BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Reformasi menjadi tonggak sejarah perubahan dari tatanan kehidupan kelembagaan dan birokrasi di Indonesia, dimana semua stakeholder mulai menuntut penyelenggaran good governance dari organisasi sektor publik. Penyelenggaraan organisasi publik berdasarkan good governance menjadi keharusan di era sekarang karena berdasarkan pengalaman sebelum reformasi bahwa sebuah organisasi yang dikelola tanpa pedoman dan arah yang jelas akan membawa dampak yang sangat buruk. Banyak konsep mengenai good governance seperti dari United Nation Development Programme (UNDP), World Bank dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) akan tetapi terdapat beberapa perbedaan penekanan mengenai
konsep good governance. United Nation Development
Programme (UNDP) lebih menekankan pembangunan manusia yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan transformasi administrasi publik. Kemudian Bank Dunia menekankan perhatiannya pada pendayagunaan sumber daya sosial dan ekonomi bagi pembangunan. Sedangkan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menekankan
pada penghargaan hak-hak asasi manusia,demokrasi, dan
legitimasi pemerintah. (Wiranto dalam Wahyu, 2012) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan pelayanan publik yang baik sehingga membuat pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 1
2
Pemerintah (AKIP). Inpres Nomor 7 Tahun 1999 berisi mengenai instruksi kepada pimpinan organisasi sektor publik untuk menyampaikan pencapaian kinerja nya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu memberikan informasi kepada para stakeholder mengenai capaian kebijakan dan program ataupun kegiatan yang sudah direncanakan oleh organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan organisasi sektor publik dalam menjalankan program atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja dapat menjadi feedback atau umpan balik kepada pemangku kepentingan seperti pimpinan lembaga/kementerian, kepala daerah , dan pimpinan institusi untuk menjadi bahan evalasi agar kinerja dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Sistem yang telah dikembangkan oleh pemerintah selama ini yaitu dengan adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ternyata belum mampu menjawab keinginan para stakeholder. Instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam LAKIP belum dapat menggambarkan kinerja organisasi keseluruhan secara nyata karena SAKIP belum mempunyai alat ukur kinerja intangible melainkan berisi ukuran kinerja yang masih bersifat program berbasis anggaran sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian visi organisasi (Isutami,2010).
3
Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi secara garis besar melewati tiga tahap yaitu tahap pertama
diawali dengan perencanaan mengenai program atau
aktivitas yang akan dijalankan oleh organisasi, fase kedua yaitu dijalankan atau diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tahap terakhir yaitu pelaporan mengenai pencapaian organisasi dalam suatu periode tertentu. Organisasi sektor publik harus menerapkan manajemen kinerja yang bagus yaitu mencakup ketiga tahap yaitu perencanaan, proses, dan pelaporan agar misi yang diemban oleh organisasi dapat tercapai. Banyak instrumen dalam pengukuran kinerja yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja suatu organisasi, seperti rasio laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan, prinsip value for money dengan 3E (Ekonomis, Efisisen, dan Efektif) untuk menilai pencapaian sebuah program, dan juga ada BSC yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton yang bisa digunakan untuk mengukur tidak hanya dari aspek keuangan tapi juga non-keuangan. Peneliti tertarik untuk meneliti di sektor pendidikan karena pendidikan merupakan elemen dasar untuk membentuk negara yang maju, makmur dan kuat selain sektor kesehatan dan ekonomi. Sektor pendidikan sekarang menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini ditandai dengan komitmen dari pemerintah untuk mengalokasikan 20% dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Secara khusus dapat dilihat bahwa alokasi dana APBN untuk perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dibawah ini
4
merupakan tabel yang menggambarkan perkembangan alokasi dana APBN untuk perguruan tinggi. Tabel 1.1 Belanja APBN untuk Dana Pendidikan Tinggi (2007-2013) (dalam miliaran) Keterangan
Jumlah Dana
Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
LKPP Tahun 2007 6.904,4 LKPP Tahun 2008 13.096,4 89,6% LKPP Tahun 2009 22.189,3 69,4% LKPP Tahun 2010 27.230,8 22,7% LKPP Tahun 2011 35.694,5 31,1% APBN-P 2012 41.940,1 17,5% APBN 2013 38.168,8 (8,9%) Sumber : Data primer diolah, nota keuangan APBN 2013 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa belanja APBN untuk dana pendidikan tinggi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semakin tingginya alokasi dana APBN untuk pendidikan patut diapresiasi oleh semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, akan tetapi yang menjadi masalah yaitu bagaimana menggunakan alokasi dana APBN ini secara optimal dan membawa hasil atau outcome yang diharapkan. Peneliti tertarik menjadikan FKIP UNLAM sebagai objek penelitian karena FKIP Unlam memiliki peran yang sangat penting dalam sektor pendidikan khususnya untuk daerah Kalimantan Selatan karena FKIP UNLAM mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai tempat untuk untuk proses belajar mengajar dan juga tempat
5
untuk pendidikan para calon guru. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi dari FKIP UNLAM, yaitu : ’Misi’ ”Menjadi Lembaga pendidikan Tenaga Kependidikan yang terkemuka, yang lulusannya memiliki kemampuan akademik, profesional, dan menguasai teknologi informasi serta daya saing tinggi.” ’Visi’ 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang lulusannya menjadi tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP/Mts) SMA, dan SMK serta Pendidikan Tinggi sesuai kebutuhan pengembangan pendidikan dan pembangunan. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan bidang keilmuan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan pendidikan dan pembangunan. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan kinerja dosen dan karyawan. 4. Melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan PTN/PTS di dalam dan di luar negeri, serta
dengan
instansi-instansi
pemerintah
dan
lembaga-lembaga
kemasyarakatan lainnya. 5. Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi sehingga setiap lulusan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan.
