1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan dimana selalu membawa perubahan dalam setiap sendi
kehidupan
tampak
lebih
nyata.
Proses
perkembangan
serta
pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan kejahatan yang meresahkan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan hal tersebut, bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikuti perkembangan. Kejahatan masa kini tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Dapat dicontohkan seperti, kejahatan dunia maya (cybercrime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Teori yang mengatakan bahwa hanya pada masyarakat miskin terjadi kejahatan sudah tidak berlaku lagi. Karena pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak muncul kejahatan baru, khususnya di lingkungan birokrasi
2
dan perusahaan-perusahaan termasuk bank-bank. Kejahatan bentuk baru ini dinamakan white collar crime.1 Fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya karena dampak dari tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana ini dapat membahayakan
stabilitas
dan
keamanan
masyarakat,
mebahayakan
pembangunan sosial ekonomi, politik, serta moralitas. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa.Korupsi juga merupakan kejahatan yang dikelompokan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime). Alasan Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa adalah karena pelaku tindak pidana korupsi adalah orangorang yang memiliki intelektual dan berpendidikan tinggi sehingga berdampak pada rumit dan sulitnya pembuktian perkara. Akibatnya tidak sedikit pelaku korupsi lolos dari jeratan hukum. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi 1
Baharudin Lopa, Kejahatan korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Kompas, 2001, hlm.35
3
memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Praktik korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sejarah
korupsi di Indonesia
dari tahun ke
tahun
mengalami
perkembangan.Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak)dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Turnenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup (walaupun sedikit) hartayang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Setelah merdeka, bangsa Indonesia
4
mempunyai kemerdekaan politik, kebebasan ekonomi dan budaya, dan sejak itulah pemerintahan ada di tangan bangsa Indonesia itu sendiri tetapi hukum yang berlaku masih menggunakan hukum peninggalan Belanda. Status kepegawaian pada masa itu masih kacau dan belum tegas dan banyak terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. Pada masa Orde Baru dan sebelumnya “korupsi” lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, sedangkan pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi sudah sangat membudaya. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap Orde lama serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tetapi yang terjadi justru Orde Baru lama-lama rnenjadi Orde Lama juga dan Pancasila maupun UUD 1945 belum pernah diamalkan secara murni. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil surve Transparency International Indonesia (TII)2 menunjukan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 dari 133 negara. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia.Fakta lain mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaanpolitik atau kekuatan ekonominya. Praktek penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum.3 Korupsi dapat diartikan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau orang lain yang bertindak mempengaruhi dan 2 3
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.2 Ibid, hlm.4
5
atau menyuap pegawai negeri tersebut dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah atau mengacaukan perekonomian negara. Pemegang kekuasaan maupun jabatan di suatu daerah atau negara pun lebih cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama-nama pejabat penyelenggara negara yang mayoritas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak tokoh masyarakat yang telah mensinyalir bahwa korupsi dan komersialisasi jabatan telah menjalar di segala bidang, dan dilakukan baik di kalangan atas maupun bawahan. Terlebih lagi mengingat kenyataan adanya tendensi hubungan erat antara atasan dan bawahan dalam menyalahgunakan jabatan itu. Walaupun seorang pegawai negeri ketika akan memangku jabatannya telah mengangkat sumpah jabatan, tetapi dalam kenyataan sumpah jabatan itu tidak banyak menolong.4 Meskipun mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas, ternyatamasih banyakPNS yang terlibat kasus hukum.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 1.091 PNS yang terkena kasus hukum dari tahun 2010 hingga 2012.Berdasarkan data dari tahun 2004, bahwa ada 241 kepala daerah dan 2.500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat kasus hukum pidana, dengan kasus terbanyak adalah kasus korupsi.5 Status PNS yang terlibat kasus korupsi telah banyak sudah mendapat putusan Pengadilan. Status mereka saat ini ada yang sudah pensiun dan ada yang
diberhentikan.
Masing-masing
memiliki status
yang berbeda-
bedamenyesuaikan jenis tindak pidana korupsi yang mereka lakukan.PNS yang terbukti melanggar pasal tentang korupsi telah banyak dinyatakan 4
Victor.M.Situmorang, Tidak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm.9 http://www.beritasatu.com/nasional/85448-lebih-dari-1000-pns-terlibat-kasus-hukum.html, tersedia: 28 November 2012 5
6
bersalah dan mendapatkan penjatuhan pidana dari hakim berupa pidana pokok dan pidana tambahan.Pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Barda Nawawi Arief6, mengemukakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah : 1.
2.
3.
Pada hakikatnya Undang-Undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan; Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang kokretasinya sengaja direncanakan melalui 3 (tiga) tahap.Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan; Perumusan tujuan pemidanan dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian kontrol dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.
Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemidanaan yang baru, melainkan sedikit banyak telah mendapat pengaruh dari para penulis beberapa abad yang lalu, yang telah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan baik yang melihat pemidanaan sematamata sebagai pemidanaan saja, maupun yang mengkaitkan dengan pemidanaan dengan tujuan atau dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan itu sendiri. 7
6
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.88. 7 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 1.
7
Masalah penentu kebijakan penetapan jenis sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia tidak terpisah dari permasalahan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Tujuan pemidanaan tersebut juga tidak harus terlepas dari tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang intisarinya terdapat dalam dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebuah kasus korupsidengan judul PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
TERHADAP
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
(Studi
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri BanyumasNomor :46/Pid.B/2009/PN.Bms).
B. PerumusanMasalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: a. Bagaimana penerapan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999dalam putusan nomor : 46/Pid.B/2009/PN.Bms? b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku
tindak
pidana
46/Pid.B/2009/PN.Bms?
korupsi
dalam
putusan
nomor
:
8
C. TujuanPenelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999dalam putusan nomor : 46/Pid.B/2009/PN.Bms. 2. Untuk
mengetahui dasar
pertimbangan
hukum
hakim
dalam
menjatuhkan putusan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku
tindak
pidana
korupsi
dalam
putusan
nomor
:
46/Pid.B/2009/PN.Bms. D. KegunaanPenelitian Kegunaan penelitian ini yaitu, antara lain: 1. Kegunaan teoritis yaitu mengkaji Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menghadapi masalah korupsi yang marak terjadi di Indonesia dan menambah pengetahuan para pembaca mengenai masalah korupsi. 2. Kegunaan praktis yaitu dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi masyarakat pada umumnya agar ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu untuk bahan kajian dan referensi mengenai adanya penerapan pidana tambahan terhadap PNS pelaku tindak pidana korupsi.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Objek studi ilmu hukum pidana adalah hukum positif, norma-norma, dan sanksi hukum pidana yang nyata berlaku. Ilmu hukum harus menerangkan, menganalisis dan mensistematisasikannya dalam rangka penerapannya secara tepat. Selain itu, ilmu hukum pidana juga harus mampu memunculkan asasasas maupun unsur-unsur yang melandasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Di samping tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa macam tindak pidana yang aturan hukumnya berada di luar KUHP dan biasa disebut sebagai “tindak pidana di luar KUHP” atau “tindak pidana khusus”. Tindak pidana di luar KUHP terdiri dari beberapa tindak pidana lainnya8, dan korupsi adalah salah satu tindak pidana khusus. Namun, walaupun disebut sebagai tindak pidana di luar KUHP, pengaturan dalam KUHP masih digunakan khususnya pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
A. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Pendapat para sarjana tentang isi dari pengertian tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu :
8
WantjikSaleh, TindakPidanaKorupsidanSuap, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.25
10
1) Pandangan Monistis, yaitu melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. 2) Pandangan
Dualistis,
yaitu
mengadakan
pemisahan
antara
dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal
act
atau
actus
reus)
dan
dapat
dipertanggungjawabkannya si pembuat (adanya mens rea). Istilah tindak pidana merupakan pengganti istilah “strafbaar feit” yang digunakan dalam hukum pidana Belanda, yakni dalam WvS Belanda. Dengan dianutnya asas konkordansi oleh hukum pidana Indonesia terhadap hukum pidana Belanda, maka istilah strafbaarfeit juga berlaku dalam tata hukum pidana Indonesia. Secara etimologi strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf yang berarti pidana, baar yang berarti dapat atau boleh, dan feit yang berarti perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, sehingga apabila dirangkai secara utuh, istilah strafbaar feitakanbermakna perbuatan yang dapat dihukum. Berdasarkan penjabaran istilah di atas, pembentuk undang-undang Belanda tidak mengggunakan istilah “perbuatan” atau “tindak” (handeling), melainkan
“fakta” (feit-tindak pidana).
Penggunaan
istilah
tersebut
dikarenakan pengertian feit mencakup omne quod fit, artinya keseluruhan
11
kejadian (perbuatan), baik yang bersifat positif (aktif), negatif (pasif), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan. 9 Menurut Van Hamel, strafbaar feit adalah kelakuan orang (menslijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (straf waardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons sebagaimana dikutip oleh M. Haryanto menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.10 Dari definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa strafbaarfeit mengandung unsur: a. perilaku manusia (gedragingen); b. diancam dengan pidana; c. bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid); d. berhubungan dengan kesalahan (schuld); e. dilakukan
oleh
orang
yang
mampu
bertanggung
jawab
(toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig.11 Menurut M. Haryanto, perumusan strafbaar feit sebagaimana telah dijabarkan di atas akan menimbulkan konekuensi, yaitu:
9
Jan Remmelink, “Hukum Pidana”, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 85. 10 M. Hariyanto, Strafbaar Feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana,http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambangpoernomo.html, diakses tanggal 1 Maret 2013. 11
Ibid.
12
“istilah tersebut baru dapat dipakai setelah ada penetapan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena untuk mengetahui orang bersalah atau tidak, melawan hukum atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak harus melalui suatu proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum pidana formil yang berlaku”12 Penggunaan kata pengganti istilah strafbaar feit dalam tata hukum pidana Indonesia tidak ada keseragaman yang disebabkan karena
belum ada
penjelasan yang resmi mengenai definisi istilah tersebut. Dengan kondisi yang demikian, para ahli hukum mencoba untuk merefleksikan (memberikan arti dan isi) istilah strafbaar feit untuk memperoleh gambaran mengenai istilah tersebut. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut. a. Tindak pidana Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia. Hampir seluruh perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002), Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya.
12
Ibid.
