BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Belakang Masalah h Secara Seca ara historis histo oris Advokat Advo okat ttermasuk ermasuk salah salah satu sattu profesi proffesi yang yang tertua. terrtua. Dalam perjalananya, bahkan perrjalananya, pprofesi rofesi tersebut b ahkan dinamaii ssebagai ebag gai officium officium nobile, nobile, jabatan mulia. jabatan yyang ang muli ia. Penamaan it itu tu terjadi karena karrena aspekk “kepercayaan” “kepeercayaan” dari dari dijalankannya ((pemberi pem mberi kuasa, klien) klieen) yang di ijalankan nnya untuk mempertahankan memp pertaahankan dan daan memperjuangkan haknya dii for forum me emperjjuangkan hak – h aknyaa d rum yang telahh ditentukan. ditentuk kan.1 Advokat Advok kat sebagai resmi dalam pertama se ebagai nama res smi pprofesi rofeesi d alam m ssistem istem m pperadilan eradilan kita pert tama – ttama ama ditemukan di itemukan dalam dalaam ketentuan ketentuan Susunan Kehakiman Kehakiman dan dan Kebijakan Kebijjakaan Mengadili Mengaadilli (RO). (RO O).2 A Advokat dvokat merupakan merupakan n padanan padanaan ddari ari kata kata aadvocaat dvocaat ((Belanda) Belanda) y yakni akni seseorang yang telah resmi dian diangkat ngkat untuk menjalankan profesinya profesiny ya setelah setelah memperjoleh meester memperjjolleh h ggelar ellar m eester iin n de rechten rech hten (Mr). (Mr). Pada kejahatan terjadi motif P ad da saat saat ini tidak k jarang k ejahatan terj jadi ddengan engan m otif karena maupun moral. keadaan ekonomi, sosial m aupun mo oral. Selain itu juga kejahatan membuat masyarakat menjadi resah dan dan takut sserta erta dapat pula merusak tatanan hidup terbukanya masyarakat. Dengan semakin n terbu ukanya mata masyarakat terhadap masalah menjadi hukum maka peran advokat me enjadi semakin penting. Hal ini menempatkan
1
Luhut M.P.Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court satu proses di Dewan Kehormatan profesi, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.1. 2 Ibid.hlm.2.
1
kedudukan advokat menjadi sama pentingnya dengan lembaga penegakan hukum lainnya seperti Kepolisian, Jaksa dan Hakim. sebagaimana Undang Advokat seb bagaimana diatur dalam m U ndang – Undang Nomor 18 Advokat Tahun 2003 3 ttentang entang Advo okat adalah profesi hukum yyang ang sangat mulia, dan profesi yang terhormat (officium nobile) profe esi hukum ya ang terho ormat (o officiu um n obile) sama seperti sepeerti polisi, hakim dan jaksa. menjalankan d an jaksa a. Dalam m melaksanakan melaksanaakan dan dan menjalank kan profesi proffesi dengan n baik, baik, maka advokat profesi seperti adv vokat memerlukan memeerlukan kode etik p rofesi sebagaii aacuan, cuan, ssama ama sepert ti polisi, hakim menjalankan profesinya, advokat dibawah h ak kim dan dan jaksa. Dalam Dalam menja alankan profes sinya, advo okat bberada erada diba awah perlindungan undang, memiliki p erlin ndungan hukum, uundang ndang – u ndang, ddan an kode etik, me emilik ki kebebasan kebebasaan yang didasarkan kepada kehormatan kepribadian Advokat yan ng d idasarkan kepa ada keh horrmatan n dan keprib badian A dvo okat yang g berpegang be erpegang
teguh tegu uh
kepada kepad da
kemandirian, kem mandirian,,
kejujuran, kejujuran,
kerahasiaan kerah hasiaan
dan dan
keterbukaan. ke eterbukaan. 3 Dalam bidang profesinya proffesinya A Advokat dvokat mempunyai tugas member memberi ri jjasa asa hukum antara lain berupa konsultasi hukum, bantuan hukum hukum, m, aataupun tau upun mendampingi membela maupun dii d dalam pengadilan m endampingi dan da n m embela klien,di klien,,di lluar ua r m aup pun d al am p engadilan baik itu Peradilan Agama,Peradilan Umum, it tu Badan Badan P erradilan Agam ma,Peradilan nU mum, Peradilan Peradillan Tata Tata Usaha Usaaha Negara atau Peradilan Militer. Peran n advokat m erupakan suatu profesi penting karena merupakan advokat merupakan salah sa atu unsur da alam peradilan. satu dalam Profesi advokat sudah dik kenal sebagai sebagai sebagai profesi yang mulai karena dikenal Advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat
3
Pembukaan KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
2
juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan yang masyarakat dan demi penegakan pen negakan hukum m y ang berdasarkan kepada keadilan, menegakkan Dari serta turut mene egakkan hak-hak asasi manusia. D ari sejarahnya, Kode Etik dahulu dibuat daripada Advokat Indonesia Indonesia lebih da ahullu d ib buat d aripada Undang – Undang Advokat. Kod Kode de etik advoka advokat at d dibuat ibuat oleh organisasii profesi profesi advokat advokat yang g d diberlakukan iberlakukan u untuk ntuk mengatur mengatur perilaku periilaku advokat itu ittu sendiri. Tujuannya Tujuannya agar agar k kode ode etik k advokat dapat dengan semestinya. tidak berjalan dap pat berfungsi berfun ngsi de engan semestiny ya. Kode etik aadvokat dvok kat tid dak k aakan kan ber rjalan instansi pemerintah instansi karena hal eefektif fek ktif jika jiika dibuat inst tansi pemerin ntah atau in nstansi lain, kar rena h al sseperti eperti iitu tu nilai terdapat ttidak idak akan akan dijiwai oleh ccita ita – citaa ddan an nil lai – nilai yang te erdap pat ddii kkalangan alangan n profesi prof fesi advokat.4 Tiap profesi termas termasuk suk advokat m menggunakan eng ggunakan sistem eti etika ika tterutama erutam ma untuk k menyediakan menyediakan struktur struktur yang yang mampu mam mpu m enciptakan disiplin disiplin tata kerjaa dan dan menciptakan menyediakan garis batas tata nilaii yyang ang bisa dijadikan acuan para professional proffesssional untuk menyelesaikan yang dihadapi u ntuk m enyelesaikan dilema dilema etika yan ng d ihadapi saat saat menjalankan menjalan nkan ffungsi ungsi pengembangan juga bisa p engembang gan profesinya profeesinya sehari seharii – hari. hari. Sistem Siistem etika etika tersebut tersebut jug ga b isa menjadi menjadi pada parameter bagi bagi problematika profesi prrofesi pa ada umumnya, sepertii kewajiban kewajiban menjaga professional, kerahasiaan dalam hubungan klien klien yang p rofessional, konflik kepentingan yang berkaitan dengan ada, dan isu – isu yang berkaita an denga an tanggung jawab social profesi.5 Sistem etika bagi professio professional onal dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasiakan atau 4
V.Harlen Sinaga, Dasar – dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.83. Binziad Kadafi dan rekan, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta,2002, hal.189.
5
3
bahasa awamnya dituliskan. Dengan adanya Sistem etik tersebut munculah Kode etik bagi professional untuk pengemban profesi advokat dengan tujuan menjunjung kode etik adalah menjunj jung martabat profesi profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para para anggotanya dengan melarang perbuatan perbuatan – perbuatan yang akan merugikan meerugikan kesejahteraan kesejahterraan n materiil materiil aanggotanya. nggotanya. Penegakan Pen negakan kode etik diartikan kemampuan komunitas organisasinya diar rtikan sebagaii ke emampuan komuni itas advokat advokat dan organi isasinya untuk memaksakan m emakssakan kepatuhan kepatu uhan atas ketentuan ketenttuan – ketentuan keten ntuan etikk bagi bagi para para anggotanya, ang ggotanya, memproses dan menindak anggota mem mproses dugaan dugaan n terjadinya pelanggaran pellanggaran kodee etik d an men nindak ang ggota yang melanggar ketentuan tercantum dalamnya. y ang g me elanggar ketentuan ketenttuan – ketent tuan yang ter rcantum di dala amnyaa. Tugas antara membela Tuga as utama advokat advo okat ant tara lain n m embela kepentingan keepentingaan kklien lien n yang g terkena melindungi kepentingan terk kena masalah hukum hukum ddan an n me elindungi k epentingan klienn pada saat saat berlangsungnya proses peradilan. berl langsungnya p roses p erradilan.6 Dala Dalam am menjalankan menjjalankan Praktekk Profesinya Pro ofesiny ya sebagaii A dvokat d alam m emb bela klien nnya,, sseorang eorang aadvokat dvokat ddalam alam mengem mban Advokat dalam membela kliennya, mengemban norma Nomor profesinya di dasarkan pada norm ma atau aturan dari Undang – Undang gN omor 18 Tahun 2003 Kode 1 8 Tah hun 2 003 ttentang entang aadvokat dvokat juga diatur diaatur oleh oleh K ode eetik tik yyang ang g ddisusun isusun oleh Organisasi hanya Advokat wajib mematuhi O rganisasi Advokat, Advokat,, ttidak idak h anya iitu tu A dvok ka t w ajib tunduk tunduk dan m ematu uhi kode etik profesi proffesi Advokat dan ketentuan keteentuan ttentang entang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Organisasi Dewan Kehormatan Or rganisaasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan kehormatan adalah lembaga atau
6
Pasal 1 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
4
badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya pengaduan terhadap dan berhak memeriksa p engaduan terh had dap orang yang melanggar kode etik Undang advokat. Dalam Pasal Pasal 27 ayat (4) Undang – Unda ang Nomor 18 Tahun 2003 mensyaratkan Kehormatan bahkan m ensyaratkan bahwaa kkomposisi ompo osisi Dewan Dewan Kehormata an terdiri atas pakar dii b bidang tokoh masyarakat. Komposisi atau u tenaga tenaga ahli d id dang hukum dan tok koh m asyarakat. Kom mposisi Dewan Kehormatan bukan hanya advokat, K ehorm matan terdiri terdiri atas atas b ukan han nya advokat t, kkarena arena aapabila pabila semuaa anggota Dewan Kehormatan kekhawatiran Dew wan Keh hormataan adalah advokat adv vokat sendiri,, ada k ekh haw watiran bbahwa ahwa putusannya diambil objektif. Karena setiap organisasi p utusann nya tidak diam mbil secara ob bjeektif. Kare ena secara naluri, nalurri, seti iap o rganisaasi profesi membela p rofessi akan akan cenderung m embela aanggotanya. ng ggotany ya. adanya Sebagai salah sallah ssatu atu contoh co onto oh ad danya pelanggaran pellanggaran Kode etik advokat dan dan dikenakan kasus dike enakan sanksi oleh dewan dewaan kehormatan n organisasi org ganisasi advokat yang g dalam dalaam kas sus kasusnya Sebuah ini organisasi orgaanisasi advokat advokat ttersebut ersebutt aadalah dalah PERADI, PERA ADI, ccontoh ontoh k asusnya ialah Se ebuah Untuk Munir kasus pelanggaran KEAI diajukann oleh oleh Komite Aksi Solidaritas Untu uk M unir kepada ((KASUM) KASUM) k epada Dewan Dewan Kehormatan Kehormattan Daerah Daerah Perhimpunan Perhimpunaan Advokat Advokat PERADI) Jakarta. KASUM IIndonesia ndonesia (DKD (DKD P ERADI) Jak karta. KAS SUM mengadukan men ngadukan M. Assegaf Asseegaf dan Adnan Wirawan A dnan yang tergabung tergabun ng dalam m ttim im kuasa hukum Pollycarpus Polllycarpus Budiharto KEAI. Keduanya atas dugaan pelanggaran KEA AI. Keduany ya dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (e) KEAI. Ketentuan Keten ntuan dalam daalam Pasal 7 huruf (e) KEAI mengatur mengajari bahwa advokat tidak dibenarkan m en ngajari dan/atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Dalam kasus ini, keduanya dianggap telah mempengaruhi saksi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Badan
5
Intelijen Negara (BIN). Selain itu, mundurnya kedua pengacara senior tersebut dari tim penasihat hukum Indra Setiawan juga dianggap melanggar kode etik. melakukan Kemudian setelah melakuk kan pemeriksaan pemeriksaaan atas atas aduan tersebut, berjalan selama kurang lebih 6 bulan, bulan, pada hari Jumat 14 Maret Maret 2007 DKD PERADI menjatuhkan Dalam putusan Kehormatan menjatuhk kan putusan. Dala am p utu usan tersebut, teersebut, Majelis K ehormatan yang dipimpin R.. Wangge ini mengh menghukum dipi impin oleh Alex Allex R hukum M. M. Assegaf ddan an Wirawan Adnan dengan pemberian karena pelanggarannya A dnan d engan pemb berian peringatan peringataan keras kar rena sifat p ellanggaranny ya berat.7 Dari Dar ri salah salah ssatu atu contoh co ontoh kasus tersebut, terrsebut, dapat kkita ita li lihat ihat bbagaimana ag gaimana D Dewan ewan Kehormatan menegakkan kode K eh hormaatan advokat dalam dalam mene egaakkan kod de etik atas pelanggaran pellangg garan yang di yang terdapat llakukan akuk kan oleh oleh advokat yan ng terdap pat dalam m contoh contoh kasus tersebut, terssebut, terlihat terrlihat peran peran n Dewan Kehormatan memiliki kedudukan tinggi menyelesaikan kasus Dew wan Kehorm matan memil liki ke edu uduk kan n tingg gi ddalam alam menyele esaikan ka asus pelanggaran Disamping pela anggaran kode etik ttersebut. erseebut. Disam mping g iitu tu Salah satu hal yang ssangat ang ga t penting penegakan pe enting dalam dallam p enegakan atas atas pelanggaran pelangg garan Kodek Kodek Etik Etik Advokat Advok kat Indonesia Indon nesia masyarakat Kode dapat di mulai dari pengetahuan m assyarakat dan pemahaman tentang Kod de Etik Etik Advokat A dvokat Indonesia. Dalam tingkat yang lebih tinggi, masyarakatt tahu tahu tentang tentang KEAI dan mereka hal ditegakkan dengan hukuman K EAII d an mere eka ingin ingin agarr h al ttersebut ersebut diteg gakkan d engan h uku uman yang setimpal, set timpall,
sehingga sehingga
pihak
yang y ang
ddirugikan irugikan
akan n
mempersoalkan memp perrsoalkan
atau
mengadukan tindakan advokat. advokatt. Kode Pasal 10 ayat (1) Kod de Etik k Advokat Indonesia, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokatt ddilakukan ilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat yang berdasarkan pada 7
http://www.annisaputrirahmanto.com/a/ContohKasus Pelanggaran Kode Etik Seorang Pengacara Di Indonesia
