BAB I PENDAHULUAN. sejak dahulu hingga detik ini. Melihat jumlah dan kecendrungannya, kemiskinan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia sejak dahulu hingga detik ini. Melihat jumlah dan kecendrungannya, kemiskinan di negeri ini tampaknya bukan lagi merupakan kejadian yang sifatnya sementara (transient event), melainkan sudah menjadi fenomena masal yang kronis dan mendalam, bahkan dalam banyak kasus, kemiskinan sudah bersifat antar-generasi. Masalah kemiskinan tentu harus segera dicarikan solusinya, kalau dibiarkan hal tersebut akan menimbulkan dampak yang cendrung negatif dalam berbagai aspek. Menurut Suharto(2009:14), semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban umat manusia dan untuk itu semua umat manusia setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang sudah mewabah ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Pemerintah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin diberbagai daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Programprogramtersebut bermacam-macam sepertiprogram bantuan untuk rumah tangga miskin yang sifatnya jaringan pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Kartu Sehat sampai kepada program yang bersifat penambahan modal usaha untuk rumah tangga miskin seperti P2KP. Selain itu ada

1

juga program yang berbentuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang berguna untuk memperlancar aksesibilitas daerah-daerah yang masih sulit untuk dijangkau atau daerah-daerah terpencil.Program-program yang telah dijalankan itu membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah juga telah berusaha untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin di Negara ini. Namun hasil yang didapat belumlah maksimal, seperti hasil penelitian yang didapat oleh Afrizal et.al (2006:75) saat melakukan penelitian tentang pemetaan kemiskinan dan strategi pengentasannya yang berbasis institusi lokal dan berkelanjutan dalam era otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat, bahwa program yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian rumah tangga miskin dan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah hanya bersifat karitatif, sehingga tidak memunculkan dorongan kepada orang miskin untuk berupaya mengatasi kemiskinannya. Secara umum program-program pengentasan kemiskinan belum membuat perekonomian orang miskin membaik. Selain

itu

LP3ES,

juga

menemukan

berbagai

penyimpangan-

penyimpangan dana kompensasi pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah pasca reformasi bergulir. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain: bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, sekitar 22% penerima beras untuk rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh BPS, hanya sekitar 18% rumah tangga berkategori miskin yang menerima subsidi Raskin sekaligus memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selain itu bantuan yang diberikan tidak tepat waktu. Dana kompensasi BBM yang diterima oleh keluarga miskin diberikan jauh-jauh hari setelah

2

pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM dan proses penyalurannya rumit dan birokratis. Banyak masyarakat kecil yang tidak ambil peduli terhadap dana kompensasi BBM, karena mempertimbangkan berbagai kerumitan dan mekanisme birokratis pelaksanaan programnya. Sebab instansi terkait memberikan syarat yang bermacam-macam dan harus dipenuhi terlebih dahulu1. Untuk menyikapi kegagalan program akibat kekurangan-kekurangan yang terjadiselama ini, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkanProgram Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri

Perdesaan.PNPM

Mandiri

Perdesaanmerupakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang berguna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di daerah perdesaan. DalamPNPM Mandiri Perdesaanterdapat 2 jenis program yang akan dijalankan dan didanai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat, salah satunya adalah dana Bantuan Langsung Masyarakatpada program simpan pinjam perempuan (BLM SPP). Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam Program Simpan Pinjam Perempuan bertujuan untuk mengembangkan potensi simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses usaha skala mikro, mendorong pengurangan rumah tangga miskin, memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikutserta dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya, peningkatan lapangan kerja serta

1

Isnila Diyarsi. 2007.Perilaku Rumah Tangga Miskin Dalam Memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (BLT PKPS-BBM). Padang : Skripsi Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas. Hal 5-6

3

mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha bagi rumah tangga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Program dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini sudah diimplementasikan hampir diseluruh wilayah di Indonesia tidak terkecualipun di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri angka kemiskinan yang tinggi telah menyadarkan berbagai pihak, termasuk perantau yang tidak menyangka banyaknya masyarakat Sumatera Barat yang dikenal dengan etnik Minang, berada dalam kemiskinan (Indraddin, 2012:2). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2012 sebanyak 397.855 jiwa dari 4,9 juta jiwa penduduk Sumatera Barat. Dari jumlah itu sebanyak 124.252 jiwa terdapat di perkotaan dan 273.603 di pedesaan.Penduduk miskin di wilayah pedesaan itu tersebar diberbagai nagari yang ada di Sumatera Barat, khususuntuk Nagari Kamang Mudiak, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat sekitar 690 Rumah Tangga Miskin yang terdapat di Nagari Kamang Mudiak dan tersebar di delapan jorong. Komposisi keluarga miskin di setiap jorong dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

4

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Nagari Kamang Mudiak No.

Jorong

Jumlah KK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Durian Aia Tabik Bansa Babukik Halalang Padang Kunyik Pk. Sinayan Pauh

458 231 162 277 237 191 630 744

JumlahKepala Keluarga Miskin (KK Miskin) 80 57 34 64 64 56 115 213

2930

690

Total

Persentase(% ) 17.46 24.67 20.98 23.10 27.00 29.31 18.25 28.62

Sumber: Walinagari Kamang Mudiak 2012 Perbedaan jumlah rumah tangga miskin pada setiap jorong dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat setempat.Pada umumnya usaha yang dilakukan oleh keluarga miskin di Nagari Kamang Mudiak bersifat usaha mikro.Kegiatan usaha mikro tersebut dapat berkontribusi terhadap pendapatan dan perekonomian orang miskin.Namun orang miskin mengalami berbagai persoalan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mikronya. Salah satunya adalah sulitnya untuk memperoleh modal usaha. Untuk itu pemerintah melalui program Bantuan Langsung Masyarakat kelompok simpan pinjamperempuan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dari rumah tangga miskin yang membutuhkan modal usaha untukmengembangkanusahanya, merekadiberikan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha dalam program ini. Kaum perempuan didalam sebuah keluarga seringkali dipercaya untuk mengelola keuangan seperti pengeluaran keluarga, dalam program ini perempuan diberikan kesempatan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga 5

mereka, dengan skill yang mereka punya sebagai pengelola keuangan rumah tangga,perempuan dipercaya bisa meningkatan pendapatan keluarga melalui keterlibatan mereka dalam mengelola usaha yang dimiliki. Sehingga nanti diharapkan dengan program ini, kaum perempuan dapat membantu pendapatan keluarga hingga akhirnya diharapkan rumah tangga miskin tersebut dapat meningkatkanperekonomian dan kesejahteraan mereka kedepannya. Untuk mendapatkan dana BLM SPP ini, perempuan dari rumah tangga miskin(RTM) dan pengurus harus terlebih dahulu menyerahkan permohonan pinjaman kelompok yang telah ditandatangani oleh pihakpengurus dan perempuan dari rumah tangga miskin sebagai calon peminjam. Didalampermohonan peminjaman, ditulis usaha yang dimiliki dan yang akan dikembangkan oleh anggota peminjam.Jika ada anggota yang tidak memiliki usaha maka dia tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam peminjaman dana tersebut. Saat observasi awal dilakukan peneliti menemukan rumah tangga miskin yang terdaftar sebagai anggota kelompok SPPtidak mempergunakan dana sebagaimodal

untuk

mengembangkan

usahamereka

(produktif).

Mereka

menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan rumah tangga (konsumtif) seperti membeli karpet, gorden, kursi, kasur dan perlengkapan rumah tangga laindan anehnya rumah tangga miskin yang menyalahgunakan dana tersebut tidak ada yang menunggak dalam proses pengembalian dana atau cicilan mereka tiap bulannya. Padahal jika RTM tidak mempergunakan dana untuk modal usaha, seharusnya mereka mengalami kemacetan dalam pengembalian cicilan dan yang terjadi malah sebaliknya.

6

Dari fakta-fakta yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena ini. Untuk itu penelitian inimencoba mendeskripsikan persoalan-persoalan yang terkait dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat kelompok simpan pinjam perempuan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, apa yang penyebab rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana dan bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam program.

1.2 Perumusan Masalah Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM)dalam Program Simpan Pinjam PerempuanPNPM Mandiri Perdesaan sudah banyak diimplementasikan kepada masyarakat pedesaan hampir diseluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat. Salah satunya di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak, Jorong Babukik merupakan salah satu jorong yang berada di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Di Jorong ini sekurangnya ada 4 kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang peneliti temukan saat melakukan penelitian. Masing-masing kelompok beranggotakan paling kurang 20 orang. Dana bantuan langsung masyarakat dalam program simpan pinjam perempuanpada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan akses modal usaha kepada kaum perempuan dari rumah tangga miskin yang membutuhkan modal usaha agar ikut serta dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan cara mengembangkan usaha yang dimilikinya, selain itu dana ini juga bertujuan untuk mendorong pengurangan jumlah rumah tangga miskin di perdesaan, 7

meningkatkan lapangan pekerjaan, hal ini dapat dipertegas dengan salah satu ketentuan dasar dalam kegiatan SPP ini yaitu, pengembangan. Pengembangan adalah setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga nanti dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha bagi rumah tangga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka. Menurut data yang diperoleh dari bendaharaprogram kelompok SPP di jorong Babukik ada 33 perempuan dari RTM yang menjadi anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan Mawar I di Jorong tersebut2 dan menurut bendahara programada 20 orang perempuan anggota SPP atau 60% tidak mempergunakan dana bantuan langsung masyarakat menurut yang semestinya yaitu sebagai modal usaha.Mereka malah mempergunakan dana untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan untuk dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendesak, misalnya membayar uang sekolah anak, sebagai tambahan untuk acara Khatam Al-qur’an, membeli kasur dan lain sebagainya dan anehnya cicilan dana yang harus dibayar rumah tangga miskin yang menyalahgunakan danabantuan langsung masyarakat kelompok simpan pinjam tersebut lancar dan tidak mengalami kemacetan. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, dikarenakan jika dana yang digunakan oleh anggota kelompok SPP tidak untuk modal usaha seharusnya mereka mengalami kendala saat mengembalikan 2

Nama Anggota Terlampir pada Lampiran 1

8

cicilan dan yang terjadi malah sebaliknya. Untuk itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka pertanyaan penelitian ini adalah; 1. Apa penyebab rumah tangga miskin menyalahgunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) kelompok SPP Mawar di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak. 2. Bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam pelaksanaan program tersebut.

1.3 Tujuan Penulisan Skripsi Tujuan penelitian ini adalah; Tujuan Umum Mendeskripsikan penyebab rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan dan mendeskripsikan bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuan Khusus 1. Mengidentifikasi

penyebab

rumah

tangga

miskin

melakukan

penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak. 2. Mendeskripsikanbentukmekanisme

kontrol

yang

diterapkan

dalam

pelaksanaan program tersebut.

9

1.4 Manfaat Penulisan Skripsi Manfaat dari penelitian ini diantaranya : Bagi aspek Akademik. -

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi masalah pengentasan kemiskinan.

Bagi aspek Praktis -

Bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sehingga pencapaian tujuan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan kebijakan tersebut bisa mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah bagi yang lainnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1

Landasan Teori Menurut teori strukturasi, bidang mendasar studi ilmu sosial bukanlah

pengalaman aktor individual atau bentuk-bentuk kesatuan sosial tertentu, melainkan praktik sosial yang diatur melintas ruang dan waktu (Ritzer, 2007:507). Teori strukturasi mengawinkan dua pendekatan yang berseberangan dengan

10

melihat hubungan dualitas antara agen dan struktur dan sentralitas ruang dan waktu. Hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas (hubungan timbal balik). Dualitas tersebut terjadi dalam “praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu”. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu “struktur mirip pedoman” yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Namun sebaliknya, skemata yang mirip “aturan” itu juga menjadi sarana (medium)bagi berlangsungnya praktik sosial kita (Priyono, 2002:22). Pada penelitian ini, Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak dapat ditelaah dengan menggunakan teori strukturasiyang dikemukakan oleh Giddens. Adanya Agen dalam teori strukturasimerupakan orang-orang yang yang berada di Nagari dan Jorong, baik itu anggotarumah tangga miskin, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, tokoh masyarakat yang ada di nagari hingga ke jorong. Manusia dipahami sebagai suatu makhluk yang memiliki kebebasan berfikir, bertindak dan merefleksikan diri dengan knowledgeabilitasnya sendiri berdasarkan pemahaman akan historisnya. Manusia/agen termasuk anggota RTM atau pengeloladana Bantuan Langsung Masyarakat kelompok Simpan Pinjam Perempuan, mereka memiliki kemampuan mengambil jarak dan berfikir tentang diri, situasi dan posisinya dalam ruang dan waktu yang menjadi dasar reflektifitas terhadap kehidupan yang dilibatinya.

11

Proses sosial akan terjadi secara berkesinambungan dimana struktur akanmenginternalisasikan nilai-nilai pada agen. Agen juga akan melakukan tindakansosial sehingga terciptalah aturan-aturan yang disepakati secara bersama dikomunitas. Aturan tersebut akan menjadi sebuah struktur yang akan menentukan masyarakat menggunakan dana untuk modal usaha mereka atau tidak menggunakannya untuk modal usaha. Mana aturan yang akan dijalankan tergantung pada perulangan praktik sosial agen dalam merefleksikan diri dengan knowledgeabilitasnya sendiri berdasarkan pemahaman akan historisnya dan dalam penelitian ini masyarakat di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak tidak mempergunakan dana untuk modal usaha mereka. Melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

1.5.2

Konsep Kemiskinan Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005),

miskin adalah tidak berharta benda atau serba kurang. Sedangkan menurut Friedman (1979) kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial meliputi: modal yang produktif atau aset, sumber-sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan pengetahuan atau keterampilan yang memadai, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya.

12

Terdapat berbagai indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia diantaranya, indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada empat belas kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu: 1.

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

2.

Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan.

3.

Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu,rumbia,kayu berkualitas rendah,tembok tanpa plester.

4.

Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.

5.

Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6.

Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai dan air hujan.

7.

Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.

8.

Hanya mengkomsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.

9.

Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskemas/poliklinik. 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan

13

atau perkerjaan lainnya yang penghasilannya dibawah Rp 600 ribu per bulan. 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,-. Seperti sepeda Motor (kredit/non kredit), Emas, Ternak, Kapal Motor atau barang lainnya.

Selanjutnya adalah indikator yang dikemukakan oleh Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dibagi atas wilayah perdesaan dan perkotaan. Bagi daerah perdesaan ditetapkan atas :(a) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (b) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (c) paling miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Bagi daerah perkotaan ditetapkan atas : (a) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (b) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (c) paling miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun3.

