BAB I PENDAHULUAN. Politik anggaran adalah upaya-upaya untuk mengelola sumber daya,

BAB I PENDAHULUAN

1. 1.Latar Belakang

Politik anggaran adalah upaya-upaya untuk mengelola sumber daya, terutama yang dapat dinilai dengan uang dan barang serta mengalokasikan nilainilai tersebut untuk kepentingan bersama didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam maknanya yang lebih luas, politik juga senantiasa berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk mempertahankan hidup. Masalah mengelola sumber daya yang ada menjadi penghasilan output jangka panjang yang dikalkulasikan dalam satu tahun anggaran tidaklah mudah. Upaya-upaya yang strategis harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai-nilai yang nantinya akan didistribusikan. Hal ini juga terkhusus bagi politik anggaran di daerah atau secara langsung berkaitan dengan masalah mengatur dan mengurus daerah otonom sejak di rumuskannya konsep otonomi. 1 Pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan menjadi undang-undang, ditekankan pada prinsip keadilan, demokrasi, pemerataan, keistimewaan, kekhususan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi 1

Julmansyah, Moh Taqiuddin. 2003. Politik Anggaran Daerah. Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa.

1 Universitas Sumatera Utara

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang luas kepada daerah otonomi untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari upaya dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik (good governance). “Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah harus berupaya dalam menyelenggarakan politik pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Dalam sistem tata kelola telah disamakan dengan sistem “mengatur”, yang keduanya merupakan suatu aspek penting dalam sistem pemerintahan”. 2 Berdasarkan pendekatan fungsionalisme yang berkaitan dengan persoalan pembuatan kebijakan, maka David Easton menyatakan bahwa politik itu adalah alokasi nilai-nilai. Ia menjelaskan politik itu adalah alokasi nilai-nilai, dan dalam konsep politik nilai-nilai itu adalah kekuasaan. Kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hendak ditujukan untuk kebaikan bersama, kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti merupakan suatu kesempatan dalam membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang partisipatif, efektif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas yang berasas pada pertanggung jawaban publik. Alokasi nilai-nilai tersebut tentunya akan diarahkan secara langsung dalam menyelesaikan fenomena-fenomena fisik dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara seperti yang akan kita rinci nantinya dalam politik anggaran. Bagaimana politik itu seharusnya menciptakan 2

Syamsuddin Haris. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press. Hal. 10.


keseimbangan (balanced), keadilan (justice), persamaan (equality) dan kebebasan (freedom) serta aspek-aspek kemanusiaan (human beings). “David Easton - kebijakan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, konversi dan output”. 3 Kebijakan publik biasanya diawali dengan pengambilan keputusan yang esensinya mewakili kepentingan orang banyak. Hal ini dapat kita tinjau ketika perumusan tersebut didukung oleh mayoritas dan kebijakan publik adalah output yang paling nyata dan yang paling utama dari setiap sistem politik serta kebijakan publik adalah bentuk nyata dari politik. Masalah mengelola sumber daya yang ada menjadi penghasilan output jangka panjang yang dikalkulasikan dalam setahun atau satu tahun anggaran tidaklah mudah. Upaya-upaya yang strategis harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai-nilai yang nantinya akan didistribusikan. Hal ini juga terkhusus bagi politik anggaran di daerah atau secara langsung berkaitan dengan masalah mengatur dan mengurus daerah otonom sejak di rumuskannya konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah berupaya memanfaatkan sumbersumbernya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diluar dari bagaimana kemampuan daerah untuk melakukan upaya tambahan. H.D.Laswelth –“who get, what get and how get”. 4 Upaya tambahan tersebut menjadi sesuatu yang perlu membangun hubungan dan akses dengan pemerintahan pusat . Hal ini untuk memengaruhi siapa yang mendapat (daerah), apa yang didapat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan bagaimana mendapatkan serta mempertahankannya demi mendukung pembangunan dan mengakomodir kepentingan di daerah tersebut. 3

AG.Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Hal 103. Miriam Budiardjo. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 13.

