BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Masyarakat pada umumnya mengira bahwa akuntansi hanya sekedar pembukuan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Setelah terjadi kasuskasus seperti Enron, World Com dan Xerox, masyarakat dunia cukup terperanjat karena skandal-skandal perusahaan besar yang menipu masyarakat justru terjadi di negara yang selama ini dianggap sebagai barometer berbagai aturan dan standar mengenai bursa saham, profesi akuntan, dan transparansi dalam laporan keuangan. Banyaknya praktik-praktik kecurangan keuangan yang dilakukan para pelakupelaku bisnis memang sangat merugikan berbagai pihak. Kecurangan (fraud) dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal (crime) yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang
atau
beberapa
orang
berupa
kecurangan
atau
ketidakberesan
(irregularities) atau penipuan yang melanggar hukum (illegal act) mendapatkan
keuntungan
atau
mengakibatkan
kerugian
suatu
untuk
organisasi
(perusahaan). Terkuaknya berbagai kasus kecurangan keuangan ini telah menyentak banyak pihak, baik dari pelaku bisnis sendiri maupun pelaku non bisnis. Sistem pengendalian yang sudah ada selama ini dan implementasinya ternyata masih belum dapat mencegah terjadinya berbagai tindak kecurangan keuangan yang sangat meruntuhkan kepercayaan investor dan pihak-pihak lain yang juga mengalami kerugian dari kejadian ini. Kasus ini merupakan salah satu contoh tidak adanya
1
Universitas Kristen Maranatha
2
BAB 1 PENDAHULUAN internal kontrol yang baik yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan yang menyebabkan tidak adanya Good Corporate Governance di dalam perusahaan. Misalnya saja dalam kasus Enron yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2002 yang lalu. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, dan komunikasi. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Pengumuman kepada pers menyatakan bahwa performa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta pada triwulan ketiga tersebut, dibandingkan dengan $292 juta pada tahun sebelumnya. Pimpinan perusahaan Enron, Kenneth Lay menyatakan bahwa Enron „secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik‟ dan ia memilih untuk tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge / expense) sebesar $1 miliar yang menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut, bila dilaporkan sesuai dengan GAAP ( generally accepted accounting principles) akan menjadi kerugian sebesar $644 juta. Pengumuman kepada pers tersebut memberikan peringatan kepad Wall Street. Para analisis dan reporter bisnis mulai menggali untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pembebanan sebesar $1 miliar tersebut. Selanjutnya diketahui bahwa pembebanan $1 miliar tersebut berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan yang didirikan oleh direktur keuangan Enron. Terbukanya rahasia ini menimbulkan kecurangaan terhadap Enron. Kecurigaan tersebut semakin kuat ketika diperoleh informasi yang lebih rinci tentang perusahaan yang didirikan oleh direktur
Universitas Kristen Maranatha
3
BAB 1 PENDAHULUAN keuangan Enron, cara yang digunakan Enron untuk melaporkan pendapatan dan budaya peusahaan secara umum. Harga saham perusahaan turun drastis dari $36,00 per lembarnya pada minggu sebelum 16 Oktober 2001 hingga menjadi $0,26 per lembar pada tanggal 30 November. Enron mengajukan permohonan untuk dinyatakan bangkrut pada tanggal 2 Desember 2001, yang merupakan kebangkrutan paling besar dalam sejarah Amerika Serikat. Dari kasus diatas, terdapat dua senator yang bereaksi terhadap skandal ini, mereka adalah Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley wakil rakyat dari Ohio. Akibat dari reaksi mereka adalah timbulnya Sarbanes Oxley Act atau disebut juga Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 yang ditandatangani oleh presiden Amerika Serikat pada waktu itu yaitu George W Bush pada pada 30 Juli 2002. Undang- undang ini diharapkan dapat mengangkat kembali citra akuntan yang baik. Semua perusahaan publik yang listing di New York Exchange diwajibkan untuk mematuhi (comply) terhadap aturan ini. Perusahaan publik di Indonesia yang listing di New York Exchange (NYSE) juga harus tunduk pada ketentuan Sarbanes-Oxley Act tersebut, selain terikat oleh ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga keuangan (Bapepam-LK). Di Indonesia masih sedikit perusahaan yang sudah menerapkan Sarbanes Oxley Act, yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dalam Sarbanes-Oxley Act terdiri dari 11 title dan 68 section ini diatur tentang akuntansi,
pengungkapan
(disclosure)
dan
pembaharuan
Good
Corporate
Governance (corporate governance), yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil
Universitas Kristen Maranatha
4
BAB 1 PENDAHULUAN yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki praktek Good Coporate Governance. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut :
Membentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor.
