BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan Nasional yang merupakan konsepsi pembangunan di atas GBHN telah menggariskan bahwa "pembangunan desa dan masyarakat desa diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa (swadaya dan desa swakarsa menuju desa swasembada). Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya". Indonesia sebagai negara yang sedang membangun dalam rangka menuju ke arah modernisasi, maka setiap langkah dalam usahanya untuk mengejar setiap keterbelakangan adalah merupakan suatu kewajiban yang mutlak. Pembangunan pedesaaan pada era orde baru telah berhasil membawa Indonesia mencapai beberapa keberhasilan dalam pembangunan fisik. Namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya dapat menyiapkan masyarakat desa untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada disekitarnya, baik yang tercipta karena proses pembangunan itu sendiri maupun sebab lain. Pembangunan pedesaan memang harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan selain karena target
1
peningkatan kondisi sosial ekonomi yang akan dikejar selalu bergerak maju oleh karena laju kenaikan jumlah penduduk pedesaan, juga karena corak kehidupan dan penataan masyarakat desa sangat beranekaragam. Dasar-dasar pembangunan daerah perdesaan selalu dicari dalam segi-segi sosial ekonomis yang dinilai merupakan faktor pembentuk kehidupan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dasar-dasar tersebut umumnya banyak ditentukan oleh keadaan geografis, profesi kehidupan yang berkembang setempat, serta beberapa faktor lain yang timbul dari pengaruh lingkungan yang luas seperti halnya hubungan kota besar dan daerah pedesaan (BPS, 1993). Dalam rangka mencapai bentuk pembangunan yang merata maka pembangunan harus dilakukan di segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan di satu sektor saja, melainkan mencakup semua sektor, yakni sektor pertanian dan sektor industri. Pada saat ini pembangunan sektor pertanian masih memegang peranan yang utama, dimana sektor pertanian hampir seluruhnya terletak di kawasan pedesaan. Sehingga tampak jelas antara pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan hanya mungkin ada apabila terjadi pembangunan pertanian, sebaliknya pembangunan pertanian hanya mungkin terjadi di kawasan pedesaan yang berkembang dinamis. Menurut Erwidodo (1999), kesenjangan pertumbuhan antar wilayah perkotaan dan pedesaaan telah memunculkan permasalahan kompleks antara lain meningkatnya arus migrasi penduduk desa ke kota, meningkatnya kemiskina n masyarakat dan “pengurusan “ sumber daya alam. Tujuan program
2
pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,
mempercepat
kemajuan
kegiatan
ekonomi
pedesaan
yang
berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi pedesaan dengan sasaran yang akan
dicapai
adalah
meningkatnya
pendapatan
masyarakat
pedesaan,
terciptanya lapangan pekerjaan, tersediannya bahan pangan dan bahan lainnya untuk konsumsi dan produksi, terwujudnya hubungan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, menguatnya ekonomi lokal, dan meningkatnya lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan juga mempunyai
fungsi
sebagai
tempat
penghidupan
yang
berkelanjutan
(sustainability), terutama sebagai cadangan dan sumberdaya alam yang ada di pedesaan, me ndukung ekonomi nasional dan meredam urbanisasi. Dengan demikian, pemerintah saat ini mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan pedesaan agar pembangunan di pedesaan berjalan sebagaimana mestinya dan benar-benar mengarah pada tujuan nasional. Kebijaksanaan tersebut adalah bantuan “Subsidi Pembangunan Desa”. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan bantuan kepada sektor-sektor pedesaan yang dapat menunjang perekonomian di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk memajukan perekonomian negara secara keseluruhan dari seluruh lapisan masyarakat. Kegotong-royongan merupakan ciri khas masyarakat desa sekaligus merupakan modal yang paling berharga yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia demi mewujudkan masyarakat desa yang maju sesuai dengan apa yang
dicita -citakan.
Namun
demikian,
3
kemajuan
dan
keberhasilan
perekonomian desa tidak akan tercapai tanpa diiringi oleh kemajuan teknologi dan modal yang cukup. Hal tersebut disebabkan kurangnya tingkat pengetahuan dan pendidikan dari masyarakat pedesaan. Untuk itu, dalam upaya pencapaian perekonomian yang maju bagi negara, pemerintah tidak dapat melepaskan sektor-sektor pedesaan. Mengingat sangat pentingnya prasarana ini demi menunjang lancarnya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, maka peranan pemerintah dirasakan perlu sekali untuk membantu membina serta mendorong masyarakat pedesaan untuk lebih giat lagi membangun, meningkatkan partisipasinya, serta upaya gotong royong menuju ke arah pembangunan desa yang maju, makmur, dan sejahtera demi kepentingan masyarakat sendiri. Khususnya di wilayah desa Kebobang kecamatan Wonosari kabupaten Malang agar dapat lebih ditingkatkan lagi perekonomian desa menuju suksesnya pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peran subsidi pemerintah dalam meningkatkan prasarana perekonomian desa?”
4
1.3 Batasan Masal ah Untuk menghindari perluasan masalah maka perlu adanya batasan masalah dengan menitik beratkan pada subsisdi pemerintah terhadap Prasarana perekonomian desa yang meliputi prasarana produksi, prasarana perhubungan dan prasarana pemasaran pada kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dalam kajiannya, penelitian tentang peranan subsidi pemerintah dalam upaya meningkatkan prasarana perekonomian desa dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran subsidi pemerintah dalam upaya meningkatkan prasarana perekonomian desa. 2. Manfaat Penelitian a.
Sebagai landasan pemikiran yang menentukan kebijaksanaan dan perencanaan selanjutnya dalam rangka meningkatkan pembangunan prasarana perekonomian desa di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
b.
Sebagai sumbangan pemikiran terhadap instansi pemerintah, terutama yang ada kaitannya dengan pembangunan prasarana perekonomian desa.
c.
Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
5