13
Ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana antara lain Jan Remmelink dan Wirjono Prodjodikoro. Menurut Jan Remmelink tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. 13 Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, kepentingan Negara.14 b. Peristiwa pidana Istilah peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, seperti R. Tresna, H.J. Van Schravendijk, Zainal Abidin, Utrecht. E. Menurut R. Tresna dalam Adami Chazawi peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau serangakaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 15Utrecht dalam Leden Marpaung menggunakan istilah “peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana.16
13
Jan Remmelink, Op. Cit, hal. 61. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, hal.16. 15 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.72-73. 16 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 7 14
14
Menurut
Adami Chazawi kata “peristiwa” menggambarkan
pengertian yang luas, yakni mencakup pada seluruh keajadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam. Sedangkan dalam hukum pidana, suatu peristiwa baru dikatakan penting apabila diakibatkan oleh perbuatan manusia. 17 c. Delik Kata “delik “ berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahsa Perancis disebut delit dan dalam bahasa Belanda disebut delict.18Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.19 Beberapa ahli hukum pidana menggunakan istilah “delik” dan masingmasing memberi definisi sebagai berikut.20 1) Vos Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. 2) Van Hammel Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. 3) Simons Delik dalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. d. Pelanggaran pidana 17
Adami Chazawi, Op.Cit.,hal.69. Leden Marpaung, 2008, Op. Cit., hal. 7. 19 Ibid. 20 Ibid., hal. 8. 18
15
Istilah “pelangaran pidana” digunakan oleh M.H. Tirtaamidjaja dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pidana. e. Perbuatan yang boleh dihukum Istilah “perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh Karni dalam buku Ringkasan tentang Hukum Pidana dan Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia. Menurut Schravendijk sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.21 f. Perbuatan yang dapat dihukum Istilah “perbuatan yang dapat dihukum” terdapat dalam UndangUndang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. g. Perbuatan pidana Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” dan memberi makna perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.22 Menurut Moeljatno Penggunaan istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.23 21
Adami Chazawi, Op.Cit., hal. 69. M. Hariyanto, Loc. Cit.
22
23
Adami Chazawi, Op.Cit., hal.71
16
1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan ang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sementara ancaman pidananya ditujukan pada orangnya. 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orannya), ada hubungan yang erat. Oleh Karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula. 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengetian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu kejadian tetentu (perbuatan) dan adanya yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. 1) Simons Dalam rumusan straafbaarfeit itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 2) E. Utrecht Menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut juga delik. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. 3) Pompe Straafbaarfeit secara teoritis dapat sebagai suatu pelangaaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja
17
atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 4) Moeljatno Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), Bersifat melawan hukum. Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pidana. Dengan pemahaman tersebut, maka dapat diketahui apakah suatu perbuatan/ tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Terhadap unsur tindak pidana (delik), terdapat perbedaan istilah. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “elemen-elemen” sedangkan E. Utrecht menyebutnya dengan istilah “anasir-anasir”. Namun demikian, istilah yang digunakan pada umumnya adalah “unsur-unsur.” Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana (delik) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
18
a. Unsur Subjektif Unsursubjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman bila tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty uless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea).24 Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/ opzet/ dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni: 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheids bewustzijn); 3) kesengajaan
dengan
keinsafanakan
kemungkinan
(dolus
evantualis). Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: 1) tak berhati-hati; 2) dapat menduga akibat perbuatan itu. b. Unsur Objektif Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 1) Perbuatan manusia, berupa: a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
24
Ibid., hal.9
19
b) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 2) Akibat (result) perbuatan manusia Akibat
tersebut
membahayakan
atau
merusak,
bahkan
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dansebagainya. 3) Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan; b) keadaan setelah perbuatan dilakukan. 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Berbeda dengan pendapat di atas, Satochid Kartanegara sebagaimana telah dikutip oleh Adami Chazawi, unsur delik terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:25 a. suatu tindakan; b. suatu akibat;
25
Ibid., hal.10
20
c. keadaan (omstandingheid); Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang. Unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:26 a. kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar heid); b. kesalahan (schuld). Sama halnya dengan 2 (dua) pendapat sebelumnya, Lamintang dalam Leden Marpaung membagi unsur tindak pidana (delik) menjadi 2 (dua), yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”27 Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsurunsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir.28 a. sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid; b. kualitas dari si pelaku; c. kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
26
Ibid. Ibid., hal.11. 28 Ibid.,hal. 10 27
21
Ketika dikatakan bahwa tindak pidana atau yang juga dikenal dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsurnya meliputi beberapa hal, yaitu: a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga, terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan. 29 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:30 a. Kejahatan dan pelanggaran Perbedaan kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) seringkali dilihat secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, kejahatan dipandang sebagai tindak pidana yang sifat tercelanya tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undangundang. Sebaliknya, dalam pelanggaran sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam
29 30
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta Sinar Grafika,2011, hlm.100
Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hal. 56.
22
b.
c.
d.
e.
f.
undang-undang, atau dengan kata lain sumber tercelanya adalah undang-undang. Secara kuantitatif, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya didasarkan pada berat-ringannya tindak pidana yang kemudian akan mengarah pada berat-ringannya ancaman pidana. Dalam hal ini kejahatan merupakan bentuk tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten) Tindak pidana formil (formeel delicten) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Terjadinya tindak pidana tidak tergantung pada timbulnya suatu akibat, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil (materiele delicten), inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana kelalaian (culpose delicten) Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. sementara tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsure culpa. Tindak pidana aktif/positif (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif (delicta omissionis) Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif), artinya bahwa untuk mewujudkan tindak pidana tersebut disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikina rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat, disebut dengan aflopende delicten. Sedangkan tindak pidana berlangung terus adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan voortdurende delicten. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
23
g. Tindak pidana communia (delicta communia) dan tindak pidana propia (delicta propia) Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. h. Tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten) Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada proses penuntutannya. Dalam tindak pidana biasa, untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara dalam tindak pidana aduan, untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak. i. Tindak pidana dalam bentuk pokok, yang diperberat dan diperingan Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) bentuk pokok, sederhana atau bentuk standar (eenvoudige delicten), yaitu tindak pidana dirumuskan secara lengkap dimana semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan; 2) dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerde delicten), yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya tidak menyebutkan kembali unsur-unsur bentuk pokok, namun menyebut kualifikasi bentuk pokonya atau pasal bentuk pokonya disertai unsur yang bersifat memberatkan; 3) dalam bentuk ringan (gepriviligieerde delicten), yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya tidak menyebutkan kembali unsurunsur bentuk pokok, namun menyebut kualifikasi bentuk pokonya atau pasal bentuk pokonya disertai unsur yang bersifat meringankan. j. Tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar, yaitu kepentingan hukum individu (individuale belangen), kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen) dan kepentingan hukum negara (staatsbelangen). Sistematika pengelompokkan indak pidana bab per bab dalam KUHP didasarka pada kepentingan hukum yang dilindungi tersebut. k. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (samegestelde delicten) Tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku, cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan berulang-ulang.
24
B. Tindak Pidana Korupsi
Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan anggota masyarakat. Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan publik, apakah itu korupsi, penyalahgunaan atau ketidaktahuan. 31
1. Istilah dan Pengertian Korupsi Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Meskipun kata corruptio itu luas sekali artinya, tetapi corruptio dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti yang disebut dalam Enslikopedia Grote Winkler Prins.32 Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa : 1) Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya. 3) Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). 4) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya);Koruptor (orang yang korupsi). Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan: 1) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999;
31
Surachmin, dkk, Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta:Sinar Grafika, 2011 TheodorusM.Tuanakotta, MenghitungKerugianKeuangan Negara dalamTindakPidanaKorupsi, Jakarta: SalembaEmpat, 2009, hlm.24 32
25
2) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal (3) UU No.31 Tahun 1999; 3) Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP. Menurut Subekti dan Tjitrosudibyo dalam Kamus Hukum, yang dimaksud curruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang mnyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dalam bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.33 Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi. Dikatakan pula oleh Baharudin Lopa34, pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi. Bentuk korupsi lain yang diistilahkan political corruption (korupsi politik) adalah korupsi pada pemilihanan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimdasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintah.
33 34
Op cit, evi hartanti, hlm.9 Ibid
26
Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Tindak pidana korupsi secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), dan nepotisme (nepotism). Selain merugikan keuangan negara, tindak pidana korupsi juga merugikan masyarakat. Kejahatan korupsi yang demikian jika dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi yakni penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (disguise of purpose or intent), keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban (reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim), penyembunyian pelanggaran (concealement of the violation). Selain tu, tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana yang merugikan perekonomian negara karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya menggunakan hasil korupsinya untuk kepentingan pribadi.35
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang korupsi, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2001, korupsi juga mendasarkan atas ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan 35
Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi,
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5329, tersedia : Januari 2010
27
atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pertimbangan utama ditetapkannya undang-undang tersebut adalah bukan karena untuk melindungi asas yang memisahkan kekuasaan pejabat/penyelenggara negara dengan kepentingan pribadi pejabatnya36, tetapi karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Selain undang-undang tersebut di atas, Ciri-ciri Korupsi dalam hal ini sebagai tindak pidana, dijelaskan oleh Shed Husein Alatas37dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut: - Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. - Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. - Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. - Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. - Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. - Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). - Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.38 3. Pembagian Tindak Pidana Korupsi
Menurut Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan: Tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20/2001 dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP), dan 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 36
Boesono Soedarso, Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Jakarta: UI-Press, 2009, hlm.177 37 Evi Hartanti, Op Cit, hlm.10 38 Evi Hartati, Op Cit hlm.10
28
rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut: 3.1 Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi 3.1.1 Tindak Pidana Korupsi Murni Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi dalam hal dibentuknya tindak pidan korupsi kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi empat kelompok, yaitu: a) Tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukumterhadap keuangan negara dan perekonomian negara, dimuat dalam Pasal 2, 3, dan 4. b) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum, dimuat dalam Pasal: 220, 231 KUHP, dan Pasal 5 (mengadopsi dari Pasal 209 KUHP), serta Pasal 6 (mengadopsi dari Pasal 210 KUHP). c) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang dari perbuatan yang bersifat menipu, dirumuskan dalam Pasal 7 yang rumusannya mengadopsi dari rumusan Pasal 387 dan 388 KUHP. d) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Hal ini menyangkut kepentingan umum dari penyalahgunaan kewenangan dan sarana karena pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau berkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan umum, antara lain dirumuskan dalam: - Pasal 8 (mengadopsi Pasal 415 KUHP) - Pasal 9 (mengadopsi Pasal 416 KUHP) - Pasal 10 (mengadopsi Pasal 417 KUHP) - Pasal 11 (mengadopsi Pasal 418 KUHP) - Pasal 12 (mengadopsi Pasal 419 KUHP). Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-
