BAB I PENDAHULUAN. perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk di kaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib, dijaga, ditangani dan digunakan maksimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebeb itu eksistensinya harus juga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab. 1 Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber 1

Abdul Muis Yusuf, Prof.Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta :, 2011 Halaman, 1 1

Universitas Sumatera Utara

plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obatobatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai manfaat lainya. Selain itu hukum kehutanan ini berkaitan dengan proses pembangunan khususnya

pembangunan

ekonomi

yang

secara

terus-menerus

dan

berkesinambungan sedang berlangsung di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian hutan tropis terbesar didunia terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, hutan tropis Indonesia menduduki peringkat ke tiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo,

hutan ini memiliki kekayaan hayati yang

unik. Tipe hutan utam Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan Monsum musiman dipadang savanna di Nusa Tenggara, serta Hutan-hutan NonDipterocarpaceae dataran rendah dikawasan Alpin di Irian Jaya ( Papua ). Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Lusnya diperkirakan 4.25 Juta haktare pada awal tahun 1990- an.walaupun luas daratan Indonesia hanya 1.3 persen dari luas permukaan bumi,keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung. 2

2

Ibid, Halaman, 11


Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatangbinatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya. Seperti yang kita lihat sekarang kerusakan hutan terjadi dimana-mana yang hampir diseluruh pulau di Indonesia mengalaminya, bahkan setiap tahun kerusakan hutan terus meningkat, hingga sampai sekarang kerusakan hutan sudah sampai batas yang mengkhawatirkan. Penanggulangan perusakan hutan ini sudah lama berjalan namun belum pernah sampai hasil yang memuaskan,dilihat dari masih banyak tingkat kejahatan di bidang kehutan yang sering kita lihat. Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi,membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak


cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektorsektor non-kehutanan. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini tentu saja merusak peri kehidupan bangsa Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas. Melihat kondisi ini, sejak 2010, Komisi Pemberantasan Korups i(KPK) mulai menjadikan kehutanan sebagai salah satu fokus sektor yang menjadi program prioritas pemberantasan korupsi. Sektor ini dipilih karena pertimbangan strategis, yaitu besarnya nilai kerugian negara, aktor yang diduga terlibat dan dampaknya bagi masyarakat luas. Fokus pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dilakukan pada bidang penindakan dan pencegahan. Di bidang pencegahan, KPK mulai mengurai benang kusut di sektor kehutanan. Tak cuma itu, KPK pun kemudian membuat pemetaan masalah melalui Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. Seiring dengan kajian, KPK juga menyelenggarakan serial diskusi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, menyelenggarakan FGD dengan mengundang para pakar yang relevan serta FGD dengan mengundang K/L terkait dan akademisi. Semua itu dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK untuk menghasilkan kajian yang menyeluruh demi penyelesaian permasalahan yang selama ini terus membelit sektor kehutanan. Kajian KPK tersebut menghasilkan


Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan. Dari kajian Kebijakan Titik Korupsi, KPK menemukan adanya ketidak pastian definisi kawasan hutan seperti yang tercantung pada UU No. 41 tahun 2009, PP No. 44 tahun 2004, SK Menhut No. 32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 50 tahun 2009. Situasi inilah yang memungkinkan terjadinya perlakuan memihak sehingga kemudian dapat dimanfaatkan untuk meloloskan pelaku illegal loging dan illegal mining dari tuntutan hukum. Kondisi ini seolah melegalisasi pembalakan kayu secara ilegal. Tak pungkiri kondisi ini dapat juga terjadi akibat ketidak jelasan kewenangan dalam menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah. Kewenangan pusat yang diwakili kementerian seringkali tidak sejalan. 3 Penelitian ini mencoba untuk mencari data dan pengetahuan bagimana cara untuk mencegah bahkan memberentas pelaku kejahatan perusakan hutan yang kerap terjadi, karena bila terus-menerus seperti ini akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia, dan mereka orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tidak akan jera kalau hukum itu terus masih dapat dibeli, seperti yang kita lihat sebelumnya banyak kejahatan tentang kehutaan yang terjadi baik yang kita baca bahkan yang kita lihat dilayar televisi dan tidak sedikit meraka yang lepas dari jeratan hukum.

3

http://acch.kpk.go.id/document/10157/286072013_0102_integrito.