3

http://restu-ayuningrum.blogspot.com

14

Kemudian Bank Dunia mengukur garis kemiskinan dari besarnya pendapatan

seseorang

yang

kurang dari

satu

dolar

per

hari

(dalam

Indraddin,2012:61-62).Lain lagi dengan indikator kemiskinan oleh BKKBN, BKKBN tidak menggunakan konsep kaya miskin untuk melapis penduduk secara ekonomi maupun sosial, melainkan konsep sejahtera. Keluarga berdasarkan kesejahteraannya itu dibagi lima, yakni: 1.

Keluarga Pra Sejahtera, dicirikan oleh ketidak mampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan spiritual, pakaian, makanan, perumahan dan kesehatan.

2.

Keluarga sejahtera I, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan dan perumahan secara minimal, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis.

3.

Keluarga sejahtera II, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial-psikologis, tetapi belum mampu

untuk

memenuhi

kebutuhan

pengembangan,

seperti

menabung dan memperoleh informasi. 4.

Keluarga sejahtera III, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar,

sosial

dan

psikologis

serta

kebutuhan

pengembangan keluarga, tetapi belum memberikan kontribusi terhadap masyarakat.

15

5.

Keluarga Sejahtera III Plus, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kemiskinan dari Friedman dan mengambil indikator rumah tangga miskin dari BPS. Konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh Friedman merupakan konsep yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Sebab Friedman menfokuskan kajian kemiskinan terhadap ketidaksamaan akumulasi modal seperti modal produktif, pengetahuan, informasi,dll. Sedangkan untuk indikator kemiskinan BPS yang dipakai dalam penelitian ini merupakan indikator yang juga digunakan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak dalam menentukan kriteria penduduk yang tergolong dalam Rumah Tangga Miskin.

1.5.3

Program Pengentasan Kemiskinan Program pengentasan kemiskinan telah banyak dilaksanakan di Sumatera

Barat, beberapa program kemiskinan yang pernah dijalankan di Sumatera Barat yaitu; 1.5.3.1 Jaringan Pengamanan Sosial (JPS)

Melonjaknya angka kemiskinan akibat dari krisis ekonomi dan moneter pada media 1997, telah memaksa pemerintah menyiapkan berbagai langkah darurat guna mengatasi kian meluasnya dampak krisis tersebut. Sandang, papan, dan pangan menjadi prioritas utama. Program pengentasan kemiskinan ini, intinya mengarahkan segenap daya dan biaya

16

untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. selain program darurat tersebut, pemerintah juga menggulirkan program Jaringan Pengamanan Sosial/ JPS (Social Safety Net), hasil pinjaman dari(World Bank), dimana tujuannya adalah untuk mendongkrak keterpurukan masyarakat miskin akibat imbas krisis moneter saat itu. Pada dasarnyaJPS merupakan program pertolongan atau penyelamatan terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi, sehingga mereka mampu menjangkau kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan. Namun,program jaringan pengamanan sosial ini sering juga diselewengkan karena terdapat sejumlah kelemahan dalam prakteknya, misalnya penyimpangan-penyimpangan dan bantuan yang diberikan sering salah alamat,seperti dikutip dalam Kompas (1999), masalah tersebut timbul disebabkan tidak adanya kontrol dari pelaksana di lapangan, dimana mereka tidak menjalankan perannya dengan baik.

1.5.3.2 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada saat pemerintahan menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka yang pertama cukup direpotkan adalah institusi Badan Pusat Statistik (BPS), baik ditingkat pusat, propinsi, hingga kabupaten / kota. BLT yang diberikan kepada keluarga miskin tersebut dimaksudkan guna mengantisipasi implikasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) pada 1 Oktober 2005, sebagai bagian dari program kompensasi pencabutan subsidi (PKPS) BBM. Kebijakan itu dilakukan sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia diatas US$ 60 per barel,

17

sehingga memaksa pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM di dalam negeri. Dari sisi lain Biro Pusat Statistik (BPS) turut dibuat sibuk karena harus menyelesaikan pendataan keluarga miskin sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di semua propinsi sesuai target agar PT. Pos Indonesia bisa segera melakukan pencetakan kartu penerima BLT dan memulai penyaluran dana tersebut. Namun sayangnya petugas BPS justru kesulitan memilah kriteria warga miskin saat pendataan dilakukan, sehingga kerap kali menimbulkan kericuhan saat penyaluran BLT di lapangan.Program Kompensasi Pencabutan Subsidi (PKPS) BBM periode 2005-2006 tahap pertama diberikan melalui sektor pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Sedangkan tahap kedua, diberikan dalam bentuk pemberin bantuan langsung tunai (BLT) tanpa syarat pada keluarga miskin. Pemerintahan akan memberikan bantuan tunai senilai Rp 1,2 juta per keluarga miskin per tahun, yang diberikan dalam empat tahap dengan perincian Rp. 300 ribu per keluarga setiap kali pembayaran (tiga bulan)4.

1.5.3.3 Program Pembangunan Infrastruktur Selanjutnya program anti kemiskinan yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur. Dibandingakan program lain program pembangunan infrastruktur ini pada dasarnya sangat bermanfaat bagi 4

Musliar Kasim.2006.Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Startegi Penanggulangannya. Jakarta ,PT Indomedia Global. Hal 308-326

18

rumah tangga miskin dan cendrung bertahan lama. Program Pembangunan infrastruktur dapat memecahkan keterisolasian penduduk nagari dari kesulitan untuk mendapatkan pelayanan umum seperti pasar dan rumah sakit dan lain sebagainya. Misalnya pembangunan jalan dan jembatan atau sarana dan prasarana umum, dengan demikian program ini sangat membantu penduduk setempat untuk menjangkau tempat pelayanan umum dan memasarkan produksinya.

1.5.4 Program Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok SPP PNPM Mandiri Pedesaan

Program Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok SPP merupakan salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro demi mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan sebagai bentuk penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat dipertegas dengan salah satu ketentuan dasar dalam kegiatan simpan pinjam ini yaitu, pengembangan. Pengembangan adalah setiap keputusan dimana pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat5. Agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program bisa tercapai dan akhirnya program benar-benar bisa mengurangi jumlah rumah tangga miskin, dan juga meningkatkan perekonomian RTM. Pencetus program telah membuat alur

5

Buku Panduan PNPM Mandiri Perdesaan.2008.Hal 10.

19

kegiatan untuk menjaga keberlangsungan program. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

Pengembalian SPP dan Pengelolaan dana bergulir.

Musdes Pertanggungjawaban

MUSDES Sosialisasi

Supervisi dan Monitoring

RPD, Pencairan, pelaksanaan dan LPD Kegiatan

Persiapan Penyaluran

Musyawarah Dusun

Musyawarah Desa

Verifikas i Usulan

Musdes MAD

Pertemuan dan Penggalian Gagasan dan Identifikasi Kelompok SPP

Penetapan Penulisan Usulan dan Paket Usulan Desa

MAD Penetapan MAD Perguliran

Penyempurnaan dokumen usulan SPP yang akan didanani

Gambar 1.1Alur Kegiatan Program Simpan Pinjam Sumber : Buku Panduan PNPM Mandiri Perdesaan, 2008 Keterangan Istilah: -

Musdes Sosialisasi: Musyawarah Desa Sosialisasi Kelompok SPP: Kelompok Simpan Pinjam Perempua MAD Penetapan: Mekanisme Anggaran Dasar Penetapan MAD Perguliran: Mekanisme Anggaran Dasar Perguliran

-

Musdes MAD: Musyawarah desa Mekanisme Anggran Dasar

-

RPD: Rencana Penggunaan Dana LPD: Laporan Penggunaan Dana

Untuk mendapatkan dana bantuan langsung masyarakatprogram simpan pinjam ini rumah tangga miskin dan pengurus harus terlebih dahulu menyerahkan permohonan pinjaman kelompok yang telah ditandatangani oleh pihak pengurus

20

dan rumah tangga miskin sebagai calon anggota peminjam. Didalam permohonan peminjaman ditulis usaha yang dimiliki dan yang akan dikembangkan oleh rumah tangga miskin. Jika rumah tangga miskin yang mau mendapatkan dana ini tidak memiliki usaha maka dia tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam peminjaman dana tersebut. Dalam pencairan dana pinjaman ini kelompok akan memeriksa kelayakan kredit yang diajukan oleh calon peminjam. Kemudian pengurus menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan pinjaman kepada kelompok, antara lain mengenai lama pinjaman, besar jasa pinjaman, cara pengembalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.Jika menurut UPK pengajuan pinjaman kelompok dinyatakan layak dan kelompok menerima ketentuan-ketentuan yang ada, maka dana pinjaman dapat dicairkan dengan disertai surat perjanjian pemberian pinjaman (akad kredit) yang harus ditandatangani oleh pengurus dan peminjam seterusnya pengurus kelompok memberi penjelasan tentang jumlah pinjaman yang diterima dari UPK kemudian kelompok menyerahkan pinjaman kepada anggota dengan disaksikan oleh anggota yang lainnya serta juga dihadiri oleh petugas UPK / pendamping kelompok dan pengurus mencatat nama-nama anggota yang telah menerima pinjaman dan menjelaskan besar angsuran yang harus dibayar tiap periode angsuran. Dalam pengembalian pinjaman pengurus kelompok / bendahara menerima dan mencatat angsuran dari anggota kelompok kemudian pengurus kelompok

21

menyetor angsuran kepada bendahara UPK sesuai dengan perjanjian dan pengurus kelompok juga menerima tanda bukti angsuran dari bendahara UPK6.

1.5.5 Strategi Pengentasan Kemiskinan Teori Midgley tentang pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipakai untuk menjelaskan bentuk strategiyang akan digunakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Katanya ada tiga pendekatan yang dapat dipakai dalam strategi pengentasan kemiskinan yaitu: pendekatan individu, pendekatan masyarakat dan pendekatan pembangunan kapasitas pemerintah7. Pertama

pendekatan

individu.Pendekatanindividumemandang

bahwa

individu bisamendapatkan kesejahteraannya jika ia meningkatkan minat kerjanya. Dalam pendekatan ini fungsi individu menjadi peran penting dalam menentukan kesejahteraan mereka sendiri. Penganut pendekatan ini berpendapat bahwa untuk dapat mengangkat kesejahteraannya sendiri, mereka harus mampu berfungsi secara efektif dan bekerja dengan percaya diri dalam konteks budaya (enterprise/ usaha) dan mempunyai motivasi yang kuat dalam dirinya agar dapat keluar dari keadaan miskin yang membelenggunya. KeduaPendekatan Masyarakat.Pandanganini melihat bahwa pembangunan sosial dan kemiskinandapat di angkat oleh rakyat sendiri, dengan membentuk kerjasama secara harmonis. Pendukung strategi ini percaya bahwa masyarakat

6

Buku Panduan Penulisan Proposal Kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan, 2008.

7

JamesMidgley.2005. Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial. Jakarta,Ditperta Islam Depag RI. Hal 150-182

22

memiliki kapasitas yang inheren untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dapat terpenuhi, masalah yang mereka hadapi dapat dipecahkan sehingga tercipta kesempatanuntuk memperbaiki hidup. Ketiga

adalah

pendekatan

pemerintah,

pendekatan

ini

melihat

kesejahteraan sosial dapat diangkat dengan teribatnya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan wewenang yang ada ditangan pemerintah ia dapat mengontrol sumber daya alam, menunjukkan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada dan bagaimana

menjaga agar generasi yang akan

datangpun memiliki akses sumber ini nantinya.Dengan begitu melalui pendekatan pemerintah ini dengan semua program dan kebijakan yang ada di alokasikan, diharapkan dapat mengeluarkan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan ini dapat dicapai apabila tiga pendekatan tentang asumsi pemerintah untuk membantu masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan, masyarakat juga melakukan tindakan untuk membantu masyarakat miskin dan terakhir individu sendiri yang membantu dirinya dan berusaha untuk keluar dari jurang kemiskinan maka kesejahteraan tersebut akan tercapai.

1.5.6 Kajian Penelitian Terdahulu Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan program pengentasan kemiskinanadalah sebagai berikut.Pertama adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Isnila Diyarsi (2007) mengenai Perilaku Rumah Tangga Miskin dalam Memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Program

23

Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (BLT-PKPS BBM) (Kasus Di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang). Dalam hasil penelitiannya Isnila menyebutkan rata-rata semua informan memanfaatkan BLT PKPS-BBM yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk makan, membeli baju, merehab rumah, biaya pendidikan anak, membeli ternak, biaya berobat, membeli pupuk, benih, modal usaha dan untuk membayar hutang serta disimpan atau ditabung. Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Muharma Putra (2011) tentang “Marginalisasi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Di Sumatera Barat (Studi pada Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam)”. Didalam hasil penelitiannya Ikhsan menyebutkan bahwa adanya RTM yang termarginalkan, pergerakan masyarakat terutama RTM hanya bersifat artifisial yaitu partisipasi RTM hanya semata-mata untuk kesuksesan program atau kegiatan. Sehingga dapatlah kita lihat adanya RTM yang masih termarginalkan. Indikasi termarginalnya RTM terlihat pada; 1. Tidak pernah dilakukan pengkajian partisipatif secara maksimal 2. RTM tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 3. RTM dilibatkan sebagai pekerja untuk mendapat upah harian. 4. RTM tidak dipercaya untuk mendapat pinjaman SPP, karena takut tidak akan mampu membayar hutang. 5. Proses Musyawarah yang berperan adalah elite dan aktivis yang juga memiliki kepentingan.

24

6. Proses musyawarah dilakukan sekedar formalitas Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sisca Yulia Jafrita (2012) tentang “Alasan dan Kendala Pengembalian Pinjaman Bergulir Pada Tingkat KSM Dalam PNPM Mandiri Perkotaan” (Studi Dikelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang

Kota

Bukittinggi).Dalam

penelitiannya

Sisca

memfokuskan

penelitiannya tentang Alasan Dan Kendala Pengembalian Pinjaman Bergulir Pada Tingkat KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan.Hasil yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sisca ini diketahui bahwa alasan KSM melakukan pinjaman bergulir adalah untuk mendapatkan modal usaha, pinjaman bergulir tidak

memakai

bunga,

pinjaman

bergulir

merupakan

pinjaman

dari

pemerintah.Juga dapat diketahui bahwa kendala pengembalian pinjaman bergulir ini yaitu karena banyaknya usaha KSM yang macet, pengembalian pinjaman tidak tepat waktu dan yang terakhir karena anggota KSM memanfaatkan pinjaman tersebut untuk kebutuhan hidup dan tidak dijadikan sebagai modalusaha. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wenny Widya Wahyudi, Efektivitas Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Miftahul Jannah dalam Program PNPM-MP di Jorong Pasa Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan SPP

Miftahul Jannah di Jorong Pasa Tiku kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam telah melalui tahap sosialisasi, seleksi, penyaluran dan pencairan dana, serta pengembalian dana dan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan Miftahul Jannah dinilai Efektif, dalam keberlanjutan usaha, aturan kelompok dan kegunaan dana, serta peningkatan

25

pendapatan. Penelitian ini menyarankan agar anggota dan pengurus kelompok mengembangkan kegiatan usaha dan manajemen serta mendapat pembinaan yang berkelanjutan. Dalam memimpin dan kelompok harus memiliki manajemen yang baik. Kelompok supaya lebih dapat meningkatkan kegiatan kelompok, dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi anggota klompok melalui kerja sama dengan pihak terkait. Pemerintah pelaku PNPM-MP didaerah terkait diharapkan dapat memberikan suatu binaan yang berlanjut terus-menerus8. Jadi yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalahdidalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikanprogram pengentasan kemiskinan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.Hal ini terkait dengan adanya indikasi bahwa perempuan yang terdaftar dalam kelompok SPP Mawar dalam program ini melakukan penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan, dana yang seharusnya dipergunakan sebagai modal usaha malah dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif padahal semua perempuan dari rumah tangga miskin anggota kelompok SPP Mawar tersebut memiliki usaha yang akan dikembangkan. Selain itu penulis juga menemukan kenyataan ternyata perempuan anggota SPP yang menyalahgunakan dana BLM, tidak menunggak cicilan mereka tiap bulannya. Padahal seharusnya jika penyalahgunaan terjadi maka perempuan tersebut

mengalami

kemacetan

dalam

pengembalian

cicilan.Untuk

itu

8

http://repository.unand.ac.id. Diakses November 2013.