29
tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan jabatannya. 3.1.2 Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidan yang dimaksud diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24. 3.2 Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 3.2.1 Tindak Pidana Korupsi Umum Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Tindak pidana korupsi ini dirumuskan dalam pasalPasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23. 3.2.2 Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelengaara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negerri ini. Di sini kualitas pegawai negeri merupakan unsur essensalia tindak pidana. Rumusan tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) UU No. 31 Tahun 1999. Tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi. 3.3 Atas Dasar Sumber 3.3.1 Tindak Pidana Korupsi yang Bersumber pada KUHP Tindak pidana korupsi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP, dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
30
b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanannya. Yang termasuk dalam tindak pidana ini dirumuskandalam Pasal 23 yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi. 3.3.2 Tindak Pidana yang oleh UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Dirumuskan Sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana ini merupakan tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24. 3.4 Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana 3.4.1 Tindak Pidana Korupsi Aktif atau Tindak Pidana Korupsi Positif Tindak pidana korupsi ini ialah tindak pidana yang rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani. Tindak pidana ini terdapat dalam pasalpasal antara lain: a) Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya (diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi); b) Pasal 3 yang perbuatannya (a) menyalahgunakan kewenangan; (b) menyalahgunakan kesempatan; dan (c) menyalahgunakan sarana; c) Pasal 5: - ayat (1) sub a perbuatannya (a) memberi sesuatu; (b) menjanjikan sesuatu; dan - ayat (1) sub b memberi sesuatu - ayat (2) perbuatannya menerima pemberian; d) Pasal 6: - ayat (1) sub a dan b perbuatan materiilnya (a) memberi sesuatu, atau (b) menjanjikan sesuatu - ayat (2) perbuatannya (a) menerima pemberian atau (b) menerima janji; e) Pasal 7 ayat (1) sub a dan b melakukan perbuatan curang; f) Pasal 8 perbuatannya menggelapkan; g) Pasal 9 perbuatannya memalsu; h) Pasal 10: - sub a perbuatannya (1) menggelapkan, (2) menghancurkan, dan (3) membuat tidak lagi dipakai - sub b perbuatannya membantu orang lain;
31
i) Pasal 11 perbuatannya (1) menerima hadiah atau (2) menerima janji; j) Pasal 12: - sub a, b, c, dan d perbuatannya (a) menerima hadiah atau (b) menerima janji - sub e perbuatannya (1) memaksa memberikan sesuatu, (2) memaksa meminta, (3) memaksa membayar dengan potongan - sub f perbuatannya (1) meminta pembayaran, (2) memerima pembayaran, (3) memotong pembayaran - sub g perbutannya (1) meminta pekerjaan atau pembayaran, atau (2) menerima pembayaran atau pekerjaan - sub h perbuatannya menggunakan tanah negara - sub i perbuatannya turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan; k) Pasal 12B perbuatannya menerima gratifikasi; l) Pasal 13 perbuatannya (a) menerima hadiah atau (b) menerima janji; m) Pasal 15 perbuatannya (a) percobaan, (b) pembantuan, dan (c) permufakatan jahat; n) Pasal 16 perbuatannya memberikan bantuan; o) Pasal 21 perbuatannya (a) mencegah, (b) merintangi, atau (c) menggagalkan; p) Pasal 22 perbuatannya (a) tidak memberikan keterangan, atau (b) memberikan keterangan; q) Pasal 220 KUHP perbuatannya (a) memberitahukan, atau (b) mengadukan; r) Pasal 231 KUHP: - ayat (1) perbuatannya menarik suatu barang - ayat (2) perbuatannya (a) mengahncurkan, atau (b) merusak, atau (c) membikin tidak dapat dipakai - ayat (3) perbuatannya melakukan kejahatan s) Pasal 421 KUHP perbuatannya (a) memaksa untuk melakukan, (b) memaksa untuk tidak melakukan, atau (c) memaksa untuk membiarkan t) Pasal 422 KUHP perbuatannya menggunakan sarana dengan paksaan; u) Pasal 429 KUHP: - ayat (1) perbuatannya memaksa masuk - ayat (2) perbuatannya (a) memeriksa atau (b) merampas; v) Pasal 430 KUHP: - ayat (1) perbuatannya merampas - ayat (2) perbuatannya menyuruh memberikan keterangan. 3.4.2 Tindak Pidana Korupsi Pasif atau Tindak Pidana Korupsi Negatif
32
Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif, dimana tindak pidana pasif ialah tindak pidana yang melarang untuk berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi a) Tindak pidana pasif murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 semuanya adalah berupa tindak pidana pasif murni. b) Tindak pidana pasif yang tidak murni, adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat pada pasal-pasal berikut: a) Pasal 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2) yang membiarkan perbuatan curang b) Pasal 10 sub b perbuatannya (a) membiarkan orang lain menghilangka, membiarrkan orang lain menghancurkan, membiarkan orang lain merusakkan atau membiarkan orang lain membuat hingga tidak dapat dipakai c) Pasal 23 jo 231 KUHP perbuatan pasifnya membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu d) Pasal 24 perbuatannya tidak memenuhi ketentuan. 3.5 Atas Dasar Dapat-Tidaknya Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara Tindak pidana ini dibedakan menjadi dua, antara lain: (1) tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan (2) tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya keuangan negara. Asalkan dapat ditafsirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terdapat unsur/syarat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara yaitu Pasal 2, 3, 15 jo 2 dan 3, dan Pasal 16. Selain pembagian di atas, Baharudin Lopa juga membagi Korupsi menurut sifatnya sebagai berikut: - Korupsi yang bermotif terselubung Yaitu korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. - Korupsi yang bermotif ganda
33
Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotikan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yaitu kepentingan politik.39 4. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tindak pidana pegawai negeri menerima suap yang dimaksud dalam pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji terseut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. C. Pegawai Negeri Sipil 1. Pengertian Pegawai Negeri Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang.40 Dalam Tambahan Negara Nomor 2312 diterangkan ada 3 faktor yang menetapkan seseorang pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian, yaitu: a) Menurut syarat-syarat sebagaimana terperinci dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kepegawaian (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961) 39 40
Ibid, hlm. 9 Victor M. Situmorang, Op Cit, hlm.18
34
b) Harus diangkat dalam jabatan negeri dan digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku c) Harus diangkat oleh pajabat negara dan badan negara yang berwenang. A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).”Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanefyang mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.” Sedangkan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan
35
karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif. Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut: 1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. 2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih. 3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan). 4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan. 5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja). Pengertian pegawai negeri lebih rinci akan dibahas dari beberapa segi yaitu antara lain: 1.1.Pengertian Pegawai Negeri dari Sudut Hukum Kepegawaian Yang dimaksud Undang-Undang Kepegawaian dalam Pasal 1 angka 2 huruf a adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
36
pokok-pokok Kepegawaian yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut ditentukan tentang apa yang dimaksud pegawai negeri.Ada dua pengertian pegawai negeri, menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri atas: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1.2.Pengertian Pegawai Negeri dari Sudut Hukum Pidana Sebenarnya di dalam KUHP tidak terdapat ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (ambteenar), tetapi hanya terdapat keentuan yang maksudnya memperluas apa yang dimaksud dengan pegawai negeri, yaitu Pasal 92 KUHP yang menentukan:
37
(1) Termasuk ke dalam pegawai negeri adalah juga orag yang terpilih di dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota seluruh Dewan Pengairan dan semua pemimpin orang-orang pribumi serta pemimpin orang-orang Timur Asing yang secara sah melaksanakan kekuasaan dan yang tidak dipilih di dalam suatu pemilihan. (2) Termasuk ke dalam pengertian Pegawai Negeri dan hakim adalah juga mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif dan ketua serta anggota-anggota dari dewan-dewan agama. (3) Semua orang yang termasuk di dalam Angkatan Bersenjata dianggap sebagai Pegawai Negeri.41 1.3. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Pasal 1 angka 2, pegawai negeri terdiri dari: a. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, atau b. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah.
Yang dimaksud ”keuangan negara” atau “keuangan daerah” dalam Pasal 1 angka 2 huruf c berkaitan dengan pembayaran gaji atu upah yang harus diberikan kepadasi penerima - yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi - maka apa yang dimaksud dengan “keuangan negara” atau “keuangan daerah” tersebut berkaitan dengan asal dana atau anggaran darimana gaji atu upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan mengikuti penafsiran Pasal 1 angka 2 huruf c di atas, Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d terdiri dari: 41
P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Cet.III, (Bandung: sinar Baru, 1990) hlm. 82
38
a. Orang yang menerima gaji atu upah dari suattu korporasi yang menerima bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. Orang yang menerima gaji atu upah dari suatu krporasi yang menerima bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 huruf e bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri meliputi: a. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara. b. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari masyarakat. 2. Kedudukan dan Tugas Pegawai Negeri Sipil Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah, pegawai negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
39
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban PNS tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas di dalam jabatan; Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing PNS. 2. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada umumnya; Kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai berikut: a. Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.8 tahun 1974; b. Kewajiban menurut Peraturan Disiplin Pegawai; c. Kewajiban menurut Peraturan Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; d. Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja; e. Kewajiban menjaga keamanan negara dan menyimpan surat-surat rahasia;
40
f. Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah; g. Kewajiban sebagai anggota KORPRI; h. Kewajiban mentaati larangan bekerja dalam lapangan swasta dan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan yang wajib mendapat ijin; i. Kewajiban mentaati larangan menurut kitab UU hukum pidana; j. Kewajiban mentaati peraturan tentang larangan korupsi; k. Kewajiban mentaati peraturan tentang larangan mengerjakan judi; l. Kewajiban mentaati peraturan tentang keanggotaan partai polotik; 3. Kewajiban PNS yang tidak berhubungan dengan tugas dalam jabatan dan tidak berhubungan dengan kedudukan sebagai PNS pada umumnya.Kewajiban ini terkait dengan pasal 5, 28 dan 29 UU No.8 tahun 1974.
Kewajiban lain bagi PNS adalah mengenai Disiplin PNS untuk membina PNS yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain daripada itu dalam Peraturan Pemerintah itu diatur pula tentang tatacara pemeriksaan, tatacara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tatacara pengajuan keberatan apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang
41
berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama PNS yang melakukan pelanggaran itu. Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu setiap PNS wajib: 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; 2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain; 3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil; 4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya; 6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; 7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab; 8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara; 9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil; 10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11. Mentaati ketentuan jam kerja; 12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing; 15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya; 16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; 17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya; 18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
42
19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya; 20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; 21. Berpakaian rapih dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan; 22. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan; 23. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat; 24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; 25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; 26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu setiap PNS dilarang: 1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau PNS; 2. Menyalahgunakan wewenangnya; 3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing; 4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara; 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; 7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya; 8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan; 9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan; 10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
43
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; 12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; 14. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah; 15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; 16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan sahan tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau penyelenggaraan atau jalannya perusahaan; 17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I; 18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, adalah pelanggaran disiplin. Termasuk pelanggaran disiplin
adalah
setiap
perbuatan
memperbanyak,
mengedarkan,
mempertotonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.