Melarang jasa non audit, hukum secara spesifik melarang kantor akuntan publik untuk melakukan 8 jasa non audit, yaitu pembukuan, desain dan implementasi sistem keuangan, jasa penilaian, jasa aktuaris, outsourching jasa audit intern, fungsi manajemen atau sumber daya manusia, broker pialang, penasehat investasi atau jasa investement banking, jasa hukum, dan jasa professional lainnya yang tidak berhubungan dengan audit.
Perputaran partner, pemimpin atau coordinating partner audit atau concurring reviewer tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama lebih dari 5 tahun berturut-turut.
Laporan kepada komite audit, auditor diharuskan untuk melaporkan kepada komite audit tentang semua kebikjakan akuntansi yang berlaku, perlakuan informasi keuangan dan informasi penting lainnya yang telah didiskusikan dengan manajemen.
Penugasan auditor, dibutuhkan 1 tahun “Cooling off Period”
Studi tentang kewajiban perputaran kantor akuntan public akan dilaksanakan oleh General Accounting Office (GAO)
Universitas Kristen Maranatha
5
BAB 1 PENDAHULUAN
Perusahaan harus membuat Sistem Pengendalian interen melalui jasakantor akuntan publik. Singkatnya,
Sarbanes-Oxley
Act
adalah
suatu
ketentuan
mengenai
akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi pada perusahaan publik yang listing di NYSE serta termasuk pula tata cara pengelolaan data. Ketentuan mengenai audit kontrol internal sangatlah esensial bagi Good Corporate Governance. Adanya audit kontrol internal meyakinkan baik investor maupun stakeholder lainnya bahwa perusahaan memiliki sistem dan prosedur kontrol internal yang baik. Salah satu seksi yang ada dalam Sarbanes-Oxley Act adalah seksi 404 yang mengatur tentang penilaian manajemen atas pengendalian internal (Management Assesment of Internal Controls). Seksi 404 memuat ketentuan yang mewajibkan penyediaan audit Sarbanes-Oxley Act tahunan yang menunjukkan efektivitas kontrol internal atas pelaporan keuangan, dan memperoleh pernyataan dari auditor eksternal bahwa kontrol telah berjalan efektif. Ketentuan ini menuntut perusahaan untuk memahami, mendokumentasi, dan menyempurnakan kontrol internal terkait pelaporan keuangan, dengan terus meningkatkan akurasi proses bisnis dan informasi transaksionalnya, serta membangun perbaikan proses secara berkelanjutan. Selain itu juga mengharuskan perusahaan melakukan penilaian (assement) terhadap efektifitas struktur dan prosedur pengendalian internal pada setiap akhir tahun fiskal. Sarbanes Oxley Act section 404 menerangkan tentang :
Universitas Kristen Maranatha
6
BAB 1 PENDAHULUAN a. Tanggung jawab manajemen terhadap internal controls over financial reporting (ICOFR) b. Atestasi manajemen terhadap efektifitas internal control over financial reporting (ICOFR) berdasarkan pengujian yang dilakukan c. Auditor harus melakukan atestasi dan melaporkan evaluasi atas laporan manajemen. Untuk mendukung pernyataan atas efektivitas pengendalian internal dalam perusahaan adalah upaya manajemen dalam memastikan dilakukannya pengujian atas efektifitas pengendalian internal adalah dengan melibatkan internal audit dalam memantau dan melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian internal perusahaan. Penerapan Sarbanes-Oxley Act sangat berdampak pada tugas dan tanggung jawab manajemen perusahaan, khususnya pada bagian internal audit. Hal ini dikarenakan penerapan Sarbanes-Oxley Act Section 404 mewajibkan manajemen untuk memberikan laporan atas pengendalian internal perusahaan. Artinya, internal auditor harus memeriksa pelaksanaan pengendalian internal di perusahaan, untuk dapat dilaporkan dan diberikan opini oleh auditor eksternal. Dengan adanya keterlibatan langsung auditor internal di dalam melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian internal dalam laporan keuangan, maka manajemen mengharapkan bahwa hasil pengujian tersebut dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk memberikan pembuktian bahwa pernyataan manajemen atas dasar pengendalian internal atas laporan keuangan telah diuji dan didukung oleh bukti yang memadai.