Kasadaran masyarakat akan ketergantungan terhadap hutan masih lemah, dan kurangnya cara pikir panjang kedapan dari masing-masing orang. Pembalakan liar dan pembakaran hutan yang belakang ini sering terjadi jelas sudah membawa dampak negatif baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang, seperti yang telah diterangkan diatas bahwa hutan mempunyai banyak fungsi yang sangat ketergantungan dengan manusia. Apabila hutan terus di gunduli dan diganti dengan industri, seperti yang kita rasakan sekarang cuaca yang semakin panas akibat menipisnya lapisan ozon, terjadi banjir dimana-mana, satwa liar semakin punah karna habitatnya terus digunduli, juga sulit unutk mendapatkan air bersih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penaganan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang bisa membawa dampak posotif juga peraturan hukum yang dapat menjerat setiap pelaku kejahatan perusakan hutan tanpa terkecuali, baik orang perorangan, kelompok, korporasi dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui dari berbagi berita, baik media masa, internet, televisi dan lain sebagainya salah satu masalah sulitnya memberantas kejahatan hutan adalah terlibatnya juga berbagai aparat Negara dan masyarakat didalamnya, maka dari itu penulis melakukan penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat, sehingga perusakan hutan yang terjadi berujung pada suatu kesimpulan yang dapat membawa dampak positif untuk kelestarian hutan dan dapat dimanfaat kan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan

Pemberantasan

Perusakan

Hutan

(P3H)

dalam

huruf

(a).disebutkanbahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang


dikuasi oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestarianya untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 Makna upaya hukum dalam penelitian ini adalah suatu

usaha yang

dilakukan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang telah merugikan Negara, Melalui penerapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintan dan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan yang disertai ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Penerapan peraturan perundang-undangan maksudnya ialah undangundang yang terkait dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, peraturan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pencegahan dan perusakan hutan serta kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perusakan hutan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu : 1. Bagaimana upaya yang dapat di lakukan dalam pencegahan perusakan hutan? 2. Bagaimana upaya untuk pemberantasan pelaku tindak pidana perusakan hutan?

4

Undang-undang R.I. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peursakan Hutan


C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikanarah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara pencegahan tindak pidana perusakan hutan yang kerap terjadi, juga pemberantasan para pelaku kejahatan perusakan hutan yang dapat membuat efek jera bagi para pelaku, baik orang perorangan, kelompok dan korporasi 2. Untuk memberikan masukan kepada kita semua agar tetap menjaga hutan dan juga lingkungan yang merupakan bahan sumber daya alam kita dan kita tak bisa lepas dari ketergantungan dengan hutan, dan juga bahan bagi para penegak hukum agar lebih serius dalam membasmi pelaku tindak pidana perusakan hutan.

D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : 1. Kegunaan Teoritik a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum ( S1 ) di Universitas Sumatera Utara. 2. Kegunaan Praktis


a. Untuk diketahuinya upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. E. Keaslian penelitian Skripsi ini berjudul : Upaya hukum dalam Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2013, sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh orang lain, sebelumnya judul ini juga sudah di periksa oleh Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara / Pusat Dokumentasi dan informasi Hukum FH USU, apabila dikemudian hari terdapat kesamaan atau terbukti melakukan penipuan terhadap keaslian penelitian, penulis bersedia menerima sanksinya. F. Tinjaun Kepustakaan 1.

Hutan Kata hutan merupakan terjamahan dari kata bos (belanda) dan forrest

(inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Dalam hukum Inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi popohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegai-pegainya (Black 1979:584), namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.


Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah sejumlah pepohonan

yang

tumbuh

pada

lapangan

yang

cukup

luas,

sehingga

suhu,kelembapan,cahayan angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnyan cukup rapat (horizontal dan pertikal (Ngadung, 1975 : 3) 5 Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pasal 3 ayat (1) pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 6 2.

Manfaat Hutan Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam

menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejeahteraan rakyat. ada tiga manfaat hutan, yaitu : 1.

Langsung

2.

tidak langsung

5

Salim, H.S.,S.H.,M.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, Halamanl 40 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan


3.

manfaat lainnya Penelitian ini

mengklasifikasikan manfaat hutan menjadi dua yaitu

langsung dan tidak langsung karna manfaat lainnya lebih tepat digolongkan dalam manfaat tidak langsung. 1.

Manfaat Langsung Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat

dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antar lain kayu, yang merupakan hasil hutan utama, selanjutnya seperti getah, buah-buahan, madu dan lain-lain sebagainya. Pada mulanya kayu hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, baik untuk memanaskan diri, menanak, memasak, kemudian digunakan sebagai bahan bangunan, alat rumah tangga, pembuatan perahu dan lain sebagainya dan kayu dapat dikatakan sangatdibutuhkan oleh manusia. 2.

Manfaat Tidak Langsung Manfaat tidak langsung, adalah manfaat yang tidak langsung dinikmati

masyarakat, tetapi yang dirakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, ada pun manfaat hutan secara tidak langsung sebagai berikut : -

Dapat mengatur tata air


Hutan dapat mengatur tata air dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mecegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terapat air retensi, yaitu air yang masuk kedalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah. -

Dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanaya akarakar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan -

Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan.

Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon ( udara murni ) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia. -

Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekananmental dan stres. -

Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata.

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan berburu -

Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan.