44
Tingkat hukuman disiplin: 42 a. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari: - Teguran lisan - Teguran tertulis - Pernyataan tidak puas secara tertulis b. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari: - Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun - Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun c. Hukuman disiplin berat - Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun - Pembebasan dari jabatan - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 4. Hak-hak Pegawai Negeri Sipil43 Hak-hak PNS adalah sesuatu yang diterima oleh PNS dengan persyaratanpersyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Gaji; a. Gaji PNS; b. Perhitungan masa kerja; c. Kenaikan gaji pokok; d. Tunjangan. 2. Kenaikan Pangkat; 3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan; 4. Cuti; 5. Tunjangan cacat dan uang duka; 6. Kesejahteraan; 7. Pensiun. Hak-hak lain bagi PNS dapat disebutkan pula antara lain: 44 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia adapat memusatkan perhatian 42
43
http://www.inkepeg.net/infkepeg.php?id=4 DIAKSES 29 MARET 2013
Ibid (http://bkd.balikpapan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=64 diakses 29 Maret 2013 ) 44
45
dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. 2. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 3. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. 4. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka dan yang dimaksud dengan tewas adalah : o Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya. o Meninggal dunia dalam keadaan lain ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya. o Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dan karena menjalankan tugas kewajibannya. o Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu. Kepada istri/suami dan atau anak Pegawai Negeri Sipil yang tewas akan diberikan uang duka. o Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang bertahun tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. 5. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan para pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). CPNS diangkat menjadi PNS setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 45
Ibid
46
yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. CPNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat menjadi PNS dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Syarat-syarat CPNS dapat diangkat menjadi PNS adalah sebagai berikut:46 1. Telah menunjukan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; 2. Telah menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik; 3. Telah menunjukan kecakapan dalam melakukan tugas; 4. Telah mengikuti Diklat Prajabatan; 5. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS. 6. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemberhentian terdiri atas :47 1. pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 2. pemberhentian dari jabatan negeri. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jenis-Jenis Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terdiri atas pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan 46
47
Ibid (http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-berhenti-pns.html 29 Maret 2013 )
47
hormat
sebagai
Pegawai
Negeri
Sipil.Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menerima hakhak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain pensiun. Pemberhentian
Dengan
Hormat
Sebagai
Pegawai
Negeri
Sipil
Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil meliputi:48 a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri. Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permintaan berhenti tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun, apabila kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. c. batas usia pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. Dan PP Nomor 32 Tahun 1979 ini telah dua kali mengalami perubahan yaitu
48
Ibid
48
dengan PP Nomor 1 Tahun 1994 dan PP Nomor 65 Tahun 2008. Perpanjangan usia pensiunan sendiri terbagi menjadi tiga bagian yakni:49 1. Perpanjangan batas usia pensiun sampai 65 tahun untuk PNS yang memangku jabatan peneliti madya dan peneliti utama dengan tugasnya secara penuh di bidang penelitian atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. Kemudian perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu pada saat sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun, memperhatikan dengan tegas persyaratan sebagai berikut: o Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi; o Memiliki kinerja yang baik; o Memiliki moral dan integritas yang baik dan; o Sehat jasmanl dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter. o Ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Struktural Eselon 1. 2. Usia pensiun sampai 60 tahun untuk PNS yang memangku golongan struktural eselon I dan II serta jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri dan jabatan pengawas sekolah menengah atas atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. 3. Usia pensiun 58 tahun untuk PNS yang menjadi hakim pada Mahkamah Pelayaran dan jabatan lain yang ditentukan Presiden. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979, BUP dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu yang diduduki PNS yang dapat diperpanjang BUP-nya ada yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 dan ada diatur dalam Keputusan Presiden/Peraturan Presiden.Perpanjangan BUP bagi PNS yang telah diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1979, antara lain :50 1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Ahli Peneliti dan Peneliti; 2. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan : Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pejabat Struktural Eselon I, Pejabat Struktural Eselon II, Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai profesinya. Perpanjangan BUP bagi PNS yang telah diatur dalam Keputusan Presiden/Peraturan Presiden, antara lain:51 49
Ibid Ibid 51 Ibid 50
49
1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Pustakawan Utama; Widyaiswara Utama; Pranata Nuklir Utama; Pengawas Radiasi Utama; 2. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (jenjang tertentu); Penilai Pajak Bumi dan Bangunan (jenjang tertentu);Penyuluh Pertanian (jenjang tertentu); Sandiman (jenjang tertentu); Penyelidik Bumi Utama dan Madya. Selain diatur dalam PP dan Keputusan Presiden / Peraturan Presiden, juga terdapat pengaturan BUP PNS yang diatur dalam Undang-Undang, antara lain:52 1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan: Dosen, sedangkan bagi Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun (UU Nomor 14 Tahun 2005); Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum,PTUN, dan Agama (UU Nomor 8 Tahun 2004, UU Nomor 9 Tahun 2004, dan UU Nomor 3 Tahun 2006). 2. 62 (enam puluhdua) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum,PTUN, dan Agama (UU Nomor 8 Tahun 2004, UU Nomor 9 Tahun 2004, dan UU Nomor 3Tahun2006); Jaksa(UU Nomor 16 Tahun 2004). 3. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan Guru (UU Nomor 14 Tahun 2005) Dengan PP Nomor 65 Tahun 2008, maka bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I tertentu, BUP dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun. Adapun perpanjangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan persyaratan sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Dan Perpanjangan BUP sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. Perpanjangan BUP sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun dilakukan secara selektif bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I yang sangat strategis. Dengan demikian, tidak semua PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dapat diperpanjang BUP-nya sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun. d. Adanya Penyederhanaan Organisasi 52
Ibid
50
Perubahan satuan organisasi negara adakalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila terjadi hal yang sedemikian maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan pada satuan organisasi negara lainnya. Kalau penyaluran dimaksud tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Dan Rohani Berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlakuyang dinyatakan dengan surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan: 1. Tidak dapat berkerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya. 2. Menderita penyakit atau kelainan yan berbahaya bagi diri sendiri atau lingkungan kerjanya.
Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Dengan Hormat Atau Tidak Hormat karena :53 a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji Jabatan Selain Pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; atau b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun. Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Tidak Dengan Hormat karena :54 53
Ibid
51
1. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih; atau 2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :55 1. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; 2. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau 3. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 4. Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus menerus dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Apabila dalam waktu kurang dari 6 bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, maka ia dapat ditugaskan kembali jika ada alasanalasan yang dapat diterima atau diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian sendiri, dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali. 5. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas secara tidak sah terus menerus selama 6 bulan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut ditetapkan berlaku mulai tanggal penghentian pembayaran gajinya dan gaji selama 2 bulan sejak ia tidak masuk bekerja diberikan kepadanya Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang. 6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian maka pimpinan instansi yang bersangkutan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia. Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari pejabat yang berwajib, maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang. Surat pernyataan hilang dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sejak yang bersangkutan hilang. Pejabat yang membuat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan 54 55
Ibid Ibid
52
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang, yang sebelum melewati masa 12 bulan diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang belum melewati masa 12 bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai berikut:56 a. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun, tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. b. Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah melewati masa 12 bulan diperlakukan sebagai berikut:57 1. Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali; 2. Apabila tidak dapat bekerja lagi, dalam semua jabatan Negeri berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku. Catatan: Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Pemberhentian Karena Sebab-Sebab Lain:58 a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kepada pimpinan instansi induknya 6 bulan setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. b. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara diperlakukan sebagai berikut: 1. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipekerjakan 56
Ibid Ibid 58 Ibid 57
53
kembali apabila alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang dan ada lowongan dan setelah ada persetujuan Kepala BKN. 2. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 3. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu lebih dari 6 bulan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Karena Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada:59 1. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendahrendahnya pejabat struktural eselon IV; 2. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; 3. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentiannya terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri yang ditangguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian Sementara Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu 59
Ibid
54
oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, 60 mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. Seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu. Tujuan pemberhentian sementara terutama untuk mengamankan kepentingan peradilan dan juga untuk kepentingan jawatan (instansi). Selama pemberhentian sementara kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan penghasilan sebagai berikut:61 a. Jika ada petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir; b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir. Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula, dalam hal yang demikian selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan t unjangan istri dan jabatannya. Jika sesudah pemeriksaan pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah maka:62 a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali. b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim . Jika berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus direhabilitasikan terhitung mulai saat diberhentikan sementara dan gaji dibayarkan penuh. Jika ternyata yang bersangkutan 60
Ibid Ibid 62 Ibid 61
55
dinyatakan bersalah, diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara: a. Pada saat ia mencapai batas usia pensiun diberhentikan pembayaran bagian gajinya; b. Apabila kemudian ia tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. c. Jika ternyata tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam hukuman penjara kurang dari 4 tahun dan ada hal-hal yang meringankan maka yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Pertanggungjawaban dan Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 1. Pertanggung Jawaban Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:
1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding theorieen) 2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieeen) 3. Teori gabungan (verenigingstheorieen)
Dalam perkembangan pidana dan pemidanaan pada aliran modern, sistem pemidanaan mulai berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daaddader straafrecht) jenis sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga meliputi sanksi tindakan. Pengakuan terhadap kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakekat asasi atau ide dasar konsep double track system. Double track system63 adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan 63
Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, hlm.17
56
sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidaan itu”. Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya. Penekanan pada kesetaraan
antara sanksi pidana dan sanksi tindakan
dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa
unsur pencelaan / penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur
pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut pandang ide dasar double track system,64 kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab kebijakan sanksi yang integral dan
seimbang,
selain menghindari penerapan
sanksi
yang
fragmentaristik (pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan fungsional.
Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat ditemukan dalam teori-teori tujuan pemidanaan. Substansi teori absolut ataupun teori relatif sesungguhnya berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan.65 Penerapan sanksi ini sedikit banyak nantinya akan berpengaruh padapengaturan mengenai penjatuhan pidana, dalam hal ini adalah penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi. 64 65
Ibid, hlm.31 Ibid , hlm.34
57
Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 itu sendiri terdapat rumusan delik korupsi secara formil. Perumusan dalam korupsi secara formil mempunyai kelemahan, dan sebagai konsekuensinya jika perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan secara formil maka pelaku tidak dapat diajukan ke muka hakim.66 Perubahan perumusan lain dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yaitu “delik materiil” pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 66
Martiman Prodjohamidjojo, Peranan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 49
58
1971 ke “delik formal” pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan perumusan delik yang sangat signifikan tersebut di atas dapat dipahami mengingat situasi perekonomian dan keuangan negara yang ketika Undang-Undang a qu67dikeluarkan dalam keadaan krisis yang sangat membahayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, dimana Indonesia terkena dampak krisis yang sangat parah dibandingkan dengan negara lain. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindak pidana yang salah satunya yakni perbuatan melawan hukum yang dalam penerapannya menjadi permasalah di dalan praktek sistem peradilan tindak pidana korupsi terutama menyangkut perbuatan melawan hukum materil. Konsepsi perbuatan melawan hukum materil pada hakekatnya telah dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia namun tidak efektif dan kurang mendapat perhatian pada sistem peradilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK inilah yang menjadi dasar bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melawan formil (formele wederrechtelijkheid) saja sebagaimana dianut KUH Pidana, melainkan juga perbuatan melawan hukum secara materil (materiele wederrechtelijkheid).68 Penerapan ajaran perbuatan melawan hukum di dalam tindak pidana korupsi khususnya perbuatan melawan hukum materil mulai diperhatikan kembali oleh sistem peradilan termasuk diantaranya pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.B/2009/PN.Bms. Hal ini dapat dilihat dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat
67
68
op cit, hlm. 24
op cit, hlm.5
59
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa. Adapun dasar pengadilan yang menerapkan perbuatan melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi adalahperbuatan korupsi sebagai perbuatan tercela yang disebabkan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu: 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 2) Pegawai Negeri adalah meliputi: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 2. Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 2.1 Jenis Penjatuhan Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: a. Pidana pokok Pidana pokok tertuang dalam pasal 10 sub a KUHP antara lain:
60
1) 2) 3) 4)
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.
b. Pidana tambahan Pidana tambahan diatur berdasarkan pasal 10 sub b KUHP, meliputi: 1. pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut pasal 35 ayat (1) KUHP terdiri dari: a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu b. hak memasuki angkatan bersenjata c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum d. hak menjadi penasihat hukum atu pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri e. hak menjalankan mata pencarian tertentu. 2. perampasan barang-barang tertentu, yang menurut pasal 3 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa dapat dirampas: a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan. b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. 3. pengumuman putusan hakim. 2.2 Jenis Penjatuhan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tertapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhusussan dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu: a) Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dujatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam: 1. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, 12B. Sistem penjatuhan pidana ini diancamkan pada tindak pidana korupsi paling berat.
