1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis berada dalam stratifikasi yang lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh mana seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepadanya padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.1 Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat 1
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.
2
bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (nobile officium). Disebut sebagai nobile officium dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat manjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.2 Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan
2
Ibid, hlm. 25.
3
memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Pemalsuan terhadap akta tersebut bisa dilakukan dengan cara memalsukan cap jempol pada dokumen akta tanah seperti yang dilakukan oleh salah seorang notaris di Kota Palopo. Dalam kasus ini penyidik berkeyakinan berdasarkan gelar perkara yang dilakukan dan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti serta diperkuat dari uji keaslian cap jempol yang dilakukan oleh ahli forensik Indentifikasi Polda Sulselbar, yang menyatakan cap ibu jari yang tertera pada akta jual beli tersebut bukan milik sang pemilik tanah.3 Kasus lain ditemukan pula di Bogor dimana seorang notaris yang bekerjasama dengan oknum pegawai KP2LN telah menipu memalsukan surat-surat keterangan (seolah dirinya adalah notaris yang ditunjuk oleh Kantor Panitia Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)) dan akta serta menggelapkan uang pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Notaris
tersebut
juga
menerbitkan
akta
perjanjian
tanpa
sepengetahuan oleh pemohon dan akta tersebut jelas tidak pernah dibacakan di depan pemohon dan juga tidak pernah menerima salinan akta tersebut, dan pada saat minuta akta diperlihatkan terdapat hal-hal sebagai berikut yaitu tindihan pada 2 (dua) baris kalimat paling bawah pada halaman pertama, dan
3
Asbudi Dwi Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris/PPAT Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah”, HTTP://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/gdl.php, diakses pada tanggal 23 Agustus 2015 pukul 22.02 WIB.
4
tulisan hari Jum’at diketik di atas tip-ex. Hal ini dibenarkan oleh karyawati dan oknum notaris tersebut.4 Kasus lainnya juga terdapat di Yogyakarta dimana notaris tersebut terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Akta Otentik. Modus pemalsuan yang dilakukan notaris tersebut adalah dengan membuat Perikatan jual Beli, Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual beli dimana para pihak yang terdapat dalam akta tersebut tidak pernah menghadap. Akibat kejadian tersebut salah satu pihak menderita kerugian karena tanah miliknya yang sedang diproses balik nama oleh Notaris menjadi berpindah tangan.5 Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:“Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.” Penerbitan akta yang tanpa sepengetahuan Pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 4
Putusan Nomor 135/PUU-VII/2009, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, HTTP://www.mahkamahkonstitusi.go.id>putusan, diakses pada tanggal 23 Agustus 2015 pukul 22.15 WIB. Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Yk, “ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Berupa Penjatuhan Pidana Terhadap Notaris C”, HTTP://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 22 September 2015 pukul 17.50 WIB. 5
5
surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Selanjutnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa: “pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.” Modus lain yang bisa dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa pemalsuan dokumen atau surat seperti pemalsuan surat setoran bea (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), surat setoran pajak, tanda tangan para pihak, dan waktu dibuatnya akta.6 Dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti: 6
Akbar Hiznu, ”Ketentuan Pidana Untuk Jabatan HTTP://akbarhiznu.blogspot.com/2011/03/ketentua-pidana-untuk-jabatan-notaris.html, pada tanggal 24 Agustus 2015 pukul 00:40 WIB.
Notaris”, diakses
6
1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap; 2. Pihak (siapa orang) yang menghadap Notaris; 3. Tanda tangan yang menghadap; 4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; 5. Salinan akta ada, tanpa minuta akta; dan 6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi minuta akta dikeluarkan. Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris maka notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif. Jika aspek-aspek tersebut dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Di sisi lain aspek-aspek tersebut dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.7 Demikian disimpulkan bahwa walaupun di dalam UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap
pelanggaran
yang
dilakukan
Notaris
tersebut
mengandung
unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang: “KETENTUAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK”
7
Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk sanksi pidana dan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik? 2. Bagaimanakah langkah hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang dirugikan dengan adanya pemalsuan akta otentik yang dilakukan notaris?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana dan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik. 2. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang dirugikan dengan adanya pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris.
