sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan masih kurang secara kualitas dan kuantitas, komitmen setiap stakeholder sudah jelas dan masyarakat Sawit Seberang masih belum puas dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sawit Seberang. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melihat lebih jauh mengenai monitoring pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit PTPN IV Kebun Laras tahun 2015.
Universitas Sumatera Utara
8
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana monitoring pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit PTPN IV Kebun Laras tahun 2016. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit PTPN IV Kebun Laras tahun 2016 serta melihat tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. 1.4 Manfaat Penelitian 1.
Sebagai masukan bagi pimpinan Rumah Sakit PTPN IV Kebun Laras dalam memperbaiki pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit PTPN IV Kebun Laras.
2.
Sebagai bahan masukan bagi RS PTPN IV Kebun Laras dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan agar lebih aktif, dan juga agar mampu mengimplementasikan program JKN dengan maksimal.
3.
Sebagai referensi bagi mahasiwa dan dosen mengenai monitoring pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
4.
Sebagai referensi yang dapat dijadikan bacaan dan panduan oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan monitoring pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Universitas Sumatera Utara