4


Demikianlah upaya untuk meningkatkan pendapatan dan nilai adalah proses yang tidak mudah. Maka dari itu perlu pula diimbangi dengan pengalokasian dari nilai tersebut dengan baik. Artinya, baik itu pusat ataupun daerah tidak ingin mendistribusikan dan mengalokasikan ke arah dan tujuan yang tidak tepat atau menganggarkan dana untuk dibelanjakan kepada hal yang tidak berguna, sia-sia dan pemborosan. Dengan demikian akan sangat sia-sia upaya yang telah dikelola dari awal. Suksesnya pengelolaan dan pengalokasian nilai-nilai serta anggaran adalah sangat mempengaruhi kualitas dan aspek-aspek kehidupan publik dan orang banyak, maka perlu dikelola dan dirumuskan sedemikian jelas. Hal ini yang kemudian oleh Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam politik anggaran atau keuangan yang dikemudian hari harus menjadi sebuah ruang lingkup baru dalam perpolitikan.Termasuk dalam upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah. Tentunya tidak relevan lagi untuk penyeragaman dan penggunaan tolak ukur yang sama dalam pembangunan dan pengelolaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Maka ada hal-hal tertentu yang sangat menarik untuk dikaji didalam pengelolaan dan pengurusan daerah otonom. Dalam melakukan penyesuaian dan melihat aspek yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan guna mewujudkan kemajuan daerah, maka dibutuhkan suatu perumusan dasar yang jelas mengenai anggaran politik daerah per tahunnya. Namun, yang menarik disini ialah bahwa perumusan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bukan hanya dilaksanakan oleh pihak legislatif melainkan juga bersama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini juga penting dalam


upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini 5. Pemerintah Daerah telah menetapkan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan

di daerah, sebagaimana

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang).

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam

pedoman

tersebut

dijelaskan

bahwa

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi. Hal ini kemudian diikuti oleh keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6 .

5 6

Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Teknis Penyusunan APBD 2014. Permendagri No. 54 Tahun 2010.


Musrenbang adalah forum pembangunan multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi

perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non

pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Forum pembangunan merupakan wujud nyata dari political will dan komitmen pemerintah untuk mengaplikasikan Sistem Manajemen Pembangunan melalui pendekatan bottom up planning yang lebih konsisten dan tepat sasaran. Disamping itu, forum ini mengandung nilai peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan mulai dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan secara internal dan eksternal organisasi. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, regional/wilayahpembangunan dan Pusat. Forum pembangunan ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan masyarakat selaku subjek dan objek dalam proses pembangunan yang turut membantu pembentukan pemerintahan yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, sistem perencanaan pembangunan partisipatif diperlukan sebagai yang menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam pembangunan. Program tersebut selama ini telah dilaksanakan secara efektif sebagai upaya srategis dan dianggap dapat menjawab


tuntutan kebutuhan masyarakat.Kegiatan ini dikoordinatori oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Keterlibatan masyarakat yang aktif mendorong progresifitas didalam pembangunan politik di suatu daerah dan dengan tidak mengenyampingkan aspirasi dan kepentingan publik akan menciptakan kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan harmonis antara pihak pemerintahan dan masyarakat. Adanya komentar masyarakat mengenai keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para elit dan pengelola pemerintahan sering berbeda. Artinya, terjadi kesenjangan harapan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan masyarakat, hal ini sebagai akibat lambannya pelaksanaan sistem permusyawaratan yang melembagai setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat secara demokratis dan transparan, sehingga cenderung terkesan tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif didalam perumusan perencanaan pembangunan dalam negara, khususnya didaerah seperti misalnya penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah). Dalam politik anggaran, kebutuhan akan kemampuan yang hampir tidak bisa dihindari adalah kemampuan untuk mengalokasikan nilai-nilai. Dan ini merupakan

prasyarat

yang

tentunya

dibutuhkan

dalam

merumuskan

RAPBN/RAPBD sebagai tahapan awalnya. Kemudian proses bagaimana konsisten melaksanakannya dengan unsur-unsur keterbukaan (akuntabilitas) atau merealisasikannya hingga melakukan alternatif-alternatif tertentu untuk merespon


