BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sebuah organisasi internasional yang paling terkenal saat ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini PBB memiliki anggota hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk menjadi mediator dalam bidang hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia. Ide-ide untuk pencapaian perdamaian dunia pada saat ini banyak disesuaikan dari sebuah proposal perdamaian yang disebut ‘World Peace through World Law’ yang diprakarsai oleh Grenville Clark dan Louis Sohn. World Peace through World Law berisi pengajuan revisi untuk piagam PBB yang dibuat tahun 1945 beserta 111 artikelnya, ditambah dengan 7 annex. Meskipun tidak semua pengajuan revisi dari isi proposal ini diterima oleh PBB, akan tetapi konsep dari substansi proposal ini disesuaikan dengan kondisi sosial politik. Grenville Clark adalah seorang pengacara Wall Street dan seorang warga negara yang aktif. Pengaruhnya pada kebijakan publik sangat dirasakan hingga saat ini. Setelah ia pensiun, Clark memfokuskan perhatiannya pada isu-isu perdamaian dunia. 1 Louis Sohn adalah seorang Profesor di Harvard Law School Amerika. Ia sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional dan formasi institusi internasional. Ia bekerja untuk membangun sebuah sistem internasional yang akan melindungi hak manusia dan menyediakan solusi-solusi perdamaian untuk 1
G. Dunne. 1986. Grenville Clark: Public Citizen. New York: Farrar Straus Giroux. Hal xi‐xiii.
1
perselisihan internasional. 2 Figur dari Clark dan Sohn sangat berpengaruh bagi perkembangan hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatanketerlibatan Clark dalam Military Training Camps Association dan Louis Sohn dalam organisasi internasional, seperti American Bar Association (ABA), American Law Institute (ALI), dan American Society of International Law (ASIL). 3 Rencana yang dipaparkan oleh Clark dan Sohn cukup detail dalam usaha mencapai perdamaian dunia. Misalnya dalam hal perekrutan tenaga perdamaian, diadakan perekrutan full time professional peace force yang berjumlah antara 200.000 sampai 600.000 orang sukarelawan. Tenaga-tenaga ini akan ditempatkan secara proporsional di seluruh dunia. Tenaga-tenaga cadangan yang berjumlah sekitar 1,2 juta orang akan dilatih secara parsial dan akan dipanggil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Hal yang menarik bagi penulis adalah adanya pernyataan yang ditulis oleh Hans Kelsen dalam bukunya Peace through Law, yaitu bahwa perdamaian yang berkelanjutan dapat dicapai jika ada kondisi yang sifatnya memaksa, oleh sebab itu diperlukan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum internasional melalui organisasi internasional. Dalam hal ini adalah aturan hukum melalui PBB. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana proposal perdamaian Clark dan Sohn, yang disebut dengan World Peace Through World Law, memengaruhi kebijakan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta implementasinya bagi perdamaian kolektif saat ini. Penulis akan 2
Jo M. Pasqualucci. 1998. Louis Sohn: Grandfather of International Human Rights Law in the United States. Human Rights Quarterly, vol. 20, no. 4, pp. 924‐944. 3 Daniel Magraw. 2007. Louis B. Sohn: Architect of the Modern International Legal System. Winter, Vol. 48, no. 1.
2
memaparkan gagasan World Peace Through World Law, sehingga pembaca nantinya bisa memahami isi dari proposal perdamaian tersebut. Penulis juga akan menganalisis bagaimana perkembangan dan perbandingan kebijakan PBB yang berkaitan dengan World Peace Through World Law sampai pada masa sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami usaha PBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Penelitian juga memberikan gambaran bahwa perdamaian dunia bisa tercapai jika ada kerja sama yang baik antara PBB dan masyarakat internasional. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dunia, negara, dan PBB, maka diharapkan dunia ini bisa mencapai sustainable peace.
B. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang yang penulis paparkan, rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah “Bagaimana proposal perdamaian ‘World Peace Through World Law’ memengaruhi kebijakan-kebijakan teknis dalam Perserikatan BangsaBangsa?” Selain itu, penulis juga ingin meneliti “Bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut secara kolektif saat ini?”