61
2. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pkok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Dalam hal ini, dendanya tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24. b) Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP. c) Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana sampai melebihi batas maksimum umu, dalam hal terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misal Pasal 104, 340, 365, ayat 4). d) Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenai pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemeberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu “bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam, sebagai pengulangan, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.” Perlu diingat bahwa sistem pemidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, baik maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
62
kurang dari Rp 5.000.000,00. Untuk nilai objek tindak pidana korupsi ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000,000,00 meniru sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum dalam KUHP. Pengaturan mengenai pidana tambahan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari tiga bentuk yang disebutkan dalam KUHP, yakni terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) yang isinya antara lain: 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan; 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun; 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ayat (2): Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3): Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Aturan mengenai gugatan perdata kepada ahli warisnya, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada
63
instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Koorporasi, sejalan dengan aturan yang terdapat dalam KUHP, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, antara lain terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 ayat (1)-(6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4. Pengurus yang mewakili koorporasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (3) dapat diwakili oleh orang lain. 5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya penguruh tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor. 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap koorporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
64
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legisme positivis. Berdasarkan konsepsi ini, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.69 Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana korupsi seperti dalam putusan perkara nomor 46/pid.B/2009/PN.BMS dapat dijerat pasal-pasal mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode yang kedua adalah metode pendekatan analisis. Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dikaji sesuai hukum yang berlaku. Karena banyak pihak yang melakukan tindak pidana korupsi tidak menghiraukan adanya hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat cenderung belum mengetahui aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat analisis lebih lanjut mengenai batasan, unsur, maupun aturan yang mengatur tentang 69
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Alumni, Jakarta, 1988, Hlm 13
65
tindak pidana korupsi serta penerapan pidana khususnya bagi PNS pelaku tindak pidana korupsi. Metode yang ketiga adalah metode pendekatan kasus, dimana dalam hal ini adalah mempelajari putusan perkara nomor 46/Pid.B/2009/PN.Bms mengenai putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa seorang pejabat daerah dalam hal ini seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Clinical Legal Research yaitu penelitian untuk menemukan hukum inabstracto dalam perkara inconcreto.70 Dalam hal ini perkara Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS.
C. Sumber Bahan Hukum 2. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal terkait dengan tindak pidana korupsi dalam KUHP. 3. Bahan hukum sekunder
70
Ronny Hanitijo Soemitro,2000, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang. Hlm.10
66
Bahan hukum sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai pendapat para ahli hukum, serta melihat dari kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana korupsi yang terungkap di banyumas dan kasus tersebut telah mendapat putusan pengadilan nengeri dengan nomor : 46/Pid.B/2009/PN.Bms. 4. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Dalam hal ini termasuk juga berbagai bahan hukum yang bersumber dari internet.Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan melihat penjelasan dari dari kamus hukum dan kamus lainnya yang terkait termasuk dari internet.
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengmpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumenter. Metode kepustakaan tersebut yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti menelusuri literatur dari para ahli hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi. Metode dokumenter yaitu dengan menelaah aturan–aturan yang berlaku mengenai tindak pidana korupsi serta menelaah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Banyumas dan telah mendapat putusan Pengadilan Negeri
67
dengan
nomor
46/Pid.B/2009/PN.Bms.
Bahan-bahan
hukum
yang
berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut kemudian dibahas dan dipaparkan serta dianalisis sehingga diketahui bagaimana penerapan pidana tambahan terhadap kasus tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan terhadap PNS pelaku tindak pidana korupsi.
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum
Metode pengolahan
bahan
hukum
dalam
penelitian
ini
adalah
menggunakan metode reduksi dan kategorisasi. Metode reduksi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan merangkum hal-hal pokok dari para pedapat ahli tentang pandangan mereka mengenai tindak pidana korupsi, serta merangkum literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan metode kategorisasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membagi-bagi dan mengklasifikasikan hal-hal pokok dari para ahli tentang pandangan mereka terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk yang logis.
F. Metode Penyajian Bahan Hukum
Metode penyajian (display) merupakan suatu kegiatan memilah-milah bahan hukum dalam bagian-bagian tertentu yang mendeskripsikan seluruh bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam metode ini, dapat membuang bahan hukum yang tidak diperlukan atau tidak masuk dalam konsep. Dalam kegiatan display bahan hukum tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.
68
Teksnaratif yaitu suatu penyajian dalam bentuk uraian yang mendasarkan pada teori yang disusun secara logis dan sistematis. Penelitian ini setelah memperoleh bahan hukum (primer, sekunder, tersier) akan dilakukan klasifikasi dan inventarisasi terhadap bahan hukum tersebut. Hal yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan logis. Antar bahan hukum yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang dapat menjawab permasalahan hukum yang ada pada penelitian ini.
G. Metode Analisis Bahan Hukum
Metode analisis dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data yang telah diperoleh berdasarkan teori atau kaidah maupun pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum.
69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 46/Pid. B/2009/PN.BMS. diperoleh data sebagai berikut : 1. Subjek Hukum Nama
: Drs. Casmono bin Kalwan
Tempat lahir
: Metro Lampung Tengah
Umur/Tanggal lahir
: 49 tahun / 10 Oktober 1959
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Alamat
:Perum Pemda RT.05 RW.II No.81 Mangunjaya Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Agama Pekerjaan
: Islam :PNS
pada
Kabupaten Umum
sekretariat Banyumas
Sekretariat
Kabupaten Banyumas) Pendidikan
: S1
DPRD (Kabag DPRD
70
2. Duduk Perkara Bahwa terdakwa, Casmono, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1985 yang kemudian diangkat menjadi Kabag Tata Usaha (TU) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2005 sampai dengan 2008. Jabatan terakhir terdakwa adalah Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sejak bulan Juli 2009. Terdakwa suatu waktu di tahun 2007 hingga 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, gudang aspal Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Karangjati Semarang, serta Desa Banjar Panepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Pada waktu tersebut, 7 (tujuh) desa di wilayah Kabupaten Banyumas yang direkomendasikan dapat memperoleh bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah mengajukan proposal bantuan aspal ke Gubernur Jawa tengah dimana setiap proposal bantuan yang diajukan harus melalui terdakwa karena pada saat itu jabatan terdakwa adalah Kabag TU Dinas Pekerjaan Umum.Terdakwa menerima proposal dari beberapa desa, antara lain Desa Karanggintung, Desa Kemiri, Desa Sibrama, Desa Kebarongan, Desa Karangsalam,
Desa Kedungpring,
serta
Desa
Petahunan
melalui
perwakilan-perwakilan desa masing-masing. Kemudian terdakwa dalam hal ini telah melakukan beberapa perbuatan sejenis yaitu menerima uang dari saksi-saksi perwakilan desa antara lain Noto Siswanto, Nanggal Haryanto, Mujiono, Anwari, Muh.Siasat, Roso dari pengajuan proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah sampai dengan penerimaan bantuan aspal bagi tiga desa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Dengan dalih mengurus proposal bantuan aspal sampai ke Provinsi serta proses pencairan bantuan tersebut, terdakwa meminta dan menerima uang dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwaatas masyarakat desa pemohon bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengahdimana jumlah uang tersebut mencapai Rp 33.110.000,00 dari
71
desa yang telah disebutkan di atas. Adapun rinciannya yaitu terdakwa menerima uang sejumlah Rp 13.610.000,00 dari Desa Karanggintung, Rp 8.000.000,00 dari Desa Petahunan, Rp 9.000.000,00 dari Desa Kemiri, Rp 1.000.000,00 dari Desa Kedungpring, Rp 1.500.000,00 dari Desa Karangsalam, Rp 500.000,00 dari Desa Kebarongan. Selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya angkut aspal ke tiga desa yang akhirnya dapat menerima bantuan aspal yaitu desa Petahunan Kecamatan Pekuncen, Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh, dan Desa Karanggintung Kabupaten Banyumas masing-masing desa sejumlah Rp 1.500.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 sedangkan sisanya Rp 28.610.000,00 terdakwa pergunakan sendiri. 3. Dakwaan Dalam persidangan yang digelar untuk mengadili terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Casmono bin Kalwan yaitu dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2009/PN.Bms, Penuntut Umum menghadapkan terdakwa tersebut dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Kedua, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. 4. Barang Bukti a. Proposal rehabilitasi jalan aspal RW.01 Kadus II Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tahun 2007. b. Perjanjian hibah No. 604.2 / 163 Pem. Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tentang hibah bantuan aspal Pemprov. Jateng kepada Lembaga Pemberdayaan
72
c.
d.
e.
f. g.
h. i. j. k. l.
m.
n. o. p. q.
Masyarakat Desa karanggintung Kecamatan kemranjen kabupaten Banyumas. Proposal Pemerintah Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tentang permohonan bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah. Proposal permohonan bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah tahun 2007 Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Perjanjian hibah No. 604.2 / 262 Pem.Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. SIM card HP NO. 08164280703 berikut HP merk Sony Ericson milik terdakwa Casmono. Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2 / 030 / 2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang pemberhentian / pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan stuktural eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas No. Urut 1 atas nama Drs. Casmono. Uang sejumlah Rp 3.000.000,00 yang disita dari terdakwa Casmono. Daftar hadir apel pagi/siang unit kerja bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kab.Banyumas hari Rabu tanggal 9 Juli 2008. SIM Card (kartu perdana) Nomor:085869373373. Uang tunai sejumlah Rp 25.610.000,00 yang disita dari terdakwa Casmono. Delevery Order (DO) pengiriman aspal bantuan pem.prof Jawa Tengah sebanyak 40 drum ke desa Petahunan tertanggal 9 Juli 2008. Perjanjian hibah no. 604.2 / 264 Pem.Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Petahunan, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tentang hibah bantuan aspal Pemprov Jawa Tengah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas. Proposal permohonan bantuan pengaspalan desa Petahunan tertanggal 20 Agustus 2007 (sebelum direvisi). Proposal permohonan bantuan pengaspalan desa Petahunan tertanggal 19 Maret 2009 (setelah direvisi). Print out SMS dari HP no. 08164280703 milik tedakwa ke no HP 081327747449 milik saksi Noto Siswanto. Print out SMS dari HP no. 085869373373 milik tedakwa ke no HP 081327747449 milik saksi Noto Siswanto.
