1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Ada tiga hal yang membuat sebuah bangsa menjadi besar dan makmur, yaitu tanah yang subur, kerja keras dan kelancaran transportasi orang dan barang dari satu bagian negara ke negara bagian lainnya. Peranan transportasi amat sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.1 Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.2 Transportasi dianggap sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi, menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah.
1 2
H. M. Nasution, 1996, Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11. H. A. Abbas Salim, 1993, Manajemen Transportasi, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.
2
Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.3 Transportasi dalam kehidupan kemasyarakatan memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan di segala sektor kehidupan. Kebutuhan akan sarana mobilitas sangat menunjang dalam setiap bidang kehidupan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Bus sebagai salah satu alat transportasi umum yang mempunyai kapasitas pengangkutan yang besar (massal) dapat dijadikan alternatif untuk dapat mengakomodir mobilitas orang yang semakin padat dan meningkat. Pengangkutan penumpang (orang) dengan alat transportasi umum berupa bus dapat terjadi dengan diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang. Pelaku usaha jasa transportasi yaitu perusahaan angkutan umum wajib mengangkut penumpang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang. Angkutan penumpang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum bus diatur dalam lingkup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Tujuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU LLAJ tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 UU LLAJ yang pada pokoknya agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,
3
Ibid., hlm. 6.
3
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Setiap penyelenggaraan angkutan umum untuk dapat memenuhi tujuan utama tersebut di atas wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Praktik penyelenggaraan angkutan umum di Indonesia saat ini masih belum memenuhi standar pelayananan minimal sebagaimana yang diatur dalam UU LLAJ. Pada praktiknya, masih ada beberapa perusahaan angkutan umum bus yang lalai dalam memenuhi hak-hak penumpang selaku konsumen jasa angkutan umum, misalnya dalam hal kenyamanan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan pengalaman penulis selama menjadi penumpang bus umum, ada beberapa bus umum yang membiarkan penumpang penuh sesak di dalam bus, jumlah penumpang bus tidak sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia, sehingga banyak penumpang yang terpaksa berdiri di dalam bus. Kondisi keamanan dalam bus juga masih belum sepenuhnya tercapai, misalnya aksi pencopetan yang dilakukan dengan berbagai macam modus masih sering terjadi. Keterlambatan kedatangan armada bus juga menjadi salah satu permasalahan yang masih terjadi dalam praktek dan sangat merugikan penumpang. Hal lainnya lagi adalah dari segi keselamatan. Jumlah kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi. Kecelakaan tersebut telah mengakibatkan timbulnya korban dan kerugian materiil yang sangat besar, termasuk di antaranya penumpang bus umum.
4
Pemenuhan berbagai aspek standar pelayanan minimal sebagaimana yang ditentukan dalam UU LLAJ belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Kondisi di lapangan tesebut menimbulkan pertanyaan terhadap perlindungan hukum bagi penumpang bus umum selaku konsumen jasa transportasi. Salah satu perusahaan angkutan umum bus yang ada di Jawa Barat adalah PT. Saluyu Prima Grup yang berlokasi di Kota Tasikmalaya. PT. Saluyu Prima Grup berdiri di Tasikmalaya sejak tahun 2004. Selama 11 tahun menjalankan usahanya, PT. Saluyu Prima Grup telah memiliki kurang lebih 100 unit bus yang terdiri dari elf, middle bus, big bus. Sampai saat ini PT. Saluyu Prima Grup telah memiliki beberapa
trayek yang dilayaninya yaitu Tasikmalaya-Bandung via Garut,
Tasikmalaya-Cijulang, Singaparna-Jakarta, Garut-Jakarta, Garut-Leuwi Panjang, dan Garut-Cicaheum. Hubungan hukum antara PT. Saluyu Prima Grup dengan penumpangnya tercipta dari suatu perjanjian pengangkutan. Pasal 138 ayat (1) UU LLAJ secara tegas mengatakan bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Saluyu Prima Grup dengan penumpang mengakibatkan PT. Saluyu Prima Grup sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi wanprestasi. PT. Saluyu Prima Grup sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi, dalam pelayanannya mempunyai tanggung jawab untuk dapat menjamin hak-hak konsumen dalam hal ini penumpang yang menggunakan jasanya, sebagaimana
5
dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Mengingat bahwa UUPK adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen, maka untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak hanya melalui UUPK, tetapi juga dilakukan melalui hukum pengangkutan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU LLAJ dapat difungsikan untuk perlindungan konsumen bila dikaitkan dengan kewajiban pengangkut dalam mengangkut penumpang dalam hal ini konsumen dari tempat tertentu ke suatu tujuan tertentu berdasarkan perjanjian pengangkutan. Mengingat besarnya peran jasa transportasi PT. Saluyu Prima Grup dalam menunjang mobilitas orang serta pentingnya jaminan atas keamanan dan keselamatan serta pelayanan yang memadai bagi para penumpang selaku konsumen jasa transportasi, maka pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang utama yang harus ditegakkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Konsumen bagi Penumpang Bus dalam Perjanjian Pengangkutan antara Penumpang dan PT. Saluyu Prima Grup di Tasikmalaya”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah penulisan hukum yang telah dipaparkan di atas, masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
6
1. Apakah perjanjian pengangkutan antara penumpang dan PT. Saluyu Prima Grup sudah sah menurut hukum perjanjian? 2. Apakah pelayanan yang diberikan oleh PT. Saluyu Prima Grup sudah memberikan perlindungan hukum bagi penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainya? 3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh oleh PT. Saluyu Prima Grup dan penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum yang mengalami kerugian?