26

penulistertarik untuk dapat mengetahui penyebab perempuan anggota SPP melakukan penyalahgunaan dana BLM dan bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol yang dijalankan dalam program ini.

1.6 Metode Penelitian 1.6.1

Pendekatan dan Tipe Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentangapa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian kualitatif peneliti anggap sebagai metode penelitian yang paling tepat untuk memahami definisi situasi serta gejala sosial yang peneliti amati. Dalam penelitian ini fenomena yang diamati antara lain yaitu penyebabperempuan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan tidak menggunakan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sesuai dengan tujuan dana itu diberikan yaitu untuk modal usaha dan bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol yang dijalankan dalam program. Pendekatan deskriptif adalah tipe pendekatan yang bermaksud membuat penginderaan

(deskripsi)

mengenaisituasi-situasi

atau

kejadian-kejadian9.

Pendekatan deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui panca indera dan menuangkannya dalam bentuk tulisan mulai dari kondisi awal penelitian

sampai

proses

akhir

penulisan.Dalam

penelitian

ini

penulis

9

Sumadi Suryabrata. 1983. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : UGM. Hal 19

27

mendeskripsikan penyebabperempuan anggota simpan pinjam perempuan menyalahgunakandana BLM di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak danbagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam program tersebut.

1.6.2 Informan Penelitian Dalam penelitian ilmu sosial, informan merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan data yang diperlukan (terutama dalam penelitian kualitatif). Informan dalam penelitian ini adalah subyek karena dipandang sama dengan penulis jadi tidak sebagai objek atau lebih rendah kedudukannya akan tetapi sebagai manusia yang setaraf (Nasution, 1998:10).10 Menurut Spradley informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dimana pemilihan informan sesuai dengan tujuan penelitian. Purposive adalah peneliti telah menentukan responden atau informan dengan anggapan atau pendapatnya sendiri sebagai sampel penelitiannya11. Dalam penelitian ini jumlah informan yang peneliti ambil adalah 9 orang. 5 orang informan adalah perempuan dari rumah tangga miskin yang terdaftar sebagai anggota kelompok simpan pinjam perempuan, sedangkan 4 orang adalah informan dari pihak pengelola program. Informan tersebut merupakan informan

10

Nasution, S. 1998. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung, Tarsitu. Hal 10

11

Manase Mallo.1986.Metode Penelitian Sosial.Yogyakarta,UT. Hal 168.

28

yang termasuk dalam gambaran kriteria informan yang telah ditetapkan, gambaran kriteria terhadap pemilihan informan yaitu: 1.

Informan adalah Perempuan dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdaftar

sebagai

Perempuan,

yang

anggota

dalam

menyalahgunakan

kelompok dana

Simpan

Bantuan

Pinjam

Langsung

Masyarakat. 2.

Informan adalah pengelolaprogram BLM kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Jorong, seperti ketua, bendahara dan sekretaris.

3.

Informan adalah pengelola program BLM kelompok SPP di tingkat Nagari, Seperti Wali Nagari, Sekretaris Nagari atau staf Pemerintahan Nagari.

1.6.3

Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian terbagi

menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan.Sedangkan data sekunder adalah data yang memperkuat data primer, dimana sumber data dikumpulkan melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan selama penelitian dapat dilihat dalam tabel 1.2.

29

Tabel 1.2 Sumber dan Cara Pengambilan Data Data

Data yang Dikumpulkan

Data Primer  1. Mengetahui penyebab rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana BLM PNPM MP 

2.Mekanisme kontrol dalam pelaksanaan program.

Alasan rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana BLM.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan



Proses pencairan dana.



Cara-cara yang dilakukan dalam mengontrol pelaksanaan program.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data



Wawancara

1. Rumah Tangga Miskin.



Wawancara

2. Rumah Tangga Miskin



Observasi dan Wawancara

1. Pengelola program dana BLM SPP.



Observasi dan Wawancara

2. Pengelola program dana BLM SPP.

Data Sekunder Monografi Lokasi Penelitian

Keadaan geografis, keadaan demogarfis, mata pencaharian, pendidikan.

Studi Dokumentasi

Laporan monografi Nagari Kamang Mudiak Kab. Agam

30

1.6.4

Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi. Data tersebut terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisan, tulisantulisan (tulisan di media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain, aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh orang, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang dan ekpresi fisik seperti raut muka ketika gembira dan marah.Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman vidio atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong,2002:112). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

1.6.4.1 Observasi Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti12. Teknik observasi merupakan suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pencatatan dan pengamatan dengan menggunakan panca indera.Selain

panca

indera

alat

yang

peneliti

gunakan

untuk

mengungkapkan hasil observasi adalah kamera film yang peneliti hasilkan

12

Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. Metode Penelitian Sosial. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) , hal 52.

31

sendiri, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang diamati(Waridah,2001:89). Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang bersifat non participant, dimana peneliti hanya mengamati hal-hal yang sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti tanpa menyembunyikan identitas peneliti. Dalam melakukan observasi peneliti telah mengamati bentuk-bentuk usaha yang diusahakan oleh RTM anggota SPP. Rata-rata RTM yang terdaftar sebagai anggota kelompok SPP memiliki usaha dibidang pertanian. Anggota tersebut sangat menggantungkan nasibnya kepada hasil sawah (padi) yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya penulis juga mengobservasi bentuk-bentuk tahapan penyaluran bantuan, pemantauan dan sosialisasi program yang dilakukan dalam mengontrol jalannya program. Setelah melakukan observasi ada beberapa tahapan-tahapan yang penulis temukan saat program dilaksanakan. Dalam proses pencairan dana, hasil observasi yang peneliti dapatkan adalah proses pencairan dana harus diawali dengan pembuatan proposal yang didalamnya tertulis usaha-usaha yang akan dikembangkan. Observasi ini peneliti lakukan disekretariat PNPM Mandiri Perdesaan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak.

1.6.4.2 Wawancara Mendalam Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan data dari informan, teknik wawancara tidak berstruktur artinya

32

peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara terperinci dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan hanya mempunyai pertanyaan yang umum yang kemudian dirincikan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk wawancara berikutnya (Afrizal, 2005:16). Wawancara

digunakan

untuk

memperoleh

data

tentang

penyalahugunaan dana BLM SPP. Penulis telah mencari informan sebagai sumber data. Beberapa anggota kelompok SPP yang menyalahgunakan dana BLM telah penulis wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini. Wawancaradilakukan dirumah informan dan dilaksanakan saat para informan memiliki waktu luang, Dalam satu hari peneliti hanya mewawancaraisatu informan saja, agar penulis lebih mudahmengingat dan merangkum hasilwawancara. Pencarian informan ini dibantu oleh informan pangkal yang telah penulis kenal sebelumnya. Kemudian penulis mencari informan kunci yang dianggap mampu merepresentasikan tentang realita yang terjadi. Secara umum, peneliti sudah mewawancarai 5 (lima) orang informan perempuan dari RTM anggota kelompok SPP dan 4 (empat) orang pengelola program dana bantuan langsung masyarakat kelompok simpan pinjam perempuan. Saat melakukan wawancara penelitimemperkenalkan diri serta menjelaskan maksud melakukan wawancara dan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara penulisdengan

33

informan. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan informan, wawancara dengan informan peneliti awali dengan menanyakan berapa jumlah pinjaman RTM tersebut, dan selanjutnya peneliti membiarkan informan untuk bercerita panjang lebar tentang program dan penulis juga mengarahkan pembicaraan informan tersebut kepada fokus penelitian dan penulis langsung mencatat informasi yang peneliti butuhkan saat wawancara dilakukan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan perempuan anggota kelompok SPP dana yang dipinjam oleh mereka berkisar antara 1 juta- 4 juta. Dana itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan perempuan anggota kelompok SPP, wawancara dengan pengelola program dan tokoh masyarakat juga diawali dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud penulis melakukan wawancara. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan menanyakan hal-hal yang terkait dengan tahapantahapan proses penyaluran dana, sosialisasi, pemantauan dan hal lainnya yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.

1.6.4.3 Studi Dokumentasi Studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,agenda, dan sebagainya. Serta berbagai dokumen penting lainnya yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian ini.Ada pula

dokumentasi yang dibuat oleh peneliti sendiri, dokumentasi yang demikian

34

biasanya dibuat oleh peneliti sebagai hasil perekaman wawancara maupun observasi di lapangan. Dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri antara lain berupa,field notes (catatan lapangan), foto-foto penelitian, video, maupun rekaman suara.

1.6.5

Unit Analisis Unit analisis dalam penelitian ini berguna untuk memfokuskanpenelitian

yang dilakukan atau penentuan kriteria objek penelitian yang sesuaidengan permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk penelitian ini yang mengkaji penyalahgunaan dana BLM oleh perempuan anggota kelompok SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan ditetapkan unit analisisnya adalah individudalam kelompok. Dalam hal ini individu dapat berasal dari pengelola dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan individu yang berasal dari RTM.

1.6.5 Analisis Data Menurut Spradley dalam Afrizal analisis data adalah aktivitas yang terus menerus dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori13.

13

Afrizal. 2005. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari pengertian sampaipenulisan laporan. Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND. Hal 54.

35

Penelitian ini menggunakan analisis data interpretatif kualitatif artinya data yang telah terkumpul dianalisis menurut kemampuan dan interpretasi peneliti yang didasarkan pada teori yang telah dipelajari. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari lapangan kedalam tematema, kategori-kategori. Penulis melakukan pengecekan ulang check and rechek terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah secara sistematis, sehingga penulis akhirnya menemukan tema-tema yang saling berkaitan. Kemudian diuraikan dalam bagian-bagian sub judul pada bab sesuai dengan temanya masing-masing, sehingga dapat ditemukan sebuah konsep dan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang didapat dilapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (field Note).

1.6.6. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.Jorong Babukik merupakan lokasi yang memilikikelompok SPP paling banyak dari 8 jorong yang ada di nagari Kamang Mudiak,jorong Babukik juga merupakan lokasi yang mendapatkan penghargaan dari pengurus dana BLM SPP di pusat, penghargaan tersebut diberikan karena anggota kelompok SPP di Jorong ini tidak pernah menunggak dalam pembayaran cicilan mereka.

36

Sampai saat penelitian ini dilakukan ada 4 kelompok SPP yang ada di Jorong Babukik, masing-masing kelompok SPP tersebut memiliki anggota minimal 20 orang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan pada kelompok SPP Mawar I, hal ini dikarenakan kelompok SPP Mawar merupakan kelompok SPP yang pertama kali di ada di Jorong Babukik. Selain itu kelompok SPP ini juga kelompok yang paling banyak memiliki anggota yaitu 33 orang dan paling banyak mendapatkan dana pinjaman yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-. Namun saat observasi awal dilakukan dilapangan peneliti menemukan ada anggota kelompok SPP yang tidak mempergunakan dana bantuan langsung masyarakatuntuk kebutuhan permodalan usaha mereka, padahal dana bantuan langsung masyarakat dalam program simpan pinjam perempuan ini bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam pemudahan akses kebutuhan pendanaan modal usaha.

1.6.7. Defenisi Operasional Konsep 1. Alasan adalah suatu dorongan atau hal dasar yang dimiliki individu sehingga mereka mau atau tidak mau melaksanakan suatu tindakan tertentu. 2. BLM PNPM MP (Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) adalah kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro demi mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin dan sebagai bentuk penciptaan lapangan kerja. Dimana pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga

37

nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. 3. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak seperti kebutuhan makanan maupun non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. 4. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan itu terjadi setelah seorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu yang sebagian besar pengetahuan tersebut diperoleh melalui mata dan telinga. 5. Perilaku adalah respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat berbentuk pasif (tanpa tindakan nyata, seperti berfikir, berpendapat, bersikap) maupun bersifat aktif dalam bentuk melakukan tindakan nyata. Dengan kata lain perilaku juga merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan. 6. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang berada pada kondisi miskin, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan dan keterbatasan rumah tangga dalam berbagai hal yang menunjang kesejahteraan hidupnya. Kondisi ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi kedalam 14 indikator yang telah ditetapkan. 7. Tindakan adalah reaksi atau respon seseorang terhadap stimulus yang dapat diobservasi secara langsung melalui panca indra.

38

1.6.8 Jadwal Penelitian Adapun jadwal penelitian dalam proses penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.3. Tabel 1.3Jadwal Penelitian No.