Universitas Kristen Maranatha
7
BAB 1 PENDAHULUAN Internal audit menjadi bagian yang penting dalam penerapan Sarbanes-Oxley Act terutama dalam kaitannya dengan perwujudan Good Corporate Governance. Laporan atas pengendalian internal yang diwajibkan dalam Sarbanes-Oxley Act Section 404 dilaksanakan oleh manajemen, dengan mengacu pada hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh internal audit. Oleh karena itu, penerapan Sarbanes-Oxley Act Section 404 tidak dapat dilepaskan dari bagian internal audit perusahaan. Dengan demikian maka dengan adanya Sarbanes-Oxley Act, internal auditor mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab yang baru sehubungan dengan keterlibatannya dalam proses implementasi Sarbanes-Oxley Act di perusahaan yang menerapkannya. Secara umum istilah Good Corporate Governance sendiri lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder. Good Corporate Governance memang menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Menurut Surat keputusan NO. KEP-117/M-MBU/2002 prinsip Good Corporate Governance sendiri dikalsifikasikan menjadi 5 hal yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjaawaban dan kewajaran. Pelaksanaan Good Corporate Governance yang efektif dapat menciptakan sistem pengendalian pada perusahaan sehingga dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan seperti praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Securities and Exchange Commission (SEC), PT. Telekomunikasi Imdonesia Tbk berkewajiban untuk memenuhi ketentuan Sarbanes Oxley Act dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh SEC terkait
Universitas Kristen Maranatha
8
BAB 1 PENDAHULUAN Sarbanes Oxley Act. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk telah mengimplementasikan program Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) sesuai dengan Sarbanes Oxley Act section 404 yang dikeluarkan oleh SEC dan ketentuan Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Dari uraian latar belakang penelitian sebelumnya terutama dengan melihat penerapan Sarbanes-Oxley Act Section 404 yang dilaksanakan oleh internal auditor dalam mewujudkan Good Coorporate Governance di dalam perusahaan, maka penulis bermaksud untuk mengangkat topik tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :” Analisis Hubungan Antara Penerapan Sarbanes-Oxley Act Section 404 Oleh Internal Auditor Dengan Perwujudan Good Corporate Governance di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk”
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebaga berikut : Bagaimana hubungan antara penerapan Sarbanes-Oxley Act section 404 oleh internal auditor dengan perwujudan Good Corporate Governance.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Sarbanes-Oxley Act section 404 yang dilaksanakan oleh auditor internal memiliki suatu hubungan yang positif dan signifikan dengan
Universitas Kristen Maranatha
9
BAB 1 PENDAHULUAN perwujudan Good Corporate Governance serta peneliti ingin mengembangkan kembali kasus dari peneliti sebelumnya yaitu analisis hubungan Sarbanes-Oxley Act Section 404 terhadap kinerja auditor dan Sarbanes-Oxley section 404 terhadap perwujudan Good Corporate Governance dengan harapan di penelitian kali ini peneliti dapat mendapatkan hasil yang lebih baik serta dapat menggali kembali kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai hubungan antara penerapan Sarbanes-Oxley Act Section 404 oleh internal auditor dengan perwujudan Good Corporate Governance di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Penelitian mengambil permasalahan mengenai Sarbanes-Oxley Act section 404
karena Sarbanes-Oxley Act merupakan hal yang cukup baru bagi
perusahan-perusahaan di Indonesia sehimgga penelitian tentang Sarbanes-Oxley Act di Indonesia masih sedikit.
1.4 Kegunaan Penelitian Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu : 1. Manfaat Bagi Internal Auditor Memberikan sumbangan pemikiran berupa pembahasan secara umum mengenai perwujudan Good Corporate Governance dalam perusahaan yang menerapkan Sarbanes-Oxley Section 404 yang dilaksanakan oleh internal auditor.
Universitas Kristen Maranatha
10
BAB 1 PENDAHULUAN 2. Manfaat Bagi Penulis
Untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam hal penerapan Sarbanes-Oxley Section 404 dan Good Corporate Governance.
Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sudi S1 akuntansi di Universitas Kristen Maranatha.
Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pihak akademisi dan masyarakat umum mengenai penerapan Sarbanes-Oxley Act section 404 dan perwujudan GCG, serta penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan titik tolak bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.
Universitas Kristen Maranatha