C. Tujuan Penelitian Sejalan dengan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1. Tujuan Penelitian Objektif a. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian pengangkutan antara penumpang dan PT. Saluyu Prima Grup. b. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian pelayanan yang diberikan oleh PT. Saluyu Prima Grup kepada Penumpang dengan perlindungan hukum bagi penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainya.
7
c. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh oleh PT. Saluyu Prima Grup dan penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum yang mengalami kerugian. 2. Tujuan Penelitian Subjektif Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis melalui penelitian kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum UGM, telah ada 1 (satu) penelitian dengan topik seputar perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkutan umum bus yaitu penelitian Imam Munandar dengan judul “Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa/Penumpang Bus Transjogja di Provinsi DIY” dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Penulisan Hukum tersebut mengulas mengenai masalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa Bus Trans Jogja di Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Upaya-upaya apakah yang dapat ditempuh konsumen/pengguna jasa Bus Trans Jogja apabila telah mengalami kerugian? Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis,. Adapun perbedaan tersebut terdapat pada: 1. Lokasi penelitian
8
Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan di PT. Saluyu Prima Grup yang terletak Jalan Terusan Paseh Nomor 100 Kota Tasikmalaya, sedangkan lokasi penelitian pada Penulisan Hukum oleh Imam Munandar tersebut dilakukan di Perusahaan Bus Trans Jogja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya perbedaan lokasi penelitian tersebut mengakibatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. 2. Permasalahan yang diteliti Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini, selain meninjau mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum ditinjau berdasarkan UUPK dan peraturan terkait lainnya, penulisan hukum ini juga meninjau terlebih dahulu mengenai keabsahan perjanjian pengangkutan antara penumpang dan PT. Saluyu Prima Grup . Penulisan hukum ini juga meninjau mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh oleh PT. Saluyu Prima Grup dan penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum yang mengalami kerugian ditinjau berdasarkan UUPK, berbeda dengan permasalahan yang diteliti pada penulisan hukum oleh Imam Munandar yang meninjau mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa Bus Trans Jogja di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Upaya-upaya yang dapat ditempuh konsumen/pengguna jasa Bus Trans Jogja apabila telah mengalami kerugian.
9
Penelitian ini dilakukan dengan i’tikad baik dengan menjunjung orisinalitas sesuai dengan etika akademik dengan tidak melakukan plagiasi ataupun kejahatan akademik lainnya. Apabila di luar pengetahuan penulis ternyata telah ada penelitian serupa, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya serta menambah literatur ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata.
E. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dalam penulisan hukum ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum. b. Untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan mengha;yati apakah praktikpraktik perlindungan konsumen bagi penumpang jasa angkutan umum bus yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien. c. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen.
10
b. Sebagai bahan masukan bagi pihak pelaku usaha angkutan umum untuk melakukan
perbaikan
ataupun
meningkatkan
pelayanan
terkait
penyelenggaraan perlindungan hukum bagi penumpang selaku konsumen jasa angkutan umum. c. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami adanya perlindungan hukum bagi setiap penumpang bus selaku konsumen jasa angkutan umum.