Uraian Kegiatan

1

Survei Awal

2

Pembuatan TOR

3

Memasukan TOR ke Jurusan Rapat Jurusan

4

5

Keluar SK Pembimbing

6

Bimbingan dengan Dosen

7

Seminar Proposal

8

Perbaikan Hasil Seminar Proposal

9

Mengurus Surat Izin Penelitian dan Melakukan Penelitian Penulisan Skripsi Rencana Ujian Kompre Perbaikan Skripsi

10 11

12

2012 Nov Des

Jan

Feb

Mar

Jadwal Penelitian 2013 Apr Mei Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

39

Des

2014 Jan

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 2.1 Letak, Luas dan Aksesibilitas Wilayah Penelitian ini dilakukan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat. Jorong Babukik merupakan salah satu dari 8 (delapan) jorong yang berada di Nagari Kamang Mudiak. Batas wilayah Nagari Kamang Mudiak adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Pasir Laweh



Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Koto Tangah



Sebalah Barat berbatas dengan Nagari Malintang



Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Kamang Hilir

Nagari Kamang Mudiak terletak di daerah yang cukup strategis dan mudahdijangkau melalui perhubungan darat. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat jarak Nagari Kamang Mudiak dengan ibukota propinsi, kabupaten dan kecamatan. Tabel 2.1 Jarak Nagari dengan Pusat Pemerintahan No Orbitrasi dan Waktu Tempuh 1 Jarak ke Ibu Propinsi 2 Jarak ke Ibu Kabupaten 3 Jarak ke Ibu Kecamatan

Keterangan 117 Km 70 Km 4 Km

Sumber: Profil Nagari Kamang Mudiak 2011 Dalam tabel 2.1 kita dapat melihatjika seseorang ingin berpergian keNagari Kamang Mudiak maka ia akan menempuh 3 jam perjalanan dengan jarak tempuh 117 Km dari Ibukota Propinsi (Padang). Sedangkan untuk ke

40

Ibukota Kabupaten (Lubuak Basuang) seseorang itu akan menempuh 1 jam 15 menit waktu perjalanan dengan jarak tempuh 70 Km. Jorong Babukik memiliki luas wilayah ± 715 Ha. Untuk penghidupan, masyarakat Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak sebagian besar bergantung pada lahan pertanian, perladangan dan hutan. Sehingga masyarakat di Jorong Babukik sekitar 90% bekerja sebagai petani dan buruh tani.Untuk lahan hutan biasanya masyarakat Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak mendapatkan bibit untuk ditanam dari pemerintah yang biasanya diberikan kepada perwakilan masyarakat setempat. Bibit tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat yang memiliki lahan untuk menanami bibit. Pemerintah juga memberikan upah menanam kepada masyarakat tersebut sebesar Rp. 1.000,- per batang. Biasanya bibit yang diberikan kepada masyarakat tersebut berupa bibit tanaman berjangka panjang, seperti bibit tanaman “Surian”, Jengkol, Manggis, Durian, Mahoni dan tanaman-tanaman jangka panjang lainnya. Hasil dari tanaman tersebut biasanya dijual kepada“toke”atau langsung kepasar.

2.2 Keadaan Penduduk Nagari Kamang Mudiak yang memiliki wilayah cukup luas juga memiliki penduduk yang banyak, pada Agustus 2013 jumlah penduduk di Nagari Kamang Mudiak sebesar 10559 orang. Secara rinci jumlah penduduk perjorong dapat kita lihat pada tabel 2.2.

41

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk per Jorong No

Nama Jorong

Laki-laki

Perempuan

1

Durian

667

804

Jumlah Jiwa 1471

2

Aia Tabik

446

479

925

3

Bansa

257

303

560

4

Babukik

603

619

1222

5

Halalang

464

316

780

6

Padang Kunyik

382

392

774

7

Pk. Sinayan

1083

1230

2313

8

Pauh

1203

1311

2514

Sumber : Data Penduduk Nagari Kamang Mudiak Agustus tahun 2013 Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk paling besar terdapat dalam jorong Pauh. Hal ini dikarenakan luas wilayah jorong Pauh yang merupakan jorong terluas dibanding dengan 8 jorong lainnya di Nagari Kamang Mudiak, karena itulah penduduk di jorong ini juga merupakan penduduk yang paling banyak jumlahnya dibanding dengan 8 jorong lainnya yaitu sebesar 2514 jiwa. Sedangkan untuk Jorong Babukik pada Agustus tahun 2013 berjumlah 1222 dengan jumlah laki-laki 603 dan perempuan 619.

2.3 Pendidikan Tingkat pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin banyak warga atau masyarakat yang sadar akan pentingnya tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Untuk menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan sekaligus untuk meningkatkan

42

sumber daya manusia usia sekolah di Nagari Kamang Mudiak, pemerintah membangun sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini sarana pendidikan yang ada di Nagari Kamang Mudiak secara kuantitas telah mencukupi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan sekolah menengah atas. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Nagari Kamang Mudiak dapat dilihat dalam tabel 2.3. Tabel 2.3 Sarana Pendidikan Nagari Kamang Mudiak No 1 2 3 4 5 6

Prasarana PAUD TK SD SLTP SLTA Univ/ Akademi/ Perg. Tinggi

Jumlah 2 8 11 4 3 -

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik -

Sumber: Profil Nagari Kamang Mudiak 2011 Selain SLTP dan SLTA, Nagari Kamang Mudiak juga memiliki Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang sederajat dengan SLTP dan SLTA. Menurut keterangan warga setempat, sampai saat ini masih cukup banyak murid yang mendaftar di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ini. Hal ini dikarenakan masih banyak dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi “urang siak” dan mereka menyekolahkan anak mereka di MTS dan MA tersebut. Selain itu hal ini juga dikarenakan keterbatasan finansial masyarakat setempat sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anak mereka di SLTP dan SLTA yang dianggap membutuhkan biaya yang banyak. 43

2.4 Agama Secara keseluruhan penduduk asli di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak memeluk agama Islam. Dominannya agama Islam di wilayah Jorong Babukikterkait dengan budaya dan pepatah serta petitih Minangkabau yang melekat erat pada masyarakat Sumatera Barat, seperti ungkapan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang menerangakan bahwa adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau bertolak pada AL-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Untuk menjalankan syariat agama Islam, berbagai sarana dan prasarana tempat Ibadah, seperti Mesjid, Mushalla, MDA dan TPA dibangun oleh masyarakat di Nagari Kamang Mudiak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Kamang Mudiak No 1 2 3

Jenis Sarana Ibadah Masjid TPA MDA

Jumlah 10 17 8

Sumber : Profil Nagari Kamang Mudiak 2011 Selain Masjid, TPA dan MDA, masih ada jenis sarana ibadah lain di Nagari Kamang Mudiak yaitu Surau. Surau juga memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang kegiatan beribadah umat muslim di Nagari Kamang Mudiak, surau biasanya lebih banyak fungsinya dibanding dengan Masjid. Masjid di

44

Nagari Kamang Mudiak biasanya hanya dipergunakan sebagai tempat menunaikan ibadah shalat 5 waktu, shalat Jum’at, shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan surau selain untuk tempat beribadah, juga sering digunakan sebagai tempat musyawarah, tempat belajar membaca Al-Qur’an bagi jorong yang tidak memiliki TPA dan MDA khusus, dsb. Biasanya bagi jorong yang memfungsikan surau sebagai tempat membaca Al-Qur’an, membaca Al-Qur’an dilakukan mulai dari siap maghrib sampai dengan waktu shalat Isya masuk. Sedangkan bagi jorong yang memiliki TPA/MDA khusus biasanya anak-anak yang belajar membaca Al-Qur’an melakukannya pada waktu sore hari setelahpulang sekolah.

2.5 Sosial Kemasyarakatan Kemiskinan masih menjadi suatu permasalahan yang cukup banyak ditemui di dalam masyarakat Nagari Kamang Mudiak. Rata-rata keluarga miskin yang ada di Nagari Kamang Mudiak memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Untuk dapat keluar dari keadaan miskin tersebut, mereka benarbenar membutuhkan dorongan agar bisa keluar dari kemiskinannya. Pada tabel 2.5 dapat kita lihat jumlah keluarga miskin yang akan dibagi perjorong di Nagari Kamang Mudiak.

45

Tabel 2.5 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Nagari Kamang Mudiak NO.

JORONG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Durian Aia Tabik Bansa Babukik Halalang Padang Kunyik Pk. Sinayan Pauh

Total

JUMLAH RTM (KK Miskin) 80 57 34 64 64 56 115 213 690

Sumber: Walinagari Kamang Mudiak 2012 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah RTM yang ada di Nagari Kamang Mudiak sebanyak 690 KK sekitar 20,68 % dari jumlah Kepala Keluarga yang ada di Nagari Kamang Mudiak. Data diatas merupakan data yang diambil dari jumlah RTM yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Kamang Mudiak. Selain itu data diatas juga menjadi rujukan dari PNPM Mandiri Perdesaan dalam menentukan kriteria sasaran program yang akan dijalankan. Hal ini dikarenakan data diatas merupakan data terbaru yang berasal dari jorongjorong yang ada di Nagari Kamang Mudiak.

2.6 Mata Pencaharian Penduduk Untuk perekonomian, masyarakat Nagari Kamang Mudiak sebagian besar bergantung pada lahan pertanian. Dari profil nagari tahun 2011 sekitar 2190 orang

46

dari jumlah penduduk yang tersebar dalam 8 jorong di Nagari Kamang Mudiak bekerja disektor pertanian dan palawija. Sisanya bekerja pada sektor lain seperti: Holtikultura (105 orang), sektor perkebunan (24 orang), sektor peternakan (37 orang), sektor perikanan (8 orang), sektor kehutanan dan pertanian lainnya (4 orang), sektor pertambangan dan penggalian (189 orang), sektor industri pengolahan (469 orang), sektor listrik dan gas (8 orang), sektor konstruksi bangunan (234 orang), sektor perdagangan (646 orang), sektor hotel dan rumah makan (48 orang), sektor transportasi dan pergudangan (227 orang), sektor informasi dan komunikasi (5 orang), sektor keuangan dan asuransi (14 orang), sektor jasa pendidikan (292 orang), sektor jasa kesehatan (25 orang), sektor jasa kemasyarakatan/pemerintahan (229 orang), dll (59 orang).

2.7 Karakteristik Kehidupan Masyarakatdi Jorong Babukik NagariKamang Mudiak Jorong Babukik dan Nagari Kamang Mudiak merupakandaerah yang masih menjunjung tinggi budaya minangnya. Nilaibudaya yang masih melekat sampai saat ini dilihat dari tokoh masyarakat yang juga sebagian besarberasal dari tiga unsur, yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai. Dari tigaunsur masyarakat inilah yang menjadi tokoh masyarakat yang juga disegani olehmasyarakat. Selain dari itu tokoh pimpinan formal, seperti Wali Nagari dan WaliJorong juga menjadi tokoh penting di nagari.

47

Sebagai nagari yang masih kental budaya minangnya Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak menggunakan prinsip “adat basandi syarak, syarakbasandi kitabullah” yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jorong Babukik. Dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut roda pemerintahan nagari dan jorong di jalankan, dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Jorong Babukik juga tidak terlepas dari norma adat dan norma agama. Masyarakat Jorong Babukik juga masih melestarikan upacara-upacara adat yang sudah ada secara turun temurun dijalankan, seperti: adat akikah, adat khatam Al-Quran, adat Sunat Rasul, adat

Batagak Gadang/Batagak Pangulu.

2.8 Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang berguna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Dimana PPK telah berjalan sejak tahun 1998. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak diawali pada tahun 2008. Perjalanan 5 tahun PNPM Mandiri Perdesaan di Jorong Babukik memang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan sudah banyak program yang telah direalisasikan selama 5 tahun perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari pembangunan sarana dan

48

prasarana fisik sampai kepada penambahan permodalan simpan pinjam perempuan (SPP). Seperti yang diungkapkan oleh pengelola program PNPM Mandiri Perdesaan bahwa dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Jorong Babukik terdapat 2 program yang dijalankan yaitu: program pembangunan sarana dan prasaran fisik dan dana bantuan langsung masyarakat untuk penambahan permodalan simpan pinjam (BLM SPP). Kedua program itu sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di perdesaan. Untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik di Jorong Babukik program yang telah dijalankan adalah pembangunan irigasi, rehab TK, dsb. Sebelum rehabilitasi TK PAUD ini dilakukan, kondisi kelas TK PAUD masih sangat sederhana, cat dinding dan ruangannya masih kusam, ruangan guru masih seadanya. Namun setelah rehabilitasi TK PAUD di Jorong Babukik ini menjadi lebih baik. Dalam proses pelaksanaannya rehabilitasi TK PAUD ini dikerjakan langsung oleh masyarakat Jorong Babukik itu sendiri dan sampai saat ini TK PAUD tersebut masih dimanfaatkan oleh masyarakat jorong Babukik, tidak hanya itu masyarakat dari jorong Halalang pun banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka di TK PAUD Jorong Babukik.

49

Gambar 2.1 Program Pembangunan Irigasi PNPM Mandiri Perdesaaan Sumber: Data Primer, 31 Agustus 2013

Dalam gambar 2.1 terlihat pembangunan saluran irigasi PNPM Mandiri Perdesaan di Jorong Babukik. Pembangunan saluran irigasi ini bertujuan untuk melancarkan aliran aliran yang akan disalurkan ke areal persawahan. Sebelumnya saluran irigasi yang ada memang sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan air areal persawahan disekitarnya terutama saat musim kemarau. Karena itu warga sepakat untuk mengusulkan perbaikan saluran irigasi ini agar sawah mereka bisa mendapatkan air yang cukup. Program ini dikerjakan oleh masyarakat jorong Babukik secara bersama-sama. Dalam proses pelaksanaannya, program sarana dan prasarana fisik ini mengikutsertakan masyarakat setempat terutama rumah tangga miskin untuk terlibat dalam proses pembangunannya. Rumah tangga miskin yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik ini diberikan upah/gaji harian, besarnya gaji/upah yang mereka terima tergantung pada berapa hari mereka terlibat dalam pembangunan tersebut. Selain sarana dan prasarana fisik, program dana bantuan langsung masyarakat dalam penambahan permodalan simpan pinjam perempuan 50

(BLM SPP) yang dijalankan oleh PNPM Mandiri Perdesaan juga mendapat respon yang positif dari masyarakat setempat. Dana bantuan langsung masyarakat dalam program simpan pinjam merupakan dana yang berasal dari PNPM Mandiri Perdesaan, dari sekian jumlah dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian rumah tangga miskin dan masyarakat di perdesaan sebesar 25% dari dana tersebut adalah dana untuk program simpan pinjam perempuan. Pada umumnya usaha yang dilakukan oleh keluarga miskin di Nagari Kamang Mudiak bersifat usaha mikro.Kegiatan usaha mikro tersebut dapat berkontribusi terhadap pendapatan orang miskin. Namun orang miskin mengalami berbagai persoalan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mikronya. Salah satunya adalah sulitnya untuk memperoleh modal usaha, untuk itu pemerintah melalui dana bantuan langsung masyarakat dalam program simpan pinjam perempuan memberikan kemudahan akses modal usaha kepada perempuan dari rumah tangga miskin yang membutuhkan modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya, dengan tujuan agar perempuan bisa membantu perekonomian keluarga, sehingga nanti dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dana bantuan langsung masyarakat program simpan pinjam perempuan (BLM SPP)juga bertujuan sebagai bentuk penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat dipertegas

