1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Salah satu tantangan terberat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi abad 21 ini adalah bagaimana menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing (Permendiknas No.22 Tahun 2006). Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Dengan modal Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, suatu bangsa mampu bermitra dan berkompetensi pada tataran global. Kualitas SDM bangsa Indonesia masih berada dalam tataran rendah baik secara akademis maupun non-akademis, hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya kenakalan remaja, perkelahian siswa antar sekolah, pembalakan di sekolah dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pendidikan; sehingga kurang dapat menyumbangkan partisipasi potensinya baik fisik maupun non-fisik dalam pembangunan. Dalam konteks demikian, untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia, pemerintah dan masyarakat harus menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana inti dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing pada era global ini.
2
Sebagaimana tertulis dalam pasal 6 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan ini merupakan arah bagi semua penyelenggara dan pelaksana pendidikan dalam lingkup sistem pendidikan nasional. Pendidikan harus berfungsi membentuk bangsa yang bermartabat dan bangsa yang dapat hidup di dunia modern. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menjunjung tinggi tata nilai suatu peradaban moderen. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kesantunan, keramah tamahan, keberagaman, dan ketaatan pada aturan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Karena itu sikap profesionalisme dalam dunia pendidikan, tidak sekedar dinilai formalitas tetapi harus fungsional dan menjadi prinsip dasar yang melandasi aksi operasionalnya. Di sinilah letak pentingnya standar mutu professional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu (Jasin, 1997:25). Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru merupakan salah satu faktor kunci terhadap keberhasilan pendidikan dalam masyarakat. Kualitas dan kompetensi guru dianggap memiliki pengaruh terbesar dalam kualitas pendidikan. Guru yang
3
berkualitas dengan sendirinya akan menghasilkan lulusan/murid yang baik atau output dari sekolah yang berkualitas, sebaliknya bila guru dalam suatu sekolah kompetensinya rendah maka kualitas lulusan juga akan rendah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB IV Pasal 20 menyatakan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perekembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional (Yamin, 2006:2). Sertifikasi bagi guru pada dasarnya adalah untuk mengukur dan meningkatkan mutu guru. Dengan adanya sertifikasi diharapkan
4
mutu guru meningkat. Jika mutu guru meningkat, maka mutu pembelajaran juga akan meningkat. Jika mutu pembelajaran meningkat maka diharapkan mutu pendidikan juga akan meningkat. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN),menyatakan bahwa sertifikasi profesionalisme guru dapat diberikan kepada guru yang telah memiliki standar kualifikasi dan standar kompetensi Oleh sebab itu sertifikasi guru merupakan syarat mutlak bagi guru untuk menjadi guru professional. Sertifikasi guru dalam jabatan dapat dinyatakan layak tidaknya melalui penilaian portofolio sebagaimana tertera dalam Permendiknas No. 18 tahun 2007. Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Penilaian portofolio guru adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (ditjen PMPK) menunjukkan, dari sekitar 2,05 juta guru (negeri dan swasta) baru 733.881 guru yang berkualifikasi diatas D-3 yang berhak disertifikasi. Selebihnya 1.323.729 orang; masih berpendidikan D-3 ke bawah. Mereka ini terlebih dahulu harus ditingkatkan kualifikasi pendidikannya sehingga minimal D-4 atau S-1. Berdasarkan data UPTSP SMPN 1 Trawas, menunjukkan
5
hanya satu dari 29 guru yang masih memiliki kualifikasi akademik dibawah S1. Dari 21 guru lulus sertifikasi, 18 orang guru lulus portofolio dan 3 orang guru lulus PLPG. Pelaksanaan program sertifikasi sudah berjalan sekitar empat tahun, namun ternyata masih banyak persoalan yang dijumpai di lapangan. Persoalan-persoalan tersebut timbul karena portofolio ternyata dijadikan satu-satunya bentuk penilaian kelulusan sertifikasi guru, padahal portofolio yang dikumpulkan oleh berbagai peserta sertifikasi tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak logis. Banyak hal yang menjadi latar belakang guru mengejar sertifikasi. Ada yang mengejar sertifikasi demi gengsi/prestise, peningkatan status sosial, jenjang karier, kesejahteraan, namun ada yang memang benar-benar demi profesionalisme. Demikian juga yang terjadi di SMP Negeri 1 Trawas, kabupaten Mojokerto. Karena latar belakang yang berbeda-beda, maka portofolio yang dikumpulkan oleh peserta sertifikasi tersebut ada yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak logis karena menyalin hasil karya orang lain. Fenomena yang terjadi secara konteks berdasar pengamatan peneliti bahwa guru-guru yang telah bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Trawas belum menunjukkan perubahan tingkat kinerja yang signifikan jika dibanding ketika belum memperoleh predikat sebagai tenaga profesional. Masih diketemukan banyak guru tidak membuat persiapan mengajar, padahal itu penting
sebagai acuan dalam
melaksanakan pembelajaran. Model dan metode pembelajaran yang ia laksanakan masih bersifat konvensional. Buka, catat, dan tutup buku masih sebagai andalan dalam melaksanakan pembelajaran. Masih ada guru yang mengajar dengan sistem
6