kendala atau ketidaksesuaian dalam hal-hal tertentu. Sehingga adanya perubahan (revisi) dan hal inilah yang bisa kita pahami sebagai APBN-P/APBD-P. Ini dikarenakan anggaran menjadi sangat penting dan relevan di Pemerintahan Daerah yang berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat. APBD merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari Pemerintah Daerah, serta merupakan proses akuntabilitas publik. Disamping itu, anggaran merupakan kontrak politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk masa yang akan datang. 7 APBD yang merupakan pondasi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan dan pedoman dalam jalannya pemerintahan daerah, maka penetapan dan pengesahan APBD yang tepat waktu merupakan hal penting. Hal ini tidak terlepas membantu terutama untuk mempercepat proses pembangunan di daerah melalui pelaksanaan program-program pemerintah dalam tahun anggaran. Selain itu, penetapan APBD yang tepat waktu juga akan menghindari suhu politik yang memanas di daerah, sehingga akan mengundang investor untuk berinvestasi di daerah tersebut karena iklim investasi yang kondusif. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penetapan APBD antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Pada sebelum otonomi daerah, penetapan APBD cenderung berstruktur sentralisasi yang didasarkan pada keputusan pihak-pihak tertentu (Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah), masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang berperan dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai

7

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Hal. 124.


kinerja yang diharapkan, sedangkan setelah otonomi penetapan APBD bersifat desentralisasi. Desentralisasi disini ialah bahwa dalam penetapan APBD harus berdasarkan partisipasi, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur yang terdesentralisasi. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD berpartisipasi menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati dalam batas waktu yang ditentukan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Arah dan Kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen tingkat

pelayanan

dan

pencapaian yang diharapkan pada setiap lini kewenangan pemerintah

yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran secara obyektif dengan memperhatikan unsur masyarakat. Secara obyektif, keberadaan unsur masyarakat dalam musrenbang sendiri seringkali tidak terwakili dengan baik, sehingga hasil keputusan musrenbang seringkali tidak benar-benar menfasilitasi kepentingan masyarakat. Alhasil, keputusan politik didalam suatu perencanaan pembangunan dan APBD cenderung pincang. Padahal dengan adanya desentralisasi memberikan harapan bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk berpartisipasi dan memberi aspirasi guna mewujudkan pembangunan politik di daerah yang bersifat dinamis, dan demokratis. Selain itu, kepentingan yang sering tidak terwakili ini juga mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan penetapan perumusan APBD di daerah yang terkait tersebut yang seharusnya paling lambat tanggal 31 desember 2013. Apa yang dihasilkan dalam musrenbang terkadang kita melihat adanya ketidaksesuaian terhadap implementasi yang terjadi dilapangan. Ada beberapa


program atau sasaran dari APBD tidak tepat orientasinya, sehingga cenderung menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja pemerintahan. Hal yang sama seperti inilah yang peneliti lihat terjadi di Kota Binjai. Binjai pada tahun 1950-1956 menjadi kota Administratif kabupaten Langkat dan sebagai Walikota adalah OK Salamuddin yang kemudian dilanjutkan oleh T.Ubaidullah tahun 1953-1956.Berdasar kan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun

1956

Kota

Binjai

menjadi

otonom

dengan

Walikota

pertama

SS.Parumuhan.Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Utara telah melakukan pembenahan dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah Kota daerah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 Km dengan 5 (lima) wilayah Kecamatan; Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Barat yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993, maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan menjadi 20. Perubahan ini berdasarkan keputusan Gubenur Sumatra Utara No.140-1395 /SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang pembentukan 6 desa persiapan dan kelurahan persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubenur Sumatera Utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996 maka17 desa menjadi kelurahan. 8 Berdasarkan pada Pasal 1 Sub 2 Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956tentang batas wilayah Kota Binjai, yaitu: disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kab.Deli 8

Http://www.binjaikota.go.id/profil-12.html. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2015, pukul 10.25 WIB.


Serdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kab.Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kab.Langkat. 9 Sejalan dengan tuntutan perkembangan era reformasi, terbit UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung.Pada tanggal 6Juli 2010 diselenggarakan Pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotamadya Binjai putaran keduadi Kota Binjai oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil pemilihan langsung putaran kedua tersebut maka ditetapkan H.M.Idaham SH MSi dan Timbas Tarigan SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Binjai Periode Jabatan Tahun 2010-2015. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2010, 10 Walikota dan Wakil Walikota Binjai terpilih dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kotamadya Binjai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara serta berbagai ketentuan yang berlaku terkait dengan tugas dan kewajiban pemerintahan, Pemerintah Kota Binjai bersama DPRD Kota Binjai telah berhasil menetapkan RAPBD yang kemudian berlanjut menjadi APBD tahun 2014 sebagai

