BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kota Medan berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan aktivitas perkotaan yang menjalar ke wilayah sekitarnya. Perkembangan aktivitas ini telah membentuk suatu kawasan metropolitan yang dikenal dengan Mebidang (Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang). Wilayah Mebidang itu sendiri terdiri 40 kecamatan yang meliputi 21 kecamatan di Kota Medan, 5 kecamatan di Kota Binjai dan 14 kecamatan (dari 33 kecamatan) di Kabupaten Deli Serdang Perkembangan yang terus terjadi di Kawasan Metropolitan Mebidang dirasakan perlu adanya suatu perencanaan yang mencakup seluruh wilayah Mebidang, sehingga lahirlah Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) Kawasan Mebidang Metropolitan, Penyusunan RUTRP Mebidang merupakan pemaduan dan tindak lanjut dari studi-studi yang telah dilakukan di wilayah Mebidang. Istilah Mebidang lahir sejak tahun 1980-an. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa studi perkotaan Kota Medan yang telah melibatkan wilayah sekitarnya dalam studi tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Beberapa studi yang memperkenalkan konsep Mebidang adalah MUDS (Medan Urban Development Study 1980), MULMS (Medan Urban Land Management Study 1986) dan penilaian ADB (Asian Development Bank) atas proyek MUDP II tahun 1987. Secara resmi kawasan Mebidang telah ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara sebagai Mebidang Metropolitan Area (MMA) pada tahun 1985.
Universitas Sumatera Utara
Dalam mendukung pengembangan dan pembangunan wilayah sangat dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Jalan merupakan sebagai prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Didalam satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Asfia 2006, Pemerintah cukup berperan dalam menyediakan infrastruktur ekonomi dan sosial. Misalnya pembangunan jalan, menyediakan fasilitas pendidikan serta membuat dan menegakan peraturan-peraturan dan undang-undang untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Untuk memenuhi peranan tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban menyelenggarakan jalan yang diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pada dasarnya, penguasaan atas jalan ada pada negara, selanjutnya negara memberikan wewenang pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Disisi lain, masyarakat diharapkan ikut terlibat dan berkontribusi dalam penyelenggaraan jalan agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Universitas Sumatera Utara
Pembangunan jalan tol sangat diperlukan, terutama pada wilayah-wilayah yang telah tinggi tingkat perkembangannya agar dapat dihindari timbulnya pemborosan-pemborosan yang sifatnya tidak perlu baik dari segi biaya, waktu serta kenyamanan para pemakai jalan. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, aktivitas ekonomi pun dapat bergerak lebih cepat, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih pesat yang akan berakhir pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol adalah jalan tol sebagai jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan nasoinal yang penggunanya diwajibkan membayar. Sedangkan tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan pengguna jalan tol. Jadi para pengendara kenderaan beroda empat atau lebih yang ingin mengakses jalan tol diwajibkan untuk membayar tol sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan prasarana yang menjadi salah satu tujuan diselenggarakannya jalan tol. Untuk menarik minat investor asing agar bersedia menjalin kerja sama dengan Indonesia, Pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki regulasi terkait investasi, seperti adanya fasilitas pembiayaan infrastruktur melalui pembentukan Infrastructure Fund melalui Peraturan Presiden (PP) No 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian PP No 66/2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pembiayaan Infrastruktur. Dalam pengadaan tanah melalui land freezing bagi tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur. Melalui mekanisme ini, pihak yang berniat untuk membeli tanah dalam di wilayah itu harus dengan persetujuan pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan
sebagian
penyelenggaraan
jalan
tol
meliputi
pengaturan,
pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol. Keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Terkait dengan wewenang pengusahaan, BPJT berusaha mendorong keterlibatan Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan jalan tol, termasuk didalamnya adalah PT Jasa Marga (Persero)Tbk. Belmera adalah singkatan dari Belawan-Medan-Tanjung Morawa. Akses jalan sepanjang 34 kilometer yang sekarang terdiri dari 7 (tujuh) Gerbang Tol yaitu Gerbang Tol Belawan, Mabar, Tanjung Mulia, H. Hanif, Bandar Selamat, Amplas dan Tanjung Morawa. Ruas jalan tol Belmera memiliki 6 interchange, 15 jembatan perlintasan kendaraan dan 7 jembatan penyeberangan orang. Pengoperasian jalan tol Belmera dengan sistem transaksi tertutup artinya pengguna jalan mengambil Kartu Tanda Masuk (KTM) dan menyerahkannya bersama dengan uang tol pada saat keluar. Jalan tol diselenggarakan sebagai solusi
dengan tujuan meningkatkan
efisiensi pelayanan jasa distribusi barang dan orang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan wilayah. Seiring itu pemakai jalan dikenakan membayar tol dan ini harus sejalan dengan keuntungan yang didapat oleh pengguna jalan. Fenomena inilah yang terjadi sehingga penulis merasa ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan ilmu mikro-ekonomi yang didalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan.
Universitas Sumatera Utara
Banyak masyarakat tidak merasakan keberadaan jalan tol yang ada di Sumatera Utara karena hanya mempunyai satu jalan tol yaitu Belmera. Disinilah tugas pemerintah pusat dan daerah untuk menambah jalan tol lainnya dengan arah lain pula, sehingga masyarakat dapat menikmati jalan tol ataupun infrastruktur yang memadai. Kelancaran lalu lintas di jalan tol dipengaruhi oleh waktu pelayanan (service time) yang diberikan kepada pengemudi saat mereka mengambil tiket di gardu/loket gerbang keluar tol saat membayar biaya administrasi yang dikenakan kepada pengguna jalan tol. Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jalan selama menggunakan jalan tol haruslah seimbang dengan fasilitas yang diberikan oleh Belmera.
1.2. Perumusan Masalah 1.
Apakah ada pengaruh Pendapatan Penggunaan Jalan Tol terhadap frekuensi pengguna jalan tol Belmera dalam memilih perjalananannya.
2.
Apakah ada pengaruh Waktu Tempuh Perjalanan terhadap frekuensi penggunaan jalan tol Belmera dalam memilih perjalanannya.
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Pengguna Jalan terhadap frekuensi pengguna jalan tol Belmera
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Waktu Tempuh perjalanan terhadap frekuensi pengguna jalan tol Belmera.
Universitas Sumatera Utara
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah : a. Sebagai peluang pembelajaran bagi peneliti dalam meningkatkan wawasan di bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan. b. Sebagai bahan masukan pihak Belmera untuk menangani masalah keuntungan yang didapat pengguna jalan tol, apabila pengguna jalan memilih jalan tol Belmera sebagai jalan alternatif c. Sebagai tambahan khasanah penelitian bagi program studi Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan. d. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dan mengkaji masalah yang sama dimasa yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