51

dengan salah satu ketentuan dasar dalam kegiatan SPP ini yaitu, pengembangan. Pengembangan adalah setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga nanti dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Program dana bantuan langsung masyarakat dalam program simpan pinjam pertama kali dijalankan pada tahun 2008 serentak diseluruh jorong di Nagari Kamang Mudiak. Sampai saat ini kelompok SPP yang sudah berdiri telah banyak mengalami perkembangan. Perkembangan kelompok yang signifikan dialami oleh jorong Babukik. Pada tahun awal kelompok SPP ini dibentuk di jorong ini hanya ada 1 kelompok SPP, kemudian berkembang menjadi dua dan sampai saat penelitian ini dilaksanankan jumlah kelompok SPP di jorong Babukik sudah mencapai 4 kelompok dan setiap kelompok beranggotakan paling sedikit 30 RTM. Jika dibandingkan dengan jorong yang lain yang juga mendapat dana BLM SPP, jorong Babukik merupakan jorong yang paling banyak kelompok SPP dan paling banyak mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat penambahan permodalan simpan pinjam ini yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-.Keberhasilan program BLM SPP ini tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat setempat yang telah berpartisipasi dalam program tersebut. Biasanya pinjaman anggota setiap kelompok berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 30.000.000,-. Untuk mendapatkan dana pinjaman ini anggota SPP dan pengurus harus terlebih dahulu menyerahkan permohonan pinjaman kelompok

52

yang telah ditandatangani oleh pihak pengurus dan anggota SPP. Didalam permohonan peminjaman ditulis

usaha

yang dimiliki

dan

yang

akan

dikembangkan oleh anggota, jika anggota tidak memiliki usaha maka ia tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam peminjaman dana. Dalam pencairan dana pinjaman ini, pengelola akan memeriksa kelayakan kredit yang diajukan oleh calon peminjam. Kemudian pengelola menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan pinjaman kepada kelompok, antara lain: mengenai lama pinjaman, cara pembayaran dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika menurut UPK (unit pengelola kegiatan) pengajuan pinjaman kelompok dinyatakan layak dan kelompok menerima ketentuan-ketentuan yang ada, maka dana pinjaman dapat dicairkan dengan disertai surat perjanjian pemberian pinjaman (akad kredit) yang harus ditandatangani oleh pengurus dan peminjam seterusnya pengurus kelompok memberi penjelasan tentang jumlah pinjaman yang diterima dari UPK kemudian menyerahkan pinjaman kepada anggota yang lainnya serta juga dihadiri oleh petugas UPK/ pendamping kelompok dan pengurus mencatat nama-nama anggota yang telah menerima pinjaman dan menjelaskan besar angsuran yang harus dibayar tiap periode angsuran. Untuk pengembalian pinjaman pengurus kelompok/bendahara menerima dan mencatat angsuran dari anggota kelompok kemudian pengurus kelompok menyetor angsuran kepada bendahara UPK sesuai dengan perjanjian dan pengurus kelompok juga menerima tanda bukti angsuran dari bendahara UPK.

53

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Penyebab Rumah Tangga Miskin Menyalahgunakan Dana Bantuan Langsung Masyarakat program Simpan Pinjam Perempuan di Nagari Kamang Mudiak 3.1.1

Riwayat Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan tentang program

pengentasan kemiskinan yang pernah dijalankan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak. Pada dasarnya berbagai program pengentasan kemiskinan yang pernah dijalankan di nagari ini hanya bersifat sementara dalam jangka waktu yang pendek, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi rumah tangga miskin penerima program, namun sayangnya program tersebut tidak dapat bertahan lama, banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul dari program-program yang dijalankan. “alah banyak program untuak urang miskin ko nan alah dijalanan disiko, tapi kabanyakan yo mode itulah, batuka-tuka taruih se program ko, tapi tetap program ko pasti untuak urang miskin, dulu tu ado namonyo BIMAS,tahun 2001 kalau ndak salah ibuk, siap tu batuka ka nan lain ado lo IDT namo programnyo, P2KP siap tu lai, pokokno alah banyak bana ko a program nan alah dijalanan disiko, saking banyakno ndak bisa dietong program untuak urang miskin ko nan alah dijalanan disiko. Sasaran program ko babeda-beda, tergantung programnyo apo, nan jaleh pasti untuak urang miskin, tapi urang miskin yang ma, kan mantun, jadi untuak mancari sia yang mandapekan program ko, wak harus bapedoman ka sasaran programnyo, misalnyo bantuak BIMAS ko a, sasaran programnyo kan petani tu, jadi program ko batujuan untuak mambantu petani maningkekan usaha produksinyo, caronyo yo diagiahan dek pemerintah bantuak bibit unggul tu eh, mode tu nan lain. Walaupun sabanta-sabanta

54

sen program tu tapi banyak juo nan disalahgunoan urang miskin tu, yo baa lai wak harus lo mamaklumannyo, io urang tu samo jo jo awak nyo, nan pantiang bantuan tu alah wak agiahan ka inyo, tasarahnyo lah digunoan untuak apo. Nan jaleh bantuan tu banyak jo urang miskin tu yang maraso sanang kalaulah diagiah bantuan tu, io sakurang-kurangnyo bisa lo untuak manolong iduiknyo”.Wawancara Hj. Rosmani (73 th), 24/8/2013. Terjemahan: Sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang pernah dijalankan di Jorong ini, tapi kebanyakan program ini hanya bertahan sementara dan selalu berubah dari waktu ke waktu, yang pasti program ini pasti untuk orang miskin. Orang-orang yang menerima bantuannya adalah orangorang miskin yang ada di kampung ini. Awalnya kalau tidak salah ada program pengentasan kemiskinan BIMAS (2001), IDT, P2KP, dan lain sebagainya. Untuk sasaran program atau orang yang aka menerima bantuan, kita harus berpedoman sama bentuk program yang akan dijalankan, yang pasti program pengentasan kemiskinan ini yang mendapatkannya adalah orang miskin. Tapi kriteria orang miskinnya ditentukan tergantung bentuk program. Misalnya seperti program BIMAS ini, sasaran dari program ini adalah petani. Jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen petani agar kesejahteraannya bisa meningkat. Begitujuga dengan program yang lainnya. Walaupun hanya bersifat sebentar tapi program itu banya yang disalahgunakan orang miskin, mau bagaimana lagi, kita harus bisa terbiasa dan memahami mereka serta keadaan seperti itu, yang penting bantuan itu udah diberikan kepada mereka. Namun yang pasti bantuan yang diberikan kepada orang miskin itu sangat dirasakan manfaatnya oleh orang miskin itu, seenggaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Wawancara Hj. Rosmani (73 th), 24/8/2013. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dijalankan di Jorong Babukik. Salah satunya adalah program BIMAS (Bimbingan Masyarakat). Program BIMAS ini mulai diimplementasikan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak pada tahun 2001, program ini merupakan bagian dari program yang berguna untuk menggerakkan usaha ekonomi rakyat. Program ini berguna untuk membantu pendanaan para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha mikro dalam

55

program ini adalah petani, jadi dalam program ini yang menjadi sasaran program adalah petani. Selain itu dari hasil wawancara terlihat bahwa rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program ini berbeda-beda, tergantung kepada bentuk programnya apa, jadi kriteria-kriteria rumah tangga miskin yang terlibat dalam berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan yang ada di jorong Babukik tergantung pada jenis program yang akan dijalankan. Sayangnya sumber data pasti penerima bantuan program tersebut tidak dapat ditemukan, sebab pemerintahan wali nagari setempat sedang dalam proses perbaikan jadi semua data-data belum bisa ditemukan saat penelitian ini dilakukan. “program BIMAS ko samo bantuak program P2KP, program ko untuak manolong petani, untuak mangambangan usahonyo, misalnyo inyo bausaho padi, jadi diagiahan bantuan bibit padi nan rancak supayo hasil panennyo labiah rancak”. Wawancara Musmulyadi(35 th), 31/8/2013. Terjemahan: Program BIMAS ini sama seperti program P2KP, program ini untuk menolong petani agar dapat mengembangkan usahanya, misalnya petani itu memiliki usaha bercocok tanam padi, jadi nanti pemerintah memberikan bantuannya berupa bibit padi, supaya hasil panennya lebih bagus dan pendapatan mereka jadi meningkat. Wawancara Musmulyadi (35 th), 31/8/2013. Dari keterangan diatas dapat terlihat kalau sasaran program BIMAS adalah para petani. Pada program BIMAS kriteria peminjam telah ditentukan oleh pemerintah, hal ini terkadang menyebabkan permasalahan tersendiri bagi para petani yang merupakan sasaran program sebagai penerima kredit. Petani seringkali tidak memanfaatkan kredit tersebut dengan maksimal, akibatnya banyak dari petani yang seringkali menyalahgunakan kredit tersebut dan akhirnya

56

berdampak pada ketidakmampuan petani untuk melunasi pinjamannya. Kemudian program pengentasan kemiskinan yang lain yang pernah dijalankan juga di Nagari ini adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang merupakan salah satu program pemerintah dengan cara menghibahkan dana pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin untuk dikelola langsung oleh masyarakat secara musyawarah dengan menggunakan konsep dana bergulir. “kalau program IDT ko bantuak dananyo dana hibah, pemerintah maagihan dana ko untuak urang miskin, beko urang miskin tu yang mengelolanyo lai didaerahnyo masing-masing, pokoknyo urang miskin tu bertanggung jawab baa supayo dana tu bisa lo dipakai samo urang miskin nan lain atau istilahnyo dipergulirkan ampia samo samo program P2KP, program ko mulainyo kalau ndak salah etek tahun 2003”. Wawancara Safrida (51 th), 31/8/2013. Terjemahan Kalau program IDT ini seperti dana yang diberikan adalah dana hibah, pemerintah memberikan dana ini unutk orang miskin dan nanti orang miskin yang mengelolanya didaerah masing-masing, pokoknya orang miskin itu bertanggung jawab agar dana itu bisa dipergulirkan. Program ini hampir sama dengan program P2KP, program ini mulai tahun 2003. Wawancara Safrida (51 th), 31/8/2013. Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa, program IDT ini dilaksanakan pada tahun 2003 di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak. Dana IDT bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin guna meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dana ini bersifat hibah yang dikelola langsung oleh masyarakat sendiri. Namun sayangnya setelah program diimplementasikan dilapangan banyak masyarakat yang belum mampu untuk menggulirkan dana tersebut dengan efektif, akibatnya banyak rumah tangga miskin yang seharusnya mendapat dana malah tidak bisa mendapatkannya.

57

Selain program diatas program lainnya yang pernah dijalankan di Jorong Babukik adalah program P2KP. Di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak program P2KP dijalankan pada tahun 2008. Menurut informasi yang didapatkan dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat program P2KP juga tidak berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya. Salah satunya banyak dari rumah tangga miskin yang merupakan sasaran utama program tidak dapat menikmati program tersebut. Pada dasarnya program P2KP merupakan program yang sifatnya bantuan lepas. Saat pemerintah memberikan dana kepada pengelola program yang sudah ditetapkan dimasing-masing daerah, pemerintah selaku pengelola program tidak ikut campur tangan lagi terhadap penggunaan dana dilapangan. Pemerintah seutuhnya memberikan kepercayaan penuh kepada perwakilan masyarakat yang dipercaya untuk mengelola program didaerah mereka masing-masing untuk mengelola program dan mengupayakan agar rumah tangga miskin dapat menerima bantuan tersebut, sehingga RTM juga bisa merasakan manfaat dari program P2KP didaerah mereka. Namun sayangnya, pengelola program di masyarakat tidak menjalankan program menurut yang semestinya seperti yang sudah dijelaskan pemerintah kepada mereka. Dana yang telah diberikan pemerintah kepada mereka untuk dikelola dan dipergilirkan kepada rumah tangga miskin lainnya malah diselewengkan dan kebanyakan digunakan untuk keperluan pribadinya. Akibatnya berbagai permasalahanpun timbul akibat kejadian ini, mulai dari rumah tangga miskin lain tidak dapat merasakan dana P2KP yang sudah dipergunakan sendiri 58

untuk keperluan pribadi oleh pengelola program didaerah sehingga dana tersebut tidak pernah sampai ke tangan RTM yang kemudian berdampak pada ketidakjelasan masalah administrasinya program sampai saat penelitian ini dilakukan. Menurut keterangan yang peneliti dapatkan dari beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui program P2KP, pengelola program dimasyarakat tidak melanjutkan program tersebut kepada rumah tangga miskin lainnya. Akibatnya masalah administrasi program terbengkalai dan tidak memiliki kejelasan sampai saat penelitian ini dilakukan. Berikut penjelasan yang diberikan oleh pihak terkait tentang program. “Dulu lai ado program yang lain yang masuak sabalum program BLM SPP ko. Namo programnyo tu PMDKE, UDSP, P2KP. Tapi itulah lupolo apo kepanjangannyo. Tapi yang P2KP ko dananyo sampai kini anu goh, nan ndak tantu tu eh, masih ado jo lai dananyo tu, ndak tantu diawak kama pitihnyo doh. Program ko kalau ndak salah mulainyo tahun 2008. Kalau dulu, ndak pakai anu-anu doh, tu mah itu bantuaknyo. Pitih pemerintah ilang se, tu mah yang dikelola i Suarna patang tu, bara banyak pitih negara ilang tu. Tapi yang kini ko alah bara taun ko, caliak lah buku ko alun ado yang bantuak tu lai”. Wawancara Imran (50 th) 14/8/2013. Terjemahan : Dahulu memang ada program yang lain masuk sebelum program BLM SPP ini, nama programnya PMDKE, UDSP, P2KP. Tapi kepanjangannya saya lupa, yang saya tahu, program P2KP tu dananya gak jelas sampai sekarang, kayaknya dana tu masih ada sampai sekarang, tapi gak tau dananya kemana. Program ini dijalankan pada tahun 2008. Kalau dulu, tidak ada surat pernyataan yang diberikan pada anggota program, ya seperti ini jadinya, uang yang diberikan pemerintah dalam program ini gak tau perginya kemana. Tapi sekarang karena sudah ada surat pernyataan yang diberikan kepad anggota, jadi uang yang diberikan kepada pemerintah bisa dikembalikan dengan lancar. Wawancara Imran (50 th), 14/8/2013. 59

“Program lain yang pernah masuak ka jorong ko ado P2KP, ndak lunas kabanyo doh. Tapi pitih tu untuak awak samo awak. Buliah awak yang mangelola pemerintah ndak ikuik campur tangan lai, tu mangko dipabiaan urang se nyo model awak punyo bantiang, kalau lah baranak diawak ciek agiahan ka kawan induaknyo tu lai, anaknyo ambiak diawak. Ko ndak tio bamakan sesurang. Io kalau urang tu inyo ndak jaleh deknyo tu doh, yang jalehnyo lah maagiahan bantuan ka urang mantun se tu mah, nyo ndak ado mancaliak lai io lah disarahan urang”. Wawancara Hj. Rosmani (73 th). 24/8/2013. Terjemahan: Program yang lain yang pernah dijalankan di jorong babukik adalah program P2KP, dananya gak ada kejelasan. Tapi uang yang diberikan itu untuk kita. Hanya orang-orang yang ada di jorong yang harus mengelola bantuan itu, pemerintah tidak ikut campur tangan lagi, makanya ketika dana itu sudah diberikan pemerintah kepada kita dan kita gak bisa balikinnya dibiarin gitu aja, seperti kita punya induk sapi, nanti ketika induk sapi itu sudah punya anak, maka anaknya untuk teman kita. Ini kan gak, bantuan itu dipakai untuk kebutuhan mereka sendiri, gak dibagi-bagi lagi untuk rumah tangga miskin yang lain. Kalau pemerintah sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kita untuk mengelola program ini. Wawancara Hj. Rosmani (73 th), 24/8/2013. Dari kedua wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program P2KP memang mengalami permasalahan dan dapat dikatakan program tersebut gagal untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Padahal menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat program ini merupakan program yang bagus jika dikelola dengan baik, karena program ini merupakan program simpan pinjam dengan dana lepas. Dana lepas artinya saat pemerintah memberikan dana kepada stake holder program dimasyarakat, pemerintah tidak lagi ikut campur tangan dalam pengelolaan dana. Selain itu tidak ada jaminan ataupun surat perjanjian dalam pemberian dana ini. Kurangnya kontrol pemerintah terhadap program dan

60

terlalu mempercayakan masyarakat untuk mengelola program menjadi salah satu faktor utama penyebab gagal program pengentasan kemiskinan ini.

