BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ilmu
pengetahuan akan meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan luas relatif ruang tidak berubah, sehingga akan mengakibatkan semakin meningkatnya benturan antar kepentingan. Oleh karena keterbatasan ketersediaan ruang maka diperlukan perencanaan yang matang untuk mendukung berbagai kepentingan secara maksimal dan berdampak lingkungan sekecil mungkin. Permasalahan lingkungan pada dasarnya bersumber dari kegiatan manusia yang dalam aktifitasnya tidak mempedulikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk juga di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah rnenyelenggarakan penataan ruang daerahnya, yang di dalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian 1
pemanfaatan ruang. Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat adalah dalam hal pengaturan
penataan
ruang dan berperan dalam
memfasilitasi dan melakukan
bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala nasional (Anonim, 2004). Warpani (1984) menyebutkan, bahwa perencanaan tata ruang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal dan merupakan usaha penataan ruang secara efisien bagi kegiatan usaha manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat.
Perencanaan
merupakan
suatu
proses
yang
berkesinambungan sejak dari tahap survey sampai pada tahap pelaksanaan. Perencanaan fisik merupakan bagian atau alat organisasi
masyarakat dan
pengawasan penggunaan tanah. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang tidak pernah selesai, karena selalu memerlukan peninjauan ulang, guna memberikan umpan balik dalam proses penilaian. Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam diharapkan memperhatikan (1) daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas optimal sehubungan dengan kelestarian sumber daya alam yang mungkin dicapai, (2) tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumberdaya yang lain yang bekaitan dengan ekosistem, dan (3) memberikan kemungkinan
pilihan untuk mengadakan penggunaan dalam
pembangunan di masa depan (Sugandy, 1990). Reksohadiprojo dan Karseno (dalam Mudadtzir 2002), menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup pada hakekatnya bertujuan: 1. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. 2
2. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. 3. terlaksananya pembangunan kota berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang mendatang. 4. terlindunginya daerah terhadap dampak kegiatan di luar daerah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pembinaan penataan ruang meliputi pembinaan aparatur pemerintah dan masyarakat di bidang penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh instansi yang diberi tugas dalam penataan ruang. Memperhatikan beberapa kebijakan pembangunan Kota Bengkulu, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RTRW Kota Bengkulu 2007-2012, terlihat bahwa Kota Bengkulu diarahkan pada pembangunan fisik dan non-fisik yang seimbang yang tergambar dari Visi Pembangunan “Menuju Masyarakat Kota Bengkulu yang Bermartabat dan Makmur”. Masyarakat Kota Bengkulu yang bermartabat memiliki dimensi non-fisik, dan masyarakat yang makmur dapat dilihat dalam dimensi pembangunan fisik kota. Hal ini secara implisit tergambar dari 7 Misi Pembangunan Kota Bengkulu, yaitu : 1) mewujudkan kualitas keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan YME daIam kehidupan antar-umat beragama dan berakhlak mulia, toleran rukun dan damai; 2) meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang aktif, produktif mandiri dan berdaya-saing serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; 3) meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan 3
serta menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur; 4) mercapainya penegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan peran perempuan pada pengambilan kebijakan publik yang setara, demokratis dalam keragaman dan penegakan hak asasi manusia; 5) mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur dan beribawa, dengan menempatkan aparatur pemerintah secara profesional dan proporsional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; 6) meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
sarana
peningkatan
kemakmuran
masyarakat; 7) meningkatkan pembinaan dan pelestarian kehidupan sosial yang ber-kelanjutan, dinamis, dan kreatif dan berdaya-tahan terhadap.pengaruh globalisasi, dan prasarana untuk mendukung adat dan budaya daerah (Anonim, 2007). Persepsi mempunyai pengaruh terhadap prilaku, termasuk tatanan prilaku sosial yang mempengaruhi hidup dan kehidupan lingkungan sosial (social system) maupun lingkungan biogeofisik (ecosystem). Sistem sosial dan ekosistem merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, sebab masingmasing mencakup satuan fungsional, yang merupakan suatu interaksi kehidupan dengan lingkungannya. Jika obyek persepsi seseorang terhadap lingkungan mempunyai nilai positif mampu mempengaruhi perseptor, baik secara fisik maupun psikologik, maka pada gilirannya dapat memberikan motivasi tatanan prilaku masyarakat yang positif pula terhadap lingkungannya (Sutami, 1976 dalam Ritohardoyo, 2006). 4