C. TINJAUAN PUSTAKA Dalam buku World Peace through Law: Rethinking an Old Theory yang ditulis oleh James T. Ranney, dikatakan bahwa konsep World Peace Through Law (WPTL) berarti menggantikan kekuatan internasional dengan aturan hukum global. Ia melacak sejarah dari konsep WPTL yang mengarah pada filosofer Belanda Jeremy Bentham, di mana ia mengajukan ‘Plan for a Universal and Perpetual Peace’ tahun 1789, yang pada saat itu hanya dikhususkan di Eropa (a plan of general and permanent 3
pacification for all Europe) dengan pengurangan pasukan angkatan laut dan adanya Pengadilan umum untuk menyelesaikan perbedaan antar negara. Bentuk World Peace through World Law ini memiliki kemiripan konsep dengan proposal asli Jeremy Bentham, karena memasukkan hal-hal seperti pengurangan persenjataan, resolusi persengketaan dengan sistem yang komprehensif, dan berbagai mekanisme pelaksanaan pendukung perdamaian, termasuk international peace force. Dikatakan bahwa walaupun proposal tersebut memberikan tekanan pada hukum secara global dan institusi legal dalam menjamin perdamaian, tidak dapat dijamin bahwa hukum itu sendiri dapat mentransformasikan dunia. Tetapi juga dibutuhkan perubahan dalam bidang sosial dan politik, pemahaman antar negara yang difasilitasi oleh program-program pertukaran. Hukum hanya sebagai sentimen publik yang terkristalisasi saja. Buku World Peace Through Law: Rethinking an Old Theory ini penting bagi penulis dalam memberi gambaran awal tentang pentingnya hukum internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Dalam review yang ditulis oleh E. Malcolm Hause yang dipublikasikan oleh University of Utah atas nama Western Political Science Association, Grenville Clark dan Louis Sohn dianggap provokatif dalam hal proposal mengenai bentuk revisi piagam PBB setelah adanya bom Hiroshima dan Nagasaki. 4 Clark dan Sohn meyakinkan para pembacanya untuk menyadari bahwa konsekuensi dari perang nuklir adalah sangat berbahaya bagi keamanan manusia. Mereka percaya bahwa rata-rata orang Amerika segan untuk terlibat dalam perang nuklir yang sifatnya adalah sebagai 4
M. Hause, 1959. World Peace through World Law by Grenville Clark & Louis Sohn. The Western Political Quarterly, vol. 12, no. 2, pp. 592‐593.
4
pemusnah massal. Amerika memang adalah pemenang dari perang, tetapi juga sekaligus pembunuh dan perusak terbesar dalam sejarah. Menurut buku World Peace through World Law ini, persepsi mengenai perang sebagai sifat dasar manusia tidaklah benar. Dasar pikiran dari buku ini sama dengan pernyataan dari Presiden Eisenhower (Presiden AS ke-34), yaitu ‘tidak ada perdamaian yang bisa tercipta tanpa adanya hukum’. Kata ‘hukum’ mengacu kepada hukum dunia yang dapat diaplikasikan oleh semua negara dan masyarakat dunia, yaitu larangan akan adanya kekerasan dalam perilaku internasional. World Peace through World Law muncul pada era di mana paham realisme masih berlaku, yaitu ketiadaan hukum di dunia menyebabkan terjadinya perang yang dikarenakan oleh perlombaan senjata. Oleh karena itu, aplikasi dari hukum dunia ini penting untuk mencegah perang dalam level internasional, karena hal-hal yang berkaitan dengan senjata akan dibatasi. Dengan kata lain, hukum dunia adalah satusatunya kekuatan yang didelegasikan untuk otoritas dunia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Malcolm Hause, ia menilai bahwa Grenville Clark dan Louis Sohn sangat provokatif dan hiperbola dalam menyampaikan proposal perubahan dalam Piagam San Fransisco. Akan tetapi Grenville Clark dan Louis Sohn menyampaikan proposal mereka secara detail. Hal ini merupakan kontroversi yang akan penulis bahas lebih mendalam dalam penelitian penulis. D.H.N. Johnson melihat hal yang berbeda dari Malcolm Hause. Ia melihat bahwa proposal ini mempunyai tujuan yang baik, tetapi penyampaian proposal tersebut dianggap oleh Johnson sebagai sesuatu yang aneh atau janggal, karena adanya pengulangan-pengulangan. 5 Karya Clark dan Sohn ini dipandang mempunyai 5
DHN. Johnson. 1967. World Peace through World Law. Two Alternative Plans by Grenville Clark; Louis Sohn. The International and Comparative Law Quarterly, vol. 16, no. 3, pp. 830‐831.
