BAB I PENDAHULUAN. Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah,

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya pada bidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah. Selain UU No.32 Tahun 2004 ditetapkan juga UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi. Konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (budgeting reform), khususnya reformasi APBD. APBD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dimana Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Sesudah RAPBD disetujui oleh DPRD, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Adapun proses pengesahan kebijakan anggaran daerah yaitu Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Termasuk dalam Draft Anggaran adalah Nota Keuangan. Pembahasan Draft Anggaran didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran disepakati. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilaksanakan hanya setelah divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk anggaran provinsi dan oleh Gubernur untuk anggaran Kota atau Kabupaten. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga koherensi antara kebijakan daerah dan nasional, antara kepentingan publik dan kepentingan pemerintah daerah, dan untuk menilai apakah anggaran yang direncanakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan daerah lain yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebelum ditetapkan oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD


3

yang telah disetujui oleh DPRD serta draft Peraturan Gubernur tentang Detailization dari APBD harus diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi. Konsekuensi, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh Kabupaten/Kota Parlemen dan rancangan Kepala Badan/Peraturan Walikota tentang Detailization dari APBD harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah divalidasi kemudian akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Peraturan Daerah tentang APBD. Kepala Daerah juga menetapkan Peraturan tentang Detailization dari APBD. Tanggal terbaru dari diberlakukannya kedua Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Detailization dari APBD adalah 31 Desember. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun amanat UU 32/2004 untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masih jauh dari apa yang diharapkan. Daerah-daerah yang diberikan kewenangan mengurusi dirinya sendiri justru memanggul beban masalah yang besar, terutama ketidakberesan mengelola APBD untuk rakyat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan selama empat semester terakhir menunjukkan tren jumlah kasus kerugian negara semakin meningkat dan tingkat penyelesaiannya turun pada


4

semester I tahun anggaran 2013. Pada semester I TA 2013 jumlah kasus kerugian negara meningkat hingga 24,56 persen dari semester sebelumnya (BPK, 2014). Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggung jawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 33/2004). Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Berdasarkan kutipan dari media republika dijelaskan bahwa Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mencatat kinerja realisasi belanja pemerintah provinsi (pemprov) sampai dengan semester I 2014 mencapai 23


5

persen. Angka itu lebih rendah dari pencapaian periode yang sama tahun 2013, yaitu 31 persen. Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terdapat tiga persoalan utama yang kerap membelenggu pelaksanaan anggaran daerah, diantaranya adalah adanya mal administrasi dalam pelaporan keuangan daerah yang terindikasi dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tabel 1.1 Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemerintahan Tahun 2010-2014 Pemerin tahan

Provinsi

Kabupaten

Kota

Pemerintah Daerah

Tahun WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total 2010 2011 2012 2013

6

22

0

5

33

16 254 23 103 396 12

67

3 11

93

WTP

WDP

TW

TMP

Total

34

343

26

119

522

18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100% 6,51% 65,71% 4,98% 22,80% 100% 10

19

0

4

33

36 268 6 89 399 21

62

2

7

92

67

349

8

100

524

30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100% 12,79% 66,60% 1,53% 19,08% 100% 17

11

0

5

33

72 256 6 67 401 31

52

0

7

90

120

319

6

79

524

52% 33% 0% 15% 100% 18% 64% 1% 17% 100% 34% 58% 0% 8% 100% 22,90% 60,88% 1,15% 15,08% 100% 16

15

0

2

33 105 241 11 41 398 35

55

0

3

93

156

311

11

46

524

48% 45% 0% 6% 100% 26% 61% 3% 10% 100% 38% 59% 0% 3% 100% 29,77% 59,35% 2,10% 8,78% 100%

4 19 504 2014 26 7 0 1 34 169 188 4 18 379 56 35 0 0 91 251 230 (Sem I) 76% 21% 0% 3% 100% 44% 50% 1% 5% 100% 62% 38% 0% 0% 100% 49,80% 45,63% 0,79% 3,77% 100%

Sumber : IHPS I BPK-RI Tahun 2015 http://bpk.go.id WTP : Wajar Tanpa Pengecualian WDP : Wajar Dengan Pengecualian TW : Tidak Wajar TMP : Tidak Memberi Pendapat Upaya untuk terus melakukan perbaikan atas kinerja keuangan pemerintah daerah tentu terus dilakukan. Hal ini terlihat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015, dimana BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dari 539 LKPD yang seharusnya menyerahkan LKPD Tahun 2014 yaitu 251 diantaranya mendapat opini WTP (49,80%), 230 opini WDP (45,64%), 4 opini Tidak Wajar (TW) (0,79%), dan