Partisipasi yang dilakukan dari dan oleh masyarakat merupakan salah satu ciri pembangunan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat yang dikehendaki tidak hanya pada tahap pelaksanaan saja, akan tetapi justru pada perencanaan kegiatan dan pada pemanfaatan hasil. Humanisasi dapat tercipta jika setiap manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi. Proses humanisasi dapat tercipta jika manusia dalam kondisi apapun ditempatkan sebagai subjek. Artinya setiap manusia memiliki otonomisasi diri dan memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidup dan pilihan tanpa tekanan dari luar (Soehardjo dalam Amrijono, 1993). Kota Bengkulu telah memiliki rencana tata ruang kota yang disusun pada tahun 2001 (Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Umum Tata Ruang Kota Bengkulu Tahun 2001-2010). Pada tahun 2005 dilakukan revisi dan disusun RTRW Kota Bengkulu 2007-2012. Meskipun masih berlaku hingga 2012, namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan untuk mewujudkan sinkronisasi program penataan ruang dalam kontelasi wilayah yang lebih luas, maka saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kota Bengkulu (Anonim, 2005). Fungsi Kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Perdagangan dan Jasa, serta orientasi perkembangan dan pelayanan kawasan sekitar. Dengan fungsi-fungsi yang cukup penting tersebut, Kota Bengkulu harus dapat menempatkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan (center of growth) dan sekaligus sebagai pusat perkembangan (center of development). Untuk menjadikan Kota Bengkulu sebagai pusat pertumbuhan dan sekaligus pusat perkembangan dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan 5
skala pelayanan wilayah. Kedepan perlu lebih dikembangkan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada optimalisasi potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia (Anonim, 2005). Sebagai kota utama di wilayah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu dalam kebijaksanaan tata ruang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dengan fungsi tersebut kota dituntut dapat berperan secara lebih efektif dan efisien. Efisien dalam arti bahwa aktivitas kegiatan pembangunan yang akan berlangsung dalam wilayah Kota Bengkulu tidak menimbulkan pemborosan pembiayaan. Sedangkan efektivitas peranan kota yang dimaksud agar, kegiatan pembangunan berjalan secara baik sebagaimana yang dikehendaki, artinya diperlukan suatu bentuk tata ruang yang penetapan kegiatan fungsionalnya memungkinkan berkembangan secara sinergis (Anonim, 2005). Terkait dengan hal tersebut, kebutuhan pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bengkulu akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk dan kegiatan sosial
ekonomi
yang menyertainya, dinamika perkembangan ini
menimbulkan persaingan antar pengguna lahan yang mengarah terjadinya perubahan penggunaan. Namun yang menjadi masalah adalah perubahan pemanfaatan ruang tersebut seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik lingkungan maupun sosial. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya pengandalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bengkulu, baik dalam hal perijinan, pengawasan, maupun penertiban. Indikasi gejala perkembangan kota tersebut semakin nampak terlihat di wilayah kota Bengkulu. Hal
6
ini terlihat dari adanya pergeseran berbagai fungsi ruang fungsional di beberapa kawasan (Anonim, 2005). Dinamika kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya dikaitkan dengan proses pengembangan wilayah adalah suatu proses (1) pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan kemampuan modal dan jasa yang berkaitan dengan pengembangan, (2) pemanfaatan dan pengembagan sumber daya manusia, yang berupa pemanfaatan sejumlah manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berkembang terus, (3) pemanfaatan dan pengembangan sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan ligkungan, dan (4) mempertahankan niai kelestarian lingkungan hidup untuk mencegah dampak negatif dari setiap usaha perkembangan pembangunan (Sugandy, 1990). Pergeseran fungsi ruang yang terjadi di Kota Bengkulu juga menimbulkan berbagai penurunan kualitas lingkungan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan adanya perubahan pemanfatan ruang atau pemanfaatan ruang yang kurang sesuai dengan daya dukung lingkungan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Santoso (2008), kondisi hidrologi di wilayah Kota Bengkulu pada musim hujan terdapat beberapa wilayah yang rawan tergenang air dan terjadi banjir. Hampir dalam setiap tahunnya 2-3 kali di Kota Bengkulu terjadi banjir. Tercatat kurang lebih 400 Ha daerah Kota Bengkulu tergenang, kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya dimana ini diakibatkan karena adanya banjir dan pendangkalan yang ada didaerah aliran sungai. Banjir yang terjadi pada wilayah-wilayah ini disebabkan antara lain karena keadaan lereng/topografi yang relatif datar, terjadinya 7