73
r. Proposal bantuan aspal Provinsi Jawa tengah tahun 2007 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. s. Surat Dinas Bupati Banyumas Nomor 604.2/11286/2007 tanggal 1 September 2007 perihal rekomendasi permohonan bantuan aspal yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. t. Foto copy petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Banyumas Nomor : 821.1/124/51-1987 tanggal 30 Januari 1987 tentang pengangkatan CPNS yang namanya tercantum dalam lajur 2 diangkat menjadi PNS atas nama CASMONO, BA. 5. Alat-Alat Bukti a. Keterangan Saksi: 1) Saksi Noto Siswanto 2) Saksi Nanggal Haryanto 3) Saksi Anwari 4) Saksi Mujiono 5) Saksi Fakih Usman 6) Saksi Hadi Sunarto 7) Saksi Roso 8) Saksi Moh.Siasat 9) Saksi Muklasin 10) Saksi Parno, S.T 11) Saksi Ir. Mayangkoro 12) Saksi Suryanto Sutyasmoro, S.Sos, M.Si 13) Saksi Sutarso Hadi (saksi Ade charge) b. Petunjuk Adanya persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa, sehingga dengan persesuaian tersebut telah terjadi tindak pidana yang
74
dilakukan oleh terdakwa yang bernama Casmono bin Kalwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi. c. Keterangan terdakwa Bahwa terdakwa diangkat menjadi CPNS tahun 1985 diperbantukan di bagian Humas Sekretariat kabupaten Bnyumas, diangkat menjadi PNS pada tahun 1986, tahun 1987 dimutasikan sebagai Kasi penerangan dan komunikasi Bapeda Kabupaten Banyumas selanjutnya pada 1999 sebagai Kasubag TU Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Banyumas dan pada tahun 2005 sampai dengan 2008 diangkat dalam jabatan sebagai Kabag TU di Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Banyumas. Jabatan terakhirnya sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sejak 2008 sampai sekarang. Selama terdakwa menjabat Kabag Tata Usaha di Kantor DPU Kabupaten Banyumas pada 2005 sampai 2008, terdakwa pernah menerima proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah dari 1 (satu) desa di luar wilayah Kabupaten Banyumas dan 7 (tujuh) desa di wilayah Kabupaten Banyumas berupa tembusan, sedangkan aslinya ke Bupati Banyumas lalu diolah lewat terdakwa dinaikkan ke pimpinan dan oleh pimpinan didisposisikan untuk ditindaklanjuti. Dalam proses pengajuan bantuan aspal dari desa baik bantuan aspal dari desa baik bantuan dari APBD maupun Gubernur tidak ada biaya yang resmi dengan kata lain tidak dipungut biaya. Menurut pengakuan terdakwa, ia tidak pernah memungut atau meminta uang dari kepala desa yang bersangkutan dalam hal permohoanan pengajuan proposal bantuan aspal ke Gubernur Jawa Tengah tetapi mereka memberi dengan keikhlasan sendiri. Pada proses pengurusan dan pengolahan proposal, tidak dibenarkan jika seorang pejabat DPU seperti terdakwa ikut terlibat membuatkan proposal namun menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya memperbaiki, mengoreksi dan memberi saran dalam pembuatan proposal yang menurut terdakwa masih terdapat kesalahan dalam pembuatan proposal tersebut. Dari proses terseebut terdakwa menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) desa di wilayah kabupaten banyumas yang mengajukan proposal dimana keenam desa tersebut memberikan uang kepada terdakwa yang jumlahnya tidak diingat. Dari beberapa desa yang mengajukan proposal bantuan aspal, hanya 3 (tiga) desa yang akhirnya dapat memperoleh bantuan. Kemudian terdakwa diminta untuk ikut dalam proses mengurus pengambilan bantuan aspal ke desa tersebut. Dengan dalih pengurusan pengambilan aspal, terdakwa meminta uang ke pihak desa penerima bantuan aspal padahal Kantor Bina Marga Provinsi tidak pernah
75
meminta berapapun besarnya. Dan terdakwa pun mengaku sudah mengembalikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp 28.610.000,00. 6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum berpendapat Casmono bin Kalwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasalpasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, atau diancam pidana dalam pasal
11
Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2001
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Atas dasar hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Casmono bin Kalwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
76
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Casmono Bin Kalwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa: a. Proposal rehabilitasi jalan aspal RW.01 Kadus II Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas b. Perjanjian hibah No. 604.2 / 163 Pem. Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas untuk dikembalikan kepada saksi Noto Siswanto. c. Proposal Pemerintah Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tentang permohonan bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah untuk dikembalikan ke saksi Anwari. d. Proposal permohonan bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah tahun 2007 Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas untuk dikembalikan kepada saksi M. Siasat. e. Perjanjian hibah No. 604.2 / 262 Pem.Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk dikembalikan kepada saksi Mujiono. f. SIM card HP NO. 08164280703 berikut HP merk Sony Ericson milik terdakwa Casmono dirampas untuk dimusnahkan. g. Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2 / 030 / 2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang pemberhentian / pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan stuktural eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas No. Urut 1 atas nama Drs. Casmono untuk dikembalikan kepada terdakwa. h. Uang tunai sejumlah Rp.28.610.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada masyarakat Desa Karanggintung melalui saksi Noto Siswanto sebesar Rp.12.110.00,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), dikembalikan kepada masyarakat desa petahunan melalui saksi Nanggal Haryanto sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),dikembalikan kepada masyarakat Desa Kemiri melalui saksi Mujiono sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada masyarakat Desa Karangsalam melalui saksi Roso sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada masyarakat Desa Kebarongan melalui
77
saksi M.Siasat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada masyarakat Desa Kedungpring melalui saksi Anwar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) i. Daftar hadir apel pagi/siang unit kerja bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kab.Banyumas hari Rabu tanggal 9 Juli 2008.Terlampir dalam berkas perkara. j. SIM Card (kartu perdana) Nomor:085869373373. Dirampas untuk dimusnahkan. k. Delevery Order (DO) pengiriman aspal bantuan pem.prof Jawa Tengah sebanyak 40 drum ke desa Petahunan. l. Perjanjian hibah no. 604.2 / 264 Pem.Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Petahunan, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. m. Proposal permohonan bantuan pengaspalan desa Petahunan tertanggal 20 Agustus 2007 (sebelum direvisi). n. Proposal permohonan bantuan pengaspalan desa Petahunan tertanggal 19 Maret 2009 (setelah direvisi) untuk dikembalikkan kepada saksi Nanggal Haryanto. o. Print out SMS dari HP no. 085869373373 milik tedakwa ke no HP 081327747449 milik saksi Noto Siswanto. p. Print out SMS dari HP no. 08164280703 milik tedakwa ke no HP 081327747449 milik saksi Noto Siswanto terlampir dalam berkas perkara. q. Proposal bantuan aspal Provinsi Jawa tengah tahun 2007 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. r. Surat Dinas Bupati Banyumas Nomor 604.2/11286/2007 tanggal 1 September 2007 perihal rekomendasi permohonan bantuan aspal yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dikebalikan kepada saksi Ir. Mayangkoro. s. Foto copy petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Banyumas Nomor : 821.1/124/51-1987 tanggal 30 Januari 1987 tentang pengangkatan CPNS yang namanya tercantum dalam lajur 2 diangkat menjadi PNS atas nama CASMONO, BA, untuk dikembalikan kepada terdakwa. 4. Menetapkan supaya terdakwa Drs. Casmono bin Kalwan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
7. Pertimbangan Hukum Hakim a. Pertimbangan Yuridis
78
1) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta didukung
dengan barang bukti ternyata antara satu
dengan lainnya terdapat adanya saling persesuaian dan keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Pegawai Negeri sipil. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam
pidana
dalam
Undang-Undang
Republik
Indonesia No. 31 Tahun 1999 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 18
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Kedua, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
79
jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
b. Pertimbangan Sosiologis Hal-hal yang memberatkan : -
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi;
-
Terdakwa sebagai pegawai Negeri Sipil seharusnya dapat memberikan suri tauladan kepada masyatrakat.
Hal-hal yang meringankan : -
Terdakwa belum pernah dihukum;
-
Terdakwa
telah
mengembalikan
uang
sebesar
Rp
28.610.000,00 (dua puluh delapan jta enam ratus sepuluh ribu rupiah); -
Terdakwa telah mengabdi kepada Bangsa dan Negara kurang lebih 24 tahun;
-
Desa penerima bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah yaitu desa Karanggintung, desa Kemiri dan desa Petahunan telah merasakan manfaat dari program pengaspalan jalan;
80
-
Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak-anak dan menjadi tulang punggung keluarga;
-
Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
-
Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
-
Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
8. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Hakim dalam putusannya menyatakan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Casmono bin Kalwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Casmono Bin Kalwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut; 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa: a. Proposal rehabilitasi jalan aspal RW.01 Kadus II Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. b. Perjanjian hibah No. 604.2 / 163 Pem. Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas untuk dikembalikan kepada saksi Noto Siswanto; c. Proposal Pemerintah Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tentang permohnan bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah untuk dikembalikan ke saksi Anwari; d. Proposal permohonan bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah tahun 2007 Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas untuk dikembalikan kepada saksi M. Siasat; e. Perjanjian hibah No. 604.2 / 262 Pem.Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tentang hibah bantuan aspal Pem.Prop. Jawa Tengah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
81
f. Proposal Bantuan aspal provinsi Jawa Tengah tahun 2007 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa kemiri Kecamatan sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk dikembalikan kepada Desa Kemiri melalui saksi Mujiono; g. SIM card HP NO. 08164280703 berikut HP merk Sony Ericson dan sim card (kartu perdana) nomor 085869373373 milik terdakwa Casmono; h. Sim card (kartu perdana) nomor : 085869373373 dirampas untuk dimusnahkan; i. Petikan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 821.2 / 030 / 2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang pemberhentian / pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan stuktural eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas No. Urut 1 atas nama Drs. Casmono; j. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 821.1 / 124 / 51 – 1987 tentang Pengangkatan CPNS yang namanya tercantum dalam lajur 2 diangkat menjadi PNS atas nama CASMONO, BA untuk dikembalikan kepada terdakwa; k. Uang sejumlah Rp.28.610.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa untuk dikembalikan kepada masyarakat Desa Karanggintung melalui saksi Noto Siswanto sebesar Rp.12.110.00,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah), dikembalikan kepada masyarakat desa petahunan melalui saksi Nanggal Haryanto sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),dikembalikan kepada masyarakat Desa Kemiri melalui saksi Mujiono sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada masyarakat Desa Karangsalam melalui saksi Roso sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada masyarakat Desa Kebarongan melalui saksi M.Siasat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada masyarakat Desa Kedungpring melalui saksi Anwar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); l. Daftar hadir apel pagi/siang unit kerja bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kab.Banyumas hari Rabu tanggal 9 Juli 2008; m. Print out SMS dari HP no. 08164280703 milik tedakwa ke no HP 081327747449 milik saksi Noto Siswanto; n. Print out SMS dari HP no. 085869373373 milik tedakwa ke no HP 081327747449 milik saksi Noto Siswanto. Terlampir dalam berkas perkara; o. Delevery Order (DO) pengiriman aspal bantuan pem.prof Jawa Tengah sebanyak 40 drum ke desa
82
PetahunanKecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tertanggal 9 Juli 2009; p. Perjanjian hibah no. 604.2 / 264 Pem.Prop Jawa Tengah dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Petahunan, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tentang hibah bantuan aspal Pem.Prov. Jawa Tengah kepada Lembaga Pemberdayaan Masrayakat Desa petahunan Kecamatan Pekucen kabupaten Banyumas; q. Proposal permohonan bantuan pengaspalan desa Petahunan tertanggal 20 Agustus 2007 (sebelum direvisi). r. Proposal permohonan bantuan pengaspalan desa Petahunan tertanggal 19 Maret 2008 (setelah direvisi) untuk dikembalikan pada Desa Petahunan melalui saksi Nanggal Haryanto; s. Surat Dinas Bupati Banyumas Nomor 604.2/11286/2007 tanggal 1 September 2007 perihal rekomendasi permohonan bantuan aspal yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dikebalikan kepada saksi Ir. Mayangkoro. 6. Menetapkan supaya terdakwa Drs. Casmono bin Kalwan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
B. PEMBAHASAN
Dalam persidangan yang digelar untuk mengadili terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Casmono bin Kalwan yaitu dalam perkara Nomor46/Pid.B/2009/PN.Bms, Penuntut Umum menghadapkan terdakwa tersebut dengan dakwaan yang disusun secara alternatif.Dalam dakwaan alternatif ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan
83
lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung “atau”. Dakwaan alternatif dalam kasus ini yaitu:Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Kedua, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Adapun bunyi dari pasal 3 dalam dakwaan pertama yaitu: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
84
Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 3, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat. Sebagai pelaku dari tindak pidana pasal 3 ditentukan “setiap orang”, sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3. Namun, dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “ jabatan atau kedudukan”. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 tersebut di atas akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut:71 a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dimana unsur ini merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Adanya unsur ini harus pula ditentukan sacara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. a. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya
71
Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.37
85
Yang
dimaksud
dalam
unsur
kedua
ini
adalah menggunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: 1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. 2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. 3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. b. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Wiyono,72 yang dimaksud merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan “keuangan negara” di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa
72
Ibid, Hlm.32
86
keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah. b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perkonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Karena dakwaan dalam perkara nomor 46/Pid.B/2009/PN.Bms disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur-unsur delik dan fakta-fakta persidangan. Majelis hakim memilih dengan membuktikan dakwaan alternatif kedua dengan pertimbangan bahwa ternyata sesuai fakta hukum perbuatan terdakwatidak memenuhi unsur pokok dari dakwaan alternatif pertama yang berupa
87
“kerugian Keuangan Negara” karena seluruh uang yang diperoleh terdakwa dari hasil kejahatannya adalah swadaya masyarakat desa. Adapun dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 11Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dimana unsur-unsurnya antara lain: 1. pegawai negeri atau penyelenggara negara; Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara mengandung dua elemen yang sifatnya alternative yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dimana dalam pembuktian unsur ini cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
88
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu koorporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau; e. orang yang menerima gaji atau upah dari koorporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
Pengertian mengenai penyelenggara negara terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999. Penyelenggara negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 3. Menteri 4. Gubernur 5. Hakim 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan peruandang-undangan yang berlaku 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.BMS adalah benar seorang Pegawai Negeri Sipil setelah diperiksa identitas dan jati dirinya. Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor: 821.1/124/51-1987 tanggal 30 Januari 1987 yang
89
kemudian diangkat sebagai kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Nomor: 821.2/030/2005 tanggal 25 Januari 2005.