5
fitur karakteristik tersendiri karena adanya penjelasan yang sangat detail dalam pengajuan-pengajuannya. Buku World Peace through World Law dalam edisi kedua memberikan penyederhanaan dalam apendiksnya, yaitu penyatuan dalam sebuah dokumen yang berjudul “A Proposed Treaty Establishing a World Disarmament and World Development Organisation.” Penelitian ini akan melihat pengaruh proposal perdamaian World Peace through World Law pada kebijakan PBB, maka buku-buku dan review-review tersebut penting karena menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan proposal perdamaian tersebut dan implementasinya pada masa sekarang.
D. KERANGKA KONSEPTUAL Perdamaian Melalui Hukum 6 Untuk menjamin perdamaian, tatanan sosial harus memasukkan semua jenis aksi yang bersifat memaksa, karena hal ini memberikan kuasa pada individu tertentu untuk melakukan aksi tertentu dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, tatanan sosial menggunakan paksaan sebuah monopoli komunitas dan dengan demikian memberikan hubungan mutualisme bagi anggotanya. Ini adalah karakteristik penting dari hukum sebagai sebuah tatanan yang bersifat memaksa untuk mendirikan monopoli kekuasaan komunitas. Dalam komunitas legal primitif, individu tertentu juga diijinkan untuk melakukan aksi memaksa di bawah kondisi tertentu yang ditentukan oleh hukum. Ketika kekuatan monopoli disentralkan, maka hak melakukan paksaan sebagai sangsi
6
H. Kelsen. 1944. Peace Through Law. New York: The University of North Carolina Press. Hal 3‐9.
6
diambil alih oleh agen sentral. Ketika ada sebuah kekuatan eksekutif yang disentralkan, maka komunitas legalnya akan menjadi sebuah negara. Negara modern adalah jenis tatanan sosial yang paling sempurna dalam mendirikan sebuah monopoli kekuatan komunitas. Kesempurnaan ini dikarenakan adanya sentralisasi kekuasaan. Di dalam negara, sentralisasi dari hubungan antar individu (yaitu perdamaian nasional) dicapai dalam tingkatan yang paling tinggi. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat perang sipil dan revolusi, kekuasaan dihilangkan dari hubungan masyarakat dan agen-agen pusat seperti pemerintah dan pengadilan, yang mempunyai otoritas untuk menggunakan kekuasaan seperti memberikan sangsi terhadap tindakan ilegal. Ketika sampai pada permasalahan mengenai bagaimana mencapai perdamaian internasional, bagaimana menghilangkan perang, terutama perang antar negara, jawabannya tidak lain adalah menyatukan semua negara individu, atau paling tidak sebanyak
mungkin
negara,
ke
dalam
sebuah
negara
‘dunia’,
untuk
mengkonsentrasikan semua sarana kekuatan, dan menyerahkannya pada pemerintahan dunia di bawah hukum yang diciptakan oleh sebuah parlemen dunia. Jika negara diijinkan untuk melanjutkan keberadaan mereka hanya sebagai anggota dari sebuah federasi dunia yang kuat, maka perdamaian di antara mereka akan dapat dijamin secara efektif. Ini adalah ide utama untuk menciptakan perdamaian dalam diskusi rekonstruksi pasca perang. Akan tetapi, banyak masalah yang masih akan dihadapi. Masalah yang muncul adalah berkaitan dengan cara bagaimana sebuah negara ‘dunia’ tersebut didirikan. Mereka yang mengusulkan ide ini memikirkan sebuah perjanjian internasional di mana negara-negara yang awalnya adalah subyek hukum internasional yang berdaulat, akan menyerahkannya pada sebuah konstitusi federal.