pendangkalan pada muara sungai akibat sedimentasi, serta belum adanya system drainase yang terpadu. Selain itu, penyebab banjir adalah adanya pembukaan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pembuangan limbah tambang batubara ke Aliran Sungai di Hulu. Persampahan di Kota Bengkulu juga merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendapat perhatian dari pemerintah. Sampai dengan saat ini baru sebagian yang dikelola dinas kebersihan, selebihnya masih dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dengan cara ditimbun dan dibakar. Penimbunan sampah ditempat-tempat umum seperti pasar, tempat wisata yang kurang terkelola dengan baik inilah yang menimbulkan masalah lingkungan. Pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan, meskipun telah ada program Adipura (Santoso, 2008). Keberhasilan pengelolaan sampah disamping ditegakkannya Perda yang ada, juga perlu melibatkan masyarakat. Secara umum persampahan di Bengkulu belum menjadi masalah yang sangat serius. Namun sampah cukup menjadi masalah di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, terminal, pertokoan dan tempat-tempat lain yang padat penduduknya. Permasalahan permukiman juga terjadi yaitu adanya lingkungan permukiman berkepadatan tinggi sehingga muncul permukiman kumuh pada daerah disekitar pusat perdagangan dan jasa (Santoso, 2008). Dalam
rangka
menjamin
kelestarian
lingkungan
dan
keseimbangan
pemanfaatan sumber daya alam di Kota Bengkulu sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka untuk kepentingan jangka panjang pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan harus tetap diperhatikan baik oleh pemerintah sebagai pelaksana maupun oleh masyarakat sebagai pendukung dan yang merasakan 8
keadaan lingkungan tersebut. Kegiatan pemanfaatan ruang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Pengetahuan masyarakat terlebih dahulu perlu diketahui, kemudian diikuti dengan munculnya persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di kota Bengkulu. Partisipasi masyarakat akan menunjukkan eksistensinya dalam menanggapi setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga dapat ikut dalam kegiatan pembangunan terutama dalam pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungannya.
1.2.
Perumusan Masalah Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan wilayah
yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur yang bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari, penyelenggaraan pembangunan wilayah yang berbasis penataan ruang merupakan suatu keharusan. Upaya tersebut akan efektif dan efisien apabila prosesnya dilakukan secara terpadu dengan seluruh pelaku pembangunan di wilayah setempat yang mana dalam penelitian ini adalah Kota Bengkulu. Hal tersebut sejalan dengan semangat yang tumbuh dalam otonomi daerah yang mengedepankan pemerintah pusat sebagai fasilitator dengan mendorong peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas serta pelibatan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan di daerah. Pemanfaatan ruang oleh masyarakat dapat dilakukan secara orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok 9
minat, dan badan hukum. Selaku orang seorang, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat, terutama yang bertempat tinggal dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan yang dimanfaatkan. Rencana tata ruang wilayah yang telah dibuat oleh pemerintah akan menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat. Pemanfaatan ruang yang terjadi juga akan beragam dan mungkin dalam aplikasinya di masyarakat tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk mengoptimalkan berlangsungnya rencana tata ruang kota dan kesesuaiannya dengan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Lingkungan biotik dan abiotik menjadi faktor utama pembentuk rencana tata ruang kota. Lingkungan sosial yang menjadi penentu dalam berlangsungnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat. Dalam membuat rancangan tata ruang wilayah kota ini, pemerintah daerah telah mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemungkinan permasalahan lingkungan yang terjadi. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap suatu tantangan disekitarnya, sebab pengetahuan ini merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas pribadi manusia dan penerusan kebudayaan serta merupakan proses sosialisai yang dialami manusia dalam mempelajari dan diajari tentang cara hidup bermasyarakat. Jika pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang tujuan dan 10
manfaat kegiatan pembangunan cukup tinggi, maka masyarakat akan lebih banyak menerima sepenuhnya kegiatan tersebut. Jika pengetahuan, persepsi tentang kegiatan pembangunan cukup tinggi, serta sikap mereka sepenuhnya menerima kegiatan pembangunan, maka mereka akan berperan serta secara aktif dalam pelaksnaan kegiatan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hendaknya juga mengarah pada kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang dibuat. Dampak yang timbul apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang dibuat dan dalam pemeliharaan lingkungan yang mengarah pada rencana tata ruang yang ada adalah tidak terpadunya pembangunan dan tumpang-tindihnya pemanfaatan ruang yang mengakibatkan timbulnya dampak negatif perkembangan wilayah seperti munculnya kawasan kumuh, banjir, longsor, perambahan hutan, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini, diharapkan dapat diketahuinaya pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota Bengkulu, yang didalamnya juga terdapat upaya untuk tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan
kelestarian lingkungan. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan
sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 1. Pengetahuan masyarakat berhubungan dengan jumlah informasi yang diterimanya dalam suatu lingkungannya. Pengetahuan adalah melihat, mengetahui, mengenal suatu obyek baru. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Pergeseran fungsi ruang yang menimbulkan berbagai penurunan kualitas lingkungan diharapkan dapat terkendali dengan 11
adanya pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu perlu diketahui, bagaimana pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu? 2. Persepsi merupakan reaksi timbal balik yang dipengaruhi oleh diri perseptor, suatu hal yang dipersepsi, dan situasi sosial yang melingkupinya. Persepsi juga dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya baik kondisi lingkungan fisik, biologi maupun sosial. Penduduk harus menyadari bahwa kegiatan pemanfaatan ruang harus sejalan dengan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu perlu diketahui, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu? 3. Partisipasi yang dilakukan dari dan oleh masyarakat merupakan salah satu ciri pembangunan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat yang dikehendaki tidak hanya pada tahap pelaksanaan saja, akan tetapi justru pada penetapan atau perencanaan kegiatan dan pada pemanfaatan hasil. Oleh karena itu perlu diketahui,
bagaimana
partisipasi
masyarakat
dalam
pemanfaatan
ruang
berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu? 4. Umur, status ekonomi, pendidikan, serta peran media massa dan sosialisasi tentang suatu kegiatan akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu diketahui, bagaimanakah hubungan antara umur, status ekonomi, pendidikan, peran media massa, dan
sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat dalam
pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu?
12
5. Pengetahuan akan mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat. Persepsi juga akan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu diketahui, bagaimanakah hubungan pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu?
1.3.
Keaslian Penelitian Penelitian-penelitian tentang pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat
terhadap suatu kegiatan pengelolaan lingkungan maupun tentang pemanfaatan ruang telah dilakukan oleh peneliti lain, namun terdapat perbedaan maupun kesamaan tentang obyek penelitian, metode penelitian atau daerah yang akan diteliti. Penelitian tentang pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehubungan dengan penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tentang pengetahuan dan persepsi masyarakat pernah dilakukan oleh Irmalashari dan I Gede Made Konsukartha, dimana I Gede Made Konsukartha pada tahun 2003 menyoroti masyarakat adat untuk mengetahui implementasi rancana tata ruang wilayah (RTRW) di Nusa Ceningan, Klugkung, Bali. Irmalashari pada tahun 2007 meneliti tentang rencana pemindahan ibukota kabupaten Bima dan implikasinya pada pengelolaan lingkungan. Kedua penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terutama pada metode yang digunakan yaitu
13
menggunakan metode survey yang bersifat deskriptif analitis serta tema yang diangkat yaitu tentang pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Taman Nasional Manupeu-Tanadaru Kabupaten Sumba Barat pernah dilakukan oleh Muhamad Bumba Umbu, N., 2006. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah dalam menganalisis partisipasi masyarakat dan terdapat aspek pengelolaan lingkungan didalamnya serta metode yang digunakan adalah survai dengan sifat deskriptif analitis. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang memanfaatkan Taman Nasional Manupeu-Tanadaru. Penelitian yang mengangkat tentang pemanfaatan ruang yang berwawasan ligkungan adalah oleh Mudatzir yang mengkajian dampak lingkungan penyimpangan peruntukan ruang sarana/prasarana fisik menurut RTRK 1997-2002 Benteng Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan dengan menggunakan Metode survai ditambah identifikasi pada peta dengan SIG. Dzati Utomo pada tahun 2007 di Kawasan Pesisir Kota Tegal melakukan Analisis Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan tetapi dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat). Ignatius Sugiman pada tahun 1997 melakukan penelitian tentang Arahan Penggunaan Lahan Berwawasan Lingkungan di Kecamatan Sadang Kabupeten Kebumen Jawa Tengah dengan melakukan survei dan pemetaan. Penelitian ini dengan judul Pengetahuan, Persepsi, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemanfaatan
Ruang
Berwawasan
Lingkungan
di
Kota
Bengkulu,
menunjukkan beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian lain yang
14
pernah diteliti sehingga keaslian pada penelitian ini dapat dilihat. Untuk lebih jelasnya keaslian penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.3.1.