1. yang menerima hadiah atau janji;
Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka 1987 yang dimaksud hadiah atau hibah atau kado merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimngkinkan pemberi hadiah mengharapkan imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan. Adapun yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si penerima tawaran. Unsur menerima hadiah atau janji ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternative, yaitu hadiah atau janji, dimana dalam pembuktian unsur ini cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut hadiah saja atau janji saja. Dari perbuatan terdakwa, terdakwa menerima uang yang didapatnya dari desa-desa yang mengajukan proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 33.110.000,00 dengan rincian Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengangkutan aspal dari gudang Dinas Pekerjaan Umum di Semarang ke desa-desa yang menerima bantuan
90
aspal sedangkan sisanya Rp 28.610.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa sendiri. 2. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya; Unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa menurut pasal 11 ini ada dua macam, yaitu bentuk kesengajaan dan bentuk kealpaan. Bentuk kesengajaan yaitu pada kalimat “diketahuinya” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sedangkan bentuk culpa atau kealpaan terdapat pada unsur “patut diduga”, sehingga pasal 11 dapat dikataka merupakan apa yang disebut pro parte dolus pro parte culpa. Dari dua bentuk kesalahan tersebut masing-masing ditujukan pada unsur bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sudah memenuhi ketentuan pasal 11 meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji.
91
Fakta yang diungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu mereka para Kepala Desa yang mengajukan proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah dan diperkuat oleh terdakwa bahwa pada tahun 2007 sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, terdapat 8 (delapan) desa yang mengajukan proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah terdiri dari 1 (satu) desa di luar wilayah hukum PN Banyumas dan 7 (tujuh) desa di wilayah hukum PN Banyumas. Dari 7 desa tersebut, 6 diantaranya mengajukan proposal melalui terdakwa dengan menyertakan uang di dalamnya. Uang tersebut menurut para saksi diberikan kepada terdakwa karena jabatan terdakwa dianggap sebagai pihak yang sangat penting dalam memperlancar proses pengajuan prosposal bantuan aspal tersebut. Dari awal proses pengajuan bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah, rangkaian perbuatan terdakwa terlihat bahwa terdakwa berusaha menciptakan suatu kesan, image, atau pola pikir kepada saksi-saksi dari masing-masing desa yang mengajukan proposal bahwa terdakwa mempunyai peran penting untuk diberikan atau tidaknya bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah. Hingga pada akhirnya hanya 3 (tiga) desa saja yang dinyatakan memperoleh bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah. Upaya terdakwa dalam menciptakan pola pikir kepada saksi-saksi yaitu dengan cara: b. mengkoreksi proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah disertai dengan petunjuknya yang seharusnya bukan merupakan tugas dan kewenangan terdakwa,
92
c. menanamkan pola pikir kepada para kepala desa bahwa terdakwa yang bertugas membawa sendiri proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah tersebut ke Provinsi sehingga mendorong para saksi memberikan sejumlah uang atas permintaan terdakwa sebagai biaya transportasi ke Semarang, d. mendampingi petugas survey dari provinsi untuk menciptakan pandangan bahwa terdakwa berperan penting dalam pemberian bantuan tersebut, e. mengkoordinir 3 kepala desa yang akhirnya mendapat bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, f. mendampingi desa yang mendapatkan bantuan aspal untuk mengambil aspal bantuan ke provinsi. 3. pidana tambahan; Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikian pula mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam pasal 10. Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat maka diancam dengan salah sau jenis pidana
93
tambahan. Penjatuhan pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan majelis hakim perlu dipertimbangkan atau tidak. Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.Pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakan titik berat dapat dipidananya terdakwa'. Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut. Dalam KUHP pengecualian tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 3 jo. Pasal 45 dan 46, serta pasal 40. Kedua pasal tersebut intinya mengatur jika terhadap terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan dibawah umur atau tidak waras maka terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat rampas oleh Negara. Pengecualian atas prinsip tersebut juga terdapat dalam beberapa aturan di luar KUHP. Dalam UU Korupsi di pasal 38 ayat 5 dikatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.73 Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut pasal 10 KUHP, tetapi dimuat dalam pasal 18 ayat (1)74, antara lain: a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 73
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/pidana-pokok-dan-tambahan, diakses pada 13 Desember 2012 74
Wiyono, Op Cit, hlm.127
94
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun. d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Ayat (2): Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3): Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Jika diperinci lebih lanjut penjelasan dari pasal demi pasal mengenai penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sesuai pasal 18, antara lain meliputi: Ayat (1): a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pidana tambahan mengenai perampasan barang dalam pasal in dapat diperinci kembali meliputi: - Perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau - Perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau - Perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
95
Dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang menurut pasal 39 ayat (1) KUHP dan pasal 18 ayat (1) mempunyai kesamaan yaitu barang-barang yang dirampas harus kepunyaan terpidana. Namun, jika dibandingkan perampasan barang menurut pasal 39 ayat (1) KUHP tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud.
b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.75 Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang in casu maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan kerugianakibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara.
Terdapat indikasi terjadinya perbedaan pendapat di antara para hakim dalam penafsiran terhadap ketentuntuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001. Sebagian hakim berpendapat bahwa besarnya uang pengganti sama dengan nilai kerugian negara tanpa memperdulikan apakah barang bukti dapat disita secara utuh atau tidak. Sebagian hakim berpendapat bahwa besarnya yang pengganti harus sama dengan jumlah yang diperoleh 75
Ibid, hlm.129
96
dari korupsi tanpa memperhitungkan apakah barang bukti ada yang disita atau tidak. Sebagian hakim lagi berpendapat bahwa besarnya uang pengganti sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sehingga apabila ada barang bukti yang disita maka nilainya harus di perhitungkan, dan apabila nilai barang bukti telah sama dengan atau telah melebihi jumlah uang yang diperoleh dari korupsi maka terdakwa tidak perlu lagi dihukum membayar uang pengganti. Eksekusi terhadap hukuman tambahan dalam pembayaran nang pengganti jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti sehingga para terdakwa dapat memilih untuk menjalani hukuman pengganti sebagai hukuman subsider dari hukuman tambahan membayar yang pengganti.76
Dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti, jumlah uang pengganti ditentukan sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam menentukan dan membuktikan jumlah pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan dengan benar sesuai “harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi” karena pembayaran uang pengganti ini hanya terbatas sampai ”sebanyak-banyaknya sama” yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi. c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun, diperinci kembali meliputi:77 1. Penutupan seluruh perusahaan untuk paling lama 1 satu) tahun, atau 2. Penutupan sebagian perusahaan untuk paling lama 1 satu) tahun. Dalam hal ini, pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan apakah perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan milik terpidana atau apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana harus dilakukan di dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup. Namun, menurut penulis tidak perlu perusahaan yang dimaksud adalah kepunyaan terpidana, cukup dengan syarat asal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana masih di dalam lingkup usaha dari perusahaan yang ditutup.
76 77
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36914, diakses 14 Januari 2013 Ibid, hlm.128
97
d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Yang dimaksud dengan “hak-hak tertentu” dalam pasal ini adalah termasuk hak-hak yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa, yang tidak termasuk hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) KUHP.
Pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c dan d, pada hakikatnya merupakan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b angka 1 KUHP.78 Oleh karena merupakan pidana tambahan, ketentuan yang terdapat di dalam pasal 38 ayat (2) KUHP berlaku juga untuk ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, artinya pidana tambahan yang berupa penutupan perusahaan, pencabutan hak-hak tertentu dan penghapusan keuntungan tertentu tersebut mulai berlaku pada hari putusan pidana tambahan tersebut dapat dijalankan dan bukan mulai berlaku pada hari mulai terpidana menjalani pidana tambahan. Dengan demikian, pelaksanaan (eksekusi) pidana tambahan pada pasal 18 ayat (1) angka c dan d tidak diperlukan.