remot, siswa diberi tugas kemudian ditinggal untuk melakukan hal yang lain. Proses penilaian yang ia lakukan terhadap kompetensi siswa, asal memberi nilai tanpa memperhatikan hakekat dari penilaian itu sendiri. Predikat sebagai guru profesional yang telah diperolehnya hanya sebatas pada tujuan untuk memperoleh tambahan tunjangan. Tambahan tunjangan yang telah diperoleh mendorong untuk memperbesar kebutuhan konsumtif bukan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Guru yang menganggap
komitmen dengan predikat sebagai guru
bahwa
tambahan
tunjangan
yang
telah
profesional akan diperoleh
akan
dipertanggungjawabkan baik secara spiritual maupaun secara moral. Secara spiritual mengandung pengertian bahwa tambahan gaji yang diterima akan dianggap membawa manfaat dan barokah apabila guru dalam menjalankan tugas dilandasi oleh sikap ikhlas. Mereka akan merasa berdosa jika tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Secara moral, guru bersertifikat pendidik akan mendapat cemoohan, gunjingan serta mendatangkan sikap iri dari teman sejawat maupun masyarakat jika tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.. Tujuan akhir kebijakan sertifikasi guru adalah pengembangan dan peningkatan kualitas guru. Oleh sebab itu, sebelum dan sesudah lulus sertifikasi, guru harus dapat mengubah sikap yang lebih positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi bagi guru pada dasarnya adalah pintu masuk untuk mengukur dan meningkatkan mutu guru. Dengan adanya
7
sertifikasi diharapkan mutu guru meningkat. Jika mutu guru meningkat maka mutu pembelajaran juga akan meningkat. Jika mutu pembelajaran meningkat maka diharapkan mutu pendidikan juga akan meningkat. Jika mutu pendidikan meningkat maka diharapkan kualitas SDM bangsa Indonesia juga akan meningkat. Orientasi penelitian ini akan terfokus pada kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai agen pembelajaran yang sudah sertifikasi di lingkup dinas pendidikan kecamatan Trawas – Mojokerto, khususnya di SMP Negeri 1 Trawas. Seperti yang sudah diungkap di atas, bahwa salah satu “kejenuhan” yang dialami pada akhir-akhir ini adalah kualitas guru. Karena itu penelitian ini akan melihat upaya-upaya pengembangan yang dilakukan oleh sekolah (pimpinan) dan guru itu sendiri dalam mengembangkan kualitas kinerjanya. Tema pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis kinerja guru lulus sertifikasi di SMP Negeri 1 Trawas -mojokerto. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peningkatan kualitas kinerja individu guru yang sudah lulus sertifikasi di SMP Negeri 1 Trawas -mojokerto sesuai dengan pasal 20, UU No. 14 tahun 2005? 2. Bagaimanakah persepsi guru yang sudah lulus sertifikasi terhadap kinerja guru sesuai dengan pasal 20, UU No. 14 tahun 2005? 3. Bagaimanakah kendala pengembangan kinerja guru yang sudah lulus sertifikasi?
8
4. Bagaimanakah strategi yang dilakukan guru dan sekolah untuk mengatasi kendala pengembangan kinerja guru lulus sertifikasi? C. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui peningkatan kinerja guru yang sudah lulus sertifikasi di lingkungan SMP 1 Negeri Trawas, kabupaten Mojokerto. 2. Mengetahui persepsi guru yang sudah lulus sertifikasi terhadap kinerja guru sesuai dengan pasal 20, UU No. 14 tahun 2005. 3. Mengetahui kendala dalam peningkatan kinerja guru yang sudah sertifikasi 4. Menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan guru dan sekolah
untuk
meningkatkan kinerja guru lulus sertifikasi. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 1. Manfaat Teoritis a. Menambah dan memperdalam pengetahuan di bidang kebijakan dan pengembangan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas guru bersertifikat pendidik di SMPN 1 Trawas Kabupaten Mojokerto. b. Menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian maupun penelitian lebih lanjut terhadap masalah peningkatan profesionalitas guru bersertifikat pendidik
9
2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti, hasil penelitian akan menambah wawasan tentang peningkatan Sumber Daya Manusia, kepemimpinan, kinerja guru, dan pengetahuan dalam kebijakan pendidikan b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pelaku kebijakan terutama dalam peningkatan kinerja guru lulus sertifikasi di SMPN 1 Trawas Kabupaten - Mojokerto. E. Penegasan Istilah Untuk memperjelas istilah agar tidak terjadi kesalahan persepsi maka perlu ditegaskan istilah-istilah sebagai berikut : 1. Analisis Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2005). 2. Analisis kebijakan Analisis kebijakan adalah upaya untuk memahami kondisi yang ada dengan memanfaatkan segala data dan informasi sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan. (Balitbangdikbud, 2001:P.2) 3.
Kebijakan Sertifikasi Kebijakan Sertifikasi adalah kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi profesionalisme guru. Program sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan atau dosen sebagai tenaga professional (Yamin, 2006:2).
10
Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesioanal setelah lulus uji kompetensi (pedagogis, kepribadian, sosial, profesional) melalui portofolio baik yang lulus portofolio maupun yang lulus melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Guru. 4.
Profesionalitas Guru Profesionalitas guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan kualitas akademik dan terpenuhinya standar kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diaplikasikan dalam sikap dan perbuatan baik sebagai tenaga pendidik maupun sebagai agen pembelajaran.
5.
Guru Guru adalah pendidik professional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 Bab I, 2006:8).
6.
Kinerja Guru Kinerja seorang guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas pokok guru yaitu kegiatan belajar mengajar (KBM), Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru
dalam melakukan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001:67).
11
7.
Persepsi. Proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. (Davidoff dalam Walgito, 1994:53).
