BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Hutan merupakan karunia Alloh SWT yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, arif dan bijaksana untuk kesejahteraan manusia serta dijaga kelestariannya untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan cenderung menurun kondisinya. Keserakahan manusia menyebabkan pengelolaan hutan alam menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga luasan, fungsi dan manfaat hutan alam mengalami degradasi yang sangat besar. Hal tersebut menyebabkan daya dukung hutan alam terhadap kebutuhan kayu masyarakat tidak seimbang. Hutan alam sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu. Berdasarkan hal tersebut maka hutan rakyat memiliki peranan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kayu. Menurut Antara News (2010) hutan rakyat di Jawa berpotensi memasok bahan baku kayu sampai 40 % dari kebutuhan nasional yang kini mencapai 43 juta meter kubik per tahun. Potensi produksi hutan rakyat di Pulau Jawa saat ini mencapai 16 juta m3 per tahun. Kayu rakyat di wilayah Kabupaten Malang juga memiliki peranan yang sangat besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kayu. Beberapa jenis kayu rakyat di Kabupaten Malang yang memiliki jumlah produksi cukup tinggi adalah jenis Jati, Mahoni dan Sengon. Sampai dengan saat ini ketiga jenis kayu
1
rakyat tersebut merupakan komoditas kehutanan yang memiliki pangsa pasar yang besar di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, produksi kayu rakyat pada tahun 2011 mencapai 443.606,92 m3, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 1.1. berikut ini :
Tabel 1.1. Produksi Kayu Rakyat di Kabupaten Malang Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenis Kayu Jati Mahoni Sengon Sonokembang (Rekisi) Sono Akasia Mindi Jabon Jenis Lainnya Jumlah
Produksi (m3) 15.168,14 14.651,60 377.495,17 2.550,30 1.463,97 17.643,39 8.427,10 2.774,51 3.432,76 443.606,92
%
Keterangan
3,42 3,30 85,10 0,57 0,33 3,98 1,90 0,63 0,77 100,00
Sumber data : Dinas Kehutanan Kabupaten Malang tahun 2012
Berdasarkan data di atas nampak bahwa produksi kayu Sengon menempati posisi paling atas yaitu sebesar 377.495,17 m3 (85,10%) disusul kayu Akasia sebesar 17.643,39 m3, (3,98%), kayu Jati sebesar 15.168,14 m3 (3,42%) dan Kayu Manoni sebesar 14.651,60 m3 (3,30 %). Keempat jenis tersebut mewakili 95,80 % dari keseluruhan produksi kayu rakyat di Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan perdagangan kayu rakyat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai peredaran kayu yang berasal dari hutan rakyat. Peraturan terakhir yang masih digunakan hingga saat ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan
2
Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Isi pokok dari Peraturan Menteri Kehutanan ini menyebutkan bahwa pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak/hutan milik, khususnya untuk jenis Sengon, Kayu Karet dan Kayu Kelapa menggunakan dokumen SKAU yang diterbitkan oleh kepala desa / lurah di wilayah di mana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 yang mengatur tentang pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak untuk jenis-jenis yang belum ditetapkan menggunakan SKAU, maka dokumen yang digunakan untuk pengangkutannya adalah dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dengan menambahkan cap “KR” pada blangkonya. SKSKB “KR” diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) yang ditetapkan oleh kepala dinas kehutanan provinsi dan berkedudukan di dinas kehutanan kabupaten/kota. Pada tahun 2007 dilakukan perubahan lagi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007. Isi pokok dari Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah : 1.
Beberapa jenis kayu rakyat yang pengangkutannya tidak menggunakan dokumen SKAU maupun SKSKB “KR” tetapi cukup menggunakan nota yang diterbitkan penjual antara lain : Kayu Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi dan Waru.
3
2.
Jenis-jenis kayu yang secara umum pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU antara lain : Akasia, Asam Kandis, Durian, Suren, Jabon, Jati Putih (Gmelina), Karet, Ketapang, Kulit Manis, Makadamia, Mindi, Petai, Puspa, Sengon, Sungkai dan Tarok.
3.
