BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Standar akuntansi pemerintah atau yang selanjutnya disingkat SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Permendagri 64/2013). Standar akuntansi pemerintah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sesuai dengan amanat Undang-undang No.17 tahun 2003. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah menganut akuntansi berbasis kas menuju akrual atau cash toward accrual (CTA). Dengan penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis CTA, pemerintah pusat sudah dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang, Kementerian/Lembaga juga telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik dan telah cukup baik menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. Namun ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi CTA. Hal pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, hanya fokus pada sumber
daya
keuangan
berupa
kas.
1
Laporan
keuangan
juga
tidak
menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya, hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU No.17 Tahun 2003. Selain itu laporan keuangan berbasis CTA juga kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas. Dengan demikian informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. Oleh karena itu, pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Perubahan yang nyata dari peraturan pemerintah tersebut yaitu diwajibkannya akuntansi berbasis akrual, yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual atau CTA. Jika dibandingkan dengan CTA, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak jauh berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam CTA sudah banyak diakomodasi dalam laporan keuangan terutama Neraca yang disusun sesuai PP No.24 Tahun 2005. Keberadaan pos piutang, asset tetap, dan hutang merupakan
2
bukti adanya pembukuan dengan basis akrual. Terdapat kelebihan dari akuntansi berbasis akrual, yaitu tergambarnya informasi operasi atau kegiatan yang tertuang dalam bentuk Laporan Operasional. Namun terdapat perbedaan konkrit dari CTA dengan akuntansi berbasis akrual yang penting untuk diperhatikan yaitu komponen dalam laporan keuangan. Perbedaan mendasar CAT
dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Secara ringkas perbedaan komponen laporan keuangan basis akrual dengan basis kas menuju akrual disajikan pada Lampiran II PP No.71 Tahun 2010. Walaupun akuntansi berbasis akrual efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, akan tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkannya, maka entitas pelaporan dapat menerapkan CAT paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di
3
Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri inilah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Tahun 2015 menjadi tahun pertama pemerintah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Namun di tahun 2014 pada tingkat Pemerintah Daerah Indonesia, yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah hanya sebesar 50% saja. Kabupaten Sleman menjadi salah satu pemerintahan daerah di Indonesia yang memperoleh opini WTP, namun di tahun 2015 menjadi tahun pertama menerapkan SAP berbasis akrual. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalami permasalahan dalam akuntansi aset tetap. Berangkat dari fenomena itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk penulisan tugas akhir dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang penulis rumuskan, yaitu “Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tahun 2015 dilaksankan dengan tepat, mulai dari perlakuan
4
akuntansi aset tetap hingga identifikasi jurnal dan penyusunan neraca tahun 2015 ?” 1.3 Batasan Masalah Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya masalah yang akan diteliti, peneliti membuat batasan masalah, yaitu membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap dengan PP No.71 Tahun 2010 dan identifikasi terbatas pada jurnal untuk transaksi asset tetap dan neraca tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui ketepatan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada perlakuan akuntansi aset tetap, jurnal transaksi dan neraca yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman”. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk penulis maupun pihak lain diantaranya yaitu: 1) Bagi penulis, menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berbasis akrual serta pencatatan transaksi aset tetap dan penyajian neraca Pemerintah Daerah 2) Bagi Pemerintah Daerah, memberikan gambaran mengenai kondisi perlakuan akuntansi aset tetap, pencatatan transaksi aset tetap, dan penyajian 5
neraca Pemerintah Daerah, khususnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. 3) Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, memberikan gambaran serta evaluasi atas perlakuan akuntansi aset tetap, pencatatan transaksi aset tetap, dan penyajian neraca berbasis akrual pada SKPD tersebut. 1.5 Kerangka Pemikiran Standar Akuntansi Pemerintah
PP 24/2005 : CTA
Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dinas Dikpora Sleman
PP 71/2010 : Akrual
Permendagri 64/2013 : Penerapan SAP Akrual Pemerintah daerah
Pelaporan Keuangan SKPD
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dinas Dikpora Sleman
Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Dinas Dikpora Sleman
Gambar 1 Kerangka Penulisan
6
1.6 Sistematika Penulisan Berdasarkan buku panduan tugas akhir Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang disusun atas bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian inti terdiri dari 4 (empat) Bab yang berisi hal-hal berikut : 1.6.1 Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang : a. Latar Belakang Masalah : bagian ini memuat informasi mengenai hal yang mendasari pengambilan topik tugas akhir. Hal ini mencakup alasan dipilihnya topik yang menjadi ide dasar penulisan. b. Rumusan Masalah : bagian ini merupakan intisari dari masalah yang mendasari pengambilan topik tugas akhir. c. Tujuan dan Manfaat Penulisan : bagian ini berisi tujuan dan manfaatan penulis melakukan penulisan yang mencakup hal-hal teknis penulisan tugas akhir. d. Kerangka Penulisan : bagian ini menjelaskan kerangka pikir penulisan secara umum yang akan ditulis, dapat disertai dengan bagan/skema alur pikir tugas akhir. e. Sistematika Penulisan : bagian ini menjelaskan isi tiap bagian inti dalam tugas akhir. 1.6.2 Bab II Gambaran Umum Penulisan Bab II dapat dirinci sebagai berikut : 7
a. Kondisi Umum : bagian ini menjelaskan secara detail mengenai aktivitas umum dari topik penulisan. b. Tinjauan Pustaka : bagian ini merangkum tentang penulisan sebelumnya yang terkait dengan topik penulisan. c. Landasan Teori : bagian ini menjelaskan secara umum tentang hal yang terkait dengan topik penulisan. d. Metodologi : bagian ini menjelaskan secara detail mengenai cara yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis topic penulisan. e. Jenis dan Sumber Data : bagian ini menjelaskan secara rinci jenis data yang digunakan dalam penulisan. 1.6.3 Bab III Analisis dan Pembahasan Bab III tentang Analisis dan Pembahasan tugas akhir berisi tentang: a. Analisis : bagian ini mencakup seluruh analisis dalam tugas akhir, termasuk di dalamnya berisi tabel dan grafik hasil analisis. b. Pembahasan : bagian ini berisi pembahasan mengenai hasil analisis yang didapatkan. 1.6.4 Bab IV Kesimpulan dan Saran Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir dari bagian inti tugas akhir. Bagian ini merangkum hal yang menjadi pokok bahasan dalam tugas akhir.
8
