BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada Negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdap ataturan dalam pengenaan,
pemungutan,
dan penarikan pajak oleh Negara atau
pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan undang-undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh Negara menerapkan system perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat. Salah
satu fungsi pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Isu yang paling mencuat dalam aspek ini adalah otonomi yang lebih luas dan nyata kepada daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sejak awal tahun 2001 semua pemerintah daerah di Indonesia
1
2
melaksanakan otonomi daerah, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Jakarta. Tujuan dilaksanakan otonomi daerah adalah agar pemerintahan di daerah lebih ekonomis, efisien, efektif dan bertanggung jawab (accountable). Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan
suatu
gerakan
pembangunan
yang
dikenal
dengan
istilah
Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual, untuk itu pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Otonomi merupakan jawaban atas masalah yang ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan yang terbukti tidak mendorong prakarsa,
3
pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi setempat serta partisipasi masyarakat. Otonomi daerah harus nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaanya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan artiperan
dari
pihak-pihak
lainnya
dalam
berpatisipasi
mensukseskan
pembangunan nasional. Pembagian daerah di Indonesia yang terdiri dari daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintah yang ditetapkan dengan Undang-Undang,
maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakanlah asas
desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua asas tersebut maka di Negara kita ada pemerintah daerah yang bersifat administrative dan yang bersifat otonom dan selanjutnya disebut Daerah. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
4
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, factor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksanannya pembangunan di daerah. Kapasitas
fiscal
suatu
daerah
secara
umum
ditentukan
dengan
berkembangnya suatu daerah, makin besar Pendapatan Asli Daerahnya dengan industry jasa yang telah berkembangakan memiliki kapasitas fiscal lebih baik disbanding daerah yang masih terbelakang. Pemerintah daerah memiliki akses kekuasaan ekonomi dan politik yang besar bias mengelola sendiri sumber daya ekonomi daerahnya. Pendapatan Asli Daerah cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah
bisa dijadikan alat ukur untuk
menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai Pendapatan Asli Daerah sangat tergantung pada taxable capacity atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel, kota dan tahun penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana tahun 2013 menggunakan variable independen pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan di bontang-kalimantan timur. Data penelitian yang digunakan tahun 2002 sampai dengan 2012. Hasil dari penelitian ini pada variable Pajak Daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD) di Kota Bontang dengan hasil uji t sebesar 2,592. Pada variable Retribusi Daerah menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap
5
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) di Kota Bontang dengan hasil uji t sebesar 2,501. Hasil Uji t menunjukkan bahwa variable Retribusi Daerah lebih berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang dengan nilai Unstandardized Coeficient B sebesar 0,923. Hasil dari penelitian ini pada variable Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang dengan hasil uji F sebesar 48,711. Melihat pentingnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PendapatanAsli Daerah yang pada akhirnya akan mempengaruhi total pendapatan daerah maka dilakukanlah penelitian untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah di DKI Jakarta. Berdasarkan uraian tersebut, Pajak Daerah merupakan objek yang penting dan menarik bagi penulis karena penerimaan Pajak Daerah dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam Pendapatan Asli Daerah, maka dalam penelitian ini untuk menyikapi hal tersebut penulis mengambil judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta” B. RUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH 1.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
6
a.
Variable manakah
yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Asli DKI Jakarta? b. Apakah pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta? 2.
Batasan Masalah Untuk mempermudah didalam memahami skripsi ini, penulis membatasi
penelitian pajak daerah. Pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah tingkat 2 kabupaten/kota. 3. C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. 2. Untuk mengetahui besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: a. Bagi Penulis 1) Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai studi program strata satu (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta serta untuk memperluas pengetahuan penulis 2) Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan kondisi yang sebenarnya.
7
3) Sebagai bahan referensi untuk melakukan atau mengembangkan penelitian selanjutnya.
b. Bagi Akademik 1) Sebagai tambahan referensi guna mempermudah para pengguna ilmu dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 2) Sebagai referensi dalam melakukan studi kasus untuk menganalisa suatu permasalahan. 3) Sebagai suatu pengetahuan bagi pembaca untuk menganalisis pendapatan Pajak daerah dalam hal ini berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. c. Bagi Instansi atau Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah agar dapat mengurangi kebocoran pembayaran pajak. d. Bagi Pembaca Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi beberapa penelitian dengan objek yang sejenis dan menambah pengetahuan serta wawasan si pembaca.
8
