BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Setiap lembaga pemerintahan tentunya tidak terlepas dengan adanya Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja SKPD merupakan semua pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional kantor sehari-hari. Dalam melakukan transaksi belanja SKPD, diperlukan adanya Uang Persediaan (UP) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan tsb. Klasifikasi belanja SKPD untuk kegiatan ekonomi terdiri dari : 1. Belanja pegawai; Belanja pegawai merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 2. Belanja barang/jasa; Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,
premi
asuransi,
perawatan
kendaraan
bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, 1
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. 3. Belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disingkat PSAP) Nomor 02 Paragraf 31 “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.” Sementara itu, paragraf 32 menyatakan bahwa “Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Apabila bidang Perbendaharaan di PPKD sudah mengesahkan, selanjutnya akan dilakukan pencairan dana Ganti Uang (SP2D GU), untuk mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah terpakai. GU diajukan ketika 2
UP sudah habis. Namun seringkali terdapat kendala-kendala dalam pencairan dana, dikarenakan adanya SKPD yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengeluaran. Selain itu, SPJ Pengeluaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD juga akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran SKPD dalam hal ini merupakan salah satu bukti pengeluaran kas yang akan menjadi dokumen sumber sebagai masukan (input) dalam proses/sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui suatu proses akuntansi dokumen-dokumen yang terdiri dari bukti-bukti pendapatan, pengeluaran (SPJ), dan perolehan aset akan dicatat dalam sebuah tahapan awal proses akuntansi yang disebut sebagai tahap penjurnalan. Setelah melalui tahap penjurnalan, pendapatan dan pengeluaran yang sudah dicatat lewat proses penjurnalan tersebut kemudian akan dikelompokkan untuk masing-masing jenis pendapatan dan pengeluaran dalam buku besar atau dikenal sebagai tahap posting. Setelah itu berdasarkan saldo-saldo yang terdapat dalam buku besar tersebut kemudian akan disusun neraca saldo yang seterusnya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu pada akhir periode akan disusun sebagai laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, dan laporan arus kas.
3
Namun, di samping ketepatan waktu, agar dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dokumen yang akan dijadikan masukan dalam proses penyusunan laporan keuangan diharapkan juga telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai dengan prinsip penggunaan dana, yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran atau belanja harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Batas waktu penyampaian SPJ ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang saat ini telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, yang telah disebutkan bahwa batas waktu penyampaian unuk SPJ bulanan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, SPJ triwulan yaitu tanggal 5 bulan berikutnya, sedangkan pada akhir tahun, batas penyampaiannya pada akhir bulan Desember. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap SKPD di wilayah kota Yogyakarta ini terjadi setiap tahunnya. Atas keterlambatan tersebut, telah diberlakukan adanya sanksi mulai tahun 2014 yang diberikan bagi SKPD yang terlambat berupa penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang melalui rekening Bendahara, dan sanksi tersebut tidak membebaskan Bendahara dari kewajiban menyampaikan SPJ. Namun dengan adanya sanksi tersebut, masih terdapat SKPD yang terlambat dalam penyampaian SPJ. Hal ini tentunya akan menghambat jalannya kinerja keuangan lembaga pemerintah. 4
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin melakukan penulisan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETERLAMBATAN
SKPD
DALAM
PENYAMPAIAN SPJ PENGELUARAN DI KOTA YOGYAKARTA”. 1.2
Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan SKPD dalam penyampaian SPJ di Kota Yogyakarta?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keterlambatan SKPD dalam penyampaian SPJ di Kota Yogyakarta.
1.4
Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi penelitian yang sejenis untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan oleh setiap SKPD.
5
b. Manfaat Praktis 1) Bagi Penulis a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar ahli madya pada Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara langsung dari obyek yang diteliti. 2) Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menentukan kebijakan yang tepat di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya guna mengatasi permasalahan pertanggungjawaban penggunaan dana. 3) Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana akademis dan bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Departemen Ekonomika Dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
6
1.5
Sistematika Penulisan Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, kerangka penulisannya diklasifikasikan menjadi IV (empat) bab yaitu : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada bab ini diuraikan gambaran umum DPDPK (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan) di Kota Yogyakarta, tinjauan pustaka, penelitiann sebelumnya, metodologi, jenis data atau sumber data, serta kerangka penulisan.
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan analisis dan pembahasan terhadap materi yang penulis sampaikan.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran
yang
dapat
lembaga/instansi terkait.
7
menjadi
masukan
bagi
1.6
Kerangka Penulisan
Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 220 ayat (10) dan (11)
Harapan
Fakta
Penyampaian SPJ tepat
Tidak sesuai
waktu
Penyampaian SPJ oleh SKPD Kota Yogyakarta
Penting untuk dilakukan penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD di Kota Yogyakarta
TUJUAN Untuk mengetahui Fktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penymam[ian SPJ pengeluaran oleh SKPD d Kota Yogyakarta
Analisis
Kesimpulan dan saran
Gambar 1 Kerangka Penulisan Tugas Akhir
8