6
ketentuan – ketentuan etik apabila dilanggar dan karenanya ia lebih bersifat internal. Selain itu untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Cabang/Daerah Dewan Pimpinan Cabang g/Daerah dapat jjuga uga bertindak sebagai pengadu dalam kepentingan hal yang menyangkut meny yangkut kepentingan hukum dan kep pentingan umum dan yang dipersamakan Dewan dipersama akan untuk itu. Dew wan n Kehormatan Kehormatan n merupakan organ org gan yang berwenang mengawasi Dewan Kehormatan men ngawasi dan menegakkan meneegakkan kode etik profesi. proffessi. D ewan Kehormata an dibentuk di Dalam menjalankan ttingkat ingkat pusat pusat maupun maup pun cabang. Da alam menjal lankan fungsi fun ngsi penegakkan penegak kkan kode etiknya hanya tidak eti iknya dengan deng gan han nya menunggu aaduan duan dan tida ak secara secaara aktif ak ktiff mencari mencari kasus kasus pelanggaran etik. Aduan yang Dewan Kehormatan p ellanggaaran kode etik k. A duan yan ng masuk ditangani dittangani oleh D ewan nK ehormattan Cabang banding. C aban ng ssebagai ebagai pemeriksaan pemeriksaaan tingkat tingk kat bandin ng.8 Apabila terj terjadi jadi ppelanggaran elang ggaaran kkode ode etik k se seperti eperti contoh ka kasus asus tersebut, terseebut,, Dewan Dew wan Kehormatan Advokat Advok kat berhak memberikan memberikan sanksi dan memutuskan mem mutusk kan untuk k mengenakan mengenakan sanksi sanksi sesuai sesu uai dengan deng gan yang yang telah telah di di atur atur ddalam alam Kode Etik Etiik Advokat Advokat Indonesia yang terdapatt ppada ada Pasal 7 ayat (1) Kode Etik A dvokat Advokat berupa: IIndonesia, ndonessia, Jenis Jenis tindakan tindakan yang yang dikenakan n terhadap terhadap A dvokat ddapat apat be erupa: a. a. teguran teg guran llisan; isan;; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari dari profesinya professinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya. profesiinya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditegaskan bahwa jenis hukuman tersebut diatur lebih lanjut oleh 8
http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia.
7
Dewan Kehormatan. Dan tentunya jenis hukuman yang dimaksud sebagai kewenangan Dewan Kehormatan adalah pelanggaran advokat yang berkaitan dengan kode etik. Hukuman terhadap terhadap advokat akibat pelanggaran pelanggaaran Kode Etik Advokat sebagai konsekuensi Indonesia dapat dapat dikaitkan seb bagai ko onsekuensi telah dituangkannya dituan ngkannya kode etik tersebut kode seperti tersebu ut dalam peraturan peratturaan tertulis, tertulis, sehingga k od de eetik tik ttersebut ersebut sepert ti hukuman di mana konkret dapat dijatuhkan m ana sanksi sank ksi atas atas peristiwa perisstiwa hukum k onkret dapa at d ijatuhk kan ddari ari luar.9 A Advokat dvokat sebagai organ Penegak profesi sebag gai salah salah ssatu atu org gan dari aparat P enegak Hukum m di Indonesia In ndonesiia dengan dengan pr rofesi hukum terhormat (officium nobile) hu ukum m yang yan ng sangat mulai, mullai, dan profesi proffessi hukum yyang ang terhorma at (off ficium nobi ile) seperti jaksa, sangat mengemban ssama ama se eperti polisi, hakim ddan an jaks sa,, sanga at iideal deal apabaila ddalam al am m engemban n profesinya seorang menjunjung profesi inya seoran ng advokat advokat tetap tettap senantiasa seenaantiiasa me enjunjung tinggii harkat hark kat dan dan martabat Etik Advokat Undang Undang martab bat profesinya sesuaii dengan den ngan Kodee E tik k A dvokat dan Undan ng – U ndan ng Nomor Berdasarkan diatas Nom mor 18 Tahun Tah hun n 2003 2003 ttentang entang Advokat.. B erdasarkan uraian d iatas penulis pen nuliis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut lan njut ttentang entang bagaimana peran penegakan n kkode ode eetik tik aadvokat dvokat oleh Dewan Kehormatan khususnya Dewan Kehormatan Kehorm matan Cabang Cabang Sleman, tertarik untuk S leman, makan mak kan penulis penulis tertari ik u ntuk melakukan melakuk kan penulisan penullisan hukum hukum m / skripsi skripsi dengan peran denga an jjudul ud dul : kedudukan kedudukan dan pe eran dewan dew wan kehormatan advokat advokat : studi studi peradi di cabang sleman dalam penegakan n kode etik aadvokat dvokat
Dewan Kehormatan merupakan merup pak kan pengawasan internal terhadap advokat, ada kemungkinan perannya sebagai pengawas internal tidak optimal, menutupnutupi kesalahan advokat berdasarkan Les'prit de corp (semangat melindungi