9

Http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=undang-undang&sby=000000&nkri=uudrt1956-no9. Diakses pada Minggu, 14 Juni, pukul 11.04 WIB. 10 Http://eksponews.com/view/17/15084/Wali-Kota-Binjai-Dilantik-13-Agustus.html. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2015, pukul 11.51 WIB.


wujud dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung efisiensi dan efektifitas pembangunan yang berkemajuan. Dalam proses pembuatan APBD 2014 tersebut, pemerintah kota Binjai terlebih dahulu membentuk musrenbang dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dalam menaruh kepentingan dan kebutuhan mereka dalam pembangunan Kota Binjai. Musrenbang tersebut dilaksanakan pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2013. Musrenbang ini merupakan dasar pelaksanaan RKPD kota Binjai tahun 2014 sekaligus tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD kota Binjai tahun 2011-2015.Setelah itu hasil dari Musrenbang kemudian diverifikasi kembali bersamaan dengan resis DPRD yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan dalam mengeluarkan jumlah APBD di Kota Binjai Tahun 2014. Dalam proses pengesahan APBD Kota Binjai tahun 2014 mengalami keterlambatan dan perubahan. Pada mulanya tanggal 14 Februari 2014 telah disetujui

dengan

rincian

jumlah

anggaran

belanja

kota

sebesar

Rp

902.000.000.000,- (Sembilan ratus dua miliyar) dan pendapatan daerah senilai Rp809.000.000.000,- (Delapan ratus Sembilan miliyar). 11Namun, pada tanggal 9 Oktober 2014 Pemko Binjai mengajukan PAPBD 2014 melalui Sidang Paripurna DPRD Kota Binjai. Pemko Binjai beralasan pengajuan PAPBD 2014 dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan pendapatan daerah, sehingga pengajuan perubahan APBD tahun 2014, merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan sebelumnya, yang diawali dari pembahasan KUA perubahan APBD Kota Binjai tahun anggaran 2014 dan PPAS perubahan APBD Kota Binjai tahun 2014, yang telah mendapat kesepakatan. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa pembangunan 11

Http://www.binjaikota.go.id/artikel-351-apbd-kota-binjai--ta-2014--rp-902--miliar-.html. Diakses pada Rabu, 17 Juni 2015, pukul 11.00 WIB.


di kota Binjai hanya berjalan ditempat (terfokus pada mikro dan kurang terlihat pada bagian makro pembangunan). Berdasarkan hal tersebut diatas, menarik minat peneliti untuk menganalisis keterkaitan dan pengaruh Musrenbang daerah dalam pembuatan APBD Kota Binjai Tahun 2014 guna terwujudnya suatu pembangunan di daerah yang bersifat menyeluruh. Selain itu, pada akhirnya, peneliti dapat menyimpulkan mengenai sifat fungsional dari forum Musrenbang daerah dalam praktiknya membahas rencana awal program pembangunan di Kota Binjai, yakni terfokus pada pembuatan APBD 2014 yang dikoordinatori oleh Bappeda, sehingga dengan kata lain dapat menjadi evaluasi dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Binjai.

1. 2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu melihat Bagaimana Pelaksanaan Musrenbang terkait denganPembuatan APBD kota Binjai Tahun 2014 yang dikoordinatori oleh Bappeda.

1. 3.Tujuan Penelitian Adapun penelitian ini mempunyai tujuan, yakni: 1. Untuk melihat peran, tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Binjai Tahun 2013. 2. Untuk melihat keterkaitan antara Musrenbang dengan Proses Penyusunan APBDKota Binjai tahun 2014. 13 Universitas Sumatera Utara

3. Untuk mengetahui pola interaksi antara internal Pemerintahan Kota Binjai yang dalam hal ini Bappeda beserta pihak terkaitterhadap penetapan APBD di Kota Binjai tahun 2014.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan kompetensi penulis serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelessaikan program studi sarjana strata satu (S1) Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai pembangunan politik dan kinerja pemerintahan daerah dalam proses penyusunan APBD dan memberi solusi terhadap permasalahan bangsa. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau membangun bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Ilmu politik, dan menjadi referensi/kepustakaan bagi Departemen Ilmu Politik FISIP USU.