3.1.2

Program Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Kemudian program P2KP digantikan dengan PNPM Mandiri Perdesaan,

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai berbagai program yang akan dijalankan salah satunya adalah Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam program penambahan permodalan simpan pinjam perempuan. Dana BLM dalam program SPP merupakan dana yang berasal dari PNPM Mandiri Perdesaan yang besarnya 25% dari jumlah keseluruhan dana untuk program pengentasan kemiskinan PNPM Mandiri Perdesaan. Dana tersebut digunakan untuk program penambahan permodalan simpan pinjam perempuan. Dana ini ditujukan untuk kemudahan akses usaha skala mikro demi mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan sebagai bentuk penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat dipertegas dengan salah satu ketentuan dasar dalam kegiatan simpan pinjam ini yaitu: pengembangan yang berarti setiap pendananaan harus

berorientasi

pada

peningkatan

pendapatan

sehingga

nanti

dapat

meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat14. Untuk mendapatkan dana ini rumah tangga miskin dan pengurus harus terlebih dahulu menyerahkan permohonan pinjaman kelompok yang telah ditandatangani oleh pihak pengurus dan rumah tangga miskin sebagai calon

14

Buku Panduan Pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan

61

anggota (peminjam). Didalam permohonan peminjaman ditulis usaha yang dimiliki dan yang akan dikembangkan oleh rumah tangga miskin. Jika rumah tangga miskin yang mau mendapatkan dana ini tidak memiliki usaha maka dia tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam peminjaman dana tersebut. Dalam pencarian dana pinjaman ini kelompok akan memeriksa kelayakan kredit yang diajukan oleh calon peminjam. Kemudian pengurus menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan pinjaman kepada kelompok, antara lain mengenai lama pinjaman, besar jasa pinjaman, cara pengembalian dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika menurut UPK pengajuan pinjaman kelompok dinyatakan layak dan kelompok menerima ketentuan-ketentuan yang ada, maka dana pinjaman dapat dicairkan dengan disertai surat perjanjian pemberian pinjaman dapat dicairkan dengann disertai surat perjanjian pemberian pinjaman (akad kredit) yang harus ditandatangani oleh pengurus dan peminjam, seterusnya pengurus kelompok memberi penjelasan tentang jumlah pinjaman yang diterima dari UPK kemudian kelompok menyerahkan pinjaman kepada anggota dengan disaksikan oleh anggota yang lainnya dan juga dihadiri oleh petugas UPK/ pendamping kelompok dan kemudian pengurus mencatat nama-nama anggota yang telah menerima pinjaman dan menjelaskan besar angsuran yang harus dibayar tiap periode angsuran. Pada kenyataannya proses pengembalian cicilan dana BLM SPP oleh anggota kepada pengelola administrasi program cukup lancar. Anggota kelompok SPP yang merupakan rumah tangga miskin di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak membayar angsuran mereka tepat waktu dan tidak menunggak. Tapi 62

sayangnya program tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan RTM anggota SPP. Selama mereka terlibat dalam program, perekonomian mereka masih sama saja seperti sebelum mereka mengikuti program, tidak terlalu banyak berubah. Hanya beberapa hal saja yang berubah misalnya mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan seperti kursi baru, kasur baru atau untuk membantu memenuhi keinginan-keinginan saat lebaran idul fitri datang. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan, mereka belum merasakan peningkatan yang cukup signifikan saat mereka terlibat dalam program. Seperti yang telah dijelaskan sebelumya bahwa program ini ditujukan kepada rumah tangga miskin yang membutuhkan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Ternyata yang terjadi malah sebaliknya, rumah tangga miskin tersebut tidak menggunakan dana untuk keperluan usaha mereka, mereka menggunakan dana itu untuk memenuhi keinginan sesaat yang tidak menghasilkan atau bersifat konsumtif, misalnya membelanjakannya untuk membeli tempat tidur, kasur, untuk khatam al qur’an anak, dsb. Tentunya kejadian ini tidak relevan dengan tujuan program dilaksanakan yaitu sebagai penambahan modal usaha untuk rumah tangga miskin yang memiliki usaha dan bukan untuk menolong rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenyataan bahwa RTM anggota SPP dapat membayar cicilan mereka tepat waktu dan tidak menunggak sedangkan dana tersebut mereka gunakan untuk halhal yang bersifat konsumtif merupakan suatu realita yang menjadi pertanyaan 63

peneliti dan membuat peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena ini. Secara teori fenomena ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori strukturasi Anthonny Giddens. Menurut teori strukturasi pada dasarnya manusia dipahami sebagai makhluk yang berpengetahuan, makhluk yang memiliki kebebasan berfikir dan bertindak sehingga nanti dia akan merefleksikan diri dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dia juga memiliki kemampuan mengambil jarak dan berfikir tentang diri, situasi dan posisinya dalam ruang dan waktu yang menjadi dasar reflektifitas terhadap kehidupan yang dilibatinya. Hubungan waktu dan ruang selalu bersifat kodrati dan menyangkut makna serta hakikat tindakan itu sendiri. Jadi tindakan yang disengaja dengan tujuan tertentu sering mengakibatkan akibat yang tidak diharapkan.Teori strukturasi menunjukan bahwa agen manusia secara kontinyu mereproduksi struktur sosial, artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial. Giddens berpandangan perubahan itu dapat terjadi bila agen dapat mengetahui bagian mana dari struktur yang bisa ia masuki dan dirubah.

3.1.3

Penyebab Rumah Tangga Miskin Menyalahgunakan Dana BLM Program SPP Setelah penelitian ini dilakukan ada beberapa penyebab perempuan

anggota SPP menyalahgunakan dana bantuan langsung masyarakat, diantaranya adalah:

64

3.1.3.1 Alasan-alasandalam diri agen yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat kelompok simpan pinjam perempuan di Jorong Babukik. Dalam teori strukturasi agen (pelaku) bersifat aktif dan dianggap sebagai individu yang berpengetahuan, mereka dapat melakukan perubahan atas struktur yang sudah ditetapkan, jika mereka mengetahui bagian mana dari struktur yang bisa mereka ubah. Dengan demikian agen dalam teori ini bukanlah individu yang bisa menerima dan menjalankan apapun yang sudah ditetapkan oleh struktur, melainkan dia bersifat aktif dan berpengetahuan, dia bisa merubah struktur dengan pengetahuan yang didapat dari pengalaman-pengalamannya. Dari

penjelasan

yang

sudah

diuraikan

diatas

maka

penyebab

penyalahgunaan ini terjadi adalah: 1. Anggota kelompok SPP pintar menipu Dalam teori strukturasi manusia dianggap sebagai makhluk yang berpengetahuan dan aktif, dia akan melakukan segala cara agar keinginan dan tujuannya tercapai, cara-cara tersebut mereka dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang didapat saat terlibat dalam program yang sama. Misalnya salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat ini adalah anggota kelompok SPP pandai menipu, saat sosialisasi dilaksanakan pengelola program menjelaskan seluk beluk tentang program, misalnya pengelola menjelaskan dana yang dipinjamkan kepada anggota harus digunakan untuk penambahan modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat konsumtif.

65

Namun ternyata dilapangan ditemukan anggota SPP menggunakan dana bantuan langsung masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, ada yang menggunakan dana tersebut untuk membeli kasur, menggunakannya untuk biaya acara khatam al-quran, untuk biaya anak sekolahdan lain sebagainya. Tentunya penggunaan dana yang seperti itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dana yang tidak lain adalah

untuk

membantu

rumah

tangga

miskin

meningkatkan

perekonomian mereka melalui penambahan modal usaha. Pada saat melakukan peminjaman anggota harus mencantumkan usaha dan besarnya pinjaman dalam proposal pengajuan dana, jika anggota tidak mempunyai usaha maka ia tidak diperbolehkan untuk ikutserta dalam peminjaman tersebut, jadi semua anggota harus memiliki usaha jika ingin mendapatkan pinjaman. “urang yang sato dalam program ko harus punyo usaho sadonyo, kalau ndak punyo usahonyo, inyo ndak buliah ikuik doh, mode tu peraturannyo”. Wawancara Safrida (51 th) 31/8/2013. Terjemahan : Orang yang terlibat dalam program ini, harus punya usaha semuanya, kalau mereka tidak punya usaha, dia gak boleh ikut serta dalam program ini. Wawancara Safrida (51 th) 31/8/2013. Jadi semua anggota yang terdaftar sebagai anggota kelompok SPP di Jorong Babukik memiliki usaha yang akan dikembangkan, namun sayangnya banyak anggota yang tidak menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya (produktif) melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti bayar uang sekolah anak,

66

melaksanakan upacara-upacara adat seperti khatam al-qur’an, membeli kasur, membeli kebutuhan-kebutuhan saat lebaran idul fitri seperti karpet baru, gorden baru, dan lain sebagainya untuk itulah dana itu digunakan, bukan untuk menambah ataupun untuk membantu usaha mereka. Seperti keterangan yang diberikan oleh RTM anggota SPP berikut ini. “inyo untuak modal rumah tanggo ko yang paling banyak digunoan sangkek tu, nyo io babuek untuak modal manjaik tapi kini ndak ado lai, untuak anak sakola se pitih tu”. Wawancara Nurhayani (52th), 22/8/2013. Terjemahan: Buat modal rumah tangga ini yang sangat diperlukan, dulu memang dibuat untuk modal menjahit tapi sekarang udah tidak dipergunakan untuk modal menjahit, untuk biaya anak sekolah aja sekarang duitnya. Wawancara Nurhayani (52 th), 22/8/2013. Dari wawancara diatas dapat dilihat kalau anggota SPP tersebut tidak menggunakan dana bantuan langsung masyarakat untuk modal usahanya, melainkan untuk memenuhi biaya sekolah anaknya, tentunya hal ini sangat tidak relevan dengan tujuan program. Agar perilaku mereka tidak diketahui oleh pengelola program, maka anggota SPP yang menyalahgunakan dana bantuan langsung masyarakat program simpan pinjam ini, membayar cicilan mereka tepat waktu dengan lancar. “pengawasan dana ndak paralu do kalau cicilan anggota lancar, kalau ada yang manunggak baru urang-urang tu, pengelola tu eh pai kalapangan mancaliak anggota”. Wawancara Safrida (51th), 31/8/2013. Terjemahan: Pengawasan dana tidak perlu dilakukan jika pengembalian dana berjalan lancar, kalau ad yang tidak mampu membayar cicilannya

67

baru pengawasan dana dilakukan kelapangan. Wawancara Safrida (51 th), 31/8/2013. Dari keterangan diatas kita dapat melihat kalau pengawasan dana memang tidak dilakukan jika pengembalian cicilan lancar, kalau yang terjadi malah sebaliknya, pengembalian cicilan anggota macet, barulah pengelola program kelapangan. Sebagai individu yang berpengetahuan dan bersikap aktif, peminjam selaku agen dalam program ini mengetahui jika mereka ingin mempergunakan dana BLM untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maka sebagai konsekuensinya ia harus membayar cicilan tepat waktu agar tindakan penyalahgunaan itu tidak diketahui oleh pengelola program dan mereka bebas menggunakan dana itu sesuai keinginan mereka. 2. Kurangnya Kepedulian Rtm Terhadap Tujuan Program Karena Tujuan Program Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Hal lain yang menurut penulis juga berpengaruh terhadap kejadian penyalahgunaan dana BLM kelompok SPP adalah sikap kurang pedulinya RTM terhadap tujuan program. Hal ini terbukti saat sosialisasi dilaksanakan ada beberapa RTM yang tidak memberikan fokus perhatiannya kepada sosialisasi tersebut, banyak dari mereka yang tidak memperdulikan apa yang sedang dibicarakan oleh fasilitator dan pengelola program saat sosialisasi dilaksanakan, padahal sosialisasi tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka tahu tentang program, walaupun hanya secara umum dan

68

nantinya pengetahuan yang sudah mereka dapatkan dalam sosialisasi tersebut dapat berpengaruh dan bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk jorong Babukik musyawarah sosialisasi dilaksanakan di balai desa kantor jorong Babukik. Musyawarah sosialisasi dilaksanakan antara pengelola program dari kecamatan, nagari dan jorong dengan RTM yang terdaftar sebagai anggota dalam kelompok SPP. Menurut keterangan ibu Amnidar (42 th) keikutsertaan RTM dalam musyawarah sosialisasi cukup baik. Berikut pemaparan ibu Amnidar (42 th) yang merupakan salah satu anggota kelompok SPP. “Banyak yang ikuik rapek tu, tapi indak sadoalahnyo doh, yang jaleh banyak yang ikuik daripado yang indak”. Wawancara Amnidar (42 th),21/8/2013. Terjemahan: Yang ikut rapat banyak, tapi tidak semuanya, yang penting banyak yang ikut daripada yang tidak ikut. Wawancara Amnidar (42 th), 21/8/2013. Dari wawancara diatas terlihat bahwa keikutsertaan RTM dalam musyawarah sosialisasi cukup baik, hal ini ditandai dengan banyaknya RTM

yang

datang

Saatmusyawarah

saat

musyawarah

sosialisasi

sosialisasi

dilaksanakan

pengelola

dilaksanakan. program

dan

fasilitator akan menjelaskan program kepada anggota (RTM) dan semua pihak yang terlibat dalam program. Berikut pemaparanRTM yang terlibat dalam program BLM SPP terkait dengan pemahamannya saat sosialisasi dilaksanakan.