9
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.12
8
korp). Apalagi masing-masing organisasi advokat mempunyai Dewan Kehormatan sendiri-sendiri. Dalam hal demikian Dewan kehormatan PERADI mendorong terwujudnya dituntut perannya dalam m end dorong ter rwujudnya pengawasan yang optimal dalam terhadap pelanggaran pelang ggaran yang dilakukan oleh advokat d alam profesinya. B. Rumu Rumusan Masalah usan Masal lah h Berdasarkan maka Berd dasarkan n uraian latar lataar belakang belakang masalahh tersebut terseb but di atas, m aka dapat dirumuskan dirum muskan masalah masaalah sebagai berikut: beriku ut: Bagaimanakah Bag gaimanakah h pelaksanaan n kedudukan dan dan peran n dewan dew wan n kkehormatan ehorm matan PERADI Sleman PERAD DI Cabang Slem man dalam penegakan peenegakan kode kode etik advokat ? C. Tujuan Penelitian C. Tuju uan P enelitian Suatu kegiatan mempunyai dicapai. kegiattan peneltian penelttian n ppasti asstii m emp punyai tujuan yang aakan kan dica apai.. Adapun yang penulis tujuan Ad dapun tujuan penelitian penelitian y ang akan dilakukan dilaakukan p enulis ini mempunyai memp punyaai tujua an sebagai sebagaai berikut berikut : Untuk Mengetahui bagaimana bagaimaana kedudukan dan peran dewan kehormatan keh horm matan PERADI Cabang Sleman dalam PERA ADI C abang S leman d alam penegakan penegak kan kode kode etik etik advokat advokat D. D. Manfaat Manfaat Penelitian Penelitian n Penulisan memiliki beberapa Penulisan Hukum ini me emiliki b eberapa menfaat sebagaii berikut : 1. Manfaat Teoritis Manfaat Teoritis dari p penelitian enelittian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan kedudukan dan peran dewan dewan kehormatan advokat dalam penegakan kode etik advokat, sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum
9
pada umumnya dan perkembangan ilmu dalam bidang hukum mengenai peran dewan kehormatan advokat dalam penegakan kode etik advokat. 2. Manfaat Praktis praktis Manfaat p raktis dari penelitian ini adalah sebagai seb bagai tambahan pengetahuan khususnya Dewan khususny ya dalam hal praktik praktiik penegakan peneg gakan kode kode etik oleh D ewan Kehormatan Advokat Sleman. Adv vokat Cabang S lem man. E.. Keas Keaslian Penelitian E s l i an P eneliitian Penelitian mengenai kedudukan peran advokat Pene elitian me engenai kedudu ukan dan pera an dewan kkehormatan eho ormatan advo okat dalam advokat merupakan penulis. d alam pelaksanaan pelaksanaan kode kod de eetik tik advo okaat merup pakan karya asli p enullis. Penulisan Penulisaan hukum/skripsi merupakan eksplorasi berbagai yang h uku um/skriipsi ini merupak kan n eksp plo orasi terhadap terh hadap berbag ga i y ang tterkait erkaait ddengan engan n yang kemudian pembahasan. Namun ide asli asli dari peneliti penelliti y ang ke emudian n ddiuraikan iu uraikaan ddii ddalam alam pembah hasan. Nam mun tema tem ma dalam penelitian ini sudah su udah pernah digunakan diigunakan antara lain: 1. Nam Nama ma
Henricho Fransiscust Sianipar :H enricho F ranssiscust S ianipar
Program Studi
: Ilmu Hukum, Atma Hukum, Fakultas Hukum Universitas Universitaas A tm ma Yogyakrta JJaya aya Yogyakr rta
Program P rogram Kekhususan Keekhususaan
: Peradilan Hukum Peraadilan dan n Penyelesaian Penyelesaiian Sengketa Seng gketaa H ukum
Judul
: Penegakan Peenegakan n Kode Etik Advokat Indonesia Ind donesia Terhadap Perilaku Advokat Pe erilaku Advo okat Yang Melanggar Kode Etik
Tujuan Penelitian
:T Tujuan dari ujuan d ari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan peneg gak kan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik.
Hasil Penelitian
: Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode
10
etik belum berjalan secara maksimal karena beberapa hal, antara lain kurangnya sosialisasi Kode Advokat K ode Etik A dvokat Indonesia terhadap masyarakat, banyak kasus yang tidak k ttertanganai ertanganai pasca konflik organisasi Perhimpunan aantara nttara dua dua o rganisasi Perh himpunan Advokat Indonesia
(PERADI) (P PERADI)
dan
Kongres Kongr r es
Advokat
Indonesia yang Indone esia (KAI)) y ang menyebabkan meenyebabkan hilangnya hilangnya pengawasan pengaw wasan terhadap p etikaa profesi proffesii ttersebut, ersebut, serta serta dan menjatuhkan yang melakukan melakukan pengawasan pengawasan d an m enjatuhk kan juga, sehingga dapat sanksii adalah h advokat juga a, se ehing gga dapa at menimbulkan m enim mbu ulk kan kepentingan kepentiingan – kepentingan. kepenting gan.