Ayat (2): Jika pengadilan sudah menjatuhkan putusan mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b , kepada terpidana diberi tenggang waktu untuk membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (2) yaitu “paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap tenggang waktu tersebut, jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (pasal 270 KUHAP), tidak dapat 78
Ibid, hlm.131
98
memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti, tidak seperti halnya jaksa dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran denda, yaitu ditentukan pada pasal 273 ayat (2) KUHAP, karena pembayaran uang pengganti berbeda dengan pembayaran denda. Jika tenggang waktu untuk pembayaran uang pengganti sudah lewat dan terpidana ternyata tidak membayar uang pengganti, tindak lanjutnya adalah harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.79 Yang dimaksud dengan kalimat “harta bendanya” dalam Pasal 18 ayat (2) adalah harta benda kepunyaan terpidana yang bukan merupakan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena jika memang terbukti di sidang pengadilan, bahwa harta benda kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda hasil korupsi dan/atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka pengadilan tentu akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHP atau Pasal 18 ayat (1) huruf b, sehingga jaksa tidak perlu sampai melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimaksud dan dlelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.80 Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana dan kemudian harta benda tersebut dilelang, baru dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (Pasal 270 KUHP) jika terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.Prosedur pelaksanaan penyitaan yaitu penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut tidak perlu terlebih dahulu memint izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempatuntuk mendapatkan perseetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka penyidikan, tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. 81Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut harus dapat memperkirakan harga benda yang disita, yang jika dilelang sudah dapat menutupi jumlah uang pengganti seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan. Setelah dilakukan penyitaan, maka jaksa melakukan penyimpanan harta benda sitaan. Tindakan penyimpanan tersebutberbeda-beda. Dalam hal berupa dokumen, maka jaksa penyidik melakukan penyimpanan dokumen sebagai benda sitaan di kantor kejaksaan. Lain halnya 79
Ibid, hlm.130 Ibid, hlm.133 81 Ibid 80
99
apabilaberbentuk benda bergerak, maka penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkannya di Rumah Penitipan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam hal berupa uang maka barang bukti tersebut disimpan dalam rekening khusus yang dimiliki oleh Kejaksaan yang telah mendapat izin dari menteri keuangan. 82 Ayat (3): Dari ketentuan yang ada pada pasal 18 ayat (3), dapat diketahui adanya beberapa syarat agar terpidana yang dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayai (1) huruf b, dapat dipidana dengan pidana penjara, yaitu:83 a. Oleh pasal 18 ayat (3) ditentukan: “terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b”, artinya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata di samping terpiidana sudah tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta benda kepunyaan terpidana yang telah disita oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. b. Lamanya pidana penjara oleh pasal 18 ayat (3) ditentukan: “tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” artinya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana karena tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana penjara dari ketentuan tetang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. c. Lamanya pidana penjara tersebut oleh pasal 18 ayat (3) ditentukan: “sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.” Artinya pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di dalam putusan pengadilan tersebut sudah ditentukan atau dicantumkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terpidana jika sampai terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. 4. perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)
82
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30087/2/Chapter%20III-IV.pdf, diakses pada 9 Agustus 2013 83
Op.Cit, hlm.135
100
Dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu “jika beberapa perbuatan-perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukuman berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumnya”. Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),84 bahwa beberapa perbuatan yang yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “suatu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada tahun 2007 saat masih menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas terdapat 8 desa terdiri dari 1 desa di luar wilayah Kabupaten Banyumas dan sisanya dari wilayah Kabupaten Banyumas yang mengajukan proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah.7 (tujuh) desa di wilayah Kabupaten Banyumas yang direkomendasikan dapat memperoleh bantuan aspal Gubernur Jawa Tengah mengajukan proposal bantuan aspal ke Gubernur Jawa tengah dimana setiap proposal bantuan yang diajukan harus melalui terdakwa karena pada saat itu jabatan terdakwa adalah Kabag TU Dinas Pekerjaan Umum. Terdakwa menerima proposal dari beberapa desa,
84
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia Bogor, Cetakan Ulang :1993, hlm. 81-82
101
antara lain Desa Karanggintung, Desa Kemiri, Desa Sibrama, Desa Kebarongan, Desa Karangsalam, Desa Kedungpring, serta Desa Petahunan. Terdakwa dalam hal ini telah melakukan beberapa perbuatan sejenis yaitu menerima uang dari saksi Noto Siswanto, Nanggal Haryanto, Mujiono, Anwari, Muh.Siasat, Roso dari pengajuan proposal bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah sampai dengan penerimaan bantuan aspal bagi tiga desa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Yang dilakukan terdakwa tersebut adalah timbul dari satu niat atau kehendak yang terlarang dari terdakwa yaitu menguntungkan diri terdakwa atas masyarakat desa pemohon bantuan aspal dari Gubernur Jawa Tengah. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Dari unsur-unsur tersebut di atas, bahwa akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar.85 Adapun akibat dari korupsi adalah sebagai berikut: a. berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah; Apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi dalam kerja sama di berbagai bidang, sehingga secara tidak langsung dapat menghambat pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan
85
Evi Hartanti, Op Cit, hlm.16
102
b.
c.
d.
e.
f.
ekonomi serta menggangu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik. berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat; Apabila pejabat pemerintah yang notabene sudah mendapat amanah dari masyarakat kemudian melakukan tindak pidana korupsi maka masyarakat cenderung apatis dengan segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis ini jelas akan mengganggu keamanan negara dan rapuhnya ketahanan nasional. menyusutnya pendapatan negara; Peneriman negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara berangsur menurun seiring dengan penyelewengan dan penyeludupan oleh pejabat pemerintah yang bersangkutan. rapuhnya keamanan dan ketahanan negara; Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara. perusakan mental pribadi; Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang meentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan tugasnya serta hanya melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Yang lebih berbahaya lagi jika hal ini dicontoh oleh generasi muda maka cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan semakin sulit tercapai. hukum tidak lagi dihormati; Negara kita merupakan negara hukum dimana segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja tetapi juga seluruh waraga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan penerapan pidana di negara kita, potret penerapan pidana akhir-akhir ini bagi para pelaku tindak pidana korupsi kurang menimbulkan efek jera sehingga kemunculan tindak pidana korupsi dari masa ke masa semakin meningkat.Berbicara tentang akibat yang mungkin ditimbulkan akan bahayanya tindak pidana korupsi, penulis berpendapat jika penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dapat menimbulkan efek jera kepada pelakunya atau juga agar orang lain tidak ikut serta pula melakukan tindak pidana korupsi.
103
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Kesimpulan yang didapat penulis dalam penulisan hukum yang berjudul PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor :46/Pid.B/2009/PN.Bms) yaitu: 1. Penerapan Pidana Tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil bernama Casmono yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatannya telah melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Penerapan pidana tersebut berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa jumlah uang pengganti sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini sebanyak Rp 28.610.000,00. Sesuai pasal 18 ayat (2) dalam hal jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.Praktiknya, bila harta
104
terpidana tak cukup, maka terpidana tetap harus menjalani pidana penjara pengganti
(subsidiaritas)yang
lamanya
tidak
memenuhi ancaman
maksimum dari pidana pokoknya sesuai pasal 18 ayat (3). Namun, karena sesuai fakta dalam persidangan, terdakwa menitipkan uang kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 28.610.000,00 yang kesemuanya dimaksud oleh terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dinikmati dari hasil perbuatannya, maka uang hasil korupsi tersebut hanya disita dan dikembalikan kepada desa yang berhak meliputi masyarakat Desa Karanggintung melalui saksi Noto Siswanto sebesar Rp.12.110.00,00, dikembalikan kepada masyarakat desa petahunan melalui saksi Nanggal Haryanto sebesar Rp.6.500.000,00, dikembalikan kepada masyarakat Desa Kemiri melalui saksi Mujiono sebesar Rp.7.500.000,00, dikembalikan kepada masyarakat Desa Karangsalam melalui saksi Roso sebesar Rp.1.000.000,00, dikembalikan kepada masyarakat
Desa Kebarongan melalui saksi M.Siasat sebesar
Rp.500.000,00, dikembalikan kepada masyarakat Desa Kedungpring melalui saksi Anwar sebesar Rp.1.000.000,00. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms yaitu majelis hakim menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa Casmono berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana
korupsisejumlah Rp
105
28.610.000,00. Jumlah tersebut terhitung dari proses pengajuan proposal dari desa yang direkomendasikan menerima bantuan aspal sampai pengambilan aspal ke Semarang bagi desa yang menerima bantuan aspal, terdakwa berkali-kali menerima hadiah uang yang keseluruhannya sejumlah Rp 33.110.000,00. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya pengangkutan aspal dari gudang Dinas Pekerjaan Umum di Semarang ke tiga desa penerima bantuan aspal (Desa Karanggintung, Desa Kemiri, dan Desa Petahunan) sebanyak Rp 4.500.000,00, sedangkan sisanya Rp 28.610.000,00 terdakwa memakai untuk keuntungannya sendiri. Secara hukum sisa uang tersebut tidak sah karena berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku bahwa bantuan aspal adalah bantuan hibah yang diberikan cuma-cuma dari Gubernur dan tidak diperkenankan memungut biaya apapun kecuali biaya angkut aspal dari Semarang sampai ke desa penerima hibah yang menjadi tanggung jawab desa penerima hibah. Oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menerima ataupun memilikinya maka terdakwa wajib mengganti dan mengembalikannya kepada yang berhak. B. SARAN Saran yang dapat disajikan oleh penulis, antara lain: -
Untuk majelis hakim yaitu pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut pandangan penulis hendaknya lebihmaksimal karena kurang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Namun, dengan adanya aturan
106
mengenai hukuman tambahan, hal ini dapat menjadikan perbaikan pada diri terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi serta dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan munculnya kasus-kasus korupsi berikutnya dalam masyarakat. -
Untuk Pegawai Negeri Sipil di Indonesia seharusnya mendukung penuh gerakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan bukan ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi, karena perilaku Pegawai Negeri khususnya Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sudah menjadi sorotan rakyat banyak sehingga mereka wajib untuk memberi suri tauladan atau contoh yang baik kepada rakyat Indonesia sehingga rakyat dapat percaya penuh dengan kinerja pemerintah Indonesia demi meningkatkan ketahanan nasional di Indonesia.
-
Untukrakyat Indonesia seharusnya ikut serta mendukung gerakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghindari segala bentuk kecurangan-kecurangan yang memicu terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
107
DAFTAR PUSTAKA 1. Literatur : Ali, Mahrus. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Chazawi, Adami. 2005. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hamzah, Jur.Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hartanti, Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi.Jakarta: Sinar Grafika. Lamintang, P. A. F., dkk. 2009. Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. -----. 1990. Hukum Pidana Indonesia, Cet.III. Bandung: sinar Baru. Lopa, Baharuddin. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan hukum.Jakarta: Kompas. Marpaung, Leden. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno.2000. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama. Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Bandung: Mandar Maju. Remmelink, Jan.2003. “Hukum Pidana”, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Saleh, K.Wantjik.1983. Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Jakarta: Ghalia Indonesia.
108
Sholehuddin, 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem Dan implementasinya. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Situmorang, Victor.M. 1994. Tidak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Rineka Cipta. Soedarso, Boesono. 2009. Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Jakarta: UI-Press. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri. Jakarta: Alumni. -----. 2000. Metodologi Penelitian Hukum. Semarang:Ghalia Indonesia. Soekanto, Surjono. 1981.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto. Surachmin, dkk. 2011. Strategi & Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Tuanakotta, M.Theodorus. 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana korupsi.Jakarta: Salemba Empat. Wiyono, R. 2009. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Peraturan Perundang-Undangan: Undang - undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang - undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang - undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang - undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974
109
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Internet: http://www.beritasatu.com/nasional/85448-lebih-dari-1000-pns-terlibatkasus-hukum.html diakses pada 13 Desember 2012. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5329,diakses pada 13 Desember 2012. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/pidana-pokok-dantambahan, diakses pada 13 Desember 2012. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36914, diakses 14 Januari 2013. http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurutbambang-poernomo.html, diakses pada 1 Maret 2013. http://www.inkepeg.net/infkepeg.php?id=4 , diakses pada 29 Maret 2013. http://bkd.balikpapan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id =54&Itemid=64, diakses pada 29 Maret 2013. http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-berhenti-pns.html, diakses pada 29 Maret 2013. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30087/2/Chapter%20IIIIV.pdf, diakses pada 9 Agustus 2013.