69

“lai, inyo kadang-kadang dipanggianyo wak untuak bakumpua tu bakumpua kami dibalai desa. Iyo tu rapeknyo nyo, dana ko ndak buliah manunggak do itu ceknyo, kok dapek pitihko jalanan untuak usaho. Tu nyo ngecek, tanggal sagitu mambayia”. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013. Terjemahan: Ada, kadang-kadang kita dipanggil untuk kumpul, trus nanti ngumpulnya dibalai desa. Isi rapatnya ya kayak gitu, cicilan gak boleh nunggak, dananya dijalankan untuk usaha dan mereka juga menjelaskan tanggal pembayaran cicilan. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013. Dari wawancara diatas sosialisasi yang dilaksanakan secara umum sudah memberikan gambaran yang jelas tentang program dan anggota SPP yang ikut dalam program sebenarnya mengetahui kalau dana tersebut diberikan untuk mengembangkan usaha mereka bukan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun sayangnya anggota kelompok SPP tidak memperdulikan tujuan program, walaupun sebenarnya mereka tahu tentang tujuan program tersebut tapi mereka tidak mau menjalankannya atau mempergunakan dana itu sesuai dengan tujuan yang sudah mereka ketahui, hal ini dikarenakan tujuan program tidak sesuai dengan keinginannya. Hal itulah yang menyebabkan anggota tidak mau menggunakan dana tersebut untuk usaha, karena mereka menginginkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

70

3. Pengalaman terhadap Program Sejenis Seperti yang dijelaskan oleh teori strukturasi bahwa pada dasarnya manusia dipahami sebagai makhluk yang berpengetahuan, makhluk yang memiliki kebebasan berfikir dan bertindak, sehingga nanti dia akan merefleksikan diri dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari situasi dan kondisi mereka didalam ruang dan waktu yang menjadi dasar reflektifitas terhadap kehidupan yang dilibatinya. Hal ini berarti bahwa manusia akan selalu melakukan suatu tindakan yang didasari oleh pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan dalam pengalaman mereka. Pengalaman merupakan salah satu hal yang menurut penulis juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan ini. Menurut teori strukuturasi agen merupakan individu aktif yang dapat melakukan perubahan terhadap suatu struktur berdasarkan pengalaman historisnya, pengalaman itu akan memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran kepada agen seperti apa nantinya program tersebut akan dilaksanakan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa program BLM SPP ini bukanlah program pengentasan kemiskinan yang pertama dijalankan di Nagari dan Jorong ini. Jadi masyarakat setempat sudah terbiasa dengan program

pengentasan kemiskinan yang sudah tidak asing lagi ada di

Nagari mereka. Bukan hanya itu dengan banyaknya program pengentasan kemiskinan yang pernah dijalankan di Nagari dan Jorong ini membuat

71

mereka mengetahui seperti apa biasanya program pengentasan kemiskinan itu dijalankan. Mereka sudah bisa menerka apa yang harus mereka lakukan saat program pengentasan kemiskinan itu ada didaerah mereka, hal ini dikarenakan program pengentasan kemiskinan tersebut dari waktu ke waktu apapun bentuknya akan selalu sama seperti program pengentasan kemiskinan sebelumnya. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu RTM anggota SPP. “ndak baa doh, kalau raso ati wak eh, emang urang diateh tu yang manyuruah untuak usaho nan ketua no eh, nan diawak ko ndak diparesonyo lai. Pokoknyo lah turun pitih tu, asal bisa awak mambayia diagiahan urang”. Wawancara Nurhayani (52 th) 20/8/2013. Terjemahan: Gak masalah, saya pikir memang orang dipusat nyuruh dana ini digunakan untuk usaha, tapi sesudah dana diberikan kepada kita tidak diperiksa lagi, yang penting dana itu diberikan asal kita sanggup buat bayar cicilannya. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013. Dari wawancara diatas terlihat kalau RTM anggota SPP tersebut sepertinya sudah bisa membuat perkiraan kalau pemerintah memang menjadikan usaha sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar program tersebut dapat dijalankan. Tapi setelah program tersebut dijelaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat maka pemerintah selaku pengelola program tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap RTM yang terlibat dalam program. Pernyataan ini tentunya didasari oleh pengalaman-pengalaman RTM terhadap program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya yang pernah ada didaerah mereka. 72

3.1.3.2 Pengaruh Struktur yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Jorong Babukik. Sebelumnya peneliti sudah menguraikan beberapa faktor yang terdapat dalam diri agen yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya peneliti menguraikan beberapa pengaruh struktur yang menyebabkan penyalahgunaan dana BLM SPP ini terjadi, pengaruh tersebut, diantaranya: 1. Pengawasan Dana Bantuan Langsung Masyarakatkelompok Simpan Pinjam Perempuan di Jorong Babukik sangat Rendah Pengawasan dana dilapangan memiliki peran yang cukup penting untuk mendukung keberhasilan program yang dijalankan. Dengan melakukan pengawasan akan memperkecil kemungkinan RTM anggota kelompok SPP untuk menyalahgunakan dana BLM. Pengawasan dana dilapangan memang menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan suatu program. Dari wawancara yang dilakukan dengan Rini Susanti (33 th) salah satu RTM yang terlibat dalam program BLM SPP, dia mengaku kalau sebenarnya takut jika pengawasan dilakukan oleh pengelola program dan jika pengawasan tiba-tiba dilaksanakan oleh pengelola program kepada RTM anggota kelompok SPP dia mengaku bingung akan menjawab apa nantinya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena dia tidak

73

menggunakan dana itu untuk usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “patang tu dek maminjam Rp. 1.000.000,- si Hendra inyo ka katam kaji, tu ndak bautang wak ka urang lai. Manyalang urang manyalang lo awak, kalau usaho, usaho apo yang kadapek dek uni ko”. Wawancara Rini Susanti (33 th), 24/8/2013. Terjemahan: Saya minjam Rp. 1.000.000,- untuk keperluan Hendra anak saya khatam alqur’an, biar nanti saya tidak ada hutang lagi sama orang. Orang lain minjam dana itu, saya juga minjam, kalau untuk usaha, mau usaha apa yang bisa saya jalankan ?. Wawancara Rini Susanti (33 th), 24/8/2013. Namun sayangnya, pengawasan tidak dijalankan oleh pengelola program. Pengelola program hanya datang saat memberikan dana kepada RTM anggota kelompok SPP. Berikut pemaparan Amnidar (42 th) yang merupakan salah satu anggota kelompok SPP Mawar di Jorong Babukik. “Urang tu kamari tiok tahun senyo, tiok maagiah pitih tu. Habis tu ndak ado nyo pai ka anggota doh. Urang tu ndak do pai karumah mancek doh, inyo pai ka kantua wali jorong tu senyo habis tu inyo maagiah saran kalau dana ko untuak usaho, ndak buliah talat”. Wawancara Amnidar (42 th) 21/8/2013. Terjemahan: Pengelola program ke sini cuman sekali setahun, waktu membeikan dana itu. Setelah itu mereka tidak pernah kesini lagi. Kalau mereka kesini, mereka pergi ke kantor wali jorong, tidak kerumah anggota. Wawancara Amnidar (42 th), 21/8/2013. Keterangan yang sama juga peneliti temukan saat mewawancarai RTM lain ketika ditanyai soal pengawasan yang dilakukan oleh pengelola program.

74

“Urang tu kabalainyo, ndak ado urang tu pai karumah mancaliak awak doh, diurang tu yang paralu mambayia tapek waktu jan talambek”. Wawancara Nefliyati (31 th), 22/8/2013. Terjemahan: Pengelola cuman pergi ke kantor wali jorong, dia tidak pernah pergi kerumah anggota untuk mengecek penggunaan dana, yang paling penting buat mereka, kita bisa bayar cicilan tepat waktu. Wawancara Nefliyati (31 th). 22/8/2013. Dari kedua wawancara diatas terlihat kalau pengelola program tidak pernah melakukan pengawasanpenggunaan dana dilapangan, jika harus melakukan pengawasan dana dia hanya datang kerumah bendahara program atau ke sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan di jorong setempat. Pengawasan yang dilakukan pun hanya sebatas pemantauan terhadap pembukuan dana, bagaimana pembayaran dana oleh RTM terkendala atau tidak. Menurut informasi yang didapat dari pengelola program BLM SPP, pengecekan dana memang tidak pernah dilakukan kelapangan, pengecekan tidak diperlukan apabila pengembalian cicilan oleh anggota kelompok SPP tidak mengalami kemacetan. Jika cicilan dana oleh anggota SPP

mengalami

kemacetan

barulah

pengecekan

dana

dilakukan

dilapangan. Kalau tidak maka pengecekan dana dilapangan tidak dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pengelola program beranggapan kalau seandainya cicilan anggota lancar maka otomatis penggunaan dana dilapangan digunakan menurut yang semestinya. Dengan demikian pengawasan penggunaan dana dilapangan oleh pengelola program sangat rendah.

75

2. Rendahnya Partisipasi Pengelola Program dalam Mengontrol Jalannya Program BLM SPP di Jorong Babukik. Selain hal diatas, hal lain yang juga berpengaruh dalam penyalahgunaan

ini

adalah

partisipasi

pengelola

program

dalam

mengontrol jalannya program BLM SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Pengelola program disini juga termasuk tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam program. Partisipasi tokoh masyarakat yang terlibat dalam program memang sangat diperlukan untuk mengontrol jalannya program, hal ini dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar dapat berhasil. Tokoh masyarakat dan pengelola program didaerah sangat berperan penting dalam mengontrol jalannya program, hal ini dikarenakan tokoh masyarakat dan pengelola program yang ada didaerah lebih mengetahui RTM anggota kelompok SPP sebagai masyarakat yang selalu berinteraksi dengan mereka. Jadi mereka seharusnya lebih bisa mengontrol program tersebut dibandingakan dengan pengelola program yang ada dikecamatan. Namun ternyata tokoh masyarakat yang terlibat dalam program juga pengelola program di daerah bersikap tidak peduli terhadap penggunaan dana dilapangan oleh rumah tangga miskin anggota kelompok SPP. Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dengan rumah tangga miskin anggota kelompok SPP yang menyalahgunakan dana. Menurut keterangan yang didapat mereka tidak pernah mendapat teguran oleh

76

pengelola

program

maupun

tokoh

masyarakat

setempat

atas

penyalahgunaan dana yang mereka lakukan. Sepertinya hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa didalam masyarakat. “ndak ado urang yang berang ka awak do, apo yang kadibangihan urang ka awak, wak manyalang jo pitih wak nyo. Ndak lo ado haknyo untuak berang do”. Wawancara Nefliyati (31 th) 22/8/2013. Terjemahan: Nggak ada yang marah sama kita, lagian mereka juga tidak punya hak untuk marah, karena kita minjam dan bayar sama uang kita. Wawancara Nefliyati (31 th), 22/8/2013. Dari wawancara diatasterlihat bahwa pengelola program yang ada di jorong sebenarnya mengetahui penyalahgunaan ini terjadi. Namun mereka juga tidak memperdulikan kejadian ini, mereka tidak menegur RTM yang tidak menggunakan dana itu untuk kemajuan usaha mereka dan membiarkannya begitu saja. Selain itu ketika RTM ingin ikut serta dalam program BLM SPP pengelola program yang ada di jorong juga tidak menanyakan untuk apa dana itu digunakan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang RTM yang ikut terlibat dalam kelompok BLM SPP Rini Susanti (33 th). “Ndak ado lo liau batanyo, untuak apo pitih tu doh (ketua dan sekretaris). Tu mangko namuah lo uni maminjam. Bialah sakali sabulan mambayia utang”. Wawancara Rini Susanti (33 th), 24/8/2013.

77

Terjemahan: Mereka gak pernah nanya untuk apa dana yang mau kita pinjam itu kita pergunakan, makanya saya juga mau ikutan minjam. Gak apaapa bayar hutang sekali sebulan. Wawancara Rini Susanti (33 th), 24/8/2013

Dari wawancara diatas dapat terlihat bahwa pengelola program memang tidak menanyakan tujuan RTM ikut dalam program. Dari wawancara dengan RTM lain, peneliti juga menemukan bahwa ketua pelaksana program tidak menanyakan usaha apa yang mau dikembangkan oleh RTM saat mereka terlibat dalam program, yang penting buat mereka RTM boleh ikut serta apabila dia mampu membayar pinjamannya. Dengan begitu baik pengelola program dan RTM seolah-olah tidak memperdulikan tujuan program yang sudah sama-sama mereka ketahui. “Program SPP berdasarkan koperasi kaciak-kaciak batujuan untuak pengembangan ekonomi masyarakat sadapek mungkin pagunoan pitih ko untuak modal manggaleh”. Wawancara Hj. Rosmani (73 th), 24/8/2013. Terjemahan: Program SPP berdasarkan koperasi kecil-kecilan yang bertujuan unutk mengembangkan ekonomi masyarakat dan sebisanya dana itu digunakan untuk usaha. Wawancara Hj. Rosmani (73 th), 24/8/2013. Pernyataan diatas diberikan oleh pengelola program BLM SPP. Dari pernyataan diatas kita dapat melihat bahwa pengelola program juga sebenarnya mengetahui tujuan program dengan baik. Tapi pengetahuan itu tidak dijadikan landasan untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan.

78

Selain itu ada juga kejanggalan yang peneliti temukan saat mewawancarai Ibu Nurhayani (52 th), ibu ini mengaku dia sebenarnya tidak ingin meminjam dana ini, karena dia takut berhutang, namun karena ajakan pengelola program di jorong akhirnya dia memutuskan untuk ikut. “Bahkan urang tu yang manyasak-nyasakan dulu tu, pinjamlahpinjamlah ceknyo padohal wak ndak nio dulu doh, wak takuik bautang-utang ko, kalau kini Alhamdulillah anak ndak ado dirumah lai tu wak ndak maminjam lai”. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013. Terjemahan: Malahan orang itu yang nyuruh untuk ikut, padahal saya tidak terbiasa berhutang, kalau sekarang Alhamdulillah anak udah lulus semua jadi saya tidak minjam lagi. Wawancara Nurhayani (52 th). 208/2013. Dari wawancara diatas kita dapat melihat bahwa ibu Nurhayani mengikuti program BLM SPP bukan karena dia ingin mengembangkan usaha. Melainkan ikut karena diajak oleh ketua pengelola dana BLM SPP di jorong. Selain itu dia juga menggunakan dana itu untuk kebutuhan rumah tangganya bukan untuk meningkatkan usaha. Dari keterangan diatas kita juga dapat melihat bahwa ketua pengelola program di jorong juga tidak memperdulikan untuk apa dana itu digunakan oleh RTM. 3. Sanksi dan Hukuman yang Diberikan Kepada Pelaku Penyalahgunaan Dana BLM SPP Tidak Begitu Berpengaruh. Sanksi atau hukuman merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh agar pelaku tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah

79

dilakukan. Saat program BLM SPP ini dijalankan, banyak RTM yang tidak mempergunakan dana BLM SPP itu untuk mengembangkan usaha mereka. Tidak ada sanksi yang tegas kepada RTM menyebabkan penyalahgunaan dana ini terus berlanjut sampai saat penelitian ini dilakukan. Berikut pemaparan ibu Nurhayani yang merupakan salah satu anggota kelompok SPP Mawar I yang sudah 3 kali ikut dalam program SPP ini. “Ndak baa doh, kalau raso ati wak eh. Emang urang diateh tu manyuruah digunoan untuk usaho nan ketua no eh. Nan diawak indak diparesonyo lai. Pokoknyo lah turun pitih tu, asal bisa awak mambayia diagiahan urang”. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013. Terjemahan : Tidak masalah, kalau saya pikir memang pengelola pusat nyuruh kita menggunakan dana ini untuk usaha. Tapi saat dana sudah diberikan kepada kita, tidak diperiksa lagi, yang penting dana itu sudah diberikan kepada kita dan kita sanggup membayar cicilannya. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013 Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak ada sanksi yang diberikan oleh pengelola program baik pengelola program ditingkat kecamatan

maupun

ditingkat

nagari

ataupun

jorong

terhadap

penyalahgunaan yang terjadi, akibatnya anggota yang tidak lain adalah RTM menimbulkan suatu tanggapan bahwa pengelola program hanya bertugas untuk memberikan dana dan tidak lagi memperdulikan untuk apadana itu digunakan oleh RTM dan yang paling terpenting adalah bagaimana pengembalian dana tersebut oleh RTM anggota SPP.