Sejak zaman dahulu hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan sylvac, subsidium beli, ornament, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan dimasa perang, dan hiassan dimasa damai (Ngadung, 1975 : 20-21) -

Dapat menampung tenaga kerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dalam melakukan penanaman, pengelolahan, penebangan dan pemasaran hasil hutan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. -

Dapat menambah devisa Negara. Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor keluar

negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi Negara. 7 3.

Sifat dan tujuan hukum kehutanan Hukum kehutanan menpunyai sifat khusus (lex specialis) karena karna

hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutan di sebut

7

Salim, H.S.,S.H.,M.S, Op.cit., Halaman 46


sebagai lex specialis, sedangka hukum lainya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan sebagi hukum umum (lex specialis derogat legi generali). Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. 8 4.

Tindak pidana dalam bidang kehutanan Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi 9 5.

Pengertian pencegahan dan perusakan hutan Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk

menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Perusakan hutan adalah segala upaya yang di lakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yangt terkait lainya. 10Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan dapat juga diartikan berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering

8

Ibid, Halaman 7 Salim,H.S. ( 2002 ). Dasar – Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi ). Sinar Grafika : Jakarta. Halaman.147 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 9


disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Studi CIFOR (International Forestry Research) menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan yang terdiri dari perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan. Selain itu kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh kelompok profesional atau penyelundup yang didukung secara illegal oleh oknum-oknum. Pembukaan areal hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit ditunding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Hutan yang didalamnya terdapat beranekaragam jenis pohon dirubah menjadi tanaman monokultur, menyebabkan hilangnya biodiversitas dan keseimbangan ekologis di areal tersebut. Beberapa jenis satwa yang menjadikan hutan tersebut sebagai habitatnya akan berpindah mencari tempat hidup yang lebih sesuai. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada areal hutan tropis merupakan salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif terhadap emisi gas rumah kaca.

Data kerusakan hutan di Indonesia masih simpang siur, ini akibat perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengungkapkan data tentang kerusakan hutan. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun, dimana deforestasi oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya. Namun World Bank mengakui bahwa taksiran laju deforestasi didasarkan pada data yang lemah. Sedangkan menurut FAO, menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%).


Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 haktar per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 haktar per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal. logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 haktar per tahun.

11

Dalam upaya mencegah perusakan hutan memang perlu penaganan yang lebih serius, karena ini merupakan dasar untuk melindungi hutan kita agar dapat di manfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, untuk itu di perlukan kerja yang baik, bukan hanya aparatur Negara namun masyarakat juga turut bekerja sama dalam melakukan pencegahan ini, dan salain itu, untuk lebihn mendukung tercapai hasil yang maksimal pemerintah juga dapat melakakan kerja sama internasonal.

G. Metode penelitian 1.

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (yuridis normatif) karna merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berkaitan dengan parmasalahan dalam skripsi.penelitiana yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, sebagai mana yang dikemukakan oleh wigjosoebroto yang membagi penelitian hukum sebagai berikut : 11

http://www.irwantoshut.net/kerusakan_hutan_indonesia.html


1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif 2. Penelitian yang berupa asas-asas dan dasar-dasar filsafah (dogma atau doctrinal) hukum positif 3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

Menurut jhony Ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian normative (doktinal) dapat digunakan beberapa pendekatan yang berupa : 12

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) b. Pendekatan analalisi (analytical approach) c. Pendekatan historis (historical approach) d. Pendekatan filsafat (philoshopical approach) e. Pendekatan kasus (case approach)

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. 13

2.

Jenis data

12

Jhony Ibrahim, teori dan metodeologi penelitian hukum normative, bayu media, 2007, Surabaya, Halaman. 300 13 http://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/


Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data skunder, yaitu berupa :

1. sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet. Sumber hukum primermerupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, pancasila, yurisprudensi dan lainnya. 2. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya. 3. Sumberhukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan ekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

3.

Metode pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan, seperti, undang-undang, buku-buku, pendapat sarjana, majalah, internet dan lain sebagainya yang dapat melengkapi skripsi ini.

4.

Analisis data Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan di kumpulkan, diuraikan

kemudaian diorganisir dalam satu pola, kategori dan uraian dasar.analisi data dalam skripsi ini adalah analisa dengan cara kualitatif, yaitu menganalisa secara


lengkap keseluruhan data skunder yang diperoleh untuk dapat mejawab apa yang menjadi masalah dalam skripsi ini. 14 H. Sistematika Penelitian Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut : Pada Bab I berisiPendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian Bab II Upaya Pencegahan Perusakan Hutan Bab III UpayaPemberantasan Perusakan Hutan Bab IV sebagai bab terakhir ialah berupa Kesimpulan dan Saran.

14

Ronny Hanitijo Soemitro. Metode penelitian hukum , PT.Ghalia,1982, Jakarta halaman. 93


BAB I PENDAHULUAN. perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan

Recommend Documents