Beberapa Jenis kayu yang pengangkutannya bisa menggunakan SKAU atau SKSKB “KR” tergantung daerahnya, antara lain Jenis Bayur untuk daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan SKAU sedangkan ditempat lain menggunakan SKSKB “KR”, Jenis Jati untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB menggunakan SKSKB “KR” sedangkan daerah lainnya menggunakan SKAU, Jenis Mahoni hampir sama dengan Jenis Jati, hanya
Provinsi
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT dan NTB yang menggunakan SKSKB “KR”, sedangkan daerah lainnya menggunakan SKAU. Berdasarkan uraian di atas maka secara jelas terdapat dua macam surat yang digunakan sebagai dokumen kayu rakyat dalam perdagangannya, yaitu SKAU yang diterbitkan oleh kepala desa / lurah setempat dan SKSKB “KR” yang diterbitkan oleh P2SKSKB yang berkedudukan di dinas kehutanan kabupaten / kota. Para pedagang kayu di Kabupaten Malang pada umumnya tidak hanya berjual beli satu jenis kayu rakyat saja, sehingga untuk memperoleh dokumen pendukung perdagangan kayu rakyat tersebut mereka harus berhubungan dengan kepala desa untuk mengurus SKAU dan kadangkala berhubungan dengan P2SKSKB untuk mengurus SKSKB “KR”. Oleh karena akan timbul persepsi yang berbeda bagi pedagang kayu ketika mengajukan SKAU dan ketika
4
mengajukan SKSKB “KR”, padahal keduanya sama-sama merupakan legalitas untuk kayu rakyat. Sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan dalam rangka penerbitan SKAU dan SKSKB “KR” di Kabupaten Malang, maka diperlukan umpan balik dari pedagang kayu sebagai subyek utama penerapan SKAU dan SKSKB “KR” berupa persepsi pedagang kayu terhadap penerbitan SKAU dan SKSB “KR” yang selama ini diperlukan oleh mereka. Untuk itu perlu adanya penelitian mengenai bagaimana persepsi pedagang kayu terhadap penerapan SKAU dan SKSKB “KR” di Kabupaten Malang.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana persepsi pedagang kayu terhadap penerapan SKAU dalam perdagangan kayu rakyat di Kabupaten Malang? 2. Bagaimana persepsi pedagang kayu terhadap penerapan SKSKB “KR” dalam perdagangan kayu rakyat di Kabupaten Malang? 3. Apakah terdapat perbedaan persepsi pedagang kayu terhadap penerapan SKAU dan SKSKB “KR”?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :
5
1. Untuk mengetahui persepsi pedagang kayu terhadap penerapan SKAU dalam perdagangan kayu rakyat di Kabupaten Malang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan untuk pembinaan dalam penertiban SKAU. 2. Untuk mengetahui persepsi pedagang kayu terhadap penerapan SKSKB “KR” dalam perdagangan
kayu rakyat di Kabupaten Malang yang
selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan untuk pembinaan dalam penertiban SKSKB “KR”. 3. Untuk mengetahui perbedaan persepsi pedagang kayu terhadap penerapan SKAU dan SKSKB “KR” dalam perdagangan kayu rakyat di Kabupaten Malang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas kebijakan untuk pembinaan dalam penertiban SKAU dan SKSKB “KR”.
1.4. Kegunaan Penelitian 1.4.1. Kegunaan Teoritis (Keilmuan) Bagi kepentingan pendidikan sebagai wacana baru untuk pengembangan ilmiah secara empirik tentang analisis penerapan peratuan perundangan dalam perdagangan kayu rakyat untuk masa yang akan datang.
1.4.2. Kegunaan Praktis (Guna Laksana) Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan tentang penatausahaan
6
kayu rakyat pada masa mendatang. Bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sebagai masukan dalam menentukan keputusan untuk pembinaan dan pengawasan peredaran kayu rakyat di Kabupaten Malang.
1.5. Definisi Istilah a. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. b. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. c. Hutan Hak / Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh pada lahan yang dibebani hak milik atas tanah. d. Kayu Rakyat adalah kayu yang dihasilkan dari lahan yang dibebani hak milik atas tanah. e. Kayu Bulat / Gelondongan adalah kayu rakyat yang belum mengalami perubahan bentuk dan pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU dan SKSKB “KR”. f. SKAU adalah Surat Keterangan Asal-Usul, yang digunakan untuk mengangkut beberapa jenis kayu rakyat yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah. g. SKSKB “KR” adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat “Kayu Rakyat” yang digunakan sebagai legalitas dalam pengangkutan beberapa jenis kayu rakyat yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB “KR” yang berkedudukan di Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota.
7
h. Penerbit SKAU adalah Kepala Desa / Lurah atau petugas yang ditunjuk untuk menerbitkan SKAU yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota. i. P2SKSKB “KR” adalah Petugas yang berhak dan berwenang untuk menerbitkan SKSKB “KR” yang berkedudukan di Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota dan diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
8