2. N Nama ama
: Sylfia Yisma Yismaya aya
Program Studi
: Ilmuu Hukum, Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Atma Jaya Yogyakrta
Program P rogram Kekhususan Kek khussusan
: Peradilan Hukum Peradilan dan dan Penyelesaian Penyeelesaian Sengketa Sengk keta Hu ukum
Judul
: Peran Peeran dan ffungsi ungsi kode etik dalam mencegah advokat ad dvokat melakukan melak kukan mafia peradilan
Tujuan Penelitian
Untuk memperoleh : Un ntuk m emperoleh data tentang peran dan fungsi kode et etik tik dalam mencegah advokat melakukan mafia pengadilan
11
Hasil Penelitian
: Pada kenyataannya advokat justru terlibat dalam mafia peradilan seperti, advokat dengan sengaja membuat dalil m embuat dal lil yang yang membelokkan permasalahan permasalahan pokok, mengaburkan perm masalahan hukum atau melanggar m elaanggar kode kode etik etik profesi, advokat adv vokat yang menyembunyikan sehingga menyembunyik kan n barang barang bukti sehingg ga mempersulit penyidik untuk mendapatkan memper rsulit penyi idik u ntuk m en ndapatkan buktibuktibukti (barang, (b barang, ataupun keterangan keteraangan saksi), saaksi), bahakan bahak kan membuat palsu, ada advokat adv vokat yang m embuat bukti p alsu, ddan an lainllainnya. ainnyaa.
Melihat penelitian-penelitian peneelitian-pen neliitiaan tterdahulu erdaahulu u sseperti eperti yang sudah ddikemukakan ikemukaakan jikaa dihubungkan dengan deng gan judul judul dan tujuan tujuaan dari dari ppenulis enulis yang akan n penulis penu ulis buat bu uat tidaklah karena itu merupakan maupun tidakl lah h sama, sama, ooleh l eh k arena it tu tulisan n ini ini ttidak idak m erupakan dduplikasi uplikasi mau upun plagiat. Fokus F okus dari dari penelitian penelitian yang akan ak kan penulis penulis buat buat adalah adallah h mengenai mengenai kedudukan dan peran kehormatan dalam kedudukan d an p eran n dewan dewan keh hormatan aadvokat dvokat da alam ppelaksanaan elaksan naan kkode ode etik advokat, terutama untuk meng mengetahui getahui ddalam alam hal pelaksanaan kode kode etik advokat yang ada pada lingkup daerah Cabang Sle Sleman. eman. Dengan demikian penul penulis menyatakan lis meny yatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan asli hasil karya penulis pen nuliis sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang
12
lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. G. Batasan Konsep 1. Kedudukan Menurut Kamus Besar Bahasa Kamuss Besa ar B ahasa Indonesia In ndonesiaa Kedudukan Kedudukan diartikan diiartikan sebagai tempat tempat kediaman, kediaman, tem tempat mpat pengu pengurus urus pe perkumpulan erkumpulan dan dan dikaitkan dikaitkaan dengan kedudukan substansi kewenangan Kehormatan ke edud dukan su ubstaansi dan kewen nangan dari Dewan Deewan Keh hormatan advokat, ad dvokat, menurut Nomor m enurut Undang Undang – Undang Undang Nomo or 18 Tahun 2003 2003 tentangg Advokat Adv vokat Pasal 27 Advokat membentuk Kehormatan Organisasi aayat yat (1) (1) Organisasi A dvokat m em mbentuk k Dewan Dewan Kehorm matan O rganisassi Advokat dii tingkat P Pusat maupun dii tingkat D Daerah. Ayat (2) Dewan A dvo okat baik k d us a t m au upun n d aerah. Aya at (2 2) D ew wan Kehormatan pada Dewan Keh hormatan di tingkat tingk kat Daerah Daeraah mengadili men ngaadilli p ada tingkat pertama dan D ewaan Kehormatan dii ttingkat K eh hormatan d ing gkat Pusat mengadili pada tingkat ting gkat banding band ding ddan an tterakhir. erak khir. 2. Peran Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefiniskan peran adalah perangkat perrangkat diharapkan dimiliki orang yg berkedudukan dll m masyarakat. ttingkah ingkah yg yg d iharapkan n d imiliki oleh oleh h o rang y g b erkedudukan d asyarakat. Peran Kehormatan P eraan di di kaitkan kaitkan n dengan dengan peran peraan Dewan K ehormatan Advokat Advo okat ssebagai ebagaii pengawas pengawas dalam dan pelaksana kode etik, da alam hal pelaksanaan pelaksanaan kode etik advokat yang Advokat Indonesia tertuang dalam Kode Etik Ad dvokat Ind donesia Pasal 9 butir (b) yaitu bahwa : Etik Pengawasan atas pelaksanaan Kode Kode E tik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. 3. Dewan kehormatan advokat Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi 13
pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang 1 Etik dianggap melanggar Kode E tik Advokat.10