1. 5. Kerangka Teori dan Konsep

1. 5. 1. Teori Anggaran Anggaran memiliki posisi yang sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa depan. Pemikiran strategis dalam setiap


organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang penginterogasian aktivitas

ke

arah

tujuan

organisasi.Pemikiran

strategis

manajemen

didokumentasikan kedalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diinterogasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. 12Dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Jenis anggaran sektor publik adalah: a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta. Proses penyusunan anggaran umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi.Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahyang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 12

Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Hal. 163.


No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pusat. 13 Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja; 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang; 3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan; 4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja; 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi; 6. Anggaran merupakan instrumen politik; 7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas legislatif. Konflik penentuan dan pemungutan pajak sangat berpengaruh terhadap kapabilitas legislatif untuk mengendalikan pengeluaran. Pada praktiknya, pihak legislatif akan meminta daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan sekaligus dengan tujuan aktivitasnya. Jadi, karakter anggaran adalah keseragaman, 13

Ibid. Hal. 164.


keseluruhan transaksi pemerintahan, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunannya, akurasi dan prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh

persetujuan/konsensus

dan

terpublikasi.Proses

penyusunan

maupun

pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik,termasuk item pengeluaran harus disetujui para legislator. 1. 5. 2. Politik Anggaran Politik bisa terlibat dalam segala urusan kenegaraan, termasuk didalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Teori politik keuangan negara yang baik adalah relatif tergantung ideologi suatunegara,artinya teori politik keuangan negara yangbaik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politikdalam anggaran tergantungpada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara. Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan disdistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk meningkatkan pelayanan publik. 14Menurut Noer Fauzi & R Yando Zakaria bahwa politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Selain itu, pengertian politik anggaran juga dikatakan sebagaiproses 14

Irene S. Rubin. 2006. The Politics of Public Budgetting. Washington: CQ Press. Hal. 1.


mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran.

Dengan kata lain, merupakan proses

penegasan kekuasan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran 15. Berdasar

beberapa

pandangan

terhadap

politik

anggaran

tersebut

menunjukkan adanya proses adu kekuatan dan kepentingan dalam proses penganggaran, sehingga nantinya menghasilkan keputusan politik yang intinya adalah

apakah

dapat

berpihak

kepada

rakyat

ataukah

tidak.

Dengan

adanyapengendalian menjadikan kontrol sangat diperlukan agar hasil keputusan penganggaran tetaplah pada jalur yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara.

1. 5. 3. Politik Anggaran Daerah Pemerintah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (government expediture) terhadap barang barang publik (public goods) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut

15

Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. 2000. Mensiasati Otonomi Daerah. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria. Hal. 223.


diperoleh dari kemampuan menggali sumber keuangan sendiri didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan

dan

pengeluaran,

pengambilan

keputusan

dan

perencanaan

pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koodinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja.Anggaran daerah yang tercantum dalam Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama Pemerintah Daerahkarena APBD adalah intisari dari apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun kedepan sebagai rangkaian tak terpisahkan dari kebijakan masa lalu dan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. dan untuk mereduksi mengenai anggaran daerah tersebut maka kita perlu mengkaji kembali ruang lingkup keuangan daerah dan sejauh mana aspek-aspek yang harus dikelola dengan uang ataupun anggaran daerah. 16 Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerahsebagai

rencana

kerja

pemerintahdaerah merupakan desain teknis pelaksanaanstrategi untuk mencapai tujuan daerah.Jika kualitas anggaran Pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsipemerintah cenderung lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut keterlibatan aparat pemerintah daerah beserta masyarakat diperlukan dalam suatu proses pengambilan keputusan secara bersama dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. 17 1. 5. 4. Teori Komunikasi Pemerintahan 16

Julmansyah, Moh Taqiuddin. 2003. Politik Anggaran Daerah. Mataram: Pustaka Konsepsi Nusa. 17 Wildavsky Aaron dan Caiden Naomi. 2012. Dinamika Proses Politik Anggaran. Yogyakarta: Matepena Consultindo.


