BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di dalam dunia usaha saat ini dikenal berbagai macam bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dari yang didirikan oleh perorangan sampai yang didirikan oleh persekutuan. Semakin banyaknya badan usaha yang didirikan tentunya akan semakin banyak melibatkan peran notaris, baik itu dalam proses pendirian, perubahan maupun pembubaran badan usaha tesebut. Dalam beberapa badan usaha memang mengharuskan untuk didirikan dengan akta notariil antara lain: Perseroan Terbatas dan Yayasan, namun ada juga badan usaha yang pendiriannya dapat dilakukan dengan dibawah tangan seperti UD, maatschaap, firma dan CV . Demikian UD, maatschaap, firma dan CV tersebut walaupun pendiriannya dapat dibawah tangan tetapi pada saat ini banyak pihak yang menginginkan pendirian badan usaha tersebut didirikan melalui akta notaris dengan harapan dan tujuan untuk lebih terciptanya kepastian hukum dan memberi identitas dari badan usaha tersebut. Dalam garis besarnya badan usaha terdiri atas dua bentuk badan usaha yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Maatschaap, Firma, Perseroan Komanditer/Commanditaire vennootschap. Badan usaha 1
yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk profit oriented antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (non profit) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.1 Badan hukum/rechtpersoon sebagaimana diartikan dalam kamus hukum bahasa indonesia adalah organisasi, perkumpulan atau paguyuban dimana pendiriannya dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang yang dapat memiliki hak dan kewajiban atau juga disebut sebagai subyek hukum. Sekalipun tidak tegas implisit, tetapi dari beberapa kalimat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat disimpulkan bahwa yayasan itu adalah suatu badan hukum. Demikian pula dari Pasal 11 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menjelaskan bahwa setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka yayasan memperoleh status badan hukum. Yayasan sebagai badan usaha yang berbadan hukum, sebagaimana dalam pengertiannya dalam Pasal 1 Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan dalam melakukan kegiatan usahanya untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dari yayasan tersebut, dapat 1
Hendricus Subekti, 2012, Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan AktaAktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. v-vi
2
dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam badan usaha yang memiliki tujuan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan dari yayasan tersebut. Sebagai lembaga nirlaba, ketika seseorang mendirikan yayasan maka sebenarnya pendiri yayasan tersebut telah menghibahkan harta kekayaannya yang terpisah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan tersebut.2 Hal tersebut juga termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan yang pada pengertianya menyebutkan bahwa harta kekayaan yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pembina, pengurus dan pengawas dari yayasan tersebut. Namun demikian hal tersebut saat ini menjadi hal yang kontradiktif dan dilematis ketika Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, memunculkan penambahan pada Pasal 68 Undang Undang Yayasan ayat (2) yang pada intinya menerangkan bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi pada yayasan yang bubar dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan badan hukum apa saja yang dapat menerima kekayaan dari yayasan yang bubar tersebut, sedangkan
2
H Budi Untung, dkk, 2002, Reformasi Yayasan : Perspektif Hukum dan Managemen, Andi, Yogyakarta, hal. 6-7.