4. Kode etik Menurut Menurut Ensiklopedi Enssiklopedi IIndonesia, ndonesiaa, Pengertian Pengertian kode etik k mempunyai arti tulisan tanda-tanda yang mengandung tullisan atau u tanda-tanda etis y ang mempunyai memp punyai tujuan tujuan tertentu, tertentu, m engandung norma-norma normaa-norma hidup hid dup yang etis, aturan atu uran tata susila, ssikap, ikap, akhlak, ak khlak, berbudi berbud di luhur yang atas dan kesadaran dirinya yaang pelaksanaanya pelak ksanaanya diserahkan diserahkan ata as keinsyafan d an kesad daran d irinya sendiri. sen ndiri. Kode Kode eetik tik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart stand dart kegiatan kegiataan anggota professional angg gota suatu profesi. Suatu kode etik menggamb arkan nilai-nilai nilai-nilaai pr rofessionall suatu suattu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. anggo otanya. Nilai Nilaai professional proffessional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian pen ngabdiaan kepada masyarakat. massyarakat.11 D Dalam alam menjalankan menjalan nkan p profesinya rofesinya dan dan pengabdiannya pengabdianny ya di di oleh dalam masyarakat, advokat terikatt o leh aturan yang mengatur, yaitu kode kode eetik tik profesi Undang Undang Nomor p rofesii aadvokat,dan dvokat,d dan ttertuang ertuang ddalam alam Pasall 26 26 ayat ayat ((1) 1) U ndang – U nd dang N omor 18 2003 tentang Advokat bahwa Untuk menjaga 1 8 Tahun Tahun 2 003 ten ntang A dvok ka t b ahw wa : U ntuk k m enjjaga martabat martabat dan Advokat, disusun kehormatan profesi Advokat t, disus sun kode etik profesii Advokat oleh pada Organisasi Advokat. Dan pad da ayat (2)) Advokat wajib tunduk dan mematuhi ketentuan kode etik profesi Advokat dan ke etentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. 5. Advokat
10 11
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA, Pasal 1 butir (e) http://etikaprofesi-fujiaturriza.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-fungsi-kode-etik.html
14
Advokat12 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Tahun 2003. Menurut Undang-Undang No.18 Ta ahun 2 003. Men nurut Kode Etik Advokat Bab I Pasal 1 Advokat memberi huruf a, Advoka at adalah adalah orang yang berpraktek me emberi jasa hukum, baik di memenuhi dalam maupun maupun diluar Pengadilan Peng gadilaan yang yang m emenuhi persyaratan persy yaratan berdasarkan Undang-undang sebagai Advokat, Pengacara, Und dang-undang yyang ang bberlaku, erlaku, baik sebaga ai A dvokat, Pengaca ara, Penasihat Hukum, H ukum,, Pengacara Pengacara praktek, praktek, ataupunn sebagai Konsultan Konsultan Hukum. Hukum. Penelitian H. Metode Metode P enelitian 1.. JJenis 1 eniss Penelitian Penelitian Penelitian menggunakan Pene elitian ini meng ggunakaan penelitian penellitiian hukum normatif, normatif, f terfokus terffokus padaa norma tentang norm ma hukum positif possitif yang yang berupa beru upaa peraturan peeraturran perundang-undangan perundang-undan ngan ten ntan ng kedudukan peran etik ked dudukan dan p eran dewan n kehormatan aadvokat dvokat dalam pelaksanaan pelaksanaaan kkode ode et tik k advokat. Dalam penelitian hukum advok kat. D alam jjenis enis p eneliitian huku um iini ni akan akan dilakukan dilakukan proses deduksi ded duksi deskripsi, interpretasi dengan sistematika melalui proses d eskripsi, sistematisasi, analisis, inte erpretasi hukum h ukum positif. positif. 2.. Jenis 2 Jenis Dataa Data D ata dalam penelitian iini ni menggunakan men nggunakan data sekunder sek kund der sebagai data utama yang terdiri dari a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer priimer berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan
12
Pasal 1 huruf a Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. 15
dan peran dewan kehormatan advokat dalam pelaksanaan kode etik advokat apabila advokat melanggar kode etik advokat . primer Bahan hukum prime er aadalah: dalah: Undang 1) Undan ng – Undang Nomor 18 Tahun 2003 3 ttentang entang Advokat. Kode Advokat Indonesia 2) K ode Etik Advoka at In ndoneesia b.. Bahan Sekunder Bahan Hukum mS ekunder Bahan hukum sekunder diperoleh Bahan n h ukum sekund der berupa pendapat pendapat hukum hukum diper roleh dari buku-buku, Indonesia, internet buku-b buku, Kamus Kamus Besar Bahasa Bahasa Indones sia, hasil hasil penelitian, pen nelitian, int ternet (website), dan hukum sebagai mengenai (w website), suratt kabar, da an praktisi h ukum sebaga ai data daata m engen nai kedudukan peran dalam kedudukan dan per ran dewan n kkehormatan ehorm mattan advokat dala am ppenegakan eneg gakan kodee etik advokat khususnya Cabang melanggar advo okat k hususn nya di Caba ang g Sleman n apabila apabila advokat advok kat melang ggar kode etik advokatt . B Bahan pendapat ah han hukum m ssekunder eku under yang berupa pen ndapat hhukum uku um dari responden dan tentang etik Dewan resp ponden d an ddocument ocument tenta ang ppenegakkan enegakkan kkode ode eti ik ddari ari De ewan Kehormatan Advokat C Cabang dengan abang Sleman yang berhubungan d engan penelitian ini. 3. Metode Pengumpulan 3. M etode P engumpulan Data Data Metode data dalam Metode pengumpulan nd ata da alam penelitian ini dilakukan dillak kuk kan dengan cara sebagai berikut: a. Studi Kepustakaan dilakukan Studi Kepustakaan dilakuk kan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. b. Wawancara dengan Responden