Komunikasi pemerintahan merupakan bagian dari komunikasi politik. Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisiplinari yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati dirinya. Oleh karena itu pula, komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi public, dan sering dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu (election campaign) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye. Selain itu komunikasi politik menurut Dahlan, ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesanpesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Di dalam praktek politik, maka penyelenggara intinya adalah pemerintah atau eksekutif. Di sini kita melihat bahwa komunikasi adalah bagian dari fungsi manajemen pemerintahan. Seperti kita ketahui, manajemen pokoknya terdiri dari empat fungsi generik: planning, organizing, leading, controlling. Komunikasi merupakan instrument yang melekat mulai sejak fungsi pertama hingga keempat. Namun, yang menjadi titik tumpu adalah pada perannya di leading karena pada


prinsipnya tugas manajemen adalah mencapai hasil. Hasil dapat dicapai jika keputusan (yang benar dan tepat) dibuat. Hal tersebut berdasar pada fungsi politik dalam komunikasi itu sendiri yang terdiri dari dua fungsi utama. Pertama, fungsi agregasi kepentingan. Pada fungsi ini terjadi proses penggabungan kepentingan, untuk kemudian dirumuskan dan disalurkan kepada pemegang kekuasaan atau pemerintah yang memegang kekuasaan atau pemerintah yang memegang kekuasaaan atau yang berwenang untuk dijadikan kebijaksanaan umum. Kedua, fungsi artikulasi kepentingan. Pada fungsi ini teradi proses sintesis aspirasi individu-individu manusia sebagai anggota kelompok yang berupa idea, pendapat yang kemudian dijadikan pola dan program politik. Berdasarkan fungsi tersebut, negara dalam hal ini pemerintah memerlukan sistem komunikasi yang efektif untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk membangun sistem komunikasi pemerintahan yang efektif. Riant Nugroho merumuskan tiga strategi untuk membangun sistem komunikasi pemerintahan yang efektif. Ketiga strategi itu disebut core strategy, yaitu: a) Bangun kesamaan persepsi akan perlunya pemerintahan yang efektif; b) Pastikan bahwa tujuan utama dari strategi adalah membangun optimum overlapping antara sistem komunikasi formal dengan informal; c) Dorong setiap bagian untuk mengarahkan sistem komunikasi informal agar berhimpit dengan sistem informasi formal.


Akan tetapi jika tidak adanya persamaan persepsi serta perbedaan kepentingan, maka akan menjadi persaingan politik yang memiliki tiga kecenderungan, yaitu: a) Kecenderungan positif, di mana setiap pihak pada akhirnya bersepakat untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan beragam kepentingan dalam rasa kebersamaan. Keunggulan yang dicapai karena ada sinergi diantara masing-masing pihak; b) Kecenderungan negatif, di mana setiap pihak berusaha untuk menjegal pihak lain untuk menciptakan citra di mata publik bahwa pihak lain yang merupakan representasi kelompok politik tertentu tidak mampu melaksanakan tugas yang diembannya; c) Kecenderungan pasif, yaitu dimana setiap pihak memilih untuk tidak bekerjasama namun juga tidak untuk menjatuhkan. Yang terjadi adalah konflik dipelihara secara laten dan pemerintahan juga sama-sama tidak berjalan efektif. 1. 6. Metodologi Penelitian Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita akan melihat dan menemukan sederetan fakta, angka, sudut pandang dan dinamika dalam peristiwa sosial dan politik yang tentunya hal tersebut memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri untuk di kaji, dijawab, dikembangkan dan digiring kedalam bentuk yang tidak rumit melalui teorisasi. Konstruksi teknik dan instrumen yang baik dan


benar akan mampu menghimpun data secara objektif, lengkap dan dapat dianalisa untuk memecahkan suatu permasalahan. 18 1. 6. 1. Metode Penelitian Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka teori diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif ialah dikarenakan peneliti memiliki tujuan dalam memecahkan masalah yang ada berdasarkan fakta dan data-data yang ada dengan memberikan gambaran yang lebih detail, faktual dan tersistematis fokus masalah yang diteliti berdasarkan penilaian sikap atau pendapat dari individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, ataupun observasi. 19 1. 6. 2. Jenis Penelitian Penelitian deskriptifyang

ini

menggunakan

bersifat

analisis

pendekatan

terhadap

kualitatif

permasalahan

dengan yang

metode kemudian

disinkronisasikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian 20. Peneliti memilih jenis pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan,dan tingkah laku yang didapat dari yang diamati. 21 Aplikasi penelitian kualitatif ini adalah konsekuensi metodologis dari penggunaan metode deskrptif. Bogdan dan Taylor mengungkapkan bahwa

