BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Penelitian Sebagai negara berkembang yang berada dalam masa pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan tersebut sebagian berasal dari sektor pajak. Dalam usaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini terutama pajak penghasilan yang telah mengalami tiga kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dengan undang-undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian dan perubahan, wajib pajak diharuskan untuk mengikuti perkembangan undang-undang perpajakan yang berlaku karena self assessment system yang diterapkan oleh pemerintah, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memotong, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan analisa di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil topik pajak dalam penelitian ini khususnya pajak penghasilan. Salah satu pajak yang sering mengalami perbaikan, penyesuaian dan perubahan adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan PPh yang dikeluarkan atas penghasilan 1
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, bentuk usaha tetap, yayasan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, serta dana pensiun, badan penyelenggara sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Tujuan pemerintah yang bermaksud untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak pada kenyataannya bertentangan dengan tujuan dari wajib pajak, dimana wajib pajak berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka untuk menyejahterakan pemiliknya dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya. Oleh karena itu, penting bagi penulis membahas perencanan pajak penghasilan pasal 21 untuk membantu perusahaan berupaya mengefisienkan biaya yang dikeluarkan sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lancar serta sesuai dengan ketentuan perpajakan. PT BPR WS dipilih sebagai objek yang diteliti oleh penulis dikarenakan PT BPR WS merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan. PT BPR WS telah berdiri sejak tahun 1995 berkedudukan di Bekasi Grand Centre Blok B No.12. PT BPR WS tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak, yang meliputi Pajak Penghasilan. Perencanaan pajak bagi PT BPR WS dimaksudkan untuk mengefisienkan jumlah biaya atau beban pajak yang akan diserahkan kepada pemerintah. Salah satu perencanaan pajak yang ditetapkan oleh PT BPR WS dalam rangka mengefisienkan beban operasional adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah 2
pajak yang dibayarkan atas penghasilan karyawan seperti gaji, bonus, tunjangan dan lain-lainnya yang dipotong oleh pemberi kerja. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan, penerimaan pajak akan terus-menerus dimaksimalkan oleh pemerintah. Khususnya pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap atas pengasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak atau lebih dikenal dengan PPh pasal 21. Setiap wajib pajak, dalam hal ini perusahaan, selalu berupaya agar pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, berbagai alternatif cara dilakukan oleh perusahaan, salah satunya dengan perencanaan pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21. Berdasarkan analisa tersebut, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat diketahui alternatif cara yang paling tepat yang akan diterapkan oleh perusahaan, untuk menghemat beban pajak penghasilan, dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini, dengan judul "PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PT BPR WS".
I.2 Ruang Lingkup Penelitian Untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, maka pembatasan masalah mengenai skripsi hanya pada laporan keuangan PT BPR WS tahun 2005 dan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21 tahun 2005 PT BPR WS untuk mengetahui metode apa yang efektif digunakan oleh perusahaan guna menentukan besarnya penghematan beban Pajak Penghasilan. 3
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap PPh badan PT BPR WS . 2. Untuk mengetahui beban pajak penghasilan PT BPR WS atas perhitungan PPh pasal 21 karyawan jika tanpa diberikan tunjangan PPh, dengan tunjangan PPh, dan gross up method. 3. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan beban pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan setelah dilakukannya perencanaan pajak (tax planning). Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang memerlukannya, yaitu: 1. Bagi perusahaan: a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk manajemen dalam rangka mengefisienkan beban pajak perusahaan. b. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan solusi atas masalah yang akan timbul atas perhitungan PPh pasal 21. c. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan alternatif saran pilihan metode yang efektif digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21. 2. Bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan perpajakan, khususnya aspek pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai pembanding antara teori yang diperoleh dari literatur dan perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan tempat penelitian.
4
I.4 Metodologi Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah explanatory study. Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jenis bahan bacaan antara lain berbentuk buku-buku, majalah, artikel dari internet, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik bahasan skripsi bidang perpajakan khususnya PPh pasal 21. Bahan tersebut yang nantinya akan dipergunakan oleh penulis sebagai referensi dalam penyusunan skripsi. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Suatu bentuk penelitian berupa tinjauan langsung yang dilakukan di PT BPR WS guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara: a. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan PPh pasal 21 di PT BPR WS. b. Observasi Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap penerapan PPh pasal 21 di PT BPR WS guna memperoleh data yang lebih aktual, terpercaya dan lebih rinci. c. Wawancara Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pimpian maupun karyawan PT BPR WS mengenai bidang kegiatan, sistem dan prosedur, serta praktik akuntansi perpajakan yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, guna memperoleh informasi untuk mendukung penelitian ini. 5
d. Reperformance Penulis melakukan proses pengujian perhitungan atas suatu perhitungan yang telah dilakukan oleh PT BPR WS. Dengan menguraikan data apa yang akan dihitung ulang, cara perhitungan yang dilakukannya, serta hasil dari perhitungan tersebut.
I.5 Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan skripsi diuraikan dalam lima bab, mengenai isi bab-bab tersebut dijabarkan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.
BAB 2
: LANDASAN TEORI Bab ini memuat tinjauan pustaka berupa pengertian-pengertian pajak, baik Pajak Penghasilan secara umum maupun pajak penghasilan pasal 21, pengertian perencanaan pajak (tax planning) dan peraturan perpajakan yang terbaru yang menjadi dasar dari penelitian ini, dimana teori ini dianggap relevan dengan permasalahan yang ada.
BAB 3
: GAMBARAN UMUM PT BPR WS Bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab serta kebijakan akuntansi perusahaan.
BAB 4
: PERENCANAAN
PAJAK
PENGHASILAN
UNTUK
MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK PADA PT BPR WS 6
Bab ini memuat mengenai bagaimana membahas masalah yang ada dengan cara melakukan analisis terhadap kebijakan perpajakan PPh pasal 21 PT BPR WS sampai dengan pemilihan metode perencanaan pajak penghasilan pasal 21, kemudian dilakukan pembahasan yang terperinci terhadap analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka mengefisiensikan beban pajak penghasilan perusahaan. BAB 5
: SIMPULAN DAN SARAN Dalam bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berguna untuk dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan guna membantu mamperbaiki kinerja perusahaan.
7