6

19 opini TMP (3,77%). LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 20,03% dibandingkan tahun 2013 atau dari 29,77% pada tahun 2013 menjadi 49,80% pada tahun 2014. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukan kenaikan kualitas LKPD. Akan tetapi kita tidak bisa puas dengan hasil tersebut, karena masih ada beberapa LKPD yang mendapat opini WDP, TW, dan bahkan TMP. Sehingga upaya untuk terus meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah harus terus dilakukan. Berdasarkan IHPS I BPK-RI Tahun 2015, ditemukan permasalahan ketidakpatuhan

terhadap

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

mengakibatkan kerugian daerah meliputi 2.422 permasalahan senilai Rp1,42 triliun pada 473 pemerintah daerah. Dan permasalahan yang menyebabkan kerugian paling besar ada pada provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kerugian kurang lebih 206,78 miliar. Seharusnya sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta bisa meminimalisir adanya permasalahan yang ada. Tabel 1.2 Rasio Pertumbuhan Asset dan Ekuitas Pemerintah Indonesia (Triliun Rupiah) Uraian Asset Pertumbuhan (%) *)

2010 2.423,69

2011 3.023,45 24,75

2012 3.432,98 13,55

Ekuitas Pertumbuhan (%) *)

627,61

1.076,07 71,46

1.276,10 18,59

2013 3.567,59 3,92

915,49 1.012,54 (28,26) 10,60

Sumber : Kementerian Keuangan, 2016 http://kemenkeu.go.id *) r = ((t1 – t0) / t0) x 100% Keterangan : r = Pertumbuhan Asset atau Ekuitas t1 = Tahun yang dihitung t0 = Tahun sebelumnya


2014 3.910,92 9,62

7

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, debt service coverage ratio, dan pertumbuhan (Halim dalam Sularso, 2011). Jika dilihat dari pertumbuhan asset dan ekuitas pada Tabel 1.2, sempat terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2013 terutama pada pertumbuhan ekuitas. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kinerja keuangan Pemerintah di Indonesia. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD-nya sehingga seharusnya porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat.


8

Tabel 1.3 Penyerapan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Tahun Anggaran PAD (a) Realisasi PAD (b) Penyerapan (%) *)

2010 48.604,94 56.726,59 116,71

2011 59.547,38 73.620,31 123,63

2012 75.070,59 86.541,91 115,28

2013 92.453,18 101.596,40 109,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 http://bps.go.id diolah *) r = (b / a) x 100% Keterangan : r = Penyerapan Anggaran a = Anggaran tahun dihitung b = Realisasi tahun dihitung

2014 120.376,28 121.450,82 100,89

Penyerapan anggaran pendapatan asli daerah termasuk baik karena realisasi atas pendapatan asli daerah selalu melebihi pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1.3 dimana penyerapan anggaran selalu di atas 100 persen yaitu 116,71 persen pada tahun 2010, 123,63 persen pada tahun 2011, 115,28 persen pada tahun 2012, 109,89 persen pada tahun 2013, dan 100,89 persen pada tahun 2014. Tabel 1.4 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Uraian PAD Pertumbuhan (%) *)

2010 56.726,59

2011 73.620,31 29,78

2012 86.541,91 17,55

2013 101.596,40 17,40

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 http://bps.go.id diolah *) r = ((t1 – t0) / t0) x 100% Keterangan : r = Pertumbuhan PAD t1 = Tahun yang dihitung t0 = Tahun sebelumnya


2014 121.450,82 19,54

9

Namun, berdasarkan data pada Tabel 1.4 dapat terlihat bahwa realisasi pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, akan tetapi persentase kenaikan tersebut semakin menurun terutama pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 17,55 persen pada tahun 2012 dan 17,40 persen pada tahun 2013. Padahal PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Julitawati, Darwanis, & Jalaluddin 2012). Maka dari itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap sturktur APBD. Salah satu bagian dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaranya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.


10

Tabel 1.5 Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Tahun 2010 Anggaran DAU (a) 19.298,97 Realisasi DAU (b) 19.247,32 Penyerapan (%) *) 99,73

2011 21.894,90 22.553,28 103,01

2012 27.052,24 27.381,82 101,22

2013 31.115,93 30.977,87 99,56


2014 34.101,38 34.121,93 100,06

Anggaran atas dana alokasi umum dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1.5 dimana penyerapan dana alokasi umum hampir selalu mencapai target yang di anggarkan. Dimana penyerapannya secara berurutan yaitu 99,73 persen pada tahun 2010, 103,01 persen pada tahun 2011, 101,22 persen pada tahun 2012, 99,56 persen pada tahun 2013, dan 100,06 persen pada tahun 2014. Tabel 1.6 Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Uraian DAU Pertumbuhan (%) *)