7
Ini adalah satu-satunya cara yang demokratis untuk mendirikan Negara Dunia (World State). Anggapan yang dipertahankan oleh doktrin hukum alam pada abad ke 17 dan 18, yaitu bahwa negara berasal dari sebuah kontrak sosial yang diakhiri oleh kedaulatan individu dalam sebuah negara, sudah digantikan oleh hipotesis yang lain, yaitu bahwa negara menjadi ada melalui konflik antara kelompok sosial dari struktur ekonomi yang berbeda. Maka negara dunia menjadi ada karena pengalaman konflik antar negara dari struktur ekonomi yang berbeda. Jika perdamaian dunia bisa dicapai dengan sebuah Negara Dunia, maka institusi dunia tersebut didirikan melalui perjanjian internasional yang berdasarkan persetujuan negara nasional secara sukarela, karena adanya pandangan bahwa perdamaian dapat dicapai karena adanya kolaborasi. Hukum dan kekuatan (force) tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah sebuah organisasi dari kekuatan. Perjanjian internasional yang akan mendasari pendirian dari organisasi internasional untuk perdamaian dunia ini harus didirikan pada basis tatanan legal yang sudah ada selama bertahun-tahun dan jumlah negara yang terlibat harus banyak.
E. ARGUMENTASI UTAMA Rancangan World Peace through World Law ini berpengaruh pada PBB meskipun tidak secara langsung dinyatakan dalam Piagam PBB dan artikel-artikelnya. Akan tetapi ide-ide dari Clark dan Sohn, seperti pelucutan senjata dan adanya United Nations Peace Force diimplementasikan sampai saat ini. Rancangan-rancangan Grenville Clark dan Louis Sohn dalam struktur atau komisi-komisi dalam PBB ini terus disesuaikan dengan perubahan situasi politik internasional. Karena pasca perang 8
dingin terjadi pergeseran sifat konflik dari inter-state ke intra-state, maka penyelesaian sengketa pun berubah. Sebagai contoh dalam operasi perdamaian, pasca perang dingin banyak operasi perdamaian yang diterjunkan ke dalam negara karena konflik yang terjadi bukan antar negara lagi seperti pada masa sebelum perang dingin, melainkan di dalam negara, misalnya di Indonesia yaitu kasus Timor Leste.
F. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Data primer yang akan digunakan adalah buku World Peace through World Law yang ditulis oleh Grenville Clark dan Louis Sohn. Data sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku pendukung yang relevan, serta jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan baik dengan proposal perdamaian ini maupun PBB, seperti web resmi PBB. Data-data tersebut akan penulis analisis untuk mencari kaitan antara World Peace through World Law dengan kebijakan PBB serta pencapaian perdamaian kolektif pada masa ini.
G. SISTEMATIKA PENULISAN Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I yang berisi mengenai Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi proposal World Peace through World Law, yang meliputi pengajuan revisi Piagam PBB yang dibuat pada tahun 1945, 111 artikelnya, yaitu tujuan dan prinsip PBB; keanggotaan PBB; organ-organ PBB; komposisi, fungsi, dan 9
pemungutan suara dalam Majelis Umum; komposisi, fungsi, pemungutan suara, dan prosedur dalam Dewan Eksekutif yang menggantikan Dewan Keamanan; penyelesaian sengketa; aksi terhadap ancaman perdamaian, pelanggaran, dan agresi; pengaturan regional; kerjasama internasional di bidang ekonomi dan sosial; komposisi, fungsi, pemungutan suara, dan prosedur dalam Dewan Ekonomi dan Sosial; deklarasi daerah tanpa pemerintahan (non-self-governing territorries); sistem perwakilan internasional; komposisi, fungsi, pemungutan suara, dan prosedur dalam Dewan Perwakilan; Pengadilan Internasional (International Court of Justice); sekretariat; ketetapan lainnya; pengaturan keamanan transisional; perubahan; ratifikasi dan penandatanganan. Pada bab II ini juga dipaparkan 7 annex yang ditambahkan oleh Clark dan Sohn, yaitu pelucutan senjata, United Nations Peace Force, sistem yudisial dan konsiliasi PBB, Otoritas Pengembangan Dunia (World Development Authority), sistem pendapatan PBB (UN Revenue System), hak istimewa dan kekebalan, serta RUU HAM (Bill of Rights). Bab III berisi analisis pengaruh proposal perdamaian tersebut terhadap PBB dan perdamaian kolektif pada masa sekarang, yaitu setelah perang dingin. Bab IV merupakan bab akhir yang berisi penutup dan rekomendasi. Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan atas hasil analisis pengaruh proposal perdamaian terhadap PBB dan implementasinya pada masa setelah perang dingin. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan rekomendasi terkait topik ini. 10