80

Jadi sanksi dan hukuman diberikan apabila RTM anggota kelompok SPP melakukan tunggakan dalam pembayaran cicilan mereka. Jika pembayaran cicilan oleh anggota lancar walaupun dana itu tidak mereka pergunakan untuk usaha, mereka tidak dikenakan sanksi atau hukuman apapun. Begitulah yang terjadi selama beberapa tahun program BLM SPP ini berjalan di jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kabupaten Agam. Dengan demikian punishment yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan dana BLM SPP tergolong rendah sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap mereka.

3.2 BentukPenerapan Mekanisme Kontrol dalam Program Bantuan Langsung Masyarakat kelompok Simpan Pinjam Perempuan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kontrol hanya dilaksanakan dana hanya dilakukan kepada admin/bendahara program. Dalam pengontrolan dana, pengelola program dari kecamatan hanya memeriksa pembukuan yang dipegang oleh bendahara program, pengawasanpun dilakukan tidak menentu, terkadang hanya 1 sampai 2 kali dalam setahun.Sedangkan untuk kontrol penggunaan dana dilapangan oleh anggota BLM SPP,pengelola program tidak pernah sama sekali dilakukan pengecekan. Berikut pemaparan RTM yang terlibat dalam kelompok SPP Mawar ketika ditanyai soal pengawasan dana yang dilakukan oleh pengelola program. “inyo kamari katiko maagiahan dana tu senyo, lah 2 kali lai diundangnyo untuak rapek. Kalau kamari inyo mamareso buku tu senyo”. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013.

81

Terjemahan: Pengelola kesini hanya saat memberikan dana, udah 2 kali kita diundang untuk rapat. Kalau mereka kesini, mereka hanya memeriksa pembukuan dana oleh bendahara program. Wawancara Nurhayani (52 th), 20/8/2013.

“urang tu kabalainyo, ndak ado urang tu pai karumah do mancaliak awak doh, diurang tu yang paralu mambayia tapek waktu jan talambek”. Wawancara Nefliyati (31 th), 22/8/2013. Terjemahan: Pengelola cuman pergi kebalai, mereka tidak pernah pergi ke anggota, yang paling penting untuk pengelola itu cuman pengembalian cicilan berjalan lancar. Wawancara Nefliyati (31 th), 22/8/2013.

Dari kedua wawancara diatas kita mendapat gambaran bahwa pengawasan dana yang dilakukan hanya sebatas kontrol tehadap lancar atau tidak pembayaran dana oleh anggota yang nanti akan dilihat didalam pembukuan bendahara program. Sedangkan untuk pengecekan terhadap penggunaan dana dilapangan kerumah anggota kelompok SPP, tidak pernah terjadi selama program ini dijalankan. Menurut keterangan yang peneliti dapat dari ketua pengelola kegiatan SPP di jorong Babukik, bahwa sebenarnya pengawasan kepada anggota memang tidak pernah dilaksanakan oleh pengelola program ditingkat kecamatan ataupun nagari. Menurut ketua tersebut tugas untuk mengawasi dana sudah menjadi tanggung jawab pengelola program ditingkat jorong. Pengelola program ditingkat joronglah yang seharusnya memonitoring penggunaan dana dilapangan karena merekalah yang paling mengetahui kebutuhan anggota mereka.

82

“sabananyo pengawasan dana tu yang harus malakuan kan urang dijorong, kan urang tu nan tau sia-sia se yang menjadi anggota SPP ko, jadi inyo yang batugas untuak mengontrol untuak apo digunoan anggota kelompok dana tu, mode tu sabananyo”. Wawancara Sarida (51 th), 31/8/2013.

Terjemahan: Sebenarnya pengawasan dana yang dilakukan menjadi tanggung jawab orang dijorong, karena orang di jorong itu yang tahu siapa anggotaanggota SPP itu, jadi dia yang bertugas untuk mengontrol dana itu pada anggota. Wawancara Sarida (51 th), 31/8/2013. Namun sepertinya tidak adanya kesepakatan atau pembagian tugas yang jelas antara pengelola program di kecamatan, nagari dan jorong mengenai siapa yang bertugas untuk memonitoring penggunaan dana dilapangan. Akhirnya monitoring dilapangan tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya menyebabkan penyalahgunaan dana BLM oleh RTM anggota kelompok SPP.

3.2.1

Cara-cara yang Dilakukan dalam Mengontrol Pembayaran Cicilan oleh Pengelola Program terhadap Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Kenyataan bahwa RTM anggota SPP membayar cicilan mereka tepat

waktu dan tidak pernah menunggak cicilan mereka, sedangkan dana yang mereka pinjam melalui kelompok SPP dipergunakan tidak untuk modal usaha mereka melainkan untuk keperluan yang bersifat konsumtif menjadi suatu ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk menganalisis fenomena ini. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan untuk menjelaskan fenomena ini, peneliti menemukan

83

beberapa cara-cara yang digunakan pengelola program dalam mengontrol pembayaran cicilan, cara-cara yang dilakukan diantaranya: 3.2.1.1 Anggota Kelompok diwajibkan Membuat Surat Pernyataan yang Sah dan diberi Materai Ada beberapa cara yang digunakan dalam mengontrol lancarnya pengembalian cicilan anggota dalam program ini, salah satunya adalah membuat surat pernyataan anggota kelompok SPP. RTM yang menjadi anggota dalam kelompok SPP diharuskan untuk membeli materai dan membuat surat perjanjian yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala rumah tangga sebagai ahli waris. Surat pernyataan ini nantinya akan berisi beberapa pernyataan yang terkait dengan peminjaman dana. Berikut pemaparan Nefliyati (31 th) yang merupakan salah satu anggota RTM kelompok SPP Mawar I. “Fotocopy KTP, bali materai diawak ciek, nyokan ado perjanjian samo urang tu kalau ndak wak bayia harus ado barang wak yang ado dirumah diambiaknyo saharago pitih tu, batekan diateh materai tu diketahui kepala keluarga, saksinyo”. Wawancara Nefliyati (31 th), 22/8/2013. Terjemahan: Fotocopy KTP, beli materai buat kita, nanti kan ada perjanjian yang mau dibuat jadi masing-masing anggota harus punya materai, kalau kita tidka bisa bayar cicilan, nanti perabotan rumah yang ada dirumah kita akan diambil seharga uang yang kita pinjam. Wawancara Nefliyati (31 th), 22/8/2013.

84

Dari keterangan diatas kita dapat melihat bahwasannya surat pernyataan15 ditetapkan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh RTM sebelum RTM mendapatkan dana. Strategi ini dipakai agar RTM memiliki rasa tanggung jawab terhadap dana yang dipinjamnya dan bagaimanapun situasi dan kondisi RTM dia berkewajiban untuk membayar cicilan tersebut, jika tidak maka aset atau barang berharga lainnya yang ada pada RTM akan disita oleh pihak pengelola pinjaman. Selain surat pernyataan anggota kelompok juga diminta untuk fotocopy KTP16 sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan dana BLM SPP. Fotocopy KTP ditujukan agar pengelola program dapat mengetahui identitas dari calon peminjam yang nanti akan menjadi anggota kelompok SPP di daerahnya. 3.2.1.2 Sistem Tanggung Renteng Selain membuat surat pernyataan yang ditanda tangani dengan materai dan memfotocopy KTP strategi lain yang digunakan dalam mengontrol agar pembayaran cicilan anggota RTM adalah sistem tanggung renteng. Cara kerja sistem tanggung dapat dicontohkan sebagai berikut, dari 33 orang anggota kelompok yang terlibat dalam program jika salah satu dari anggota tidak dapat membayar cicilan, maka anggota yang tidak dapat membayar cicilan akan ditanggulangi oleh 32 orang anggota lainnya yang terdaftar dalam satu kelompok SPP. Dengan strategi seperti 15 16

Lampiran 2 Lampiran 3

85

itu maka petugas administrasi atau bendahara UPK akan tetap memperoleh cicilan dana dari 33 orang anggotanya. Dengan demikian penerapan mekanisme kontrol dalam program ini hanya dilaksanakan untuk mengontrol masalah administrasi, cara-cara yang dilakukan hanya bertujuan agar RTM membayar cicilan mereka tepat waktu. Sedangkan untuk penerapan mekanisme kontrol terhadap penggunaan dana dilapangan, pengelola program baik itu di tingkat kecamatan, nagari maupun jorong tidak satupun dari mereka yang melakukan kontrol terhadap penggunaan dana dilapangan. Akibatnya penyalahgunaan dana pun terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu, sampai saat penelitian ini dilakukan. Untuk itu agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengurangi jumlah RTM di suatu daerah, maka pemerintah, swasta dan masyarakat pun harus ikut serta dalam mengontrol jalannya program.

86

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Setelah penelitian ini dilakukan maka didapat kesimpulan sebagai berikut, beberapa penyebab anggota kelompok SPP menyalahgunakan dana bantuan langsung masyarakat simpan pinjam perempuan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu penyebab yang berasal dari dalam diri agen itu sendiri dan pengaruh struktur yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan ini. Ada beberapa penyebab yang berasal dari dalam diri agen yang menyebabkan penyalahgunaan ini terjadi, salah satunya adalah agen pintar menipu, agen sebagai makhluk yang berpengetahuan akan menggunakan pengetahuannya itu untuk mencapai keinginannya, saat anggota BLM SPP atau pelaku panyalahgunaan dana BLM ikut serta dalam program, dari awal dia memang tidak mempunyai keinginan untuk memakai dana tersebut untuk usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, agar prilakunya tidak diketahui oleh pengelola dana maka ia membayar cicilan tepat waktu dan tidak menunggak. Selain itu pelaku penyalahgunaan dana BLM SPP, seringkali tidak mengacuhkan tujuan dari program, mereka tahu tujuan dari program BLM SPP ini, tapi mereka tidak mau menjalankannya karena tujuan program tidak sama dengan keinginan mereka dan yang terakhir pengalaman terhadap program sejenis secara tidak langsung memberikan pengetahuan kepada agen, tentang bagaimana program yang akan dijalankan. Menurut teori strukturasi agen dianggap sebagai

87

individu yang aktif dan memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman akan historisnya, dengan demikian agen dapat melakukan perubahan terhadap struktur jika mereka mengetahui bagian mana dari struktur yang bisa mereka ubah dengan pengetahuan yang mereka dapatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami, itulah yang nantinya akan menjadi dasar mereka melakukan suatu tindakan. Selain dari faktor dalam diri agen, pengaruh struktur yang juga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat kelompok simpan pinjam perempuan adalah bentuk pengawasan dana yang sangat rendah. Pengawasan penggunaan dana di lapangan tidak pernah dijalankan sama sekali dalam program ini, pengelola program hanya melakukan pengawasan terhadap pengembalian dana dan kelancaran pembayaran cicilan. Selanjutnya adalah partisipasi pengelola program dalam mengontrol jalannya program BLM SPP sangat rendah, dari hasil yang didapat ternyata pengelola program bersikap tidak peduli terhadap penggunaan dana dilapangan, padahal sebagai pengelola program yang ada didaerah mereka sebenarnya mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan oleh anggota kelompok SPP yang kebanyakan adalah tetangga mereka sendiri. Selain itu tidak adanya sanksi dan hukuman yang tegas diberikan kepada pelaku penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat juga menyebabkan penyalahgunaan ini terjadi sampai saat penelitian ini dilakukan.

88

Mekanisme kontrol dalam program memberi peluang anggota untuk menyalahgunakan dana, karena dilakukan hanya sebagai formalitas. Misalnya dalam hal pengawasan dana, pengelola program dari kecamatan hanya memeriksa pembukuan yang dipegang oleh bendahara program, sedangkan untuk pengawasan dana kepada anggota kelompok SPP, mereka sama sekali tidak pernah melakukan pengecekan. Pengawasanpun dilakukan tidak menentu, terkadang hanya 1 sampai 2 kali dalam setahun. Selain itu kontrol yang dilakukan pengelola program seperti membuat surat pernyataan anggota kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan dan sistem tanggung renteng, ternyata dijalankan hanya untuk mengontrol pengembalian cicilan agar anggota merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan cicilan tersebut. Padahal seharusnya pengelola program melakukan kontrol terhadap penggunaan dana dilapangan, bukan hanya pembayaran cicilan saja, sebab tujuan dari program ini adalah membantu rumah tangga miskin untuk mengembangkan usaha mereka.

89

4.2 Saran Berdasarakan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan bahwa: 1. Pengelola Program baik itu dari Kecamatan, Nagari dan Jorong seharusnya lebih mengontrol penggunaan dana dilapangan. Agar tujuan program dapat tercapai dan RTM yang terlibat pun lebih merasakan manfaat program dalam jangka panjang. 2. Siapa yang bertugas untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana dilapangan harus lebih dijelaskan lagi. Agar tidak terjadinya kekeliruan dan saling menyalahkan jika terjadi permasalahan dalam program untuk kedepannya.

3. Pengetahuan tentang program yang didapat oleh pengelola program seharusnya lebih dijelaskan lagi kepada RTM anggota kelompok SPP agar kelompok juga paham terhadap program.

4. Jika terjadi penyalahgunaan dana atau hal lain yang tidak relevan dengan aturan yang sudah ditetapkan agar diberikan sanksi dan hukuman yang tegas agar kejadian itu tidak diterulang lagi kedepannya.

90