BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masalah pencemaran lingkungan hidup kini menjadi salah satu masalah terbesar yang di hadapi manusia. Kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat mendesak untuk segera di tangani bagi kehidupan manusia, karena dalam hal ini manusia menjadi pelaku sekaligus sebagai korbannya. Keadaan semacam ini membuat lingkungan terancam oleh potensi krisis lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya.1
Masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam 3(tiga) bentuk, yaitu pencemaran lingkungan(pollution), pemanfaatan lahan secara salah(land misuse), pemgurasa atau habisnya sumber daya alam (natural resource depeletion). Persoalan lingkungan dalam perspektif hukum hanya dikelompokkan ke dalam 2(dua) bentuk, yaitu pencemaran lingkungan(environment pollution) dan perusakan lingkungan hidup.
1
P.Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.hlm.17
2
Salah satu bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan adalah pencemaran yang terjadi di laut. Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiup angin, terhanyut maupun melalui tumpahan. Salah satu bentuk pencemaran laut adalah muatan kapal yang dapat mencemari sungai dan samudera.
Misalnya melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai dan lautan.2 Minyak di dalam laut dapat termakan oleh biota laut. Sebagian senyawa minyak dapat dikeluarkan bersama-sama makanan, sedang sebagian lagi dapat terakumulasi dalam senyawa lemak dan protein. Sifat akumulasi ini dapat dipindahkan dari organisma satu ke organisma lain melalui rantai makanan. Jadi, akumulasi minyak di dalam zooplankton dapat berpindah ke ikan pemangsanya. Demikian seterusnya bila ikan tersebut dimakan ikan yang lebih besar, hewan-hewan laut lainnya, dan bahkan manusia.
Komponen minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung yang menyebabkan air laut berwarna hitam. Beberapa komponen minyak tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuanbatuan di pantai. Komponen hidrokarbon yang bersifat toksik berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, dan perilaku biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan, dengan sendirinya dapat menurunkan produksi ikan.
2
http://agusnurul.blogspot.com/2011/02/marine-pollution-pencemaran-laut-tugas.html di ambil pada tanggal 28 April 2015
3
Banyaknya kasus pencemaran laut yang terjadi saat ini menggambarkan kurangnya pengawasaan dan perlindungan oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup. Salah satu kasus pencemaran laut yang terjadi di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran yang notabanenya merupakan lokasi wisata sekaligus pusat konservasi budidaya ikan dan ekosistem laut. Pencemaran terjadi akibat aktivitas bongkar muat bahan bakar jenis solar yang mengancam lingkungan sekitar, ada 3 kapal tangker yang melepas jangkar di perairan. Aktivitas bongkar muat solar ini dikelola oleh PT Tripatra Nusantara dengan jenis usaha penempatan tangki timbun BBM terapung dalam kapal tongkang, PT Tripatra Nusantara bebas melakukan aktivitas karna mempunyai izin Kantor Lingkungan Hidup Pesawaran. Kapal tangker PT Tripatra Nusantara mengaku mendapat pasokan dari Pertamina lalu solar di antarkan ke perusahaan pertambangan di luar Lampung.3
Pengaturan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup di atur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 sebagai undang-undang pokok mempunyai ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum, yaitu adanya yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakkan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
Pengaturan tentang upaya-upaya perlindungan sumber daya alam hayati di laut terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3
Di kutip dari koran Radar Lampung 22 september 2014 , hlm 7
4
dan PP No.15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Beberapa konsep yang berhubungan dengan perlindungan sumber daya alam hayati, konservasi, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Pasal 1 a UU No.5 Tahun 1983 menyatakan Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 1 d UU No.5 Tahun 1983 menyatakan bahwa Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 1 e UU No. 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan disebakan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja atau pun tidak sengaja yang telah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN PESAWARAN”.
LINGKUNGAN DI PANTAI MUTUN KABUPATEN
5
1.2 Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran? b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran?
1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat ruang lingkup kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang HukumAdministrasi Negara khususnya Hukum Lingkungan, yaitu melihat dari literature-literature, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, serta pendapat-pendapat dari para ahli mengenai pokok pembahasan ini, sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah Pantai Mutun.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Memperoleh deskripsi lengkap mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. b. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.
6
1.5 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2: a. Kegunaan Teoretis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara dalam lingkup pencemaran lingkungan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran b. Kegunaan Praktis Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah: 1) Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum. 2) Sebagai salah satu rekomendasi kepada instansi yang berwenang sebagai perbandingan dalam menghadapi masalah tentang penegakan hukum dalam pencemaran air laut. 3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu pada Fakultas hukum Universitas Lampung.