16
Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden sebagai subyek yang bertujuan untuk memcari data sekunder yang akan diteliti pedoman wawancara yang berdasarkan pedoma an w awancara y ang telah disusun sebelumnya. 4. Metode Analisis Analissis Data Untuk dan Un ntuk mengkaji data,, penulis peenuliss melakukan melak kukan penelitian d an analisis data di PERADI Sleman menggunakan metode PER RADI Cabang S leeman dengan menggunak kan m etode analisis kualitatif, kualitatif, yaitu dengan d engan m mengkaji engkaji keterangan keeterangan secar secara ra kualitatiff tterhadap erhadap peraturan peraturan perundang perrundang undangan dengan metode interpretasi bagaimana kedudukan und dangan de engan m etode interpret tasi tentang bag gaiman na ked dud dukan dan pperan eran dewan kehormatan penegakan kode advokat d ew wan k ehormatan advokat adv vokat dalam p enegakan k ode etik advok kat . 5.. Pro Proses 5 oses Berfikir Berfikir Dalam penarikan peenarikan kesimpulan, kessim mpulan n, proses pro oses berpikir berp pikir yang digunakan digu unakan adalah adaalah secara bertolak proposisi telah seca ara deduktif, yaitu b erttolak dari p rop posisi umum yang te elah diyakin diyak kin n kebenarannya perundang-undangan berhubungan dengan k ebenarannya yaitu yaitu peraturan peraturan perundang g-u undangan yyang ang b erhubu ungan den ngan kehormatan kode kedudukan dan peran dewan keh hormatan advokat dalam pelaksanaan kod de eetik tik advokat ad dvokat apabila advokat melanggar kode etik advokat
berakhir dan b erakhir ppada ada
kesimpulan yaitu mengetahui k esimpullan berupa beru upa pengetahuan pengetah huan baru baru yyang ang bbersifat errsifat kkhusus husus yai itu m engetahui bagaimana mengenai kedudukan peran bag gaimana penerapan penerapan peraturan peratu uran men ngenai kedudu ukan dan p eran dewan penegakan kehormatan advokat dalam p enegakan kode etik advokat PERADI Cabang Sleman. I. Sistematika Skripsi Penulisan hukum ini disusun n secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini
17
dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Ada pun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN PENDAHUL LUAN Dalam bab masalah, m b ab ini, berisi beriisi tentang latar belakang m asalah, permasalahan, manfaat keaslian tujuan penelitian, penelitian,, ma anfaat penelitian, peenelittian n, k eaasllian n penelitian, penelitian, batasan bataasan konsep, serta metode bab bertujuan me etode penelitian. peenelitian n. Sub-sub b ab ttersebut ersebut be ertujuan n untuk memberikan memberikan pandangan kepada mengenai panda angan dan ppenjelasan enjelasan kepad da pembaca me engenai ppermasalahan ermasalahaan yang hendak dibahas hukum he endak dib bahas dalam m penulisan hu ukum ini. BAB BAB III : PEMBAHASAN PEMBAHASA AN Dalam Peran Dewan Kehormatan Dallam bab ini, berisi beriisii tentang tentan ng Kedudukan Kedu udukan dan Per r an D ewaan Ke ehormatan n PERADI Sleman dalam Penegakan Etik PER RADI Cabang S leman dal l am P en negak kan Kode Kode E tik Advokat yang yaang diuraikan diuraaikan menjadi meenjadi beberapa beberap pa sub bahasan bah hasan yaitu Tinjauan Tiinjauan Normatif tentang g Kedudukan Ked dudukaan dan Peran Etik, Peran Dewan Dewan Kehormatan Kehormatan n dalam dalam Penegakkan Peneg gakkan dan dan Pengawasan Pengawasan Kode E tik, BAB III : PENUTUP Dalam bab kesimpulan permasalahan D al am b ab ini, ini, berisi berisi tentang ke esimpulan yaitu yaitu jjawaban awaban p ermasalahan berdasarkan pembahasan b erdasarkan np embah hasan pada pada bab bab – bab sebelumnya, sebelumny ya, selain selain ituu juga juga terdapat terdapat dapat dijadikan saran dari darii penulis supaya d apat dij jadikan gambaran atau pedoman bagi mungkin penulisan – penulisan lainnyaa yang mun ngkin saling terkait atau memiliki topic sama dengan dan objek penulisan yang sam ma den ngan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.
18