3
badan hukum tersebut terdapat banyak macamnya dan mempunyai karakteristik yang bermacam-macam juga. Adanya ketentuan tersebut maka akan membuka peluang bagi Pembina yayasan (Pendiri yayasan), untuk menguasai harta kekayaan yayasan, Sebagai contoh kasus misalnya : A adalah Pembina dari Yayasan Rumah Sakit X (yang dalam hal ini A sebagai pendiri dari yayasan tersebut), dengan semakin majunya Yayasan Rumah Sakit X tersebut maka A berkeinginan untuk menguasai harta kekayaan yayasan tersebut. Ketika status rumah sakit tersebut yang masih sebagai yayasan, maka A tidak dapat menguasai harta kekayaan yayasan tersebut (karena hal tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan yayasan yang mana untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan). Apabila melihat ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, ketika A mempunyai keinginan untuk menguasai harta kekayaan Yayasan X tersebut, maka A dapat melakukan penyelundupan hukum dengan cara membuat suatu badan hukum Perseroan Terbatas atau badan hukum lain yang memiliki bentuk usaha dan kegiatan yang sejenis dengan bentuk usaha dan kegiatan Yayasan X tersebut. Kemudian harta kekayaan Yayasan Rumah Sakit X tersebut dialihkan kepada Perseroan Terbatas milik A (dimana A sebagai pemegang saham dari Perseroan Terbatas) yang mempunyai bentuk usaha dan kegiatan yang sejenis dengan yayasan tersebut. Sedangkan hal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya dan bertentangan dengan fungsi dan tujuan yayasan. Dengan adanya hal
4
tersebut maka akan membingungkan dan dirasa akan sangat penting untuk penulis bahas karena hal tersebut nantinya akan berhubungan dengan tugas dan fungsi notaris dalam pembuatan akta dari badan hukum tersebut. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimana penggunaan harta kekayaan yayasan yang diserahkan kepada badan hukum lain dalam hal pembubaran yayasan (apakah pengalihan tersebut dibenarkan secara hukum)?
2.
Bagaimana kriteria penentuan kegiatan sejenis dari badan hukum yang dapat menerima pengalihan sisa kekayaan yayasan tersebut?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran penulis dalam studi pustaka di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian tentang “KEDUDUKAN
HARTA
KEKAYAAN
YAYASAN
YANG
DISERAHKAN KEPADA BADAN HUKUM LAIN DALAM HAL PEMBUBARAN YAYASAN”, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun ada penelitian yang penulis temukan hampir menyerupai dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh : Tesis karya Narni Nanda Yuliani, tahun 2008 dengan judul “Perubahan Status Yayasan Menjadi Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
5
Terbatas : Studi Terhadap Perubahan Yayasan RS Selaguri Menjadi PT RS Selaguri Citratama Medika Padang”. Rumusan masalahnya adalah : 1 Bagaimana prosedur perubahan Yayasan RS Selaguri menjadi PT Selaguri? 2 Bagaimana penyusunan organ PT atas organ yayasan terdahulu serta bagaimana pembagian sahamnya? 3 Apa yang menjadi kendala dalam proses perubahan status yayasan menjadi PT Selaguri?3 Tesis ini berbeda dengan penelitian di atas karena dalam penelitian di atas hanya lebih bersifat informative dan juga dalam penelitian tersebut belum terdapat tanggapan kritis dan teoritis sehingga belum tergambar dengan jelas mengenai apakah peralihan harta kekayaan dari yayasan kepada badan hukum lain di perbolehkan atau tidak. Demikian juga pada penelitian tersebut di atas belum menyinggung tentang penggunaan Pasal 68 Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menjadi fokus pada penelitian ini. D. Faedah Penelitian. Adapun berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan diadakannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Manfaat secara Akademis
3
Narni Nanda Yuliani, 2008, Perubahan Status Yayasan Menjadi Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:Studi Terhadap Perubahan Yayasan RS Selaguri Menjadi PT RS Selaguri Citratama Medika Padang”, TesisUGM, Yogyakarta.
6
Penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan. Penelitian ini juga memberikan manfaat dalam hal sinkronisasi ilmu yang diperoleh secara teoritis dalam perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. 2. Manfaat secara Praktis Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai peranan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan produk hukum akta yang dibuatnya secara benar dalam bidang hukum yayasan dan hukum perseroan terbatas dan juga bagi masyarakat pengguna badan hukum tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dari penggunaan kedua badan hukum tersebut. E. Tujuan Penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penulis menyampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah: 1 . Tujuan Obyektif Adapun tujuan obyektif dari penelitan ini adalah: a. Mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana penggunaan harta kekayaan yayasan yang diserahkan kepada badan hukum lain dalam hal pembubaran yayasan (apakah pengalihan tersebut dibenarkan secara hukum).
7
b. Mengetahui dan mengkaji bagaimana kriteria penentuan kegiatan sejenis dari badan hukum yang dapat menerima pengalihan sisa kekayaan yayasan. 2 . Tujuan Subyektif Adapun tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai bahan yang dipergunakan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
8