Realisasi Tahun 2010 19.247,32

Realisasi Tahun 2011 22.553,28 17,18

Realisasi Tahun 2012 27.381,82 21,41

Realisasi Tahun 2013 30.977,87 13,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 http://bps.go.id diolah *) r = ((t1 – t0) / t0) x 100% Keterangan : r = Pertumbuhan DAU t1 = Tahun yang dihitung t0 = Tahun sebelumnya


Realisasi Tahun 2014 34.121,93 10,15

11

Kebutuhan pemerintah daerah atas dana alokasi umum terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada Tabel 1.6 dimana realisasi DAU dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu bertambah, bahkan pada tahun 2012 realisasi DAU mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 21,41 persen atau dari 22.553,28 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi 27.381,82 miliar rupiah pada tahun 2012. Hal ini membuktikan ketergantungan pemerintah daerah atas bantuan pemerintah pusat melalui DAU selalu bertambah dari tahun ke tahun. Selain DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan mengunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam Undang Undang No. 33/2004 Pasal 39 dinyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Penggunaan dana perimbangan untuk DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan.


12

Tabel 1.7 Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Tahun Anggaran DAK (a) Realisasi DAK (b) Penyerapan (%) *)

2010 808,02 819,61 101,43

2011 1.194,30 1.270,16 106,35

2012 1.335,81 1.332,53 99,75

2013 1.833,38 1.775,39 96,84


2014 1.860,27 1.873,24 100,70

Anggaran atas dana alokasi khusus dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1.7 dimana penyerapan dana alokasi khusus hampir selalu mencapai target yang di anggarkan. Dimana penyerapannya secara berurutan yaitu 101,43 persen pada tahun 2010, 106,35 persen pada tahun 2011, 99,75 persen pada tahun 2012, 96,84 persen pada tahun 2013, dan 100,70 persen pada tahun 2014. Tabel 1.8 Realisasi Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Uraian DAK Pertumbuhan (%) *)

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 819,61

1.270,16 54,97

1.332,53 4,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 http://bps.go.id diolah *) r = ((t1 – t0) / t0) x 100% Keterangan : r = Pertumbuhan DAK t1 = Tahun yang dihitung t0 = Tahun sebelumnya


1.775,39 33,23

1.873,24 5,51

13

Pada Tabel 1.8 terlihat bahwa realisasi DAK selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, bahkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011 dan 2013 yaitu sebesar 54,97 persen dan 33,23 persen. Hal ini membuktikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat melalui DAK selalu bertambah dari tahun ke tahun. DAU dan DAK merupakan komponen yang penting dalam pendapatan pemerintah daerah. Maka dari itu penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus di awasi dengan ketat. Pasalnya ada banyak dana transfer yang tidak terealisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Salah satu kasus terkait dana perimbangan seperti yang disampaikan oleh media kompas online, dimana terjadi kasus penyalahgunaan sebagian dari anggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tual tahun 2014 senilai Rp 3,99 miliar. Penyalahgunaan dana tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, Maluku dan Direktur PT Pribumi Jaya yang bertindak sebagai kontraktor dalam proyek tersebut (Kompas, 2016). Selain kasus terkait penyalahgunaan Dana Alokasi Umum, kasus yang hampir sama juga terjadi pada Dana Alokasi Khusus. Seperti yang disampaikan pada media online tribunnews, telah terjadi kasus penyalahgunaan anggaran pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kab. Kepulauan Sitaro, Manado tahun 2012 sebesar Rp 924 juta. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat Sekretaris Disdikpora ini tentu menambah kekhawatiran atas realisasi Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Tribunnews, 2016). Dengan adanya kasus – kasus tersebut, maka pelaksanaan atas realisasi dana


14

perimbangan harus diawasi dengan ketat supaya dana perimbangan dapat terealisasi dengan baik. Dalam usaha memberikan pelayanan publik yang baik, maka Pemerintah Daerah perlu merealisasikan belanja modal. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Realisasi belanja modal dinilai memiliki dampak lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan realisasi belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini dikarenakan belanja modal bisa digunakan instansi pemerintah untuk melakukan investasi yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tabel 1.9 Penyerapan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Tahun 2010 Anggaran BM (a) 26.722,96 Realisasi BM (b) 25.339,01 Penyerapan (%) *) 94,82

2011 2012 27.109,33 31.834,68 26.332,97 29.969,89 97,14 94,14

2013 43.054,25 36.569,39 84,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 http://bps.go.id diolah *) r = (b / a) x 100% Keterangan : r = Penyerapan Anggaran