6
Jadi berdasarkan visi dan misi FKIP UNLAM diatas dapat kita ketahui bahwa FKIP UNLAM sebagai organisasi yang memiliki peran sangat penting khususnya menghasilkan calon-calon tenaga pendidik untuk wilayah Kalimantan Selatan. Banyak para peneliti mengemukakan aspek atau dimensi apa yang harus diukur dari sebuah organisasi pendidikan seperti fakultas pada sebuah universitas. Pengukuran kinerja fakultas di universitas dapat diukur untuk tiga aktivitas yaitu pengajaran, penelitian, dan pelayanan. Penilaian/pengukuran kinerja lebih banyak berfokus pada area dari pengajaran dan penelitian, sedangkan kinerja dari pelayanan hanya mendapat perhatian yang sedikit (Kurz et al., 1989). Pada hakikatnya sebuah organisasi pendidikan hanya melaksanakan pengajaran dan penelitian, sehingga sangat wajar banyak peneliti mengukur kinerja hanya berfokus kepada dua kegiatan/dimensi yaitu pengajaran dan penelitian. Akan tetapi kedua dimensi ini sebenarnya berlawanan antara kualitas pengajaran dengan produktivitas penelitian, hal ini sangat wajar karena apabila organisasi pendidikan lebih menekankan perhatian pada dimensi pengajaran, maka kemungkinan besar produktivitas penelitian akan rendah. Akan tetapi jika sebuah fakultas hanya diukur dengan dua dimensi pengajaran dan penelitian maka hasil dari pengukuran tidak akan menggambarkan kondisi sebenarnya dari sebuah organisasi pendidikan. Pada zaman sekarang banyak peneliti percaya bahwa evaluasi pada pendidikan tinggi harus menggunakan konsep dari berbagai ukuran/dimensi yang merefleksikan dari tujuan sebuah organisasi pendidikan sehingga Shao dkk (2007) menyatakan bahwa banyak peneliti telah menemukan kriteria esensial dari evaluasi
7
kinerja fakultas adalah pengajaran, penelitian, dan pelayanan. Akan tetapi ada beberapa
peneliti
untuk
mengukur
kinerja
organisasi
pendidikan
dengan
mengklasifikasikannya menjadi kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan, Chen dkk (2004) menyatakan sangat penting untuk menggunakan berbagai ukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja seperti antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencapaian kinerja perguruan tinggi di FKIP Unlam dengan judul penelitian sebagai berikut : “Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi (Studi pada FKIP Universitas Lambung Mangkurat)” 1.2. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menyajikan rumusan permasalahan yaitu: a. Organisasi sektor publik mempunyai kewajiban untuk mengukur dan menyampaikan pencapaian dari program-program yang telah direncanakan dan dijalankan sebagai wujud bentuk akuntabilitas publik. Akan tetapi Pimpinan organisasi pendidikan di FKIP UNLAM ternyata belum melaksanakan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program yang sudah direncanakan dan diprogramkan. b. Pimpinan organisasi pendidikan di FKIP UNLAM belum melakukan pemetaan aspek-aspek kinerja yang harus diukur dalam sebuah organisasi pendidikan.
8
1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana hasil pengukuran kinerja FKIP UNLAM dengan menggunakan empat aspek yaitu keuangan, pelayanan komunitas/masyarakat, pendidikan dan pengajaran, serta penelitian? b. Apakah Pimpinan FKIP UNLAM memiliki metode /cara untuk merencanakan program/kegiatan agar program/kegiatan mampu mencapai kinerja yang optimal? 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: a
Mengetahui pencapaian kinerja FKIP UNLAM dilihat dari empat aspek yaitu keuangan, pelayanan komunitas/masyarakat, pendidikan dan pengajaran, serta penelitian .
b. Memberikan alternatif metode pengukuran kinerja melalui empat aspek yaitu keuangan, pelayanan komunitas/masyarakat, pendidikan dan pengajaran, serta penelitian pada FKIP UNLAM. 1.5. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian antara lain yaitu: 1. Memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan FKIP UNLAM untuk mengukur kinerja organisasi dengan empat aspek keuangan, pelayanan komunitas/masyarakat, pendidikan dan pengajaran, serta penelitian
9
2. Memberikan alternatif alat bantu untuk merencanakan program/kegiatan menggunakan Logic Model agar program/kegiatan yang direncanakan memperoleh kinerja yang optimal.
10
1.6. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan dalam mengkomukasikan hasil penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebgai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II
:
LANDASAN TEORI Bab ini meliputi telaah literatur dan model penelitian
BAB III
:
METODE PENELITIAN Bab ini membahas tentang jenis penelitian, popoulasi dan sample, jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variable, teknik analisis data
BAB IV
:
HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini meliputi tentang gambaran umum responden, pengujian model, pembahasan pengujian hipotesis, temuan penelitian kualitatif, pembahasan gabungan metode kuantitatif dan metode kualitatif
BAB V
:
KESIMPULAN DAN SARAN Bab
ini
terdiri
dari
kesimpulan,
keterbatasan penelitian dan saran
implikasi
penelitian,