18

Rianto Adi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. Hal. 3. Bambang Prasetyo dkk. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 42. 20 Lisa Harrison. 2009. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana. Hal. 89. 21 Hadari Nawawi. 1994. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM prss. Hal 203. 19


”metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 22Dengan kata lain, peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi dengan membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. 1. 6. 3. Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian ini terletak di Kotamadya Binjai. Adapun fokus penelitian yaitu pada pemerintah Kota Binjai yakni BAPPEDA Kota Binjai. 6. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data wawancara dan sekunder. 23 Teknik pengumpulan data tersebut yakni sebagai berikut: a. Teknik Wawancara Pada hakikatnya, penelitian dimulai dari permasalahan penelitian sebagai suatu tahap analisis. Salah satu teknik pengumpulan data ialah wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Menurut Irawati Singarimbun dalam buku Metode Penelitian Survei 24dijelaskan bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Pewawancara diharapkan menyampaikan

22

Lexy J. Moleong. 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 3. 23 Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga. Hal. 105. 24 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1982. Metode Penelitian Survei. Jakarta:Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Hal. 207


pertanyaan kepada informan, merangsang informan untuk menjawabnya dan mencatatnya. Semua informan mendapat pertanyaan yang sama, dengan kata-kata dan dalam tata urutan secara uniform. Dalam hal ini adapun yang dijadikan sebagai narasumber kunci ialah Bappeda Kota Binjai, yakni: 1. Sekretaris Bappeda; 2. Kasubbag Umum; dan 3. Kabid Ekonomi. Sedangkan informan pendukung ialah Tokoh Masyarakat, yakni Mahasiswa, Pekerja Profesional, bagian tokoh paguyuban dan ormas kepemudaan, Petani. b. Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan mencari informasi dan data melalui buku-buku, internet, jurnal ilmiah, dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, informasi dan data tambahan juga didapatkan dari literatur perundang-undangan, artikel-artikel dan lainnya. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini.

1. 6. 5. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiono teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

dengan

cara

mengorganisasikan

data

kedalam

kategori,


menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk keperluan analisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti akan menguraikan sera menginterpreasikan data yang diperoleh daripara narasumber melalui wawancara yang mendalam. Peneliti akan menelaah ulang hasil data yang diperoleh dari berbagai literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian ini. Setelah itu, peneliti akan mengaitkan hasil telaah ulang dan hasil kajian tersebut yang kemudian peneliti rangkumkan dengan hasil pemikiran peneliti yang dimuat dalam kesimpulan.

1. 7. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan dimaksudkan untuk menjabarkan rencana penulisan agar lebih mudah dan terarah dalam menyusun penelitian. Maka, peneliti membagi sistematika penulisan ini menjadi 4 bab, yakni: BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori, dan mtodologi penelitian yang memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dalam rencana pengujian keabsahan data dan etika penelitian. BAB II PROFIL KOTA BINJAI DAN TUPOKSI BAPPEDA KOTA BINJAI


Bab ini memuat gambaran lokasi penelitian berupa profil kota Binjai, sejarah, visi dan misi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Kota Binjai dan juga profil Bappeda Kota Binjai.

BAB III POLITIK ANGGARAN: KETERKAITAN MUSRENBANGTERHADAP PEMBUATAN APBD KOTA BINJAI TAHUN 2014. Dalam bab ini, menguraikan secara garis besar hasil penelitian sekaligus memperlihatkan adanya fakta yang dihasilkan dari penelitian mengenai Keterkaitan Antara Musrenbang Terhadap Pembuatan APBD Kota Binjai Tahun 2014. BAB IV PENUTUP Dalam bab terakhir ini, hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang juga akan menjawab pertanyaan terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian akan berisikan saran-saran yang diharapkan memberi manfaat bagi lembaga yang terkait dan juga kepada penulis.


BAB I PENDAHULUAN. Politik anggaran adalah upaya-upaya untuk mengelola sumber daya,

Recommend Documents