Tabel 1.3.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian (5) Survei, dengan pendekatan deskriptif kualitatif
No
Peneliti
Judul Penelitian
Tujuan Penelitian
(1) 1
(2) Irmalashari, 2007, Kabupaten Bima
(3) Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dan Implikasinya Pada Pengelolaan Lingkungan
(4) Mengetahui karakteristik sosial ekonomi, tingkat pengetahuan masyarakat, persepsi masyarakat dan faktor-faktor berhubungan dengan persepsi masyarakat.
2
Dzati utomo, 2007, Kota Tegal
Mengarahkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
Analisis SWOT
3
I Gede Made Konsukartha , 2003, Bali
Analisis Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan di Kawasan Pesisir Kota Tegal Persepsi Masyarakat Adat Terhadap Implementasi Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Nusa Ceningan, Klugkung, Bali
Mengetahui persepsi masyarakat adat, sejauh mana tata ruang wilayah memberikan keuntungan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Survei, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif
4
Muhamad Bumba Umbu, N., 2006, Kabupaten Sumba Barat
Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Taman Nasional ManupeuTanadaru Kabupaten Sumba Barat
Mengetahui kondisi sosial ekonomi, dan peranserta masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional ManupeuTanadaru dalam pengelolaan lingkungan
Survei, dengan pendekatan deskriptif
Hasil Penelitian (6) Tidak ada perbedaan karakteristik sosial ekonomi, tingkat pengetahuan cenderung tinggi dan persepsi cenderung positif terhadap rencana kegiatan dan dampak lingkungannya Arahan Pemanfaatan Ruang yang berwawasan lingkungan
Persepsi masyarakat adat berpandangan bahwa ruang sakral tidak dapat diubah pemanfaatannya maupun diperluas fungsinya serta pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat local Kehidupan sosial ekonomi sekitar 75% tergantung dari sumber daya hutan taman nasional. Partisipasi penduduk sedang.
15
5
Mudadtzir, M., 2002, Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan
Kajian Dampak Lingkungan Penyimpangan Peruntukan Ruang Sarana/Prasarana Fisik Menurut RTRK 1997-2002 Benteng Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan
Kajian dampak lingkungan dari penyimpangan peruntukan ruang
Survei dan identifikasi peta pada SIG dengan pendekatan deskriptif kualitatif
Arah penempatan fisik binaan pada pemanfaatan ruang kota berwawasan lingkungan.
6
Ignatius Sugiman, H, 1997, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Mengadakan kajian dan evaluasi penggunaan lahan agar penggunaan lahan berwawasan lingkungan dapat dicapai.
Survei dan pemetaan
Peta arahan penggunaan lahan berwawasan lingkungan.
7
Nefa Yulia, 2011, Kota Bengkulu
Arahan Penggunaan Lahan Berwawasan Lingkungan di Kecamatan Sadang Kabupeten Kebumen Jawa Tengah Pengetahuan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Ruang Berwawasan Lingkungan Di Kota Bengkulu
Mengetahui karakteristik sosial ekonomi, tingkat pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat, dalam Pemanfaatan Ruang Berwawasan Lingkungan
Survei, dengan pendekatan deskriptif kualitatif
Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat sedang, persepsi masyarakat positif terhadap pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu
Sumber : Studi Pustaka, 2009
1.4.
Tujuan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengetahuan, persepsi dan
partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di kota Bengkulu. Secara khusus penelitian ini betujuan untuk : 1.
Menganalisis pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu.
16
2.
Menganalisis persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu.
3.
Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang mendukung pemeliharaan lingkungan dari rencana tata ruang wilayah Kota Bengkulu.
4.
Menganalisis hubungan antara umur, status ekonomi, pendidikan, serta peran media massa dan sosialisasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu.
5.
Menganalisis hubungan pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan di Kota Bengkulu.
1.5.
Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang dapat
dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dari rencana tata ruang wilayah Kota Bengkulu yang sedang berlangsung. Memberikan sumbangan yang berarti dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah: 1. untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman berfikir tentang pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. 2. memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang berwawasan 17
lingkungan dari rencana tata ruang wilayah Kota Bengkulu, sehingga masukan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk menetukan langkah-langkah kedepan agar masyarakat lebih berperan dalam kegiatan pembanguan kotanya dan lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya, serta menjadi informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya agar dalam mengambil kebijakan tentang pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan dapat memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat. 3. pada aspek pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memperkaya kajian penelitian lingkungan sosial terutama kajian tentang pemanfatan ruang berwawasan lingkungan dengan menganalisis pengetahuan, persepsi dan partisipasi masyarakat.
18