D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Akademis Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi akademisi, praktisi hukum serta masyarakat luas di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
8
2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi: a. Majelis Pengawas Notaris Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sehingga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. b. Notaris Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi notaris untuk mengoreksi diri atas berbagai kekurangan yang dilakukan selama ini sehingga dalam pembuatan akta notaris pada masa-masa mendatang lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan bertanggungjawab. c. Mahasiswa Kenotariatan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan yang nantinya akan memangku jabatan sebagai seorang notaris agar di dalam menjalankan tugas dan jabatannya lebih bertanggungjawab dan jujur serta memegang teguh pada peraturan yang berlaku.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan selama ini, sebenarnya penelitian tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris
9
telah diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang mengambil jurusan Magister Kenotariatan, tetapi tidak demikian dengan mengenai tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris serta sanksi pidana dan sanksi administratif, dan juga mengenai langkah hukum para pihak yang dirugikan dengan adanya pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh: 1. Tesis karya Feryal, Tahun 2014 dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI UNTUK NOTARIS TERKAIT KETERLIBATAN ATAS AKTA YANG DIBUATNYA”. Rumusan masalahnya adalah:8 a. Bagaimanakah bentuk tanggungjaawab seorang notaris dilihat dari berbagai aspek hukum? b. Apakah akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya? c. Bagaimanakah
perlindungan
hukum
terhadap
notaris
dalam
menjalankan jabatannya? Perbedaan yang terlihat yaitu dalam penelitian ini menitik beratkan pada akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakuan perbuatan melawan hukum dalam pembuatannya
8
Feryal, 2014, Tinjauan Yuridis Teerhadap Penjatuhan sanksi Untuk Notaris Terkait Keterlibatan Atas Akta Yang Dibuatnya, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
10
sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengangkat masalah tentang macam-macam sanksi yang dapat dijatuhkan pada notaris yang melakukan tindak pidana. 2. Tesis karya Kurniawan Prayitno, Tahun 2013 dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN PIDANA”. Rumusan masalahnya adalah:9 a. Faktor apakah yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam perkara pidana di wilayah Bantul Yogyakarta atas akta yang dibuatnya? b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap notaris atas akta yang dibuatnya? Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini meneliti tentang akta otentik yang mengandung unsur pidana, perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti tentang akta-akta apa saja yang mengandung unsur pidana yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam perkara pidana, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris yaitu tindak pidana pemalsuan akta otentik.
9
Kurniawan Prayitno, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris yang Mengandung Unsur Perbuatan Pidana, Tesis, Program Stusi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
3. Tesis karya Ridoan Manik, Tahun 2014 dengan judul “SANKSI GANTI RUGI TERHADAP NOTARIS AKIBAT AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA”. Rumusan masalahnya adalah:10 a. Apakah hubungan hukum antara notaris dan penghadap dalam pembuatan akta yang dibuat di hadapannya sebagai dasar pengenaan sanksi? b. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan notaris yang dapat dituntut ganti rugi akibat akta yang dibuat di hadapannya? c. Bagaimanakah kedudukan akta notaris dalam hal terjadinya ganti rugi yang dikenakan terhadap notaris berkaitan akta yang dibuat di hadapannya? Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang tuntutan ganti rugi akibat akta yang dibuat dihadapannya. Perbedaanya adalah penelitian ini meneliti tentang kualifikasi perbuatan notaris yang dapat dituntut ganti rugi akibat akta yang dibuatnya, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang langkah hukum yang dapat ditempuh para pihak dalam hal ganti rugi akibat adanya tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris. Apabila dari penelitian-penelitian sebelumnya memang memiliki kesamaan, atau di kemudian hari ditemukan kesamaan subjek maupun 10
Ridoan Manik, 2014, Sanksi Ganti Rugi Terhadap Notaris Akibat Akta Yang Dibuat Dihadapannya, Tesis, Program Studi Magister kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
12
objeknya, maka penelitian yang dilakukan penulis saat ini diharapkan dapat menambah, mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu.