2014 60.923,95 36.839,40 60,47

15

a b

= Anggaran tahun dihitung = Realisasi tahun dihitung Namun kenyataannya penyerapan anggaran atas belanja modal masih

sangatlah buruk. Hal ini terlihat pada Tabel 1.9 dimana penyerapan anggaran belanja modal tidak pernah mencapai 100 persen. Bahkan pada tahun 2014 penyerapan anggaran belanja modal hanya mencapai 60,47 persen. Hal ini berarti Pemerintah Daerah tidak menggunakan anggaran belanja modal secara efektif. Tabel 1.10 Perbandingan Alokasi Belanja PEMDA Seluruh Indonesia (Miliar Rupiah) Uraian Belanja Operasi (a) Belanja Modal (b) Jumlah Belanja Langsung (y)

2010 Realisasi 33.662 25.339 59.001

% *) 57 43 100

2011 Realisasi 39.294 26.333 65.627

% *) 60 40 100

2012 Realisasi 48.007 29.970 77.977

% *) 62 38 100

2013 Realisasi 57.431 36.569 94.001

% *) 61 39 100

2014 Realisasi % *) 58.738 61 36.839 39 95.577 100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 http://bps.go.id diolah *) (a / y) x 100% atau (b / y) x 100% Dalam pengalokasian anggaran, pemerintah lebih cenderung memperbesar belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang daripada belanja modal. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.10 alokasi belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja modal. Realisasi belanja modal bahkan tidak pernah mencapai 50% dari jumlah realisasi belanja langsung selama tahun 2010 sampai 2014. Sebagai contoh pada tahun 2010 terdapat selisih sebesar 14 persen, dimana belanja operasi dialokasikan sebesar 57 persen dari jumlah belanja langsung sedangkan belanja modal hanya dialokasikan sebesar 43 persen dari jumlah belanja langsung. Hal ini serupa dengan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dimana selisih antara keduanya secara berurutan adalah 20 persen pada tahun 2011, 24


16

persen pada tahun 2012, 22 persen pada tahun 2013, dan 22 persen pada tahun 2014. Padahal peran belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan belanja operasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari faktor-faktor finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap sturktur APBD. Selain PAD, DAU, dan DAK, bertambahnya Belanja Modal pada suatu daerah akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor yang akan berujung pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan jumlah penduduk merupakan bagian dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk di suatu daerah akan berpengaruh tehadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik, dengan adanya tuntuntan tersebut maka pemerintah akan terdorong untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


17

Penelitian Yanto, Hamdi, dan Meihendri (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Wenny (2012) yang menyatakan bahwa PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nugroho dan Rohman (2012) mengemukakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan namun dengan arah negatif, sementara hasil penelitian Rochmah (2015) menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Febriansyah (2015) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Julitawati (2012) menyatakan bahwa DAU bagian dari dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil Penelitian Febriansyah (2015) menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan, namun hal ini bertentangan dengan penelitian Rukmana (2013) yang menyatakan bahwa DAK bagian dari dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.


18

Penelitian Rustiyaningsih dan Immanuela (2014) menunjukkan bahwa Ukuran (size), Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Leverage, dan Hasil Audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sementara PAD dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Hasthoro, H.A. dan Suhardjanto, Djoko yang menyatakan bahwa ukuran, korupsi, dan jumlah SKPD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sementara belanja modal, jumlah penduduk, dan kualitas teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PAD, BELANJA MODAL, DAU, DAN DAK

TERHADAP

KINERJA

KEUANGAN

DAERAH

DENGAN

KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada PEMPROV se-Indonesia Tahun 2010 – 2014)”. B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap jumlah penduduk?

2.

Apakah belanja modal berpengaruh terhadap jumlah penduduk?

3.

Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap jumlah penduduk?

4.

Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap jumlah penduduk?


19

5.

Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

6.

Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

7.

Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

8.

Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

9.

Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

10. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk? 11. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk? 12. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk? 13. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah penduduk.


20

b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap jumlah penduduk. c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap jumlah penduduk. d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap jumlah penduduk. e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan daerah. f. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah. g. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah. h. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kinerja keuangan daerah. i. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan daerah. j. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk. k. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk. l. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk.


21

m. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan daerah melalui jumlah penduduk. 2. Kontribusi Penelitian Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat berguna dan bermanfaat, baik kegunaan praktik maupun kegunaan kebijakan, diantaranya sebagai berikut : a.

Kontribusi Praktik Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

b. Kontribusi Akademik Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai keuangan pemerintah daerah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji lebih lanjut dalam topik yang sama.


BAB I PENDAHULUAN. Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah,

Recommend Documents